Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (15/5) menjadi sorotan, mulai dari KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta hingga tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pada hari Kamis ini menggeledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

Ketika ditanya daerah rumah Robert Bono yang digeledah, Fitroh mengatakan bahwa lokasinya berada di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

Kapolri tegaskan tak ada toleransi untuk premanisme

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Jenderal Pol. Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, memastikan tindakan hukum akan diberlakukan tanpa pandang bulu, terlepas dari simbol atau kelompok mana pelaku berasal.

"Kalau meresahkan masyarakat kami tindak tegas. Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapa pun itu sepanjang meresahkan masyarakat kami tidak kompromi dan kami tindak tegas," kata Jenderal Pol. Sigit dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korps Brimob Polri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Enam terdakwa kasus korupsi tata kelola emas dituntut 9 tahun penjara

Sebanyak enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas Antam seberat 109 ton periode 2010—2022 dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta denda masing-masing sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Kami menuntut para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Syamsul Bahri Siregar dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Adapun keenam terdakwa dimaksud, yakni Vice President (VP) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam periode 2008—2011 Tutik Kustiningsih, VP UBPP LM Antam periode 2011—2013 Herman, serta Senior Executive VP UBPP LM Antam 2013—2017 Dody Martimbang.

Kemudian, General Manager (GM) UBPP LM Antam periode 2017—2019 Abdul Hadi Aviciena, GM UBPP LM Antam periode 2019—2020 Muhammad Abi Anwar, serta GM UBPP LM Antam periode 2021—2022 Iwan Dahlan.

Baca selengkapnya di sini

KPK panggil lima saksi terkait kasus korupsi LPEI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Atas nama SR, SWP, S, WPR, dan AA," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

SR diketahui merupakan mantan Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly. Sementara SWP dan WPR disebut sebagai mantan pegawai LPEI bernama Sunu Widi Purwoko, dan Wahyu Priyo Rahmanto.

Untuk S diketahui sebagai Supiyanto seorang swasta, sedangkan AA dikabarkan merupakan Staf Keuangan bernama Ayu Andriani.

Baca selengkapnya di sini

Tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti kasus kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Aulia Risma Lestari ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kamis.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Candra Saptaji mengatakan bahwa ketiga tersangka yang dilimpahkan masing-masing dokter senior PPDS Undip Semarang ZYA; Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip Semarang TEN; dan Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip SM.

Terhadap ketiga tersangka, kata dia, penuntut umum langsung melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Sanaa -

Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman menyebut serangan udara Amerika Serikat (AS) menghantam sebuah pusat penahanan migran yang ada di wilayah Saada, yang dikuasai kelompok tersebut. Diklaim oleh Houthi bahwa sedikitnya 30 orang tewas akibat gempuran militer Washington tersebut.

"Sebanyak 30 jenazah telah dikeluarkan dari reruntuhan pusat penahanan bagi para migran Afrika," sebut Kementerian Dalam Negeri Houthi dalam pernyataannya, seperti dilaporkan Al-Masirah TV yang dikelola oleh Houthi, dan dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa puluhan orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara yang menghantam area Saada.

"Tim pertahanan sipil dan Bulan Sabit Merah terus melanjutkan upaya mereka di lokasi kejahatan Amerika tersebut," demikian dilaporkan Al-Masirah TV.

Houthi yang merupakan bagian dari "poros perlawanan" Iran terhadap AS dan sekutunya, Israel, menggambarkan diri mereka sebagai pembela Gaza selama perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas sejak Oktober 2023 lalu.

Houthi secara rutin meluncurkan rudal dan mengerahkan drone tempur ke wilayah Israel, juga menyerang kapal-kapal kargo yang melintasi rute perdagangan utama di perairan Laut Merah dan sekitarnya.

Militer AS melancarkan operasi militer terhadap Houthi sejak Januari 2024 dalam upaya menghentikan serangan kelompok tersebut.

Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari tahun ini, serangan-serangan militer Washington semakin intensif, dengan serangan dilancarkan hampir setiap hari selama sebulan terakhir terhadap posisi-posisi Houthi di wilayah Yaman.

Media afiliasi Houthi dalam laporannya pada Minggu (27/4) menyebut serangan udara AS menghantam area ibu kota Sanaa pada malam hari, hingga menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa orang lainnya, termasuk wanita dan anak-anak.

Serangan AS paling mematikan terjadi sepekan lalu, dengan laporan Houthi menyebut 80 orang tewas akibat serangan udara yang menghantam area pelabuhan bahan bakar Ras Issa di wilayah Hodeidah bagian barat.

(nvc/ita)

BOGOR, KOMPAS.com - Media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh insiden baku hantam antara seorang turis Arab dan seorang marbut di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat.

Kejadian yang terjadi pada Minggu (12/1/2025) sekitar pukul 17.50 WIB ini terekam oleh kamera CCTV dan menjadi viral setelah diunggah di berbagai platform.

Dalam video tersebut, terlihat turis berbadan besar tersebut melayangkan tendangan ke arah Pak Jenggot, marbut masjid yang sedang bertugas.

Insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan turis Arab tersebut terhadap teguran untuk melepas sepatu sebelum memasuki masjid.

Meskipun sudah ada peringatan dan rak sepatu di pintu masuk, turis tersebut tetap mengabaikan aturan yang berlaku.

Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor, Oktinardo Kansil, menanggapi kejadian ini dengan menegaskan bahwa tindakan turis tersebut telah mengganggu ketertiban umum.

"Bisa kena Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang menggangu ketertiban umum, itu bisa dikenakan deportasi dan penangkalan," ujar Ardo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2025) malam.

Pihak imigrasi kini tengah melakukan penyelidikan terkait dokumen visa dan izin tinggal turis tersebut.

"Untuk tindakan kami belum bisa memutuskan karena kami harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada WNA tersebut," kata Ardo.

Sementara itu, Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula ketika Pak Jenggot sedang membersihkan masjid setelah shalat Ashar.

Ketika melihat turis tersebut masuk tanpa melepas sepatu, ia langsung menegur.

Namun, teguran tersebut diabaikan, yang kemudian memicu cekcok antara keduanya.

"Pak Jenggot menyatakan bahwa tidak akan membuat laporan ke kepolisian dan tidak akan melanjutkan permasalahan ini ke meja hukum, dan menerima dengan lapang dada," kata Eddy.

Hingga saat ini, pihak imigrasi masih mencari keberadaan turis Arab yang identitasnya belum diketahui.

Mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan masyarakat setempat untuk menemukan turis tersebut, mengingat wajahnya tidak terlihat jelas dalam rekaman CCTV.

Ardo meminta bantuan masyarakat untuk melapor jika melihat turis asing tersebut. "Jadi harus pelan-pelan dengan bantuan masyarakat di sana juga buat infoin ke kita keberadaan orang asing (turis Arab) tersebut," jelasnya.

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis crazy rich Surabaya Budi Said dengan hukuman pidana 15 tahun penjara. Terdakwa kasus korupsi jual beli emas PT Antam itu juga dihukum denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Budi Said juga dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti 58,841 kg emas Antam atau senilai Rp35 miliar sebagai pengganti kerugian negara.

Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar menilai putusan hakim atas Budi Said dalam kasus korupsi jual beli emas PT Antam seberat 1,1 ton itu sudah tepat.

"Dari sudut hukum pidana, putusan hakim terhadap Budi Said itu sudah wajar, karena dalam hukum pidana dikenal faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan," ujar Fikar di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Dalam kasus-kasus tertentu dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki, seorang hakim tidak hanya bisa mengeluarkan putusan yang meringankan dan memberatkan, tetapi juga bisa menghapuskan hukuman.

Karena itu, Fikar menilai hakim yang menyidangkan kasus Budi Said sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam mengeluarkan sebuah putusan. Apalagi hal ini menyangkut kasus korupsi di dunia pertambangan.

"Kalau lihat ini adalah perkara korupsi dan kasus korupsinya lebih kental dibanding masalah-masalah tambang seperti masalah izin, masalah lingkungan dan sebagainya. Jadi hal ini akan jadi penilaian tersendiri bagi hakim," ungkapnya.

Diketahui, dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024), Budi Said divonis 15 tahun penjara. Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam yang merupakan BUMN hingga merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun.

Selain itu, hakim juga menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ?Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," kata hakim.

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan rekayasa jual beli emas , Budi Said dijadwalkan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/12/2024) hari ini. Pengusaha yang terkenal disebut Crazy Rich Surabaya itu tak dituntut sendiri, tapi juga bersama terdakwa lain.

Jadwal sidang tuntutan Budi Said disampaikan penasihat hukumnya, Indra Sihombing saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

"Betul, besok (10/12/2024) tuntutan Budi Said," kata Indra.



Selain Budi Said, jaksa juga akan membacakan tuntutan terhadap mantan General Manager PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena.

Dalam dakwaan Jaksa, Budi Said disebutkan merugikan keuangan negara mencapai Rp1 triliun dalam transaksi jual beli emas Antam. Jaksa M Nurachman Adikusumo mengatakan rekayasa pembelian emas di bawah harga resmi itu dilakukan Budi bersama mantan General Manager PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena, Eksi Anggraeni selaku broker, Endang Kumoro selaku Kepala butik emas logam mulia Surabaya 01.

Kemudian Ahmad Purwanto selaku general trading manufacturing and service senior officer, serta Misdianto selaku bagian administrasi kantor atau back office butik emas logam mulia Surabaya 01.

"Terdakwa Budi Said selaku pihak pembeli emas pada Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 PT Antam Tbk telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum,? kata Nurachman saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Jaksa menambahkan tindak pidana diduga terjadi dalam periode Maret 2018 hingga Juni 2022 bertempat di Kantor PT Antam UBPPLM Pulogadung, Jakarta Timur dan di Kantor BELM 01 Surabaya, Jawa Timur. Budi Said bersama-sama dengan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto disebut melakukan transaksi jual beli emas Antam pada BLEM Surabaya 01 di bawah harga resmi emas Antam yang tidak sesuai prosedur penetapan harga emas dan prosedur penjualan emas PT Antam.

Budi Said bersama Eksi Anggraeni menerima 100 kilogram emas Antam dari Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto pada BELM Surabaya 01 melalui pengiriman dari UBPPLM Pulogadung PT Antam.

Selanjutnya, Budi Said disebut telah mengetahui penerimaan tersebut tidak sesuai spesifikasi jumlah dan berat emas dari yang seharusnya yaitu 41,865 kilogram emas Antam dengan jumlah pembayaran transaksi pembelian emas Antam oleh Budi Said sebesar Rp25.251.979.000 sesuai faktur dan penetapan harga resmi dari PT Antam, sehingga Budi Said telah mendapatkan selisih lebih emas Antam seberat 58,135 kilogram yang tidak ada pembayaran.