Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pendampingan terhadap 3 korban pemerkosaan oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad, Dokter Priguna Anugerah P di RSHS Bandung. Ketiganya dapat perlindungan LPSK.

Dilansir detikJabar, Senin (12/5/2025), keputusan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025 lalu. Dalam kasus ini, seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bagi tiga terlindung yakni tiga orang berstatus hukum sebagai saksi korban. Bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

"Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban FH juga mendapat layanan perhitungan restitusi, korban N mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus dan korban F mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Minggu (11/5).

Dalam penanganan kasus ini, LPSK telah melakukan langkah proaktif dengan melakukan penjangkauan korban pada 10 April 2025. LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Dia mengungkap kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya. Menurutnya, hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Simak selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat mengunjungi Polda Jabar, Rabu (23/4/2025), untuk mengawal penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Priguna Anugerah (31), mantan dokter residen anastesi.

Selain memastikan proses hukum berjalan profesional dan menyeluruh, mereka juga memastikan hak-hak tersangka tetap terpenuhi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Hasbullah Fudail, mengatakan pengawalan ini dilakukan atas instruksi langsung Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai.

Menurut dia, pendekatan dalam kasus ini tak hanya pada aspek hukum, tetapi juga menyasar perbaikan sistem yang lebih luas.

"Kita tak hanya melihat dari apa yang terjadi, tetapi juga ingin melihat sistem yang lebih besar. Karena (kasus pelecehan seksual) ini terjadi dalam waktu bersamaan kan tiba-tiba Malang, Garut, Depok. Ini kan fenomena luar biasa. Sehingga kita ingin tak melihat dari satu sisi saja," ujarnya di Mapolda Jabar.

Hasbullah menilai maraknya kasus serupa di berbagai daerah menunjukkan adanya persoalan sistemik yang perlu ditangani secara serius. Ia menekankan pentingnya menjaga profesi dokter sebagai profesi mulia yang tak boleh tercoreng karena perilaku individu.

"Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan sehingga kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ucapnya.

Pastikan Hak Tersangka Terpenuhi

Dalam kunjungannya, Kanwil HAM juga ingin memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka terpenuhi selama proses hukum berjalan. Hasbullah menegaskan bahwa setiap tersangka tetap memiliki hak dasar yang harus dijaga.

"Artinya, ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, dan proses hukum yang cepat dan adil," kata Hasbullah.

Ia pun mengapresiasi profesionalisme penyidik kepolisian dalam menangani kasus ini.

Selain berdiskusi dengan pihak kepolisian, Hasbullah juga menyempatkan diri berbincang dengan tersangka dan keluarganya. Selama sekitar dua jam, mereka membahas berbagai hal, termasuk kondisi di lingkungan rumah sakit dan sistem pendidikan tempat tersangka pernah berpraktik.

"Dia (Priguna) mengungkapkan semua persoalan yang ada, ya baik secara pribadi maupun secara sistem, apa yang terjadi sebenarnya di sistem pendidikan dan RS, kita gali kenapa ini terjadi," ujarnya.

Tersangka Tunjukkan Penyesalan

Dalam pertemuan itu, Priguna menyampaikan penyesalannya dan menyatakan siap menjalani proses hukum. Ia juga berharap agar keluarganya tidak menjadi korban sosial, dan profesi medis tetap dihormati masyarakat.

"Dia (tersangka) siap menjalani (hukuman), harapannya jangan sampai keluarga jadi korban dan profesi medis tetap dihargai masyarakat," kata Hasbullah.

Ia menambahkan, tersangka menunjukkan penyesalan yang mendalam bahkan hingga menangis saat berbincang. *"Kami berbagi keimanan, dia (Priguna) dan istrinya sampai menangis juga saat disentuh dengan keimanan,"* katanya.

Fenomena Gunung Es

Hasbullah menilai kasus ini sebagai bagian dari fenomena gunung es yang dapat terjadi di berbagai sektor, bukan hanya di bidang medis.

"Iya terjadi kan, ini menjadi fenomena hari ini. Tadi kami juga tanyakan ke Ibu Kanitnya bahwa ada kecenderungan pelecehan seksual itu meningkat. Ini juga kan menjadi pembelajaran buat semua," tuturnya.

Ia menyebut bahwa kasus serupa juga pernah ditemukan di lingkungan pesantren, institusi pendidikan, hingga lembaga negara. Oleh karena itu, pihaknya akan menyiapkan telaahan sistemik sebagai bahan rekomendasi perbaikan ke depan.

"Kanwil HAM Jabar tentu ingin masuk untuk bisa memberi rekomendasi telaahan yang bisa dijadikan referensi, apa sih yang bisa dijadikan perbaikan," kata Hasbullah.

Kementerian HAM, lanjut dia, akan terus memantau dan mendampingi kasus ini hingga tuntas, serta menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM, Munafrizal Manan, mengecam pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Padjajaran, terhadap keluarga pasien di RS Hasan Sadikin, Bandung.

Dia mengatakan, kejahatan dokter tersebut tidak bisa ditoleransi karena dinilai sebagai tindakan yang sangat keji.

"Kekerasan seksual dengan modus penuh siasat muslihat seperti yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut jelas tidak dapat ditolerir dan harus dipastikan jangan terulang lagi di lingkungan pendidikan kedokteran," ucap Munafrizal dalam keterangan pers, Sabtu (12/4/2025).

Dia juga mengingatkan, dunia pendidikan kedokteran pernah menjadi sorotan karena kasus perundungan yang mengakibatkan dokter residen meninggal dunia.

Maka dari itu, Munafrizal mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dunia pendidikan kedokteran dan dunia kesehatan.

Kemenkes, kata Munafrizal, harus melakukan audit HAM di dunia pendidikan, khususnya di dunia praktik kesehatan, agar selaras dengan prinsip kepatuhan HAM.

"Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dirjen terkait di Kemenkes untuk membahas detail hal ini," ucap dia.

Indonesia memiliki instrumen hukum HAM yang cukup memberikan perlindungan kepada perempuan, termasuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Munafrizal mengatakan, tindakan kekerasan seksual atau perundungan yang terjadi di dunia pendidikan mencoreng ratifikasi dan instrumen hukum yang telah berlaku.

Padahal, profesi dokter adalah profesi kemanusiaan. "Para penyandang profesi ini seharusnya lebih memiliki sensitivitas kemanusiaan," tandas dia.

BANDUNG, iNews.id - Kuasa hukum Priguna Anugerah Pratama (31) dokter PPSD anestesi yang menjadi tersangka pemerkosaan anak pasien di RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung meminta masyarakat tidak menyebarluaskan foto dan data pribadi keluarga kliennya. Sebab, keluarga tersangka dan istrinya tidak bersalah dan terlibat kasus tersebut. 

Pernyataan ini disampaikan Ferdy Rizky Adilya Managing Partners FRA & Co Law Firm yang menjadi kuasa hukum tersangla Priguna saat konferensi pers di Kota Bandung, Kamis (10/4/2025). 

Dalam keterangannya, Ferdy menyampaikan enam poin pembelaan terhadap tersangka Priguna. 

"Kami selaku penasihat hukum dari klien kami yang bernama Priguna Anugerah Pratama yang saat ini menjadi perhatian publik karena sedang menghadapi proses hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar)," kata Ferdy, Kamis (10/4/2025).

Ferdy menyatakan, beberapa hal perlu disampaikan terkait kasus yang menjerat Priguna. Pertama, kuasa hukum ingin menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Sebagai negara hukum, semua wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Saat ini, kasus masih dalam tahap penyidikan dan Priguna berstatus sebagai tersangka. 

"Kami tim penasihat hukum berkomitmen untuk menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, dengan tetap mempertahankan hak-hak tersangka sesuai ketentuan hukum acara pidana," kata Ferdy. 

Kedua, sebelum pemberitaan di media saat ini berkembang kliennya melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarganya. Bahkan sudah dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan diadakan perdamaian.

"Ketiga, dengan rasa menyesal klien kami menitipkan pesan permohonan maaf kembali kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan permasalahan ini. Kejadian ini akan menjadi pembelajaran berharga yang tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari," ucapnya. 

Ferdy menegaskan, Priguna bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatanya termasuk konsekuensi terburuk di dalam hubungan rumah tangganya.

"Keempat, terkait informasi yang beredar di media sosial tentang alamat kediaman klien kami yang berlokasi di luar pulau Jawa saat ini adalah tidak benar. Sebab sejak tahun 2012 klien kami sudah berkediaman dan menyewa apartement yang berada di Kota Bandung," ujar Ferdy. 

Kelima, kuasa hukum memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan identitas pribadi berupa foto dan data pribadi lainnya di media sosial dari istri dan atau seluruh keluarga. Sebab mereka tidak bersalah dan tidak turut serta dalam permasalahan yang sedang dihadapi Priguna. 

"Keenam, kami memberikan teguran keras kepada pihak-pihak yang telah menyebarluaskan berita dan informasi di media sosial, yang tidak benar dan tidak mendasar secara hukum. Beberapa pemberitaan yang beredar telah mencampuradukkan fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami hingga dapat mengancam objektivitas proses hukum yang sedang berjalan," ucapnya. 

Kuasa hukum juga meminta semua pihak menghormati prinsip sub judice rule di mana perkara yang sedang dalam proses peradilan tidak seharusnya dikomentari secara publik dengan cara yang dapat mempengaruhi proses atau hasil peradilan tersebut.

"Kami juga ingin menyampaikan klien kami akan berperilaku kooperatif dalam menghadapi proses hukum ini. Kami percaya hal tersebut akan memperlancar proses hukum dan membantu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya," kata Ferdy.

"Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Polda Jabar yang telah bekerja dengan prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan serta menjungjung tinggi dan menghargai hak-hak hukum klien kami," ujarnya. 

Kepada korban dan pihak-pihak yang terdampak akibat kasus ini, penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dan sebesar-besarnya khususnya untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Rumah Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Universitas Padjajaran (Unpad) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas pemberitaaan yang saat ini terjadi di masyarakat Indonesia. 

Menurut Ferdy, situasi ini tentu tidak mudah juga diterima oleh tersangka Priguna dan semua keluarganya. Kuasa hukum berharap proses hukum dapat berjalan adil, transparan dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

"Sebagai penutup, kami mengingatkan dalam sistem hukum kita semua orang sama di hadapan hukum dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip fundamental ini harus dijunjung tinggi oleh semua elemen masyarakat Indonesia," kata Ferdy.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap agar Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran (Unpad) yang memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dihukum berat.

"Jadi proses hukum bagi pelaku saya kira sangat penting, kita semua berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Hukuman berat perlu diberikan karena pelaku adalah pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kelompok rentan.

Sebab itu, harus ada pemberatan hukuman untuk dokter yang melakukan pemerkosaan kepada keluarga pasien tersebut.

"Jadi para pihak (pelaku) itu mesti diberikan pemberatan hukuman karena status pelaku yang seharusnya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat," imbuh dia.

Sebagai informasi, Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Padjajaran merupakan pelaku pemerkosaan keluarga pasien.

Aksi itu dilakukan dengan modus pemeriksaan darah pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS.

Pada saat itu, pelaku yang menjalani PPDS anestesi Unpad meminta korban untuk menjalani pemeriksaan crossmatch.

Alasan yang digunakan pelaku adalah mencocokkan jenis golongan darah yang akan ditransfusikan kepada orang lain.

Ketika didatangi oleh pelaku, korban sedang menjaga ayahnya yang menjalani perawatan dan membutuhkan transfusi darah.

Pelaku kemudian melakukan aksi tak terpuji ketika korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Berdasarkan pengakuan korban, ia merasakan nyeri di bagian tangan yang telah diinfus dan area kemaluan setelah siuman.

Korban akhirnya menjalani visum dan hasilnya terdapat cairan sperma di area kemaluan.

Pihak keluarga tidak tinggal diam mengetahui hal tersebut dan melaporkan peristiwa yang dialami korban ke Polda Jabar.

Setelah Polda Jabar menerima laporan dari keluarga korban, polisi melakukan penahanan dan penangkapan terhadap pelaku pada Minggu (23/3/2025).

BOGOR, iNewsBogor.id – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mencatatkan pencapaian yang luar biasa sepanjang tahun 2024. Hingga 18 Desember 2024, instansi tersebut telah menerbitkan sebanyak 101.090 paspor, angka yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 82,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ruhiyat M Tolib, mengungkapkan bahwa prestasi ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi yang solid dari seluruh pihak yang terlibat.

“Keberhasilan ini dapat tercapai atas kerja keras dari berbagai pihak serta dedikasi yang diberikan untuk melayani masyarakat dengan baik,” ujar Tolib dalam keterangan resminya pada Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut, Ruhiyat mengungkapkan bahwa keberhasilan ini juga menjadi momentum untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Tahun 2024 menjadi tahun bagi Kantor Imigrasi untuk melakukan refleksi, mengevaluasi strategi yang ada, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Imigrasi Bogor, dengan semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan, telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam proses administrasi keimigrasian yang lebih cepat, efisien, dan ramah.

Selain keberhasilan dalam penerbitan paspor, Kantor Imigrasi Bogor juga mencatatkan berbagai prestasi membanggakan sepanjang tahun 2024. Beberapa penghargaan bergengsi yang diraih antara lain:

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Terbanyak Tingkat Nasional
Kantor Imigrasi Bogor berhasil mencatatkan 216 TAK, menjadikannya sebagai yang terbanyak di tingkat nasional.

TAK Terbanyak Se-Jawa Barat
Kantor Imigrasi Bogor juga menjadi yang terbaik di Provinsi Jawa Barat dalam hal jumlah TAK yang diterbitkan.

Anugerah Humas Imigrasi Indonesia
Pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia, Imigrasi Bogor meraih peringkat kedua dalam kategori Pengelola Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) terbaik dalam pembinaan pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan.

Penghargaan Kolaborasi Penyelesaian Dokumen Keimigrasian Jemaah Haji
Imigrasi Bogor juga diakui atas kolaborasinya dalam penyelesaian dokumen keimigrasian jemaah haji selama penyelenggaraan haji.

Dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor semakin menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa instansi ini berupaya keras untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian, baik di tingkat administrasi paspor maupun dalam bidang pelayanan lainnya.

Imigrasi Bogor berharap, prestasi yang telah diraih ini akan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memenuhi harapan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.

Editor : Ifan Jafar Siddik

Kepala Kejati Jatim Mia Amiati menjadi salah satu tokoh yang menerima penghargaan di detikJatim Awards 2024. Dia menerima penghargaan Anugerah Figur Akselerator Kemajuan untuk Kategori Penggerak Restorative Justice.

Kajati Jawa Timur Mia Amiati menerima trofi penghargaan dari Chairman CT Corp, Chairul Tanjung di panggung detikJatim Awards 2024.

"Menyampaikan apresiasi kepada detikcom yang sudah memberikan awards kepada kami. Di sini, sebagai penghargaan bahwa kejaksaan hadir untuk negara, hadir dalam pengakuan hukumrestorative justice berupaya menegakkan hukum secara humanis, dan memberikan penegakan hukum secara adil dan terbaik," kata Mia Amiati kepada detikJatim, Senin (25/11/2024).

Sebelumnya, Mia Amiati menerima penghargaan di detikJatim Awards 2024 karena telah melakukan sejumlah terobosan selama menjabat sebagai Kapal Kejati Jatim.

Mia Amiati menginisiasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Jawa Timur. Penerapan Restorative Justice untuk kasus narkoba pertama kali dilakukan di Jawa Timur terhadap tersangka narkoba warga Dusun Krajan, Desa Gayam, Panggul, Trenggalek.

Dia juga mendorong replikasi Rumah Restorative Justice di berbagai daerah bahkan hingga ke lingkup sekolah dan kampus. Total ada sebanyak 1.740 Rumah RJ yang digagas Mia selama dirinya menjabat sebagai Kajati Jatim dengan total 344 perkara diselesaikan berdasarkan RJ.

Sebagai informasi, detikJatim Awards adalah bentuk apresiasi kepada individu, tokoh masyarakat, serta pelaku bisnis yang telah berdampak positif terhadap masyarakat di Jawa Timur. Awarding ceremony yang diisi dengan pemberian penghargaan hingga hiburan musik ini digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Senin (25/11/2024).

Anugerah detikJatim Awards 2024 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, juga BUMD dan perusahaan swasta. Seleksi para penerima anugerah telah melewati serangkaian tahapan yang dilakukan dewan redaksi detikcom dan detikJatim.

Mereka yang terpilih menerima penghargaan telah memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan dewan redaksi. Terutama dalam hal inovasi, kreativitas, inspiratif, dampaknya terhadap masyarakat, dan keaktifan di bidang yang digeluti.

Ada enam anugerah yang diberikan kepada sejumlah pihak, yaitu Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, Anugerah Program Ekonomi Terpuji, Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Komunitas Penggerak Terdepan, Anugerah Figur Akselerator Kemajuan.

Juga ada Anugerah Adiluhung, yang diberikan kepada figur atau sosok yang telah paripurna di bidang yang digeluti dan memberikan kebermanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat.

Saksikan perhelatan detikJatim Awards 2024 dalam siaran langsung di sejumlah kanal detikcom dan detikJatim. Yuk, ikut sukseskan ajang ini dengan mengapresiasi setiap penerima penghargaan agar terus melakukan kebaikan dan dampak positif bagi masyarakat.

Acara ini didukung oleh: Exxon Mobil Cepu Ltd., PEPC JTB, PEPC ADK, PHE TEJ, PHE Randugunting, PEP Cepu Field, PEP Sukowati Field, PEP Poleng Field Saka Indonesia Pangkah Ltd., Petronas Carigali Ketapang II Ltd., MedcoEnergi Sampang Pty. Ltd., MedcoEnergi Madura Offshore Pty. Ltd., Kangean Energy Indonesia, Husky-CNOOC Madura Ltd.

Video Gus Ipul Sabet detikJatim Awards Kategori Pembangunan Sosial

Video Gus Ipul Sabet detikJatim Awards Kategori Pembangunan Sosial

Mukhamad Misbakhun mendapat penghargaan detikJatim Awards 2024. Ia menerima Anugerah Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan.

Mukhamad Misbakhun menerima tropi penghargaan dari Chairman CT Corp Chairul Tanjung di panggung detikJatim Awards 2024.

Penghargaan ini diberikan lantaran terlibat aktif dalam pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) hingga ditetapkan Undang-Undang. Reformasi sektor keuangan dalam undang-undang ini bertujuan mempertajam literasi, inklusi, dan perlindungan terhadap konsumen.

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim 2 Probolinggo-Pasuruan ini juga mendorong reformasi sektor perpajakan dengan mengusulkan peningkatan sistem perpajakan melalui teknologi informasi demi peningkatan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak.

Ketua Komisi XI DPR RI ini telah menyumbangkan banyak pemikiran di bidang keuangan dan perpajakan, termasuk berkaitan kebijakan Amnesti Pajak yang sukses meningkatkan penerimaan negara.

Sektor pajak dan jasa keuangan terbukti telah menjadi salah satu sektor yang turut berkontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Meski begitu, sejumlah tantangan bermunculan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, stabilitas sistem keuangan, serta jaminan perlindungan konsumen.

Maka detikcom mengapresiasi figur pemimpin yang berada di garda terdepan dalam reformasi sektor keuangan, melalui sejumlah insiaisi menghadirkan instrumen regulasi yang progresif mendukung kemajuan sektor ekonomi masyarakat.

Sebagai informasi, detikJatim Awards adalah bentuk apresiasi kepada individu, tokoh masyarakat, serta pelaku bisnis yang telah berdampak positif terhadap masyarakat di Jawa Timur. Awarding ceremony yang diisi dengan pemberian penghargaan hingga hiburan musik ini digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Senin (25/11/2024).

Anugerah detikJatim Awards 2024 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, juga BUMD dan perusahaan swasta. Seleksi para penerima anugerah telah melewati serangkaian tahapan yang dilakukan dewan redaksi detikcom dan detikJatim.

Ada enam anugerah yang diberikan kepada sejumlah pihak, yaitu Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, Anugerah Program Ekonomi Terpuji, Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Komunitas Penggerak Terdepan, Anugerah Figur Akselerator Kemajuan. Juga ada Anugerah Adiluhung, yang diberikan kepada figur atau sosok yang telah paripurna di bidang yang digeluti dan memberikan kebermanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat.

Saksikan perhelatan detikJatim Awards 2024 dalam siaran langsung di sejumlah kanal detikcom dan detikJatim. Yuk, ikut sukseskan ajang ini dengan mengapresiasi setiap penerima penghargaan agar terus melakukan kebaikan dan dampak positif bagi masyarakat.

Acara ini didukung oleh: Exxon Mobil Cepu Ltd., PEPC JTB, PEPC ADK, PHE TEJ, PHE Randugunting, PEP Cepu Field, PEP Sukowati Field, PEP Poleng Field Saka Indonesia Pangkah Ltd., Petronas Carigali Ketapang II Ltd., MedcoEnergi Sampang Pty. Ltd., MedcoEnergi Madura Offshore Pty. Ltd., Kangean Energy Indonesia, Husky-CNOOC Madura Ltd.

Video Gus Ipul Sabet detikJatim Awards Kategori Pembangunan Sosial

Video Gus Ipul Sabet detikJatim Awards Kategori Pembangunan Sosial

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memperkenalkan diri kepada anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat kerja perdana. Pigai mengatakan dulunya ia adalah seorang juru parkir.

Hal itu disampaikan oleh Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat. Pigai menyebut dia bukan sosok yang sering membaca.

"Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata, itu. Saya tukang parkir, juru parkir," ujar Pigai dalam rapat Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan setelah itu ia menjadi karyawan honorer hingga mendaftar CPNS. Ia mengatakan sempat menjadi staf khusus jabatan struktural hingga akhirnya kini menjadi Menteri HAM Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," sambungnya.

Lantaran hal itu, ia menilai memiliki pengalaman untuk memimpin Kementerian HAM. Dikatakan pengalaman itu sebagai modal untuk melangkah ke depan.

"Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman," pungkasnya.

Selain itu, Natalius mengatakan dirinya saat ini mendapatkan anugerah sebagai menteri. Menurutnya, hal itu suatu yang jarang terjadi bagi seorang aktivis jalanan.

"Hari ini juga saya mendapatkan anugerah sebagai Menteri, sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia," kata Pigai.

Pigai menyebut ketika menjadi pimpinan Komnas HAM, dia hanya tiga kali dipanggil DPR RI. Ia mengapresiasi langkah cepat pimpinan Komisi XIII DPR RI terkait ucapannya soal permintaan anggaran Rp 20 Triliun.

"Oleh karena itu ketika ada pernyataan saya disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya dan Bapak Andreas Hugo Pareira sebagai pimpinan, saya hormat. Mewakili semua aktivis hak asasi manusia, saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia," ungkap Pigai.

Pigai mengatakan namanya sudah terkenal seantero republik sebagai sosok yang memperjuangkan HAM. Ia menyebut kini dikenal sebagai sosok yang memiliki visi sebagai Menteri HAM.

"Bapak Pimpinan dan para anggota yang terhormat, nama saya sudah terkenal seantero republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia," imbuhnya.