JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bolos dalam Rapat Baleg DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Bahlil diwakili oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung, sementara Mensesneg diwakili oleh pejabat di Kemensetneg.

Berdasarkan pantauan di Ruang Rapat Baleg DPR, menteri yang hadir dalam rapat pembahasan RUU Minerba ini hanya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Berdasarkan agenda yang diterima, selain Menteri Hukum, rapat terkait pembahasan RUU Minerba ini juga mengundang Bahlil Lahadalia dan Prasetyo Hadi.

Ketidakhadiran menteri yang ditunjuk pemerintah untuk membahas RUU Minerba menjadi sorotan anggota Badan Legislasi (Baleg) pada Selasa (11/2/2025). Protes terkait absennya dua menteri lainnya disampaikan Anggota Baleg DPR I Nyoman Parta kepada pimpinan Baleg.

Dia menyebut, seharusnya semua menteri bisa hadir dalam pembahasan ini. "Setahu saya yang bapak undang adalah menteri, Mensesneg belum datang itu, belum datang, kita mulai saja rapat. Jadi lembaga ini bapak mengundang siapa sebenarnya. Kalau bapak mengundang menteri, menterinya yang harus hadir, harusnya menteri yang hadir," kata Nyoman dalam rapat.

Legislator PDIP itu mengatakan, jika kebiasaan di komisinya terdahulu, jika menteri tidak hadir, maka rapat pembahasan pun harus ditunda. Tapi, di Baleg justru tak dipersoalkan.

Menanggapi protes tersebut, Menteri Hukum Supratman menyampaikan di dalam surat presiden (surpres) diterangkan bahwa menteri itu boleh secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mengikuti pembahasan di DPR.

"Yang kedua, dulu DPR putuskan rapat kerja itu boleh diwakili oleh wakil menteri. Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja," ujar Supratman.

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Abraham Sridjaja, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus segera dibahas dan diselesaikan. Hal itu mengingat kondisi dunia advokat di Indonesia yang semakin tidak berkualitas dan mengalami degradasi profesionalisme.

?Saat ini, kita melihat banyak advokat yang tidak memiliki kompetensi memadai, bahkan banyak lulusan sarjana hukum abal-abal yang langsung berpraktik sebagai advokat tanpa pemahaman yang kuat terhadap hukum dan etika profesi,? ujar Abraham, Minggu (9/2/2025).

?Lebih parah lagi, ada orang yang bukan advokat tetapi membuka firma hukum (law firm) dan menawarkan jasa hukum secara terbuka di media sosial, padahal sesuai prinsip officium nobile, advokat tidak diperbolehkan menawarkan diri atau melakukan promosi jasa hukum.?

Abraham juga menyoroti kelemahan dalam sistem organisasi advokat saat ini, di mana advokat yang terkena pelanggaran etik dengan mudah bisa pindah organisasi dan tetap berpraktik. ?Ini mengkhawatirkan, karena seharusnya ada standar etik dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan advokat yang berintegritas,? tambahnya.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, advokat wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi serta mematuhi kode etik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Advokat secara tegas melarang advokat untuk melakukan iklan atau promosi jasa hukum secara terbuka, sebagaimana diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Namun, dengan semakin maraknya pelanggaran terhadap aturan ini, perlu ada penguatan regulasi dan mekanisme sanksi yang lebih efektif.

?Jika kita membiarkan kondisi ini terus berlanjut, kualitas advokat di Indonesia akan semakin menurun, kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini akan hilang, dan akhirnya sistem hukum kita yang akan dirugikan. Oleh karena itu, revisi UU Advokat harus segera dibahas dalam Prolegnas agar kita bisa mengembalikan marwah profesi advokat sebagai sebuah officium nobile,? tegas Abraham.

Abraham Sridjaja menekankan Baleg DPR harus memberikan atensi penuh terhadap revisi UU Advokat ini, bukan hanya sebagai penyempurnaan regulasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa hanya advokat yang benar-benar kompeten dan berintegritas yang dapat menjalankan profesi ini di Indonesia.

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra melakukan rotasi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. Wihadi Wiyanto ditunjuk menjadi Ketua Badan Legislatif ( Baleg) DPR menggantikan Supratman Andi Agtas.

Prosesi pergantian Ketua Baleg dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat Baleg DPR, Selasa (6/8/2024). Dasco menyampaikan pimpinan DPR sudah menerima surat dari pimpinan Fraksi Gerindra Nomor A96 Fraksi Gerindra DPR RI VIII tanggal 1 Agustus 2024 perihal pergantian Ketua Baleg DPR RI, ketua Baleg dari Fraksi Gerindra dari yang semula Supratman Andi Agtas digantikan Wihadi wiyanto.

"Oleh sebab itu, saudara Wihadi Wiyanto akan ditetapkan sebagsi Ketua Badan Legislasi menggantikan saudara Supratman Andi Agtas," kata Dasco dalam rapat pleno Baleg DPR.

Mewakili pimpinan rapat, Dasco meminta persetujuan anggota Baleg DPR yang hadir terkait pergantian pimpinan Baleg tersebut.

"Saya menanyakan kepada Anggota Badan Legislasi apakah saudara Wihadi Wiyanto dapat disetujui sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI?" tanya Dasco yang langsung dijawab setuju.