Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, penguatan HAM menjadi poin pertama Astacita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Astacita tersebut yakni ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM’.

“Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang [Astacita] nomor satu,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menerangkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Dirinya juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal. Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada para kepala daerah yang menjadi peserta retret. Dirinya menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Ia berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan program kerja BNPT dalam pencegahan terorisme pada 2025 lebih dekat dengan masyarakat dan berdampak langsung.

Saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Rabu (22/1), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menekankan pentingnya keselarasan program kerja BNPT, khususnya di kedeputiannya, dengan Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Diharapkan program kerja tahun ini semakin mendekatkan BNPT dengan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung serta menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan," ujar Ibnu seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ibnu pun menegaskan bahwa kegiatan direktorat di bawah kedeputiannya yang tidak bersifat rahasia perlu dipublikasikan kepada media.

Langkah tersebut, kata dia, bertujuan untuk menunjukkan eksistensi BNPT sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Adapun Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menggelar Raker 2025 guna membahas berbagai agenda strategis dalam upaya penanggulangan terorisme yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Sejumlah agenda utama yang dibahas dalam raker mencakup program kerja dan target capaian di setiap direktorat, termasuk Direktorat Pembinaan Kemampuan, Direktorat Penegakan Hukum, serta Direktorat Penindakan.

"Semoga seluruh unit kerja di Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta mencapai target yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Dengan berbagai langkah strategis yang dibahas dalam raker tersebut, Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tugas dan fungsi BNPT serta menjalin kedekatan dengan masyarakat dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Adapun dalam penanggulangan terorisme, BNPT menekankan dua poin misi Astacita, yakni poin pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, poin kedelapan, yaitu memperkuat kehidupan toleransi antarumat beragama untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

GARUT, iNewsGarut.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Asep Kurnia, mendukung penuh Astacita Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan saat kunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut, Minggu (19/1/2025).

Nampak Sekjen Kemenimipas RI Asep Kurnia didampingi sejumlah pejabat kementrian diantaranya, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Eko Budianto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Gungun Gunawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Filianto Akbar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kusnali, serta Para Kepala UPT Keimigrasian dan Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat. 

"Saya tegaskan dalam hal ini Kemenimipas mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui keterlibatan warga binaan,"ungkapnya.

Asep Kurnia menjelaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kemandirian bangsa, terutama di sektor pangan. Ia juga menyebut warga binaan Lapas Klas II A Garut memiliki potensi besar untuk berkontribusi melalui pelatihan dan program kerja yang terarah.

“Kami di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen mendukung penuh program Asta Cita Bapak Presiden yang sudah dijabarkan dalam program di Kemenimpas salah satunya terkait program ketahanan pangan melalui program program inovasi Lapas yang melibatkan warga binaan,"Kata Asep disela sela kunjungannya berkeliling melihat seluruh area Lapas Garut.

Asep menegaskan program penguatan ketahanan pangan di Lapas Klas IIA Garut melibatkan warga binaan bersama mitra kerjasama seperti dalam pengelolaan hasil kerajinan, pengelolaan lahan pertanian, peternakan serta perikanan, hingga pengolahan hasil panen.

"Warga binaan disini diberikan pelatihan tentunya agar menjadi lebih produktif dan terampil, sehingga program inovasi didalam lapas ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi lapas lain di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Ia menambahkan selain hasil kerajinan tangan Warga Binaan yang sudah menembus pasar ekspor, Lapas Klas II A Garut telah memberdayakan warga binaan dengan memelihara ternak domba Garut hingga berjumlah 400 ekor.

"Disini sudah diternakan Domba Garut sebagai komoditas ungulan Garut, dan rencananya pak Mentri akan memusatkan pemeliharaan peternakan domba Garut ini dalam sekala besar di Lapas Nusakambangan,"tuturnya.

Sekjen juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Lapas Klas II A Garut yang telah menjalankan berbagai inovasi sepeti Dapur Sehat yang juga telah menjadi Dapur percontohan bagi seluruh Lapas di Indonesia.

“Program inovasinya sudah bagus, disini ada dapur sehat, saya juga tadi melakukan tes food, masakannya enak,"ujarnya.

"Intinya program di Lapas ini tidak hanya memberikan manfaat bagi warga binaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional,"pungkasnya.

Editor : ii Solihin

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan agar orientasi kinerja dan tujuan Kementerian Imipas harus diselaraskan dengan arah kebijakan Astacita Presiden Prabowo Subianto yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Saat memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Jakarta, Kamis (9/1), dia menyebutkan dokumen RPJMN tersebut akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

"Kita mau bergerak cepat untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk memberikan legacy baik kepada institusi ini," kata Agus seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, dirinya meminta semua pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara optimal, berani, dan tidak ragu-ragu, serta mampu bekerja sama serta berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain.

Ia pun meyakini dengan kepemimpinan yang kuat dan kerja sama yang solid, Kementerian Imipas yang modern, profesional, dan berintegritas akan terwujud.

Di tengah dinamika global, kata dia, tantangan tugas Kementerian Imipas semakin kompleks. Namun dirinya yakin kompetensi, integritas, komitmen, serta dedikasi yang dimiliki para jajarannya dapat berkontribusi besar bagi kemajuan Kementerian Imipas.

Agus berharap seluruh capaian baik yang telah diraih Kementerian Imipas selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Di sisi lain, sambung dia, capaian lainnya perlu dievaluasi dan segera diperbaiki supaya berbagai target yang telah ditentukan dapat tercapai dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada para pimpinan tinggi madya yang baru dilantik. Harus disadari bahwa amanah yang diemban merupakan suatu kehormatan, sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar," ucap dia.

Mantan Wakil Kapolri tersebut turut mengapresiasi capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Imipas tahun 2024, yaitu Rp9 triliun atau 150 persen dari target Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Rp58,8 miliar atau 621 persen dari target Ditjen Pemasyarakatan.

Dia berharap capaian itu dapat ditingkatkan pada tahun 2025 melalui transformasi paradigma Imigrasi melalui fungsi pelayanan yang mengedepankan kecepatan, keramahan, profesionalisme, dan kepekaan pada kemanusiaan. Dengan demikian, ⁠Imigrasi akan menjadi jendela reputasi Indonesia di dunia internasional.

Selain itu, sambung Agus, upaya mencapai target PNBP juga akan dilakukan melalui pemanfaatan lahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) dalam program ketahanan pangan.

Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tujuh orang pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Imipas dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ketujuh orang pimpinan tinggi madya beserta jabatannya masing-masing tersebut, yakni Asep Kurnia sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas, Brigjen Pol. Mashudi sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Irjen Pol. Yan Sultra Indrajaya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, serta Aman Riyadi sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi Pemasyarakatan Kementerian Imipas.

Lalu, Anggiat Napitupulu sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Imipas,
Brigjen Pol. Ratna Pristiana Mulya sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kementerian Imipas, serta Ida Asep Somara sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan delapan arahan pada apel bersama lintas Kementerian Kumham Imipas di Jakarta, Senin.

Apel Bersama Awal Tahun 2025 tersebut bertajuk Kerja Bersama, untuk Indonesia Emas 2045.

"Hal ini dimaksudkan agar semua jajaran dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan dengan kerja bersama yang kuat untuk menjadi bagian dari keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045,” ucap Yusril.

Adapun Yusril memimpin langsung apel bersama yang dihadiri oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut.

Dalam arahannya, ia memberikan delapan poin untuk dilaksanakan oleh seluruh ASN pada kementerian lintas Kemenko Kumham Imipas. Pertama, mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih, yakni "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian yang implementatif terhadap delapan Misi Astacita, 17 Program Prioritas Nasional, dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Kedua, melaksanakan target kinerja secara terukur dan selaras dengan Astacita. Ketiga, melaksanakan perjanjian kinerja secara berjenjang oleh setiap pejabat manajerial sebagai pengampu kegiatan.

Kemudian, keempat, melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan tidak ada mark-up atau penggelembungan anggaran. Kelima, menggunakan perjalanan dinas secara selektif.

Keenam, melaksanakan program kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Yusril melanjutkan, ketujuh, melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam pencapaian tujuan organisasi. Kedelapan, melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pejabat manajerial yang tidak produktif.

“Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama sejak dilantiknya para menteri dan wakil menteri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau telah menetapkan Visi Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 dan dengan misinya. Ini yang harus kita pedomani bersama,” tuturnya menegaskan.

Dalam kegiatan tersebut, para menteri dan wakil menteri di bawah Koordinasi Kemenko Kumham Imipas seluruhnya hadir beserta seluruh jajaran pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial, dan seluruh ASN, baik secara luring maupun daring.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan badan usaha milik negara mengupayakan peningkatan perekonomian mitra deradikalisasi di daerah, seperti di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

"Kami memberikan bantuan berupa benih ikan lebih kurang 100.000 ekor ikan nila merah kepada Keramba Tirtamina yang merupakan mitra deradikalisasi. Kami juga berkolaborasi memberikan tali asih berupa bantuan dari BRI dalam rangka meningkatkan pelatihan untuk pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah,” kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy menjelaskan bahwa dua langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberdayakan mitra-mitra deradikalisasi.

Oleh sebab itu, ia berharap langkah-langkah tersebut dapat mengembangkan kewirausahaan di daerah mitra deradikalisasi, sekaligus mereduksi penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat.

"Hal ini diharapkan menjadi stimulus dan dorongan bagi mitra-mitra deradikalisasi untuk mengembangkan kewirausahaan dan memperkuat kebangsaan sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa dalam upaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo, BNPT terus mengupayakan langkah-langkah konkret untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, Eddy menjelaskan bahwa misi Astacita yang diupayakan terwujud adalah memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menciptakan kehidupan yang selaras atau harmoni dengan lingkungan, dan memperkuat toleransi umat beragama.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) mengimplementasikan visi dan misi Kabinet Merah Putih, terutama dalam mewujudkan astacita yang menjadi landasan pemerintahan saat ini.

Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto mengatakan bahwa KSP bertugas mengawal jalannya kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk mencapai visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

"Sebagai referee unit Presiden, KSP bertugas untuk mengawal implementasi visi dan misi pemerintahan Kabinet Merah Putih dengan astacita sebagai misi untuk mencapai visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," kata A.M. Putranto dalam forum diskusi bertajuk Kolaborasi RRI News dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk Penguatan Komunikasi Publik Menuju Astacita di Jakarta, Jumat.

Salah satu inisiatif strategis yang dia soroti adalah kebijakan delapan program percepatan. Kedelapan kebijakan tersebut termasuk penyediaan makanan bergizi gratis dan pembentukan badan penerimaan negara untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Ia juga mengungkapkan bahwa KSP telah melakukan transformasi dengan membentuk lima kedeputian yang masing-masing membawahi kementerian-kementerian terkait.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Selain itu, dalam hal komunikasi publik, Putranto menekankan akan pentingnya kolaborasi dengan lembaga penyiaran, termasuk RRI.

Menurut dia, RRI berperan sebagai saluran yang efektif dalam menyebarkan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, menyediakan wadah aduan publik, edukasi masyarakat, serta sebagai platform untuk memerangi hoaks.

"RRI dapat menjadi kanal aduan publik, sarana edukasi, dan platform fact-checking untuk melawan hoaks," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kemkomdigi R. Wijaya Kusuma Wardhana menuturkan bahwa astacita terus disosialisasikan dan diseminasikan secara intensif, secara masif, dan sistemik.

Hal itu, kata dia, guna membangun pengetahuan, pemahaman, dukungan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkannya.

"Terkait dengan inilah peran media penyiaran, termasuk RRI, sangat dibutuhkan. RRI memiliki jaringan yang siarannya dapat menembus hingga daerah terpencil yang ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa apabila dapat dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Wijaya juga mengapresiasi forum tersebut sebagai upaya untuk membangun kolaborasi dalam pemberitaan melalui RRI News online.

Dengan demikian, kata dia, program dan kegiatan serta kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tak sesuai standar telah diproses secara hukum. Perusahaan-perusahaan tersebut merugikan petani hingga Rp 3,2 triliun, sekaligus menghambat terwujudnya swasembada pangan.

Mentan Amran mengatakan perusahaan ditemukan memroduksi pupuk palsu dan tak sesuai standar setelah menerima laporan pengaduan.

Menanggapi laporan ini, pihaknya segera melakukan uji laboratorium yang membuktikan perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1%. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15%.

"Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)," ungkapnya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Selain melakukan proses hukum, Mentan mengatakan pihaknya telah melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut ia menerangkan, angka kerugian dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yaitu sebesar Rp 19 juta per hektare (Ha). Apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp 600 miliar dan Rp 3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare (rugi) Rp 19 juta," kata Mentan.

Amran telah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian yang terdiri dari Eselon II, Eselon III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.

"Bila perlu kami kirim ke penegak hukum," imbuhnya. Ia menegaskan, tindakan ini akan mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo Subianto demi menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

Ia menyampaikan, keyakinan itu muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Semarang (ANTARA) - Salah satu untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Misi ini termaktub dalam Astacita ke-7 pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penguatan reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi, khusus bidang hukum, akan bermuara pada penguatan sistem penegakan hukum pada era digital. Oleh karena itu, dalam menjalankan misi penguatan sistem hukum nasional pada era serbadigital ini, perlu penataan peraturan perundang-undangan. Regulasi ini perlu pula menyesuaikan dengan zaman yang tidak terpisah dari kemajuan teknologi.

Kalau perlu merevisi peraturan perundang-undangan, kemudian menyesuaikan dengan kondisi zaman agar tidak ada celah bagi pelaku kejahatan di dunia maya yang lolos dari jeratan hukum.

Hal lain yang patut mendapat perhatian dalam penataan regulasi adalah mencegah norma-norma yang mengabaikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan nilai kemanfaatan, serta berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Terkait dengan HAM ini termaktub dalam Astacita ke-1. Pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Keduanya berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Pada masa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, upaya memanifestasikan misi dalam kemasan Astacita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Butuh proses serta tekad yang kuat untuk mewujudkan penguatan sistem penegakan hukum pada era digital saat ini, antara lain, menginventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan di dunia maya bertalian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Apabila menemukan peraturan perundang-undangan terkait dengan satu kejahatan masih ada yang tumpang tindih, sebaiknya segera mengharmonisasikannya agar ada kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR RI) bisa menggunakan metode omnibus serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna ini dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya; kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Ambil contoh larangan judi daring (judi online/judol) yang diatur dalam sejumlah undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), judol termaktub dalam Pasal 27 ayat (2).

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Merujuk frasa "dengan sengaja", muncul pertanyaan apakah pelaku "tanpa niat" atau "tidak sengaja" melakukan hal itu kemungkinan lolos dari ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar (vide Pasal 45 ayat 3 UU ITE).

Frasa "tanpa hak mendistribusikan, ...." juga menimbulkan pertanyaan apakah yang berhak lantas leluasa membuat konten yang memuat perjudian, kemudian memublikasikan ke media sosial.

Begitu pula ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang saat ini masih berlaku terdapat frasa "barang siapa tanpa mendapat izin".

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP​​​​​​ yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 juga memuat frasa "setiap orang yang tanpa izin". Bisa dikatakan bahwa ada judi (konvensional maupun daring) yang legal dan ada pula yang ilegal.

Copyright © ANTARA 2024

Kemenko Kumham Imipas akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) untuk melaksanakan KUHP baru itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan reformasi hukum yang digencarkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan disesuaikan dengan praktik kejahatan modern.

Prof. Yusril menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan salah satu dari delapan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba.

"Di bidang hukum pidana ini kadang-kadang norma hukumnya kalah cepat dengan kejahatan yang timbul di tengah masyarakat. Itulah tugas kami di sini sebenarnya," kata Yusril dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menko Yusril menyebutkan saat ini praktik kejahatan di Indonesia maupun dunia makin beragam dengan lahirnya berbagai cara baru, salah satunya seperti judi daring (online) yang kian marak.

Perjudian sejak dahulu sudah dilarang di dalam negeri. Namun, saat kegiatan judi tersebut secara daring, kata dia, aktivitas haram itu masuk ke dalam jenis kejahatan siber (cybercrime) yang memerlukan berbagai perangkat hukum baru untuk mengatasinya.

Maka dari itu, kata dia, salah satu bentuk reformasi yang akan diprioritaskan pada pemerintahan baru ini, yakni melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Dalam KUHP baru tersebut, kata Prof. Yusril, berbagai tindakan hukum yang diatur sudah disesuaikan dengan jenis tindak pidana saat ini. Kemenko Kumham Imipas akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) untuk melaksanakan KUHP baru itu.

"Ini tugas yang sangat mendesak karena hukum kita ingin masuk ke suasana baru, menggunakan hukum pidana baru. Dengan demikian, tidak ada kesan Indonesia sudah lama merdeka, tetapi masih pakai hukum Belanda. Kita sudah punya hukum baru," tutur dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) menjadi bagian dari program legislasi komisinya untuk masa kerja 2024-2029.

“Kami akan mengaktifkan itu lagi, tetapi ada beberapa revisi supaya tidak gaduh di publik. Habis ini kita (Komisi XIII dan BPIP, red.) akan ngobrol soal itu ya,” kata Willy dalam rapat dengar pendapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Willy menjelaskan bahwa sebelumnya Komisi XIII sempat berbincang dengan pimpinan DPR RI, dan salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengaktifkan kembali pembahasan RUU BPIP.

Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan RUU BPIP mempertimbangkan misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Astacita.

“Astacita itu nomor satu Pancasila kan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengapresiasi komitmen Komisi XIII DPR RI tersebut.

“Saya sangat berterima kasih karena ini yang kami impikan. Mudah-mudahan segera terwujud,” kata Yudian.

Selain dengan BPIP, rapat dengar pendapat tersebut dilaksanakan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sekretaris Jenderal DPD RI, dan Pelaksana Tugas Sekjen MPR RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024