Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan pelajar bermasalah ke barak militer. Dia berharap model pendidikan itu berjalan masif di Indonesia.

Pigai meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menerbitkan aturan agar pengiriman pelajar ke barak militer berjalan masif.

"Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Pigai menilai progam pengiriman anak nakal ke barak milter tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

Baca juga: 40 Siswa Bermasalah di Sumedang Mulai Masuk Barak Militer

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan mereka di barak militer. Program ini diharapkan mampu membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai apa yang dilakukan Dedi tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Baca juga: Kirim ke Barak Militer, Seberapa Efektif untuk 'Luruskan' Anak Bermasalah?

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung pengiriman pelajar dengan perilaku bermasalah ke barak miliiter. Hal ini merupakan ide yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pigai mengatakan pelajar bakal mendapatkan pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab di barak militer. Karena itu, Pigai menyatakan dukungannya ke Dedi Mulyadi.

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Pigai menilai progam pengiriman anak nakal ke barak milter tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

Baca juga: Kirim ke Barak Militer, Seberapa Efektif untuk 'Luruskan' Anak Bermasalah?

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)