Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan mempelajari lebih dulu usulan Surakarta menjadi daerah istimewa.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah, pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik," kata Pras lewat pesan singkat, Jumat (25/4).

Pras menyampaikan banyak faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Ia pun mengingatkan dalam urusan pemekaran daerah ada beberapa konsekuensi yang akan mengikuti.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar dia.

Meski begitu, Pras mengaku belum ada surat yang masuk terkait pengajuan usulan daerah istimewa ke Sekretariat Negara. Menurutnya, usulan-usulan itu masuk ke Kemendagri.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa," ucapnya.

Wacana pemekaran Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta muncul lewat omongan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima.

Politisi PDIP itu mengakui ada salah satu usulan untuk itu.

Ia menyampaikan itu usai rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kamis (24/4). Bima mengatakan salah satu dasar usulan itu karena Solo dianggap sebagai wilayah yang memiliki sejarah perlawanan atas pemerintah kolonial Belanda.

Meski begitu, Bima mengatakan keinginan itu belum sampai resmi diusulkan. Dia juga mempertanyakan relevansi dan urgensi usulan itu. Di sisi lain, lanjut Aria, pihaknya disebut belum tertarik untuk membahas usulan tersebut.

"Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta. Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," kata Bima.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapus, tapi ditempatkan sebagai sanksi pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

Ia menuturkan jaksa diwajibkan oleh KUHP Nasional untuk mengajukan tuntutan hukuman mati dengan disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup untuk dipertimbangkan majelis hakim.

"Pemerintah dan DPR memang harus menyusun Undang-undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana diamanatkan Pasal 102 KUHP Nasional yang baru" ujar Yusril melalui siaran persnya, dikutip Kamis (10/4).

Kendati demikian, secara substansi, ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP Nasional.

Menurut Yusril, pidana mati tidak serta merta dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan. KUHP mengatur pidana mati hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden. Jadi, memohon grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan baik oleh terpidana, keluarga atau penasihat hukumnya sesuai ketentuan KUHAP.

Pasal 99 dan 100 KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, maka Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," jelas Yusril.

Ia berujar pendekatan kehati-hatian itu berangkat dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

"Bagaimanapun juga, hakim dan pemerintah adalah manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ucap Yusril.

Yusril lantas mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Bagi seorang hakim, adalah lebih baik dia salah dalam mengambil keputusan dengan membebaskan seseorang, daripada dia salah memutuskan dengan menghukum seseorang."

Yusril mengatakan jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, maka konsekuensinya tidak dapat diperbaiki.

"Orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kehati-hatian adalah prinsip yang mutlak," tegasnya.

Yusril juga merespons perdebatan seputar hak asasi manusia (HAM) dalam penjatuhan pidana mati. Yusril menyatakan sikap terhadap pidana mati sangat tergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

"Beberapa agama di masa lalu mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut, namun dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati," tutur dia.

KUHP Nasional, lanjut Yusril, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan.

"Pidana mati dikenal dalam hukum pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda. Kita menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam sesi wawancara bersama tujuh pemimpin redaksi media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4) lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Prabowo berpendapat hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum.

Prabowo menyatakan meskipun keyakinan atas kesalahan seseorang mencapai 99,9 persen, masih ada kemungkinan individu tersebut menjadi korban atau dijebak. Oleh karena itu, hukuman mati yang bersifat final tidak memungkinkan perbaikan atas kesalahan tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengembalian kerugian negara oleh koruptor dan mendukung penyitaan aset-aset hasil korupsi sebagai langkah yang wajar dalam memberantas tindak pidana tersebut.

Namun, Prabowo juga mengingatkan agar aspek keadilan diperhatikan sehingga anak dan keluarga koruptor tidak ikut menderita akibat penyitaan harta tersebut.

Prabowo menyatakan dosa orang tua tidak seharusnya menjadi beban bagi anak-anak mereka.

Hukuman mati bagi koruptor saat ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pidana mati dapat diterapkan dalam keadaan tertentu yakni dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Namun, hukuman tersebut belum pernah diterapkan.

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi,"

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas secara mendalam isu pemindahan narapidana Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia dalam pertemuan di Jakarta, Rabu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pihaknya mencatat, hingga saat ini terdapat lima warga negara Belanda yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi.

Yusril menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terbuka untuk menjalin kerja sama hukum dengan pemerintah Belanda dalam hal pemindahan narapidana, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta keamanan nasional.

Dia mengatakan apabila terjadi kerja sama, pihak Belanda harus menghormati hasil putusan sidang yang dilaksanakan di Indonesia.

Dengan demikian, narapidana yang sudah dipindahkan tetap harus menjalani sisa hukumannya sesuai dengan putusan sidang di Indonesia.

"Namun dalam hal pembinaan dan pemberian grasi, dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan," tuturnya.

Wakil Menteri Kumham Imipas RI Otto Hasibuan menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana.

Pada pemindahan para narapidana sebelumnya, pemerintah Indonesia membuat pengaturan praktis atau practical arrangement dengan negara yang bersangkutan berdasarkan kemanusiaan dan hubungan bilateral yang baik.

"Dengan adanya UU Pemindahan Narapidana, akan ada dasar yang lebih kuat dalam melaksanakan pemindahan narapidana ke negara asal," ujar Otto dalam kesempatan yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sanksi dan Perlindungan Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda Eric Bezem mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asal.

"Ini merupakan bukti bentuk komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan," kata Eric.

Eric juga mengapresiasi perumusan RUU Pemindahan Narapidana yang sedang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Belanda juga telah melakukan beberapa kali pemindahan narapidana dengan sesama negara Uni Eropa, dengan dasar perjanjian antarnegara yang dilakukan sebelumnya dan hubungan bilateral yang baik.

Meski begitu, kata dia, pihaknya juga dapat menolak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau memenuhi syarat perjanjian yang diajukan.

Ia pun menambahkan bahwa perlu adanya pertemuan lebih lanjut yang membahas tentang sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum di Belanda terkait hukuman narapidana.

"Pada dasarnya kami pasti akan menghormati sistem hukum yang telah diputuskan di Indonesia, namun tetap perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam yang membahas sistem hukum pada kedua negara agar tidak terjadi ketimpangan pemberian hukuman terhadap narapidana," tuturnya.

Selain isu pemindahan narapidana, dalam pertemuan dibahas pula tentang kerja sama dalam bidang reformasi hukum, pendidikan hukum, serta persiapan Kongres Dunia tentang Masa Percobaan dan Pembebasan Bersyarat atau World Congress on Probation and Parole (WCPP) Tahun 2026 di Bali.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan ditahan di penjara Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Penahanannya itu sehubungan dengan upaya ICC mengadili Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi antinarkoba di masa pemerintahannya.

Duterte saat ini masih dalam penerbangan menuju Belanda. Ia diperkirakan tiba di sana sekitar pukul 14.00 siang waktu setempat.

Berikut fakta-fakta penjara ICC:

Pusat Penahanan ICC (ICC Detention Centre) berada di pinggiran laut Den Haag di Scheveningen.

Unit yang merupakan bagian dari penjara Belanda ini dilengkapi sejumlah fasilitas mewah yang dapat menunjang kehidupan para tahanan.

Dalam situs ICC, semua tahanan disebut memiliki sel individual yang dilengkapi komputer meski tanpa akses internet. Komputer itu dapat dipakai untuk memungkinkan kuasa hukum tahanan mengunggah materi terkait kasus mereka, yang dapat diakses dan diberi komentar oleh tahanan.

ICC bahkan bersedia memberikan pelatihan komputer bagi tahanan jika memang diperlukan.

Selain komputer, sel-sel tersebut juga dilengkapi dengan tempat tidur, meja, rak, lemari, toilet, wastafel, dan televisi. Bahkan, ada interkom untuk memudahkan tahanan bicara dengan sipir ketika sel terkunci.

ICC memiliki program harian yang memungkinkan para tahanan mendapat akses ke udara segar. Bukan cuma itu, ICC juga memberi para tahanan akses untuk berkunjung ke perpustakaan, membaca berita, dan menonton televisi.

Umumnya, para tahanan ICC diberikan makan tiga kali dalam sehari. Namun, ICC juga menyediakan dapur umum di mana para tahanan bisa memasak sendiri dengan bahan-bahan yang disediakan agar dapat menyesuaikan makanan mereka dengan selera dan budaya masing-masing.

ICC mengakui hak privasi para tahanan dengan pembelanya. ICC juga mengakui pentingnya komunikasi secara bebas antara tahanan dengan perwakilan konsuler atau diplomatik negara asal mereka.

Oleh sebab itu, orang yang ditahan memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas tanpa diawasi.

Para tahanan bahkan boleh menerima kunjungan dari pendeta atau penasihat spiritual agama di lokasi yang telah ditetapkan oleh petugas.

ICC tak berniat memutus hubungan kekeluargaan tahanan dengan keluarganya.

Sesuai dengan Peraturan Kepaniteraan, ICC mengizinkan para tahanan mendapat kunjungan dari keluarga atau pasangan. Kunjungan ini bisa dilakukan beberapa kali dalam satu tahun.

Pusat penahanan ICC dikabarkan hanya menahan sedikit orang. Biasanya, para tahanan tak lebih dari 12-20 orang.

Hal ini karena ICC hanya menahan tersangka atau terdakwa selama proses sidang di Mahkamah. Jumlah tahanan berubah-ubah tergantung pada kasus aktif, penangkapan baru, atau pemindahan setelah vonis.

Berkaitan dengan status tersangka ini, ICC memiliki prinsip bahwa para tahanan dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah.

Oleh sebab itu, ICC menjunjung tinggi hak asasi tahanan selama proses hukum berlangsung.

Jika tahanan terbukti bersalah, mereka tidak akan menjalani hukuman di Pusat Penahanan ICC. Mereka akan dipindahkan ke penjara di luar Belanda untuk menjalani hukumannya, tergantung pada kesepakatan antara ICC dan negara tempat pelaksanaan hukuman.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Koordinator Nasional untuk Penanggulangan Terorisme dan Keamanan Belanda (National Coordinator for Counterterrorism and Security/NCTV) memperkuat pencegahan terorisme di ruang siber melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta (10/3).

Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut akan lebih menitikberatkan pada pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di dunia maya.

"BNPT berharap dengan MoU ini, ke depannya, kami dengan pemerintahan Belanda lebih efektif dan fokus kepada pencegahan terhadap tindak pidana terorisme, khususnya penyebaran paham radikal terorisme di ruang siber," ungkap Eddy.

Dia menjelaskan bahwa ruang siber menjadi tempat yang rawan digunakan oleh kelompok teroris untuk berbagai aktivitas seperti propaganda, rekrutmen, maupun penyaluran pendanaan bagi kelompok kelompok terorisme.

Oleh sebab itu, kata dia, kemungkinan ke depannya kedua belah pihak akan lebih fokus berbagi informasi tentang analisis di ruang siber serta meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan kemampuan untuk analisis.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Marc Gerritsen turut menekankan pentingnya perhatian yang terus-menerus dalam menghadapi ancaman terorisme yang juga dipengaruhi kondisi global.

Dia menyebutkan hal yang sama berlaku di Belanda karena selalu ada masalah risiko serta perkembangan yang berbeda.

"Perhatian terus-menerus kami di bidang radikalisasi dan apa yang kami lihat, yaitu radikalisasi di Belanda dan mungkin juga di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari luar negeri," ujar Gerritsen.

Untuk itu, ia menilai isu terorisme membutuhkan perhatian terus-menerus, sehingga fakta bahwa dalam dua tahun terakhir tidak ada serangan terbuka di Indonesia merupakan hal baik, namun hal tersebut tidak boleh menurunkan tingkat kewaspadaan.

Gerritsen pun berharap kerja sama kali ini dapat memperkuat strategi pencegahan terorisme di kedua negara, terutama melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas analisis, serta penguatan berbagai langkah kontra-radikalisasi di dunia digital.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

"Menurut data terdapat lima narapidana asal Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia. Selain itu terdapat dua deteni warga negara Belanda yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Saat ini, ia mengatakan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun pemerintah Indonesia harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional.

Sebab, kata dia, pemindahan narapidana asing bukan merupakan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Yusril menjelaskan pemindahan narapidana internasional ke negara asalnya didasarkan atas kebijakan diskresi Presiden RO Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, Indonesia telah memulangkan beberapa narapidana ke negara asalnya untuk melanjutkan hukuman, antara lain lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Mary Jane ke Filipina, dan Serge Atlaoui ke Prancis.

Dia menuturkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun undang-undang khusus terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

"Saat ini draf undang-undangnya sedang disusun dan ditargetkan dapat segera selesai sebelum hari raya Idul Fitri” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerja sama di bidang hukum.

Kendati demikian, dirinya tetap menghormati kebijakan hukum Indonesia dan mendukung upaya untuk memperkuat mekanisme hukum yang jelas dan adil dalam pemindahan narapidana.

"Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan," ujar Gerritsen.

Dirinya turut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Belanda di berbagai bidang. Ia berharap kolaborasi dapat terus diperkuat untuk kepentingan kedua negara.

Dengan demikian, sambung dia, pertemuan kali ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama lebih luas di masa mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

"Menurut data terdapat lima narapidana asal Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia. Selain itu terdapat dua deteni warga negara Belanda yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Saat ini, ia mengatakan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun pemerintah Indonesia harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional.

Sebab, kata dia, pemindahan narapidana asing bukan merupakan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Yusril menjelaskan pemindahan narapidana internasional ke negara asalnya didasarkan atas kebijakan diskresi Presiden RO Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, Indonesia telah memulangkan beberapa narapidana ke negara asalnya untuk melanjutkan hukuman, antara lain lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Mary Jane ke Filipina, dan Serge Atlaoui ke Prancis.

Dia menuturkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun undang-undang khusus terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

"Saat ini draf undang-undangnya sedang disusun dan ditargetkan dapat segera selesai sebelum hari raya Idul Fitri” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerja sama di bidang hukum.

Kendati demikian, dirinya tetap menghormati kebijakan hukum Indonesia dan mendukung upaya untuk memperkuat mekanisme hukum yang jelas dan adil dalam pemindahan narapidana.

"Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan," ujar Gerritsen.

Dirinya turut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Belanda di berbagai bidang. Ia berharap kolaborasi dapat terus diperkuat untuk kepentingan kedua negara.

Dengan demikian, sambung dia, pertemuan kali ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama lebih luas di masa mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Badan hak asasi manusia (HAM) Eropa memutuskan bahwa telah terjadi bias gender dalam algoritma iklan lowongan kerja di Facebook. Akibat temuan ini, para aktivis meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan teknologi itu atas desain platform mereka.

Dikutip dari CNN, The Netherlands Institute for Human Rights pada 18 Februari lalu memutuskan bahwa algoritma yang digunakan Facebook memperkuat stereotip gender. Hal tersebut dapat ditemui pada iklan lowongan pekerjaan khusus untuk perempuan

Mestinya, META dapat melakukan pemantauan sesuai algoritma untuk mencegah bias gender tersebut. Keputusan Institut HAM Belanda juga menyusul laporan CNN As Equals yang mengungkap imbas bias gender pada pengguna Facebook di Eropa yang kehilangan kesempatan kerja.

Di tahun 2023, lembaga nirlaba internasional Global Witness menyelidiki iklan lowongan pekerjaan di Facebook dan menemukan bahwa di Belanda dan lima negara lainnya, sering kali menargetkan pengguna berdasarkan stereotip gender.

Misalnya, iklan untuk posisi mekanik sebagian besar ditayangkan kepada pria, sedangkan iklan untuk posisi guru prasekolah kepada perempuan. Global Witness mengatakan eksperimennya di Belanda, Prancis, India, Irlandia, Inggris Raya, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa algoritma tersebut melanggengkan bias serupa di seluruh dunia.

Investigasi lembaga nirlaba tersebut menghasilkan empat pengaduan dari kelompok HAM Belanda Bureau Clara Wichmann dan organisasi Prancis Fondation des Femmes.

Lembaga HAM Belanda dalam putusannya di Februari memutuskan bahwa Meta Platforms Ireland Ltd., sebagai pengelola iklan Facebook di Eropa, gagal membuktikan algoritma iklannya tidak terlibat dalam diskriminasi gender.

Lembaga tersebut mengatakan Facebook harus merevisi algoritma periklanannya untuk mencegah diskriminasi lebih lanjut. Di Uni Eropa sendiri, terdapat beberapa arahan yang melarang diskriminasi gender, termasuk dalam periklanan daring.

Putusan Institut HAM tersebut menambahkan bahwa Meta Ireland telah mengakui bahwa titik data gender dapat menjadi bagian dari algoritma. Meta Ireland tidak membantah bahwa titik data ini dapat mendorong stereotip melalui algoritma.

Juru bicara Meta, Ashley Settle sebelumnya mengatakan, Meta telah menerapkan pembatasan pada iklan lowongan pekerjaan, perumahan, dan kredit. Pembatasan audiens ini berlaku di Amerika Serikat, Kanada, dan lebih dari 40 negara dan wilayah Eropa, termasuk Prancis dan Belanda.

"Kami tidak mengizinkan pengiklan untuk menargetkan iklan ini berdasarkan jenis kelamin," kata Settle dalam pernyataan tahun 2023, sebagaimana dikutip dari CNN.

"Kami terus bekerja dengan para pemangku kepentingan dan pakar di seluruh dunia akademis, kelompok hak asasi manusia, dan disiplin ilmu lainnya tentang cara terbaik untuk mempelajari dan menangani keadilan algoritmik," tambahnya.

Sementara dalam unggahan di blog Meta pada tahun 2020 tentang sistem pengiriman iklannya, Facebook mengatakan iklan ditampilkan kepada pengguna berdasarkan berbagai faktor, termasuk perilaku di dalam dan di luar platform.

Biro Clara Wichmann, Berty Bannor mengatakan, keputusan lembaga HAM Belanda tersebut penting.

"Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi pengguna Facebook Belanda, yang memiliki mekanisme yang mudah diakses untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi multinasional seperti Meta dan memastikan hak-hak yang mereka nikmati secara offline ditegakkan di ruang digital," kata Bannor.

"Saya melihat ini sebagai langkah awal dalam menunjukkan bahwa undang-undang antidiskriminasi berlaku sama untuk perusahaan teknologi besar seperti halnya di dunia nyata," tambahnya.

Sementara itu, Juru Kampanye Senior Ancaman Digital di Global Witness, Rosie Sharpe mengatakan, putusan tersebut menandai langkah penting meminta pertanggungjawaban kepada Big Tech atas dampak diskriminatif yang dapat ditimbulkan algoritma mereka terhadap masyarakat.

"Kami berharap putusan ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk tindakan lebih lanjut, di Eropa dan sekitarnya," jelasnya.

Meskipun keputusan Institut HAM Belanda tidak mengikat secara hukum, para ahli mengatakan bahwa kasus ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, pengadilan akan diminta untuk mempertimbangkan temuan Institut tersebut.

Pengacara Digital Belanda Anton Ekker mengatakan, putusan Institut tersebut dapat menyebabkan denda oleh regulator perlindungan data Belanda atau perintah untuk memodifikasi algoritma tertentu, khususnya yang memperkuat ketidaksetaraan dan secara tidak proporsional merugikan kelompok terpinggirkan berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, atau agama.

Jika Meta tidak mengambil tindakan terhadap algoritma iklan lowongan kerja, para penggugat mungkin memilih untuk menempuh tindakan hukum lebih lanjut guna menghentikan Facebook menggunakan algoritmanya yang diskriminatif.

"Keputusan Belanda itu muncul ketika perlindungan hak-hak digital telah sangat dirusak, khususnya bagi perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan," kata Bannor.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bicara soal 'otak Belanda' saat ditanya mengenai efek jera koruptor jika dimaafkan. Yusril mengatakan hukum pidana baru tak lagi banyak bicara soal efek jera.

"Begini ya, pidana baru kita ini kan nggak lagi banyak bicara efek jera. Ini otak kita ini kan Belanda. Jadi Anda ini sebenarnya Belanda ini otaknya. Efek jera itu, makanya ada jera penjara. Penjeraan kan, jadi penjara. Kita itu nggak sebenarnya," kata Yusril di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan efek jera tak lagi jadi target utama. Dia mengatakan hukuman yang diberikan agar membuat orang sadar.

"Karena efek jera itu tidak lagi menjadi target utama. Orang dihukum supaya dia sadar. Jadi ada dia itu rehabilitasi supaya dia menyadari perbuatannya. Jadi taubatan nasuhah-lah kira-kira begitu kan," sambungnya.

Yusril mengatakan koruptor akan dimaafkan apabila kerugian negara dikembalikan serta pelakunya dipidanakan. Hal itu merupakan cara agar memberikan efek jera terhadap koruptor. Dia mencontohkan pelaku menjadi koruptor karena mengemban jabatan.

"Kerugian negara dikembalikan, orangnya dipidana begitulah kira-kira. Kenapa? Kan efek jera supaya nggak ngulang lagi. Coba ambil contoh misalnya. Kenapa dia korupsi? Karena dia jadi bupati. Korupsi kan terkait sama jabatan. Kenapa dia disuap? Ya karena dia pejabat," tuturnya.

"Begitu dia dipidana terus 5 tahun misalnya 10 tahun, supaya dia jera tidak mengulanginya. Bagaimana mengulangi? Dia kan hanya bisa melakukan itu kalau dia jadi Bupati. Kalau dia supir ojek masa dia mau disuap? Jadi kan dia juga berpikir seperti itu," tambahnya.

Yusril menyampaikan efek jera yang dilakukan pemerintah saat ini cukup membuat para koruptor kapok. Menurutnya, koruptor tak akan melakukan hal berulang apabila tak menjabat lagi.

"Nah jadi efek jera ada itu kan supaya orang itu kapok melakukan. Tapi bagaimana dia mau melakukan lagi kalau dia bukan bupati lagi? Nah itu. Jadi sebagian besar orang yang melakukan korupsi itu, kecuali suap itu terkait dengan jabatan," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih sangat tak baik. Dia menekankan penegakan hukum yang baik akan berdampak positif pada perekonomian.

Dia lebih dulu menjelaskan hukum Indonesia semangatnya telah berubah usai adanya KUHP yang baru. Kini semangat hukum Indonesia akan berfokus pada restorative justice dan pemulihan.

"Sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang lebih menekankan pada penghukuman badan dan kemudian balas dendam dan kita sekarang lebih pada pendekatan restorative justice, kemudian rehabilitatif," kata Yusril setelah menghadiri acara Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2024).

Yusril mengatakan di bawah pemerintahan ini akan ada perbaikan IPK) Sebab, menurut dia, saat ini IPK Indonesia tidak begitu baik di mata internasional.

"Jadi harapan peserta seminar di bawah pemerintahan baru ini kita memperbaiki IPK kita yang masih sangat tidak begitu baik di mata internasional," kata dia.

Yusril menyebutkan upaya pada penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Hal itu juga menjadi target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Dan upaya kita dalam menegakkan hukum pidana di bidang korupsi ini diharapkan memperbaiki keadaan, mempercepat investasi, dan pemulihan percepatan pembangunan ekonomi," sebutnya.

"Karena memang menjadi target dari Asta Cita Prabowo Subianto ialah dalam penegakan hukum itu ada empat poin yang jadi tekanan, pertama adalah masalah korupsi, pemberantasan korupsi, kedua adalah penyelundupan, ketiga pemberantasan narkotika, dan yang keempat judol," tambahnya.

Simak juga Video 'Target Setyo Budiyanto soal Skor Indeks Persepsi Korupsi RI':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih sangat tak baik. Dia menekankan penegakan hukum yang baik akan berdampak positif pada perekonomian.

Dia lebih dulu menjelaskan hukum Indonesia semangatnya telah berubah usai adanya KUHP yang baru. Kini semangat hukum Indonesia akan berfokus pada restorative justice dan pemulihan.

"Sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang lebih menekankan pada penghukuman badan dan kemudian balas dendam dan kita sekarang lebih pada pendekatan restorative justice, kemudian rehabilitatif," kata Yusril setelah menghadiri acara Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2024).

Yusril mengatakan di bawah pemerintahan ini akan ada perbaikan IPK) Sebab, menurut dia, saat ini IPK Indonesia tidak begitu baik di mata internasional.

"Jadi harapan peserta seminar di bawah pemerintahan baru ini kita memperbaiki IPK kita yang masih sangat tidak begitu baik di mata internasional," kata dia.

Yusril menyebutkan upaya pada penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Hal itu juga menjadi target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Dan upaya kita dalam menegakkan hukum pidana di bidang korupsi ini diharapkan memperbaiki keadaan, mempercepat investasi, dan pemulihan percepatan pembangunan ekonomi," sebutnya.

"Karena memang menjadi target dari Asta Cita Prabowo Subianto ialah dalam penegakan hukum itu ada empat poin yang jadi tekanan, pertama adalah masalah korupsi, pemberantasan korupsi, kedua adalah penyelundupan, ketiga pemberantasan narkotika, dan yang keempat judol," tambahnya.

Simak juga Video 'Target Setyo Budiyanto soal Skor Indeks Persepsi Korupsi RI':

[Gambas:Video 20detik]

Imigrasi menjadi isu politik utama di Eropa, terutama dengan meningkatnya pengaruh sayap kanan. Tekanan pada pemerintah untuk membatasi imigrasi menjadi kian membesar.

Namun, beberapa negara, bahkan yang memiliki pandangan secara terbuka terhadap anti-imigran, mulai memikat pekerja asing untuk mengisi kekurangan tenaga kerja besar-besaran di tengah populasi yang menua, untuk dapat menjaga ekonomi tetap berjalan.

Uni Eropa (UE) telah mengidentifikasi 42 profesi yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan membuat rencana aksi untuk menarik pekerja asing. Hampir dua pertiga usaha kecil dan menengah di Uni Eropa mengaku kesulitan menemukan talenta yang dibutuhkan.

Secara terbuka, banyak pemimpin Eropa, terutama dari kelompok sayap kanan, justru mendukung kesepakatan dengan negara ketiga untuk membatasi masuknya imigran atau memulangkan mereka. Namun, tanpa banyak sorotan, muncul tanda-tanda perubahan kebijakan yang mengakui kebutuhan akan imigran.

Italia bakal merekrut perawat asal India

Pemerintah sayap kanan Italia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Giorgia Meloni berencana merekrut ratusan ribu pekerja asing, untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di negara itu.

"Pemerintah memperkirakan ada total 452.000 pekerja asing yang akan masuk selama periode tiga tahun [dari] 2023-2025," ujar pemerintah Italia tahun lalu, seraya mengakui bahwa jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan "kebutuhan nyata sebesar 833.000 pekerja" pada periode tersebut.

Menurut Pusat Studi dan Penelitian IDOS, Italia membutuhkan setidaknya 280.000 pekerja asing setiap tahunnya hingga 2050, untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, dan kesehatan. Angka itu sekitar setengah dari jumlah permohonan suaka yang diajukan tahun lalu. Negara ini menghadapi kekurangan tenaga kerja di 37 profesi, di mana bidang pekerjaan perawat dan tenaga kesehatan menjadi yang paling dibutuhkan.

Pemerintah Italia baru-baru ini mengumumkan akan merekrut sekitar 10.000 perawat dari India untuk membantu mengatasi kekurangan tiga kali lipat dari jumlah tersebut. Menteri Kesehatan (Menkes) Italia Orazio Schillaci mengatakan pada bulan Oktober bahwa India memiliki pasokan perawat yang berlebih. "Ada 3,3 juta perawat di India," katanya. "Kami ingin membawa sekitar 10.000 perawat ke sini."

Schillaci mengatakan bahwa perawat India memiliki kemampuan profesional yang mumpuni dan akan direkrut langsung oleh wilayah-wilayah yang membutuhkan, serta ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan, setelah kemampuan bahasa Italia mereka dinilai.

Maurizio Ambrosini, seorang profesor sosiologi dan ahli migrasi di Universitas Milan, mengatakan kepada DW bahwa pemerintah Meloni terpaksa mengubah kebijakan karena para pengusaha sangat membutuhkan tenaga pekerja.

"Para pengusaha Italia sangat bungkam dalam perdebatan migrasi selama bertahun-tahun. Saya rasa mereka tidak ingin bertengkar dengan partai sayap kanan," katanya melalui telepon. "Namun, kini tidak lagi."

Banyak pihak, bahkan di dalam koalisi itu sendiri, melihat kebijakan ini sebagai perubahan besar dari Meloni, yang dulu menyebut kebijakan pro-imigrasi sebagai bagian dari konspirasi sayap kiri untuk "mengganti warga Italia dengan para imigran."

"Saya berharap kini, karena akhirnya ada pemerintah sayap kanan, situasinya dapat berubah, tetapi sayap kanan justru lebih buruk daripada sayap kiri," kata Attilio Lucia, seorang anggota partai Liga sayap kanan dan wakil wali kota Lampedusa, sebuah pulau kecil yang menjadi pelabuhan kedatangan bagi banyak migran.

Belanda ingin mempertahankan 'migran yang berpengetahuan'

Bisnis juga mungkin memengaruhi pemikiran pemerintah Belanda baru yang dipimpin oleh anggota parlemen sayap kanan Partai Kebebasan, Geert Wilders.

ASML, perusahaan terbesar di negara ini yang memproduksi peralatan semikonduktor, mengatakan kesuksesannya bergantung pada talenta-talenta terampil, terlepas dari mana pun mereka berasal. Perusahaan ini mengusulkan bahwa migrasi ke dalam negeri tidak boleh dibatasi. Hampir 40% karyawan perusahaan ini adalah pekerja asing.

"Kami telah membangun perusahaan kami dengan lebih dari 100 kewarganegaraan," kata Christophe Fouquet, CEO ASML, saat menghadiri Bloomberg Tech Summit di London, Inggris, bulan lalu. "Mendatangkan talenta dari seluruh dunia telah menjadi syarat mutlak untuk kesuksesan, dan ini harus terus berlanjut."

Belanda telah meminta pengecualian atau "opt-out" dari sistem suaka Uni Eropa, yang menganggap suaka sebagai "hak dasar dan kewajiban internasional bagi negara-negara." Laporan media menunjukkan bahwa retorika anti-imigran yang dipromosikan oleh kelompok sayap kanan telah membuat pekerja terampil merasa kurang diterima di negara ini.

Bahkan, kelompok politik sayap kanan pun masih harus berhadapan dengan kenyataan betapa besar kebutuhan banyak perusahaan terhadap pekerja asing untuk dapat tetap kompetitif.

Belanda hanya sedikit mengurangi insentif pajak untuk para pekerja asing, dari 30% menjadi hanya 27%. Keringanan pajak ini telah menjadi salah satu fitur yang paling menarik bagi kaum muda berbakat untuk pindah ke negara ini, atau "migran berpengetahuan" seperti yang disebut oleh pemerintah Belanda.

"Ini adalah perubahan yang relatif kecil dalam toal pendapatan bersih para pekerja asing yang terampil," kata Lisa Timm, seorang peneliti migrasi di Universitas Amsterdam. "Saya rasa ini akan memiliki efek yang sangat kecil terhadap kedatangan migran."

Jerman memperkenalkan 'Kartu Peluang'

Jerman akan segera mengeluarkan 200.000 visa untuk para pekerja terampil tahun ini, angka itu meningkat 10% dari 2023. Ini disebabkan oleh skema "Kartu Peluang", yakni izin tinggal yang memungkinkan pekerja dari negara di luar UE untuk datang ke Jerman dan mencari pekerjaan, yang diperkenalkan sejak bulan Juni lalu.

Dalam kunjungannya baru-baru ini ke India, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Jerman "terbuka untuk pekerja terampil" dan setuju untuk melancarkan hambatan birokratis serta meningkatkan visa bagi warga India dari sebelumnya hanya 20.000 visa menjadi 90.000 visa per tahunnya.

Jerman membutuhkan sekitar 400.000 karyawan terampil baru setiap tahun untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di bidang teknik, Teknologi Informasi, dan layanan kesehatan, serta melihat adanya potensi tenaga kerja di kalangan warga India yang terlatih.

Di sisi lain, bangkitnya kelompok sayap kanan seperti partai anti-imigran AfD dalam pemilu regional dan serangan senjata tajam di kota Solingen, Jerman barat, pada musim panas lalu, telah memaksa Scholz untuk menyetujui pemeriksaan perbatasan internal di Uni Eropa "untuk membatasi migrasi."

Berbicara mengenai masalah ini pada bulan Juli lalu, Scholz sempat mengatakan migrasi tidak teratur ke Jerman harus "dikurangi," tetapi ia juga menekankan kebutuhan Jerman akan pekerja terampil.

Kebijakan publik dan kebijakan diam-diam

Hampir semua negara Eropa menghadapi masalah yang sama, yakni kekurangan tenaga kerja saat populasi di benua itu kian menua. Meskipun ada gelombang kedatangan imigran, negara-negara ini tidak ingin terlihat mengizinkan kedatangan migran tanpa visa.

Ambrosini, profesor di Universitas Milan, mengatakan negara-negara Eropa kesulitan untuk mendamaikan dua kebijakan migrasi yang berbeda, satu untuk konsumsi publik di mana negara menyerukan "perjanjian penegakan perbatasan dengan negara transit seperti Tunisia, atau deportasi ke fasilitas luar negeri seperti kesepakatan Albania-Italia."

"Di sisi lain, semakin jelas bahwa mereka membutuhkan pekerja, dan mereka sedang menyusun kebijakan baru untuk menarik tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga pekerja musiman," tambahnya. "Kebijakan kedua ini agak sedikit tersembunyi, tidak terlalu dipublikasikan, dan hanya bisa terdeteksi oleh asosiasi pengusaha."

Pada akhirnya, ini tentang bagaimana pemerintah dapat mengatakan bahwa pihaknya sepenuhnya memegang kendali atas siapa saja yang bisa masuk dan yang dapat tinggal, kata Ambrosini. Namun itu adalah mitos, setidaknya untuk pekerjaan kelas biru, karena pengusaha menerima referensi dari mereka yang sudah ada di Eropa untuk memilih siapa yang bisa diperkerjakan.

"Bagaimana para pengusaha bisa tahu, siapa yang harus dipekerjakan dari Peru, misalnya?" Ujar Ambrosini.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!