Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan pencucian uang satu di antaranya untuk membayar jasa hukum dari kantor Visi Law Office.

Dugaan itu yang membuat penyidik menggeledah Visi Law Office, kantor hukum yang didirikan oleh aktivis antikorupsi Febri Diansyah dan Donal Fariz pada Oktober 2020 silam.

Sedangkan mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang yang diperiksa sebagai saksi Rabu (19/ 3) merupakan advokat di Visi Law Office.

"Kami sedang menangani perkara TPPU-nya SYL. Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang yang dicurigai hasil tindak-tindak korupsi itu mengalir," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/3) petang.

"Nah, salah satunya karena Visi Law Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya, waktu itu ya penasihat hukumnya, nah kami menduga bahwa uang hasil tindak korupsi SYL itu digunakan untuk membayar, jadi kita cek ke situ," imbuhnya.

Febri dan Rasamala sempat menjadi penasihat hukum SYL dalam tahap penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. Kasus ini sudah inkrah di mana SYL dihukum dengan pidana 12 tahun penjara.

Sementara dari penggeledahan di kantor Visi Law Office di Pondok Indah, Jakarta Selatan, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, penyidik turut menyita dokumen-dokumen perkara yang ditangani KPK.

Satu di antaranya dokumen kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang disebut merugikan keuangan negara sejumlah Rp319 miliar.

Penyidik KPK nantinya akan mengonfirmasi temuan dokumen dan BBE kepada saksi-saksi yang akan diperiksa dalam proses penyidikan berjalan.

Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mendalami kepemilikan aset SYL diduga bersumber dari hasil korupsi lewat pemeriksaan sejumlah saksi.

Para saksi dimaksud di antaranya ialah putri SYL yang merupakan anggota DPR RI Fraksi NasDem, Indira Chunda Thita dan cucu SYL bernama Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibie serta Pegawai Negeri Sipil pada Badan Karantina Indonesia Fardianto Eko Saputro.

Pada Jumat, 28 Februari 2025, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi SYL dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti.

Majelis hakim kasasi menghukum SYL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 (Rp44 miliar) ditambah US$30.000 dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Apabila tidak mampu membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana lima tahun penjara.

Sementara untuk pidana badan, SYL tetap divonis dengan 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.

Perkara nomor: 1081 K/PID.SUS/2025 ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Yohanes Priyana dengan hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono. Panitera Pengganti Setia Sri Mariana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan agenda retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025 diselenggarakan sesuai aturan.

Hal ini ia sampaikan merespons laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke KPK bahwa ada dugaan konflik kepentingan dalam retret kepala daerah baru-baru ini.

"Itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Pras di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/3).

Pras mengatakan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia adalah pengelola resmi acara tersebut. Ia memastikan penunjukan pihak yang mengelola acara ini sudah sesuai dengan prosedur.

"Ya, itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," ucap dia.

Diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuat laporan ke KPK soal dugaan konflik kepentingan di balik pelaksanaan retret kepala daerah di Akmil Magelang. Laporan itu dilayangkan ke KPK pada Jumat (28/2).

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari yang ikut melaporkan menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

Salah satunya, penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang mempersiapkan retrat diduga berada dalam lingkaran kekuasaan.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengaku setuju dengan langkah itu.

"Saya apresiasi sekali langkah pak Menko," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Sahroni menilai saat ini penanganan kasus suap di Indonesia masih terkenal menggampangkan. Hal itulah, katanya, yang membuat penegakan hukum Indonesia di mata dunia diragukan.

"Karena untuk urusan kejahatan suap, Indonesia memang masih 'terkenal' menggampangkan. Sehingga kedaulatan dan kepastian hukum kita di mata dunia juga diragukan," kata Sahroni.

Sahroni menekankan penegakan hukum yang rendah akan membuat daya tarik bisnis menurun. Tak hanya itu, kata dia, hal tersebut juga akan berdampak pada penurunan investasi.

"Kita tahu sendiri kalau kepastian hukum rendah, bisa membuat daya tarik untuk berbisnis dan berinvestasi juga menurun," ujarnya.

Politisi NasDem ini berharap langkah yang akan dilakukan pemerintah ini dapat membuat hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, katanya, ekonomi di Tanah Air juga akan meningkat.

"Jadi saya harap dengan langkah ini, bukan hanya hukum yang dibuat makin bagus, tapi imbasnya juga ekonomi Indonesia makin membaik," katanya.

Wacana Aturan Jerat Kasus Suap Lintas Negara

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Rencana itu adalah komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.

Yusril mengatakan rencana Indonesia bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Anti Bribery Convention tak sekadar bergabung, tapi juga turut berpartisipasi aktif terkait pemberantasan korupsi.

"Melalui aksesi terhadap konvensi antisuap OECD, yang memperkuat komitmen kami dalam menegakkan hukum dan kolaborasi dalam berbagai informasi serta teknologi untuk mencegah penyuapan yang melibatkan aktor lintas negara," kata Yusril dalam sambutannya di acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis OECD Anti Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

Yusril menjelaskan Indonesia memahami bahwa penyuapan merupakan tindakan yang dapat menjadi kejahatan yang tidak mengenal batas-batas negara. Maka kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi dan pembentukan mekanisme hukum yang lebih kuat sangatlah penting

"OECD memberikan pedoman yang sangat berguna dalam upaya menciptakan integritas sistem hukum kita agar semakin kuat dan dapat menangani praktik penyuapan dengan cara yang lebih efektif," ungkap Yusril.

Indonesia berupaya memperkuat sistem hukum untuk menangani suap lintas negara. Dia menjelaskan, sejauh ini Indonesia telah melakukan pembaruan aturan antikorupsi, termasuk di antaranya penyempurnaan undang-undang yang tidak terbatas pada tidak pidana korupsi saja melainkan dalam konteks perdagangan.

"Pengaruh korupsi yang melibatkan sektor swasta, dan kini kita sedang berusaha memastikan kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya berjanji bersikap kooperatif sebagai tersangka di KPK. Dia meyakini KPK dapat bekerja dengan seadil-adilnya karena lembaga tersebut didirikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai presiden.

Dilansir detikJatim, Hasto mengatakan selalu menjunjung tinggi hukum dan tidak akan mangkir. Namun, dia sempat menyinggung terkait 'hukum pesanan' dan bisa membedakannya dengan hukum yang benar-benar dijalankan dengan adil.

"Saya diajarkan untuk menjunjung tinggi hukum dan selalu kooperatif terhadap seluruh proses hukum itu. Tapi saya juga mencatat, mana hukum yang berkeadilan, mana hukum sebagai suatu pesanan," ujar Hasto usai mengikuti acara Soekarno Run di Surabaya, Minggu (19/1/2025).

Namun, untuk proses yang dijalaninya saat ini, Hasto meyakini KPK dapat bekerja dengan adil dan transparan. Apalagi, dia mengingatkan, KPK dibentuk oleh Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 2002.

"Tapi kami percayakan sepenuhnya bahwa KPK punya misi mulia, karena KPK yang mendirikan Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebagai sekjen saya harus mempelopori antikorupsi, saya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara," lanjut Hasto.

"Oleh karena itu kami akan mengikuti seluruh proses hukum dengan sebaik-baiknya dengan penuh disiplin," tegasnya.

Hasto sendiri diketahui akan melakukan upaya praperadilan terhadap penetapan status tersangkanya. Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan merintangi penyidikan KPK terhadap Harun.

"Kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik teks formil maupun materil," ucap Hasto.

Video: Munculnya Hasto ke Publik Setelah Jadi Tersangka KPK

Video: Munculnya Hasto ke Publik Setelah Jadi Tersangka KPK

China membangun pusat-pusat penahanan atau rumah tahanan baru di seluruh negeri seiring dengan meluasnya pemberantasan korupsi di negara itu

Negeri Tirai Bambu ini membangun lebih dari 200 fasilitas penahanan baru di seluruh negeri menyusul kampanye antikorupsi Xi Jinping yang kian meluas.

Melansir CNN, rumah tahanan itu digunakan untuk menginterogasi para tersangka yang terjerat kampanye antikorupsi Xi Jinping.

Sejak berkuasa pada 2012, Xi melakukan kampanye besar-besaran melawan korupsi dan ketidaksetiaan. Dia menyingkirkan pejabat korup serta pesaing politiknya dengan cepat dan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Memasuki masa jabatan ketiganya, pemimpin tertinggi China tersebut terus melakukan kampanye tanpa henti dan dan terlembaga dari kekuasaannya yang terbuka.

Belakangan, beberapa alat paling menakutkan yang telah Xi gunakan untuk menjaga agar para pejabatnya tetap patuh kini sedang digunakan. Cara itu dilakukan kepada pengusaha swasta hingga administrator sekolah dan rumah sakit, terlepas mereka adalah anggota partai atau bukan.

Xi menamakan rumah tahanan baru itu "liuzhi," atau "penahanan dalam tahanan". Fasilitas rumah tahanan itu dilengkapi permukaan berlapis dan penjaga yang berjaga sepanjang waktu di setiap sel.

Di dalamnya, para tahanan dipenjara hingga enam bulan tanpa pernah bertemu pengacara atau anggota keluarga.

Ini merupakan perluasan dari sistem yang telah lama digunakan oleh partai untuk melakukan kontrol dan menanamkan rasa takut di antara para anggotanya.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Saiful Bahri Siregar, meraih penghargaan Anugerah Figur Akselerator Kemajuan untuk Kategori Penegakan Hukum Antikorupsi di detikJatim Awards 2024. Dia meraih penghargaan tersebut karena konsisten mengawal ketat penanganan tindak pidana korupsi di Jawa Timur.

Saiful Bahri Siregar menerima trofi penghargaan dari Direktur Utama detikcom, Abdul Aziz di panggung detikJatim Awards 2024.

Saiful Bahri Siregar selama menjabat Aspidsus Kejati Jatim telah mengawal ketat penanganan tindak pidana korupsi.

Selama 2023 ada sebanyak 211 perkara yang masih diselidiki Kejati Jatim, 154 perkara sampai tahap penyidikan, 218 perkara prapenuntutan, 138 perkara di tahap penuntutan san 156 perkara sudah dieksekusi.

Atas perannya ini sejumlah besar kerugian negara berhasil diselamatkan berupa denda sebesar Rp 1,275 miliar dan uang pengganti senilai Rp 47,714 miliar.

Sebagai informasi, detikJatim Awards adalah bentuk apresiasi kepada individu, tokoh masyarakat, serta pelaku bisnis yang telah berdampak positif terhadap masyarakat di Jawa Timur. Awarding ceremony yang diisi dengan pemberian penghargaan hingga hiburan musik ini digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Senin (25/11/2024).

Anugerah detikJatim Awards 2024 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, juga BUMD dan perusahaan swasta. Seleksi para penerima anugerah telah melewati serangkaian tahapan yang dilakukan dewan redaksi detikcom dan detikJatim.

Mereka yang terpilih menerima penghargaan telah memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan dewan redaksi. Terutama dalam hal inovasi, kreativitas, inspiratif, dampaknya terhadap masyarakat, dan keaktifan di bidang yang digeluti.

Ada enam anugerah yang diberikan kepada sejumlah pihak, yaitu Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, Anugerah Program Ekonomi Terpuji, Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Komunitas Penggerak Terdepan, Anugerah Figur Akselerator Kemajuan.

Juga ada Anugerah Adiluhung, yang diberikan kepada figur atau sosok yang telah paripurna di bidang yang digeluti dan memberikan kebermanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat.

Saksikan perhelatan detikJatim Awards 2024 dalam siaran langsung di sejumlah kanal detikcom dan detikJatim. Yuk, ikut sukseskan ajang ini dengan mengapresiasi setiap penerima penghargaan agar terus melakukan kebaikan dan dampak positif bagi masyarakat.

Acara ini didukung oleh: Exxon Mobil Cepu Ltd., PEPC JTB, PEPC ADK, PHE TEJ, PHE Randugunting, PEP Cepu Field, PEP Sukowati Field, PEP Poleng Field Saka Indonesia Pangkah Ltd., Petronas Carigali Ketapang II Ltd., MedcoEnergi Sampang Pty. Ltd., MedcoEnergi Madura Offshore Pty. Ltd., Kangean Energy Indonesia, Husky-CNOOC Madura Ltd.

Video Gus Ipul Sabet detikJatim Awards Kategori Pembangunan Sosial

Video Gus Ipul Sabet detikJatim Awards Kategori Pembangunan Sosial