Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap detik-detik meninggalnya Dirut PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta. Sebelum meninggal, Suparta sempat ditemukan tidak sadarkan diri di Lapas Cibinong.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan informasi itu diperoleh dari surat kematian yang berasal dari RSUD Cibinong.

"Dari kronologinya, yang aku baca itu teman teman sesama di lapas dia tak sadarkan diri dan Iangsung dibawa ke RSUD Cibinong," ujarnya di Kejagung, Selasa (29/4/2025)

Hanya saja, kata Harli, dalam surat kematian yang diperoleh pihaknya itu tidak dicantumkan alasan atau penyakit yang membuat Suparta meninggal dunia. "Di surat keterangan ini tidak. Ini dinyatakan meninggal 18.05 WIB," pungkasnya.

Sekadar informasi, Suparta telah mengajukan kasasi atas vonis Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan pidana 19 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain pidana badan, Suparta juga telah dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp4,57 triliun dengan subsider 10 tahun.

Adapun, sesuai dengan aturan Pasal 77 KUHP, kini status perkara Suparta itu dinyatakan telah gugur karena terdakwa telah meninggal dunia.

Jakarta -

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menerima penghargaan UMY Awards 2025 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Wakasatgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri ini menerima langsung penghargaan tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diterima detikcom, Selasa (29/4/2025), Novel penghargaan UMY Awards 2025 atas dedikasinya di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai pemberian penghargaan UMY Awards kepada Novel ini menjadi bukti masih ada orang berintegritas yang mau menyuarakan suara antikorupsi.

"Apalagi Bang Novel juga sudah diakui oleh masyarakat ketika menjadi penyidik KPK menangkapi banyak koruptor dan menangani kasus korupsi besar seperti proyek e-KTP. Bahkan Bang Novel rela matanya rusak dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini," ungkap Yudi.

Penghargaan UMY Awards kepada Novel ini menjadi bukti masih ada orang berintegritas yang mau menyuarakan suara antikorupsi. (dok Istimewa)

Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian peringatan Milad ke-44 UMY pada Senin (28/4) di Ballroom UMY Student Dormitory. Penghargaan diberikan kepada Novel sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam memperjuangkan keadilan dan pembangunan bangsa.

Yudi mengatakan penghargaan yang diberikan kepada Novel patut menjadi inspirasi dan terus mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Penghargaan bagi bang Novel menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua sekaligus momentum bahwa korupsi masih ada di negeri ini sehingga pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan," katanya.

'Simak juga video: Novel Baswedan Hormati Putusan MK Tolak Gugatan Syarat Usia Capim KPK'

(jbr/imk)

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kronologi meninggalnya terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Suparta. Kejagung menjelaskan Suparta diketahui sudah tak sadarkan diri oleh sesama tahanan di lapas.

"Dari surat kematian tidak disebutkan (penyebab). Tapi dari kronologinya, yang aku baca itu, teman-teman sesama di lapas (melihat) dia tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke RSUD Cibinong," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Harli mengatakan Suparta dinyatakan meninggal setelah dibawa ke RSUD Cibinong. Dia menyebut Suparta meninggal diduga karena sakit.

"Nah, per menit-menitnya itu pas 18.05 WIB itu, dia dinyatakan meninggal. Makanya ditanya, kemungkinan sakit karena sudah tak sadarkan diri (di lapas)," kata Harli.

Harli mengatakan status terdakwa Suparta, yang merupakan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), otomatis gugur. Dia mengatakan hal itu telah diatur dalam hukum acara yang berlaku.

"Menurut hukum acara, ya kalau sudah meninggal, terhadap secara pidana yang bersangkutan gugur," terang Harli.

Dia juga mengatakan pihak jaksa penuntut umum bakal mengkaji kelanjutan uang pengganti dari kasus korupsi pengelolaan timah dengan terdakwa Suparta yang meninggal dunia. Jaksa sedang mempelajari langkah yang akan diambil untuk pemulihan kerugian negara.

"Itu kan sudah bagian kerugian keuangan negara, itu nanti di UU Tipikor ada itu. Apakah penyidik itu akan menyerahkan ke Datun untuk dilakukan gugatan dan sebagainya, tentu itu nanti masih akan dikajilah, dipelajari dulu oleh penuntut umum," ungkap Harli.

Sebelumnya, Suparta divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hakim juga menghukum Suparta membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Kasus korupsi pengelolaan timah ini menyebabkan kerugian Rp 300 triliun. Jumlah itu dihitung dari kerugian akibat kerja sama pengolahan timah antara PT Timah, selaku BUMN, dan pihak swasta serta kerugian akibat kerusakan lingkungan.

(fca/fca)

KOMPAS.com – Suparta, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022, meninggal dunia.

Suparta diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT).

"Benar (meninggal dunia) atas nama Suparta pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 18.05 WIB di RSUD Cibinong Bogor," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Harli menjelaskan, Suparta mengembuskan napas terakhirnya saat masih menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Bogor.

Terkait penyebab kematiannya, Harli menyebutkan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan pasti.

"Belum ada informasi mengenai penyebab meninggalnya. Mungkin sakit," ujarnya.

Suparta merupakan salah satu terdakwa utama dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Ia terbukti menerima aliran dana sebesar Rp4,57 triliun dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari dana tersebut.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun kepada Suparta.

Ia juga didenda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp4,57 triliun, dengan ancaman tambahan hukuman 6 tahun penjara apabila uang pengganti tidak dibayarkan.

Namun, pada Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dari jaksa penuntut umum dan memperberat hukuman penjara Suparta menjadi 19 tahun.

Sementara itu, pidana denda tetap dipertahankan sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Untuk pidana tambahan berupa uang pengganti Rp4,57 triliun, masa hukuman pengganti jika tidak dibayar diperberat menjadi 10 tahun penjara.

Setelah vonis banding dijatuhkan, Suparta diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapuspenkum Harli Siregar.

Sumber: Antara

SUKOHARJO, KOMPAS.com – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menanggapi kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Zaenal Mustofa, salah satu pengacara yang tergabung dalam tim penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Zaenal Mustofa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo atas dugaan penggunaan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan transkrip nilai milik mahasiswa UMS.

Kepala Bagian Hukum, Layanan Persyarikatan, dan Umum Biro Rektorat UMS, Bambang Sukoco, menyatakan pihaknya telah dimintai keterangan oleh kepolisian.

"Kami terus melakukan kajian itu. Tapi belum melakukan langkah-langkah karena ini wilayah dari kepolisian. Sebagai institusi yang taat hukum ketika diminta keterangan kita kasihkan data-data yang kita miliki," ujar Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Dia menambahkan, NIM dan transkrip nilai yang diduga digunakan Zaenal milik mahasiswa UMS yang saat itu sudah tidak aktif.

"Kami sudah melakukan pengecekan didata kami data NIM itu data mahasiswa lain pada saat itu yang bersangkutan sudah tidak aktif," ungkap dia.

Zaenal Mustofa Tersangka Pemalsuan NIM

Zaenal Mustofa merupakan anggota tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) yang sebelumnya melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Belakangan, Zaenal ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen akademik. Ia diduga menggunakan NIM dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko (AW), mahasiswa UMS, untuk mendaftar dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Surakarta (Unsa).

Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, membenarkan bahwa Zaenal telah resmi menjadi tersangka sejak Jumat (18/4/2025).

"Iya betul, ZM sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Zaenudin.

Kasus Dilaporkan Sejak 2023

Kasus ini pertama kali dilaporkan ke polisi pada Oktober 2023 oleh sesama pengacara, Asri Purwanti.

Asri menuturkan, ia bersama AW sempat mengecek ke UMS untuk memastikan keaslian data akademik yang digunakan Zaenal.

"Saya mengecek apakah benar dia mahasiswa UMS. Saya juga mengecek bersama pemilik nilainya yang bernama Anton Wijanarko (AW) kami ke UMS. Secara resmi saya mendapatkan surat asli stempel dari akademik UMS," ujar Asri.

Jakarta -

Seorang pengacara berinisial S (31) ditangkap polisi karena membawa senjata api (senpi) ilegal hingga sabu. S, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditampilkan dengan berbaju tahanan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.

S diketahui membawa senpi setelah terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat (Jakpus). S kini ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat.

Pantauan detikcom, Senin (28/4/2025), tersangka S dihadirkan pada konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Tersangka terlihat menggunakan baju tahanan berbaju oranye, celana pendek abu-abu, dan tanpa alas kaki.

S terlihat memakai masker dan kedua tangan diborgol. Selama konferensi pers berlangsung tersangka menghadap belakang dan menunduk.

"Pores Metro Jakarta Pusat menerima laporan bahwa terjadi laka lantas. Pada saat itu tim dari (Satuan) Lalu Lintas langsung melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan barang bawaan, yang mana ditemukan satu pucuk senpi jenis Makarov kaliber 7,65 mm," tutur Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus, Senin (28/4/2025).

Satlantas Polres Metro Jakpus lalu berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Jakpus terkait kasus senpi ilegal tersebut.

"Pada saat itu, anggota Satlantas memberitahukan kepada tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung mengamankan tersangka dan barang bukti," tambahnya.

Diketahui tersangka S ditangkap saat mengalami kecelakaan di kawasan Senen, Jakpus. Dari laporan seorang sopir angkot yang berada di lokasi kecelakaan polisi melaporkannya.

Setelah memeriksanya, petugas menemukan satu pucuk pistol jenis Makarov kaliber 7,65 mm tanpa surat izin resmi. Senpi itu diselipkan di tubuh tersangka S tersebut.

"Pelaku membawa senjata api tanpa izin dan menggunakan narkoba. Ini pelanggaran serius yang bisa mengancam keamanan masyarakat," kata Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo, Minggu (27/4).

(jbr/jbr)

Zaenal Mustofa dikabarkan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Muhammad Taufiq yang menggugat keaslian ijazah Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Zaenal mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen untuk mengikuti kuliah di Universitas Surakarta (Unsa).

"Betul, Pak Zaenal Mustofa mengundurkan diri," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (25/4).

Taufiq menegaskan perkara yang menjerat Zaenal adalah sengketa pribadi antara Zaenal dengan salah satu pengacara di Sukoharjo, Asri Purwanti.

"Tapi 100 persen itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini (gugatan ijazah Jokowi)," kata Taufiq.

Taufiq menegaskan pihaknya tidak berniat memberhentikan Zaenal dari tim kuasa hukumnya. Namun, Zaenal mengambil keputusan tersebut secara sepihak tanpa memberitahu klien maupun rekan-rekannya.

"Sebenarnya Zaenal Mustofa pun masih saya dudukkan sebagai pengacara," kata Taufiq.

"Tapi tanpa sepengetahuan kami, Zaenal Mustofa kemudian jumpa pers dan menyatakan mengundurkan diri. Saya kaget juga," kata dia.

Taufiq menambahkan, ia telah mengadakan seleksi tim kuasa hukum sebelum menggugat ijazah Jokowi di PN Surakarta. Nama Zaenal awalnya tidak lolos seleksi.

"Ada dua yang saya tolak. Tapi Zaenal Mustofa dalam proses banding di lingkungan advokat penerima kuasa itu diterima, satu lagi tidak diterima," kata dia.

Terkait penetapan tersangka, Muhammad Taufiq juga menduga ada upaya sabotase. Ia menduga penetapan Zaenal sebagai tersangka sebagai upaya untuk melemahkan upaya gugatannya terkait ijazah Jokowi di PN Surakarta.

Ia mempertanyakan alasan Polres Sukoharjo baru menetapkan Zaenal sebagai tersangka setelah lebih dari satu tahun. Zaenal ditetapkan tersangka berdasarkan laporan salah satu advokat di Sukoharjo, Asri Purwanti pada 16 Oktober 2023.

"Ya sepertinya ini sabotase," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/4).

"Jadi ini semacam mendelegitimasi persidangan saya. Mau mengubah, memframing dari isu menggugat ijazah (Jokowi) jadi kasus Zaenal Mustofa," kata Taufiq.

Hal itu disampaikan setelah KapolresSukoharjoAKBPAnggaitoHadiPrabowo mengatakanZaenal ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh AsriPurwanti atas dugaan pemalsuan dokumen akademik.

Zaenal menggunakan transkrip nilai Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan nomor induk mahasiswa (NIM) C100010099 untuk transfer kuliah ke Fakultas Hukum UNSA.

"Setelah ditelusuri, pelapor (Asri) mendapatkan bahwa NIM dengan nomor C100010099 bukan milik Zaenal Mustofa melainkan Anton Widjanarko," kata Anggaito.

"Dari hasil gelar perkara, didapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan ahli yang menguatkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui bahwa memang banyak usulan yang masuk mengenai pemekaran wilayah hingga penetapan daerah istimewa.

Hal itu dikatakan Prasetyo menanggapi soal adanya 341 usul pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah istimewa termasuk Surakarta, Jawa Tengah.

Hanya saja, menurut Prasetyo, usulan tersebut masuk melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri. Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa Istana Kepresidenan tidak ingin gegabah untuk menetapkan sebuah wilayah menjadi daerah istimewa atau menjadi daerah otonomi baru.

"Tentunya kita tidak perlu gegabah. Pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor,” ujar Prasetyo.

Apalagi, dia menyebut, bakal ada konsekuensi yang mengikuti jika usulan tersebut diakomodasi. Di antaranya, masalah perangkat dan kelengkapan-kelengkapan pemerintahan yang harus diadakan.

"Nah, yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan bahwa kementeriannya menerima 341 usul pembentukan DOB) atau pemekaran, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah istimewa.

"Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR (pekerjaan rumah). Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Ada enam yang meminta daerah istimewa, juga ada lima yang meminta daerah khusus," ujar Akmal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada Kamis (24/4/2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan, Surakarta atau Solo menjadi salah satu yang mengusulkan untuk menjadi daerah istimewa.

Usulan pemekaran tersebut muncul karena Solo dinilai sebagai daerah yang memiliki keunikan budaya dan sejarah khusus dalam melawan penjajahan.

Namun, Aria mengatakan, harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Sebab, status daerah istimewa dapat menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah lain.

"Karena pada prinsipnya negara kesatuan ini, kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antara daerah itu harus ada perasaan yang adil. Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain," ujar Aria Bima.

Untuk diketahui, moratorium pemekaran wilayah masih berlaku sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tetapi, dikecualikan bagi Papua yang memiliki otonomi khusus.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar adanya usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dalam usulan itu, Solo menjadi provinsi tersendiri, bukan lagi bagian dari Jawa Tengah.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," katanya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," kata Prasetyo.



"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengungkapkan ada usulan menjadikan Solo sebagai provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta alias pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan, usulan itu didasarkan Solo memiliki nilai sejarah kekhususan saat melawan penjajah.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria usai rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," katanya.

Solo -

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 25 April 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 25 April 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025 Menurut NU

Dikutip dari situs resmi NU Jawa Barat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Senin Pahing, 31 Maret 2025, sebagai 1 Syawal 1446 Hijriah. Hal ini didapat setelah hasil pemantauan pada Sabtu, 29 Maret 2025 tidak menunjukkan hilal di berbagai lokasi.

Sesuai petunjuk Rasulullah SAW, bila pada tanggal 29 bulan berjalan hilal tak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan harinya menjadi 30. Penggenapan ini disebut dengan metode istikmal atau penyempurnaan.

Akhir kata, dengan digenapkannya Ramadan menjadi 30 hari, maka 1 Syawal 1446 H menurut NU jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya hari pertama Syawal tersebut sudah dimulai sejak Minggu malam, 30 Maret 2025.

Dengan demikian, maka 25 April 2025 bertepatan dengan 26 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025 Menurut Muhammadiyah

Berdasar Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.

Hal ini dikarenakan saat Matahari terbenam, Sabtu, 29 Maret 2025, bulan masih berada di bawah ufuk alias hilal belum wujud di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, Ramadan 1446 H digenapkan menjadi 30 hari dan keesokan harinya, 31 Maret 2025, ditetapkan sebagai awal Syawal.

"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025 M," bunyi keterangan dalam maklumat tersebut.

Dengan dasar hitungan tersebut, maka menurut Muhammadiyah, 25 April 2025 bertepatan dengan 26 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 April 2025 Menurut Pemerintah

Dilansir Kementerian Agama, Pemerintah telah melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal pada Sabtu (29/3/2025) di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No 6 Jakarta. Hasil sidang menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

"Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat.

Keterangan senada juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Tahun 2025 yang dirilis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam kalender tersebut, tertulis bahwasanya 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 H. Oleh karena itu, maka 25 April 2025 bertepatan dengan 26 Syawal 1446 H.

Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Jumat, 25 April 2025 menjadi 26 Syawal 1446 H.

Hukum Puasa Hari Sabtu

Umat Islam yang belum merampungkan puasa sunnah 6 hari Syawal mesti bergegas. Pasalnya, tidak lama lagi, bulan kesepuluh Hijriah tersebut akan berakhir. Bagaimana jika lanjut puasa lagi besok? Apakah boleh puasa di hari Sabtu?

Dirujuk dari buku Catatan Fikih Puasa Sunnah oleh Hari Ahadi, hukum puasa hari Sabtu masih menjadi perselisihan di kalangan ulama. Sebagian menyebut makruh, sedangkan yang lain menyatakan tidak alias boleh-boleh saja.

Ulama-ulama yang memakruhkan berdalil dengan hadits:

لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِجَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ

Artinya: "Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang Allah wajibkan. Jika kalian tidak memiliki makanan apapun selain kulit anggur atau batang kayu, hendaknya dia mengunyahnya." (HR Tirmidzi no 744, Abu Daud no 2421, dan Ibnu Majah no 1726)

Namun, hadits di atas diingkari oleh sejumlah ulama, seperti Imam Malik. Abu Dawud sendiri menyebut hadits di atas sudah dimansukh alias dihapus. Dalam menyikapi masalah ini, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata:

"Maka ulama yang menganggap hadits ini shahih dan bisa dijadikan sebagai landasan dalil, maka baginya makruh menyendirikan puasa pada hari Sabtu. Adapun ulama yang berpendapat bahwa hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan menilainya sebagai hadits yang lemah maka pendapatnya tidak makruh berpuasa di hari Sabtu."

Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan bahwasanya hukum puasa hari Sabtu adalah:

• Jika puasanya wajib, seperti Ramadhan maupun qadha, tidak masalah mengerjakan pada hari Sabtu.
• Jika disambung dengan puasa hari Jumat, maka hukumnya boleh.
• Bila hari Sabtu bertepatan dengan hari-hari yang disyariatkan puasa, seperti Ayyamul Bidh, Arafah, Asyura, 6 hari Syawal, dan 9 pertama Dzulhijjah, maka boleh.
• Jika bertepatan dengan kebiasaan puasa, seperti Daud, maka diperbolehkan.
• Bila menyengaja puasa pada Sabtu secara khusus, ini terlarang. Dengan catatan, hadits yang melarangnya di atas shahih. Wallahu a'lam bish-shawab.

Akhir kata, detikers boleh-boleh saja berpuasa pada hari Sabtu dalam rangka menyelesaikan puasa 6 Syawal. Lebih amannya, dengan dibarengi puasa pada Jumat atau Minggunya. Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim al-Ashimi berkata:

أن صيام يوم السبت ويوم الجمعة أو السبت والأحد لا يكره وهو إجماع

Artinya: "Berpuasa pada hari Sabtu dengan Jumat atau Sabtu dengan Ahad hukumnya tidak makruh, dan ini disepakati oleh ulama." (Al-Ihkam Syarah Ushul al-Ahkam, II/292)

Demikian informasi ringkas mengenai kalender hijriah hari ini 25 April 2025 dan hukum puasa hari Sabtu. Semoga bermanfaat, detikers!

(sto/apu)

Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini Istana belum menerima usulan mengenai sejumlah daerah termasuk Surakarta menjadi daerah istimewa.

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg," ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Menurutnya, usulan semacam itu biasanya diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri. Prasetyo mengakui bahwa terdapat banyak usulan terkait pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun permintaan status daerah istimewa.

Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam menanggapi hal tersebut. Setiap usulan, kata dia, perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum diambil keputusan.

Dia menjelaskan bahwa mengakomodasi usulan pemekaran atau pemberian status istimewa kepada suatu daerah akan membawa konsekuensi, seperti kebutuhan penyiapan perangkat pemerintahan baru.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB atau daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ucap Prasetyo.

Oleh karena itu, Prasetyo mengatakan Pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik.

"Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa. Begitu," pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyinggung Kota Surakarta atau Solo menjadi salah satu dari enam daerah di Indonesia yang diusulkan untuk menjadi daerah istimewa.

"Seperti daerah saya yang Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria Bima usai rapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4).

Dia menengarai usulan tersebut muncul karena Kota Surakarta memiliki kekhususan secara historis hingga kebudayaan.

"Kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," ucapnya.

Namun, dia memandang usulan Surakarta menjadi Daerah Istimewa Surakarta tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk saat ini.

"Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," ujarnya.

Dia lantas berkata, "Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini menjadi sesuatu hal yang penting dan urgen."

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya usulan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Prasetyo mengatakan pihaknya mempelajari dahulu usulan tersebut.

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo mengawali pernyataannya, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menyebut banyak usulan sejumlah daerah agar dilakukan pemekaran atau diubah statusnya menjadi daerah istimewa. Namun, kata dia, berbagai usulan itu perlu diperhitungkan dahulu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," lanjutnya.

Prasetyo menyinggung soal usulan daerah dilakukan pemekaran menjadi daerah otonomi baru (DOB). Menurutnya, perlu dipertimbangkan mengenai banyak hal termasuk perangkat daerahnya.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar Prasetyo.

"Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," pungkasnya.

Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan ada masukan jika Solo menjadi Daerah Istimewa. Hal ini diungkapkan Aria Bima menyikapi pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang menyebut ada masukan untuk 6 wilayah dijadikan daerah istimewa.

Hal itu disampaikan Akmal dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4). Dalam pemaparannya, Akmal menyebut ada 42 usulan pembentukan provinsi hingga 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa.

"Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa," kata Akmal dalam pemaparannya.

Kendati demikian, hal ini dikatakan mesti dikoordinasikan dengan DPR RI. Ia menyebut setiap keputusan harus berlandaskan undang-undang.

Namun, Aria menyebut memang ada masukan untuk Solo menjadi 'Daerah Istimewa Surakarta'. Adapun usulan itu, salah satunya mempertimbangkan rekam jejak Kota Solo bagi RI.

"Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain ya, seperti daerah saya, yang Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," ujar Aria Bima.

(fca/isa)