Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM. Pasalnya, sekitar 50 persen dari poin Astacita yang diusung pemerintah menyangkut tentang hal-hak asasi.

"Dari delapan poin (Astacita), khususnya yang menyangkut tentang HAM itu adalah empat poin. 50 persen dari poin Astacita adalah menyangkut tentang HAM," kata Pigai dalam sambutannya saat puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (11/12/2024) malam WIB.

Pigai menjelaskan, HAM bahkan ditempatkan dalam poin pertama Astacita, yakni tepatnya memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu, hak-hak penyandang disabilitas juga ditekankan dalam poin Astacita keempat serta poin keenam dan kedelapan yang menyangkut hak tentang ekonomi, sosial, dan budaya.

"Itu artinya apa? Artinya HAM dianggap sangat penting bagi bangsa ini karena HAM adalah titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa, berpijak kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional," ucap Pigai.

Menurut Pigai, menghormati dan menegakkan HAM merupakan tanggung jawab konstitusional bagi Pemerintah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga telah mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Implementasi dari tanggung jawab Pemerintah tersebut ditegaskan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

"Dalam misi pembangunan sampai dengan tahun 2045, salah satu sasarannya menyebutkan bahwa pembangunan diarahkan pada terwujudnya supremasi yang berkeadilan, berkepastian, bermartabat, dan berlandaskan HAM untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ucap mantan komisioner Komnas HAM tersebut.

Lebih lanjut, Pigai menyebut, pembentukan Kementerian HAM merupakan salah satu potret keseriusan pemerintahan baru dalam pembangunan HAM. Komitmen itu tidak hanya sekadar tertulis dalam Astacita, tetapi juga melalui program-program prioritas.

Pigai mengatakan, sedikitnya ada 15 poin membangun HAM dalam Astacita dan program prioritas pemerintah. Di antaranya, prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan gender, penguatan demokrasi dan jaminan kebebasan sipil, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, dan lansia).

Kemudian, hak atas rasa aman, kesehatan, pangan, pendidikan, kehidupan yang layak, perumahan, air, pekerjaan, lingkungan hidup yang sehat, budaya, dan reforma agraria. "Itulah sebenarnya semua aspek HAM menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk lima tahun mendatang, 2024–2029, semua menyangkut HAM," ucap Pigai.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) mengimplementasikan visi dan misi Kabinet Merah Putih, terutama dalam mewujudkan astacita yang menjadi landasan pemerintahan saat ini.

Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto mengatakan bahwa KSP bertugas mengawal jalannya kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk mencapai visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

"Sebagai referee unit Presiden, KSP bertugas untuk mengawal implementasi visi dan misi pemerintahan Kabinet Merah Putih dengan astacita sebagai misi untuk mencapai visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," kata A.M. Putranto dalam forum diskusi bertajuk Kolaborasi RRI News dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk Penguatan Komunikasi Publik Menuju Astacita di Jakarta, Jumat.

Salah satu inisiatif strategis yang dia soroti adalah kebijakan delapan program percepatan. Kedelapan kebijakan tersebut termasuk penyediaan makanan bergizi gratis dan pembentukan badan penerimaan negara untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Ia juga mengungkapkan bahwa KSP telah melakukan transformasi dengan membentuk lima kedeputian yang masing-masing membawahi kementerian-kementerian terkait.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Selain itu, dalam hal komunikasi publik, Putranto menekankan akan pentingnya kolaborasi dengan lembaga penyiaran, termasuk RRI.

Menurut dia, RRI berperan sebagai saluran yang efektif dalam menyebarkan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, menyediakan wadah aduan publik, edukasi masyarakat, serta sebagai platform untuk memerangi hoaks.

"RRI dapat menjadi kanal aduan publik, sarana edukasi, dan platform fact-checking untuk melawan hoaks," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kemkomdigi R. Wijaya Kusuma Wardhana menuturkan bahwa astacita terus disosialisasikan dan diseminasikan secara intensif, secara masif, dan sistemik.

Hal itu, kata dia, guna membangun pengetahuan, pemahaman, dukungan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkannya.

"Terkait dengan inilah peran media penyiaran, termasuk RRI, sangat dibutuhkan. RRI memiliki jaringan yang siarannya dapat menembus hingga daerah terpencil yang ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa apabila dapat dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Wijaya juga mengapresiasi forum tersebut sebagai upaya untuk membangun kolaborasi dalam pemberitaan melalui RRI News online.

Dengan demikian, kata dia, program dan kegiatan serta kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa penguatan Pancasila yang menjadi salah satu poin dalam Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman.

Adapun poin Astacita yang dimaksud adalah penguatan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

"Di tengah meningkatnya ketegangan antar kelompok akibat perbedaan pandangan politik, penguatan Pancasila sebagai ideologi nasional dapat menjadi landasan untuk mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman dan menciptakan dialog yang inklusif," kata Media saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Selain itu, dengan memperkuat demokrasi, pemerintah dapat memastikan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Hal ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, fokus pada demokrasi dan HAM juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, tetapi oleh seluruh rakyat, terutama kelompok rentan.

Untuk itu, Prabowo-Gibran dapat memperkuat demokrasi melalui platform digital partisipasi publik di mana warga dapat memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah secara transparan.

"Prabowo dan Gibran juga dapat menerapkan kebijakan ekonomi inklusif dengan memperkuat jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pekerja informal, memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia," ujarnya.

Berikut isi dari 8 Program Kerja Astacita yang diusung Prabowo-Gibran:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024