Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal kunjungan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespimmen Lemdiklat Polri) ke rumah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi perbincangan publik. Prasetyo menilai kunjungan itu hal yang wajar.

"Oh enggak ada lah itu. Kalaupun, mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat 2 periode, ya dalam suasana lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," lanjut Prasetyo.

Prabowo, menurut Prasetyo, juga menanggapi santai pertemuan tersebut. Menurutnya, Prabowo memahami kunjungan itu dalam semangat silaturahmi.

"Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau (Prabowo) semangatnya kan silaturahmi," ujarnya.

Untuk itu, juru bicara Presiden ini meminta agar tak lagi spekulasi matahari kembar. Ia pun yakin para pihak yang berkunjung ke Jokowi tak ada niatan untuk mendualismekan pemimpin.

"Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar, jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Jakarta hari ini. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih hadir.

Pantauan detikcom, Selasa (4/3/2025), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sejumlah jajaran kabinet hadir sejak pukul 15.30 WIB. Mereka yang terlihat hadir adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Selain itu, terlihat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii, Kepala BPS Amalia Adininggar, Wamendikti Stella Christie, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wamenkeu Anggito.

Kemudian, terlihat juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengonfirmasi akan adanya buka puasa bersama di Istana. "Undangannya begitu," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut akan mengumpulkan pejabat, mulai Menteri, Kepala Badan, Wakil Menteri, dan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK) sore ini.

Presiden mengumpulkan pejabat tersebut untuk rapat. Presiden juga akan memberikan taklimat kepada para pejabat tersebut.

"Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan memberikan taklimat kepada para menteri, kepala badan, wamen, pimpinan LPNK, dan para pejabat lainnya," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (4/3).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf jika ke depan terdapat pengajuan perjalanan dinas ke luar negeri. Prasetyo mengatakan pihaknya akan berupaya meminimalkan perjalanan ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya mengatakan pihaknya ingin melakukan efisiensi perjalanan ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Di poin yang ini, kami mohon izin di forum yang terhormat, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan dinas luar negeri, Bapak Pimpinan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas memohon maaf jika ke depan akan ada beberapa perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Kemsesneg. Meski begitu, dia memastikan akan mengurangi perjalanan ke luar negeri itu sebagaimana arahan dari Prabowo.

"Sehingga kami mohon izin dalam forum terhormat ini, ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan," tuturnya.

Prabowo Subianto sebelumnya meminta Kabinet Merah Putih bekerja secara efisien. Menurutnya, meski kabinetnya tergolong besar, harus bekerja efisien.

"Yang penting, kita bekerja dengan efisien. Yang penting, kita bekerja tidak seenaknya," kata Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dia meminta para menteri hingga menteri koordinator (menko) mengecek kembali alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia meminta para menteri mempelajari kembali daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sehingga penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien.

"Saya minta semua menteri telusuri alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail," ucapnya.

Prabowo ingin agar kegiatan bersifat seremonial hingga perjalanan ke luar negeri dikurangi. "Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, tolong dikurangi," tegasnya.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, menyebut Presiden Prabowo Subianto tak akan mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK yang sebelumnya telah diusulkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Prabowo akan mengikuti usulan nama-nama tersebut.

"Saya rasa tidak ya," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Prasteyo menjawab akankah pemerintah mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK. Sebab, DPR sudah mengirim surat ke Presiden terkait nama-nama capim dan cadewas KPK.

Prasetyo mengatakan proses itu sudah berjalan. Pihaknya tak ingin lagi buang-buang energi untuk memproses ulang capim dan cadewas KPK. Menurutnya, pilihan sebelumnya sudah yang terbaik.

"Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur, dan cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Presiden sebelumnya," kata Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo belum bisa memastikan apakah proses penetapan pimpinan lembaga antirasuah itu rampung sebelum Prabowo memulai lawatan ke luar negeri.

"Nanti kami cek ya. Kalau secara administrasi nampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden juga sudah ada, tinggal proses dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," ujarnya.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, sebelumnya mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Prabowo Subianto terkait kelanjutan seleksi capim KPK. Supratman mengatakan daftar nama capim yang akan dikirimkan oleh Prabowo bisa sama dengan yang telah dikirimkan oleh Jokowi atau bisa berbeda.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Tonton juga Video Jokowi Tunggu Administrasi Setneg Sebelum Kirim Nama Capim KPK ke DPR

[Gambas:Video 20detik]