Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan tindakan administratif keimigrasian yakni deportasi terhadap sembilan warga negara asing (WNA) yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.

Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para WNA itu adalah produksi film serial.

“WNA tersebut patut diduga karena melakukan kegiatan produksi film series yang ditayangkan di Singapura namun kegiatan pengambilan gambar dilakukan di Batam,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Sabtu.

WNA tersebut hanya memiliki Visa on Arrival (VOA) atau Izin Tinggal Kunjungan, yang tidak mengizinkan kegiatan komersial seperti produksi film.

Meskipun kegiatan tersebut telah mengantongi izin dari Kementerian Kebudayaan berupa Persetujuan Penggunaan Lokasi Pembuatan Film, secara keimigrasian izin tinggal yang digunakan tidak sesuai.

Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi, klasifikasi Visa yang secara spesifik mengatur mengenai kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam hal ini pembuatan film yang seharusnya menggunakan Indeks Visa C14 atau D14 atau E23K.

Maka dari itu, deportasi dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada 18 April 2025 melalui Pelabuhan Internasional Batam Center.

Kesembilan WNA tersebut terdiri dari delapan warga negara Singapura dan satu warga negara Malaysia.

Mereka telah menjalani pemeriksaan sejak 11 April 2025 setelah diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di kawasan Batam Center.

Ia menegaskan bahwa Kantor Imigrasi Batam akan terus berkomitmen menegakkan hukum keimigrasian dan memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Batam mematuhi ketentuan yang berlaku.

Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan kedaulatan hukum Indonesia, khususnya di wilayah yang menjadi gerbang utama ke dalam negeri seperti Batam.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) memperpanjang masa penahanan mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Kepri.

Humas PT Kepri Priyanto Lumbanradja dikonfirmasi ANTARA di Batam, Jumat, mengatakan perpanjangan masa penahanan Kompol Satria Nanda tertuang dalam Surat Penetapan Penahanan PT Kepri Nomor: 105/Pen.Pid/2025/PT TPG tanggal 25 Maret 2025.

“Penahanan diperpanjang dari tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025 dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Polda Kepri,” kata Priyanto.

Sejak perkara ini dilimpahkan ke pengadilan pada 18 Januari 2025, Kompol Satria Nanda ditahan terpisah dari sembilan anggotanya (Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang).

Kesembilan mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang ditahan di Rutan Kelas IIA Barelang, sedangkan Kompol Satria Nanda di Rutan Polda Kepri.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Kota Batam Tiyan Andesta menjelaskan alasan penahanan Satria Nanda di Rutan Polda Kepri untuk keamanan, dikhawatirkan akan berbenturan dengan tahanan yang pernah ditangkapnya.

“Jadi 12 tersangka itu, ssepuluhnya mantan anggota polisi, dua tersangka berstatus sipil. 11 tersangka di Rutan Kelas IIA Barelang, satu tersangka di Rutan Polda Kepri,” kata Tiyan di Batam, Kamis (9/1).

Selain alasan keamanan, kata dia, juga adanya permohonan dari pihak keluarga, serta pertimbangan dari tim Pidana Umum dan pimpinan Kejaksaan Negeri setempat.

Kompol Satria Nanda menjadi terdakwa perkara dugaan tindak pidana penyisihan barang bukti narkoba sabu seberat 1 kilogran bersama sembilan orang mantan anggotanya dari Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang.

Dalam perkara ini tercatat total 12 terdakwa, dua di antaranya terdakwa berstatus sipil dan mantan anggota Polri yang dipecat atas nama Azis Martua Siregar, dan Zulkifli Simanjuntak alias Juntak.

Sementara itu, 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, yakni Kompol Satria Nanda, Shigit Sarwo Edhi (Kasubnit I), Fadillah, Aryanto, Alex Chandra, Jaka Surya, Wan Rahmat, Ma’ruf Rambe, Rahmadi dan Junaidi Kurniawan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

BATAM, iNewsBogor.id - Seorang warga Jodoh, Kota Batam berinisial IRS dianiaya di kawasan Pollux Habibie, Batam Center, Batam pada akhir Februari lalu. Pelakunya adalah Chen Shen (CS) Warga Negara Asing (WNA) asal China.

Ironinya setelah malapor, kasusnya di kepolisian diminta berakhir damai alias di Restorative Justice (RJ). Harapan pelaku dideportasi juga tak kunjung dilakukan, malah kabarnya Imigrasi Batam mengklaim, pelaku sudah mereka depak ke Singapura.

Kenyataannya, WNA ini malah tak beranjak. CS masih bekerja sebagai karyawan di perusahaan wilayah Kabil. Korban pun akhirnya buka suara ke publik dan menceritakan kekecewaanya.

Butong salah satu keluarga korban menceritakan gambaran kasusnya usai selesai damai di kantor polisi, pelaku langsung dijemput Imigrasi.

"Waktu itu Imigrasi bikin konferensi pers. Katanya pelaku ini mau dideportasi. Tapi tiga hari setelahnya, kami ke Imigrasi lagi menanyakan si pelaku, katanya sudah tak di Batam lagi. Izin Tinggal dan Kitas nya sudah dicopot. Orang Imigrasi nya bilang gitu," ungkap Butong kepada wartawan.

Sialnya, setelah pihak keluarga mengecek ke perusahaannya, ternyata pelaku masih bekerja dan tak ada masalah dengan Izin Tinggal dan Kitasnya.

"Makanya kami enggak percaya dengan Imigrasi. Ada apa dengan ini semua?" pungkasnya.

Korban IRS bersama keluarga didampingi kuasa hukum lantas mendatangi Kantor Imigrasi Batam, pada Senin (17/3/2025) atau tiga hari usai Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas saat konferensi pers terkait hasil Operasi Wira Waspada di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kamis (13/03/2025).

Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap Imigrasi. Pelaku dideportasi ke Singapura, namun kembali masuk ke Indonesia, tanpa ada pencekalan dari pihak berwenang.

"Padahal yang kami lihat pihak Imigrasi telah menggelar konfrensi pers pada Kamis (13/3/2025) lalu dan menyebut nama Chen Shen alias CS pada konpers itu. Imigrasi juga memutuskan akan mendeportasi pelaku. Namun hingga kini malah seperti ini," ujar Kuasa Hukum Korban, Rolas Sitinjak, Selasa (18/3/2025).

Rolas juga mengatakan, pihaknya saat mendatangi Kantor Imigrasi Batam bertemu dengan Kasi Penindakan, Yudho.

"Kasi Penindakan menyampaikan bahwa izin tinggal telah dicabut Imigrasi. Tetapi kenyataannya pelaku CS keluar Batam 3 hari dan kembali lagi ke Batam, izin tinggal tidak dicabut," katanya.

Akibat tidak adanya pencekalan terhadap pelaku CS, lanjut Rolas, korban IRS merasa dibohongi dan keadilan tidak ditegakkan oleh Imigrasi Batam.

"Kami merasa dibohongi dan melihat sepertinya masyarakat biasa dipermainkan dan tidak diberikan kenyamanan. Malahan WNA yang dibela oleh pihak Imigrasi. Kami sangat kecewa, WNA pelaku penganiayaan, tapi langsung dapat masuk kembali ke Indonesia tanpa pencekalan," ucapnya.

Memang saat Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas menggelar konferensi pers terkait hasil Operasi Wira Waspada di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kamis (13/03/2025)  Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman sempat menyebut CS alias Chen Shen dan menunjukannya dihadapan awak sebagai salah satu WNA yang turut diamankan dalam Operasi Wira Waspada

"Mana saja warga negara orang asing yang saat ini diamankan, jadi dapat saya jelaskan di sini ada satu inisial DB dari Austria, kemudian inisial ZH dari China, kemudian inisial MN dari China, inisial LH dari China, kemudia inisial LZ dari China, kemudian inisial GM dari China, inisial CC dari China, inisial CK dari China, inisial CS dari China, inisial S dari Bangladesh, inisial FS dari Bangladesh, kemudian inisial FK dari India," ungkap Yuldi Yusman kepada awak media yang hadir.

Komitmen dan sikap Imigrasi Batam yang tak kunjung menindak tegas pelaku pun berbuntut panjang.

Massa  yang menamakan dirinya Aliansi Indonesia Youth Congress Kepulauan Riau menggeruduk kantor Imigrasi Batam pada Kamis 27 Maret 2025.

Mereka menuntut Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad dicopot. Massa juga mendesak Imigrasi segera mendeportasi CS.

"Untuk kasus penganiayaan nya kan ditangani Polsek Batam Kota. Setelah diproses datang orang Imigrasi ini minta kasusnya di 'RJ' (damai) kan. Berdamailah kami. Tapi di surat perjanjian itu, korban menegaskan tidak menerima imbalan apapun, hanya meminta pelaku segera dideportasi," jelas salah satu massa aksi kepada wartawan.

Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, menegaskan bahwa pihaknya telah menangani dugaan pelanggaran keimigrasian Chen Shen dengan memberikan peringatan tertulis.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan, kasus tersebut telah diselesaikan secara damai di tingkat kepolisian, sehingga tidak ada dasar hukum untuk melakukan deportasi.

"Peringatan ini diberikan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Jadi tidak ada kata deportasi," ujar Kharisma.

Lebih lanjut, Kharisma menyebutkan bahwa jika di kemudian hari Chen Shen kembali melakukan pelanggaran keimigrasian, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi deportasi dan memasukkan namanya dalam daftar penangkalan.

Editor : Furqon Munawar

Bisnis.com, BATAM - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam semakin intensif mengawasi kedatangan orang asing ke Batam. Karena hal tersebut, Imigrasi Batam sekarang mewajibkan dunia akomodasi di Batam menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad mengatakan APOA punya peran penting untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum oleh orang asing yang tinggal sementara di Batam.

"APOA ini membantu mempercepat pelaporan mengenai keberadaan orang asing, sehingga memudahkan kami memantau mereka," katanya usai acara Sosialisasi APOA di Hotel Whyndam Batam, Kamis sore (27/3/2025).

Hajar kemudian memberikan contoh pada saat ia bertugas di Bali, banyak pengelola hotel dan penginapan yang kesulitan saat berhadapan dengan tamu asing yang membuat kerusuhan dan kabur saja tanpa membayar saat check-out.

"Kasus-kasus seperti ini butuh waktu lama untuk bisa tertangani, karena harus mencari tamu lebih dulu. Dengan adanya APOA, maka proses pencarian bisa lebih diminimalkan karena sudah menyangkut kerja sama antara hotel, imigrasi dan juga polisi," jelasnya.

Selain mempermudah koordinasi, aplikasi ini juga mendukung kewajiban pemilik penginapan dalam melaporkan tamu asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Tentu setiap tindakan di lingkungan penginapan tetap mengacu pada SOP masing-masing hotel. Namun, dengan adanya APOA, pemilik penginapan memiliki alat yang lebih efektif untuk memenuhi kewajibannya dalam melaporkan (orang asing) sesuai regulasi yang berlaku,” tutupnya.

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan 16 permohonan paspor pada Januari - Februari 2025, sebab terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Selasa, menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada delapan permohonan, begitu juga pada bulan Februari, juga delapan permohonan yang ditolak. Biasanya, karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

“Kita buka layanan eazy passport ini hanya Sabtu dan Minggu saja yaitu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025 mulai buka pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB,"

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau menghadirkan layanan pembuatan paspor akhir pekan melalui program Lapak Ramadhan.

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad di Batam, Sabtu mengatakan layanan pembuatan paspor itu berlangsung di Hall Mall Pollux Habibie, Batam Center pada Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025.

“Kita buka layanan eazy passport ini hanya Sabtu dan Minggu saja yaitu tanggal 15-16 Maret dan 22-23 Maret 2025 mulai buka pukul 14.00 WIB hingga 19.00 WIB," kata Hajar.

Ia menyampaikan layanan pembuatan paspor ini khusus untuk paspor elektronik dengan kuota 100 pemohon.

"Untuk para pemohon juga wajib daftar melalui Aplikasi M-Paspor," kata dia.

Pelayanan pembuatan paspor akhir pekan ini merupakan kolaborasi Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam, Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang, dan Kantor imigrasi Kelas II Tanjung Uban serta pengelola Mall Pollux Habibie.

“Dalam kegiatan tersebut, kami juga mengikutsertakan dan mengkaryakan teman-teman dari penyandang disabilitas untuk menjadi petugas outsourcing pada kegiatan eazy passport,” ujar Hajar.

Sementara itu, untuk persyaratan yang perlu disiapkan sebelum mengajukan permohonan paspor, khusus paspor baru dewasa perlu melengkapi e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran/ijazah/buku nikah/akte perkawinan/surat baptis.

Khusus paspor penggantian atau perpanjangan dewasa cukup membawa e-KTP dan paspor lama.

Untuk paspor anak usia di bawah 17 tahun, baik pembuatan paspor baru maupun penggantian, berkas yang perlu dilengkapi di antaranya e-KTP kedua orang tua, kartu keluarga, akte kelahiran anak, buku nikah orang tua, dan materai 10.000.

“Jangan lupa juga dokumen asli dan fotokopi nya dibawa, yang fotokopi jangan dipotong. Kami himbau juga untuk yang anak-anak wajib didampingi oleh orang tuanya,” kata Hajar.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengamankan 13 warga negara asing (WNA). Belasan WNA itu diamankan dari 12 perusahaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau(Kepri) yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh BKPM.

"Ini merupakan kegiatan kedua yang digelar, setelah Bali. Operasi gabungan bersama ini berhasil mengamankan 13 WNA," kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Kamis (13/3/2025).

Saffar mengatakan dalam operasi yang digelar 11 Maret -12 Maret 2025, Imigrasi menargetkan pengawasan terhadap perusahaan PMA yang dicurigai fiktif dan WNA yang terindikasi melanggar aturan. Ada 12 perusahaan yang dilakukan pengecekan oleh Imigrasi dan BKPM di Batam.

"Berdasarkan hasil pengawasan, total 26 Orang Asing dari 12 perusahaan PMA yang perlu ditindaklanjuti. Dari 12 perusahaan PMA yang diperiksa, ditemukan 4 perusahaan dengan belum memenuhi komitmen investasi Rp 10 miliar, 6 perusahaan fiktif, serta dua perusahaan yang memiliki alamat berbeda dari yang terdaftar," ujarnya.

"Dari 26 Orang Asing yang terdata sebanyak 13 orang diamankan. Untuk 13 orang sisanya masuk daftar pencarian orang, terdata 9 WNA yang berada di luar wilayah Indonesia dan nantinya akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian. Untuk sisanya 4 orang ini masih dicari keberadaannya di wilayah Indonesia," tambahnya.

Belasan WNA yang diamankan Imigrasi itu saat ini masih menjalani serangkaian pemeriksaan. Nantinya jika terbukti mereka bisa diberikan sanksi mulai dari denda, pendeportasian, hingga diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan soal investasi.

Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto menyampaikan operasi ini merupakan kolaborasi bersama Ditjen Imigrasi dalam menertibkan perusahan yang tidak memenuhi syarat dalam berinvestasi.

"Ini adalah kota yang kedua, setelah Bali. Kami mengharapkan kolaborasi ini bisa menghadirkan investasi yang taat aturan. Investasi yang masuk benar-benar benar sesuai dengan ketentuan, demi menjaga iklim investasi di Indonesia," kata dia.

Adi menyebut pengawasan ini dilakukan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mendaftarkan diri melalui OSS, dan mengantongi NIB. Perusahaan tersebut kemudian dilakukan pengawasan kembali.

"Kami memperketat pengawasan melalui posted audit. Karena ini daerah perbatasan, dan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi biar tumbuh investasinya, dan jelas serta terjamin, maka perlu dilakukan penertiban terhadap PMA yang nakal ini," ujarnya.

Adi menyebut Investasi asing yang masuk diharapkan bisa memberikan manfaat bagsa dan negara serta pendorong pertumbuhan ekonomi akan didukung terus bertumbuh.

"Mereka wajib berinvestasi minimal Rp 10 miliar. Operasi ini diharapkan bisa menjadi efek jera bagi investor asing, untuk tidak main main. Pengawasan ini memperkuat sistem investasi di Indonesia," tambahnya.

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

Batam (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap penanaman modal asing (PMA) hingga pekerja asing.

Direktur Wilayah V Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ady Soegiharto di Batam, Kamis, mengatakan dengan adanya kolaborasi dua lembaga ini diharapkan investasi yang masuk ke Indonesia memiliki nilai efek pengganda (multiplier effect).

"Jadi, karena ada dua lembaga yang mengurus pengeluaran izin, yaitu izin yang dilakukan secara mudah, akan tetapi dari sektor pengawasan juga kita lakukan secara ketat. Makanya kita lakukan post audit," kata Ady.

Ia mengatakan seluruh pengajuan dan persyaratan dalam pengurus izin berusaha berada di layanan Perizinan OSS (Online Single Submission).

"Jadi, aturan yang sudah ada, tata cara Service Level Agreement (perusahaan) sudah ada, kita tinggal perketat dari sisi pengawasan," ujarnya.

Dengan adanya Operasi Wira Waspada yang dilaksanakan bersama Ditjen Imigrasi, terdapat 12 perusahaan PMA yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) karena adanya perusahaan fiktif dan tidak sesuai dengan izin yang diajukan.

"Yang dimaksud fiktif itu, berdasarkan data di OSS itu, NIB, misal alamat di Batam Center, pada saat kita cek ke lapangan kawasan industrinya ada, tetapi nama PT-nya tidak ada. Tentu orangnya juga tidak ada. Kemudian ada juga mereka yang tertangkap nilai investasinya tidak sampai Rp10 miliar, lalu bidang usahanya tidak sesuai dengan izin yang diajukan," kata Ady.

Ady menyampaikan Kota Batam merupakan kota kedua setelah Bali yang menggelar Operasi Wira Waspada.

Ke depan, BKPM bersama Ditjen Imigrasi akan melanjutkan Operasi Wira Waspada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam mengatakan Operasi Wira Waspada adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan keimigrasian dan menjaga ketertiban umum.

"Operasi Wira Waspada ini kami laksanakan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar aturan, serta memastikan bahwa WNA yang beraktivitas di Batam mematuhi peraturan yang berlaku," kata Godam.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang ditetapkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

"Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memastikan bahwa hanya WNA berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan 13 orang warga negara asing yang bekerja serta mendirikan perusahaan fiktif dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) di Batam, Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam di Batam, Kamis, mengatakan selain 13 orang warga negara asing (WNA) yang telah diamankan, terdapat 13 orang WNA lainnya masih berada di wilayah Indonesia dan akan dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) keimigrasian.

"Sembilan orang yang berada di luar wilayah Indonesia akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian," kata Godam dalam konferensi pers mengenai hasil Operasi Wira Waspada 2025.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

BATAM, iNewsBatam.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memeriksa 12 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Batam, Kepulauan Riau sempena Operasi Wira Waspada pada 11-12 Maret 2025.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyebutkan dari hasil pengecekan lapangan ada 12 badan usaha PMA yang diusulkan untuk pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Dari jumlah tersebut, empat perusahaan belum memenuhi komitmen investasi Rp10 miliar, enam perusahaan terindikasi fiktif, dan dua perusahaan memiliki alamat yang berbeda dari yang terdaftar," ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, 26 warga negara asing (WNA) dari perusahaan-perusahaan tersebut teridentifikasi perlu ditindaklanjuti.

Sebanyak 13 WNA yang masih berada di Indonesia akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Keimigrasian, sementara sembilan WNA yang berada di luar negeri akan dikenai pembatalan Izin Tinggal Keimigrasian.

"Empat orang pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor juga akan dikenakan sanksi administratif keimigrasian," tambahnya.

Dalam operasi yang berlangsung di kawasan industri, delapan WNA turut diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian.

Di antaranya, seorang warga negara Austria berinisial DB, pemegang ITAS Investor sekaligus direktur PT All About City, diduga mendirikan perusahaan fiktif demi memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas.

Tiga WNA asal Tiongkok, yaitu JM, CC, dan CK, juga diamankan saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal. JM dan CC, yang seharusnya hanya berinvestasi, justru bekerja sebagai buruh kasar.

Sementara CK, yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, diduga melanggar aturan keimigrasian dengan bekerja di perusahaan tersebut.

Empat WNA Tiongkok lainnya, yakni ZH, MN, LH, dan LZ, ditemukan bekerja di PT Sun Gold Solar meskipun hanya memiliki izin tinggal kunjungan. Mereka diduga menyalahgunakan izin tersebut untuk bekerja secara ilegal.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga menangani kasus tindak pidana keimigrasian yang melibatkan tiga warga negara Bangladesh berinisial FR, SK, dan SM. Ketiganya masuk ke Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan diduga melanggar Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.

Sementara itu, seorang warga negara India berinisial MT ditangkap di kawasan Sagulung, Batam, karena diduga memalsukan Izin Tinggal Terbatas. Ia disangkakan melanggar Pasal 121 huruf b UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, menyampaikan bahwa operasi ini dilakukan dengan metode pengawasan terbuka dan tertutup.

"Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Editor : S. Widodo

Thailand melakukan deportasi terhadap 40 warga Uighur ke China. Deportasi itu dilakukan meski ada peringatan dari kelompok hak asasi manusia bahwa warga Uighur dapat menghadapi kemungkinan penyiksaan dan bahkan kematian di China.

Dilansir BBC dan Reuters, Minggu (2/3/2025), kelompok tersebut diperkirakan telah diterbangkan kembali ke wilayah Xinjiang di China pada Kamis (27/2) setelah ditahan selama 10 tahun di sebuah pusat penahanan Bangkok.

China telah dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan dan kemungkinan genosida terhadap penduduk Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang. Beijing telah membantah semua tuduhan tersebut.

Ini adalah pertama kalinya Thailand mendeportasi warga Uighur sejak 2015. Deportasi tersebut awalnya dilakukan secara rahasia setelah kekhawatiran serius disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Media Thailand melaporkan beberapa truk, termasuk dengan jendela yang ditutupi plastik hitam, meninggalkan pusat penahanan imigrasi utama Bangkok pada Kamis pagi waktu setempat. Beberapa jam kemudian, situs pelacak penerbangan Flightrader24 menunjukkan penerbangan tak terjadwal China Southern Airlines meninggalkan Bangkok dan akhirnya tiba di Xinjiang.

Pemerintah Thailand kemudian mengatakan telah memutuskan untuk mengirim 40 warga Uighur kembali ke China. Thailand mengatakan menahan orang lebih dari satu dekade adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

Thailand juga menyebut tidak ada negara ketiga yang mau untuk menerima mereka. Turki, yang telah memberikan suaka kepada warga Uighur di masa lalu, juga tidak menerima.

Delapan warga Uighur masih berada di Thailand, termasuk lima orang yang menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang mereka lakukan saat ditahan. Pemerintah Thailand juga mengatakan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diberi jaminan bahwa warga Uighur akan dirawat jika dikembalikan ke China selama kunjungannya baru-baru ini ke negara itu.

"Di negara mana pun di dunia, tindakan harus mematuhi prinsip hukum, proses internasional, dan hak asasi manusia," kata Shinawatra.

Beijing mengatakan 40 imigran ilegal China dipulangkan dari Thailand. Tetapi, China menolak mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut adalah warga Uighur.

"Pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand, hukum internasional, dan praktik internasional," kata kementerian luar negeri.

Media pemerintah China mengatakan kelompok tersebut telah 'disihir' oleh organisasi kriminal dan terdampar di Thailand setelah meninggalkan China tersebut secara ilegal.

AS pun merespons langkah Thailand. Kedutaan Besar AS di Bangkok mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara AS di Thailand sehari setelah deportasi rahasia 40 warga Uighur ke China.

"Deportasi serupa telah memicu serangan balasan yang brutal di masa lalu," demikian peringatan keamanan yang diunggah di situs web kedutaan.

Para diplomat dan analis keamanan mengatakan langkah Thailand melakukan deportasi 100 warga Uighur ke China pada bulan Juli 2015 telah menyebabkan pengeboman mematikan sebulan kemudian di sebuah kuil di Bangkok yang menewaskan 20 orang dalam serangan terburuk di Thailand.

Pihak berwenang Thailand saat itu menyimpulkan serangan itu terkait dengan tindakan keras mereka terhadap jaringan perdagangan manusia, tanpa secara khusus menghubungkan kelompok itu dengan orang Uighur. Dua orang etnis Uighur ditangkap terkait dengan insiden itu dan persidangan mereka terus berlanjut meski mengalami penundaan berulang kali.

Kedutaan Besar Jepang di Thailand juga mengirim email peringatan kepada warganya setelah deportasi itu.

"Ini bukan perubahan dalam penilaian risiko tentang Thailand," demikian isi email tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Imigrasi Batam dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menangkap seorang terpidana yang menjadi buronan Kejari Badung, Bali. DPO bernama I Wayan Depa Yogiana (34) diamankan di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam.

Kabid Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Riyank, mengatakan I Wayan Depa Yogiana ditangkap pad Senin (17/2) malam. Tersangka ditangkap saat baru tiba dari Malaysia di pelabuhan internasional Harbour Bay Batam.

"Kami bersama kejaksaan menangkap tersangka di pelabuhan saat ia kembali dari Malaysia. Tersangka telah masuk dalam daftar cekal Imigrasi sejak 13 Februari 2025," kata Riyank, Selasa (18/2/2025).

Riyank menyebut tersangka I Wayan Depa Yogiana diketahui meninggalkan Indonesia dan pergi ke Malaysia pada bulan lalu. Ia diketahui kembali dari Malaysia melalui pelabuhan Pasir Gudang Malaysia.

"Dia di Malaysia selama satu bulan, tadi malam datang sendiri dari Malaysia. Proses lebih lanjut kita serahkan ke kejaksaan," ujarnya

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam I Ketut Kasna Dedi, mengatakan terpidana I Wayan Depa Yogiana ditangkap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1037 K/Pid/2024 tanggal 9 Juli 2024.

"Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana," ujarnya.

Kasna menerangkan terpidana diketahui melakukan penggelapan uang perusahaan perekrutan PMI yang dikelolanya sebesar Rp 230 juta. Akibat perbuatannya pelaku di dijatuhi adalah penjara selama 1 tahun 6 bulan serta kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.

"Proses penangkapan berjalan lancar karena terpidana bersikap kooperatif. Setelah diamankan, terdakwa langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Batam untuk diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor," ujarnya.

"Selanjutnya, ia akan dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali, guna menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung," katanya.

Video: Tahanan Kasus Pencabulan Anak Bunuh Diri di Sel Kejari Batam

Video: Tahanan Kasus Pencabulan Anak Bunuh Diri di Sel Kejari Batam

Batam (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kantor Imigrasi Batam, Kepulauan Riau, mengamankan buronan Kejaksaan Agung yang berstatus terpidana perkara penggelapan uang pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (PMI) senilai Rp230 juta, di Pelabuhan Citra Tritunas Batam atau Harbour Bay.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi di Batam, Selasa, mengatakan terpidana bernama I Wayan Depa Yogiana telah diputus bersalah berdasarkan keputusan kasasi dengan pidana 1,5 tahun penjara, yang perkaranya ditangani oleh Kejari Badung, Bali.

“Terpidana diamankan berkat hasil koordinasi antara Kantor Imigrasi Batam, bersama tim Kejaksaan Agung dan Kejati Bali bahwa benar yang bersangkutan merupakan buronan masuk daftar cekal,” kata Kasna.

Menurut Kasna, terpidana terdeteksi data cekal Keimigrasian saat tiba dari Malaysia di Pelabuhan Harbour Bay, Kota Batam, pada Senin (17/2). Temuan itu lalu dikonfirmasi ke Kejaksaan Agung dan Kejati Bali membenarkan bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana masuk daftar cekal.

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad menjelaskan pada Senin (17/2) pihaknya melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap I Wayan Depa Yogiana, penumpang kapal MV Dholphin 5 dari Pasir Kuda Malaysia menuju Pelabuhan Citra Tritunas Batam.

“Pada saat diperiksa di counter imigrasi Citra Tritunas atau Harbour Bay diketahui status yang bersangkutan cegah tangkal,” kata Hajar.

Berdasarkan catatan Keimigrasian, terpidana I Wayan Depa telah keluar dari Indonesia melalui Pelabuhan Harbour Bay pada 25 Januari 2025 menuju Pelabuhan Pasir Kuda, Malaysia.

Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 13 Februari 2025 baru tersiar daftar cekal tangkal berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 1037/K/Pid.2024 tertanggal 9 Juli 2024.

“Jadi orangnya (terpidana) sudah keluar duluan, baru siar cekalnya terbit pada tanggal 13 Februari 2025,” kata Hajar.

Untungnya pada tanggal 17 Februari, kata Kasna, terpidana I Wayan kembali ke Indonesia dari Pelabuhan Pasir Kuda, Malaysia melalui Pelabuhan Harbour Bay.

Pihak Imigrasi lalu melakukan pengamanan dan memastikan apakah data di sistem aplikasi keimigrasian mengidentifikasi 100 persen penumpang tersebut identik dengan terpidana I Wayan.

Tidak hanya itu, kata dia, setelah berkoordinasi dengan Kejari Batam, diarahkan juga ke Kejati Bali guna memastikan yang bersangkutan identik 100 persen buronan yang dicekal tangkal.

“Setelah tiga kali melakukan konfirmasi by sistem, by Kejari dan Kejati Bali, maka diputuskan untuk melakukan pengamanan dan diminta serah terima dengan Kejari Batam tadi malam,” katanya.

Hajar menambahkan Imigrasi Batam terus melakukan sinergi dengan berbagai untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

“Sebagai upaya sinergi kami Imigrasi dan Kejari Batam atau Kejagung, ada Kejati Bali untuk turut serta melakukan upaya penegakan hukum terhadap siapapun,” katanya.

Adapun terpidana I Wayan Depa Yogiana, merupakan direktur salah satu perusahaan swasta di Bali yang bergerak di bidang penyaluran PMI ke sejumlah negara.

Dalam perkara ini I Wayan melakukan penggelapan uang rekrutan calon PMI senilai Rp230 juta, dari 46 calon PMI yang akan dipekerjakan ke sejumlah negara.

Terpidana meminta uang Rp5 juta kepada calon PMI untuk pengurusan administrasi awal, kemudian sisanya dibayarkan setelah berangkat. Terpidana tanpa izin memotong atau mengambil untuk biaya operasional kantor senilai Rp10 juta, untuk bayaran kepada PT Cahaya Antar Indonesia sebesar Rp220 juta, dengan rincian digunakan untuk mengurus kandidat PMI yang terpidana rekrut sebelumnya, dan untuk pengurusan caalon PMI dari PT Reka Kerja Semesta.

Sepanjang 2025, Kejari Batam membantu Kejaksaan RI mengamankan tiga buronan. Buronan pertama bernama Eddy Gunawan Tambrin (58), terpidana tindak pidana korupsi kredit macet senilai Rp90 miliar yang ditangani oleh Kejari Surabaya. Ditangkap di Batam Center pada Selasa (4/2).

Yang kedua, Riko Antoni (43), terpidana kasus korupsi pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor tahun anggaran 2018 dengan nilai Rp1,4 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman Barat. Ditangkap pada Rabu (5/2).

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025