Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan perkembangan kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Yusril menegaskan kasus itu telah ditangani sesuai ketentuan hukum oleh otoritas Malaysia.

"Ini suatu poin yang berkali-kali ada saya yang tanya mengenai kasus penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, kasus ini sudah reda dan sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia," kata Yusril setelah bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan pelaku yang terlibat penembakan tersebut telah menjalani proses hukum di Malaysia. Namun ia tidak memerinci hukuman yang diterima oleh pelaku.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," jelas Yusril.

Yusril berharap kasus itu tidak merusak hubungan diplomasi yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia. Dia mengatakan hak korban serta penegakan hukum terhadap pelaku telah dilakukan oleh kedua negara.

"Jadi tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu, satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia. Kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," jelas Yusril.

Dalam kasus ini, empat WNI mengalami luka, dua di antaranya kritis setelah menjalani operasi. Dua korban dalam kondisi stabil, yakni inisial HA dan MZ. Sementara satu WNI meninggal dunia.

Malaysia tengah melakukan penyelidikan kasus penembakan lima WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Aparat yang terlibat penembakan kini dibebastugaskan sambil menunggu hasil penyelidikan.

Dikutip Malaymail, Jumat (31/1), Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA). Tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah aparat yang dibebastugaskan.

Pemerintah Indonesia meminta Malaysia secara serius menangani kasus penembakan lima WNI yang menewaskan satu orang. Direktur Asia Tenggara Kemlu Mirza Nurhidayat mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama dalam penindakan pergerakan manusia di perbatasan.

"Kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya kemarin," kata Mirza di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menindaklanjuti kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di wilayah Malaysia. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan pihaknya sedang melakukan penyelidikan kasus tersebut.

"Kami tengah melakukan penyelidikan," kata Anis kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

"Masih meminta keterangan sejumlah pihak," imbuhnya.

Komnas HAM, menurut Anis, telah berkoordinasi dengan Komisi HAM Malaysia (Suhakam). Dia mendorong Suhakam menyelidiki kasus ini.

"Kami mendorong Suhakam untuk melakukan penyelidikan. Kami akan koordinasikan dengan Suhakam," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dia turut membicarakan soal kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim beberapa waktu lalu. Tidak disebut secara terperinci, Prabowo menyebutkan pembahasan kasus itu secara garis besar.

"Itu secara garis besar kita bicarakan," kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Prabowo mendorong kasus ini diinvestigasi. Prabowo mengingatkan para pekerja migran Indonesia untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika memaksa melakukan penyelundupan.

"Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan," kata Prabowo.

Simak Video: Prabowo Minta Kasus Penembakan 5 WNI oleh Aparat Malaysia Diinvestigasi

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Yang penting melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan siap membantu penanganan insiden penembakan terhadap sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia yang mengakibatkan seorang meninggal dunia.

Menteri HAM Natalius Pigai menuturkan bahwa pihaknya akan menggunakan jaringan instrumen HAM internasional yang dimiliki apabila dibutuhkan. Kementerian HAM pun mengecam aksi penembakan tersebut dan mendesak pertanggungjawaban hukum dari pemerintah Malaysia.

"Tentu kalau Kementerian Luar Negeri mengalami kesulitan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengalami kesulitan, kami memiliki instrumen," kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Pigai mengatakan bahwa pihaknya memiliki instrumen kerja sama HAM internasional, seperti dengan Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM), jaringan kementerian yang membidangi urusan HAM, serta Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR). Dengan kewenangan yang diberikan, Kementerian HAM dapat memaksimalkan instrumen tersebut.

"Tetapi ‘kan kita juga harus beri kesempatan kementerian yang lain bekerja secara maksimal. Kami juga tidak tinggal diam, ikut mendorong. Yang penting melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Kami menyiapkan segalanya," ucapnya.

Menurut Menteri HAM, penanganan kasus ini merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah. Kementerian HAM berkomitmen membantu jika kementerian/lembaga lain memiliki kesulitan, termasuk dalam hal pemberian bantuan hukum.

Di sisi lain, Menteri HAM telah memerintahkan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan untuk memonitor perkembangan kasus tersebut.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Manan menegaskan bahwa penembakan APMM terhadap sejumlah PMI merupakan tindakan yang berlebihan.

"Kami juga menegaskan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejadian itu. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai dengan prosedur, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan, bahwa orang bisa diperlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dimatikan," kata dia.

Maka dari itu, Kementerian HAM mendorong SUHAKAM, sebagai pihak independen, untuk ikut memantau kasus tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM internasional. Komisi Nasional HAM RI juga didorong untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM.

Sebelumnya, APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada hari Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Penembakan itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025