Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Seorang warga berinisial ED (40) mengaku dimintai uang oleh adiknya yang kini menjalani masa tahanan di lapas tersebut.

Kepada awak media, ED menuturkan setiap warga binaan baru dikenakan biaya hingga Rp 3 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama di dalam lapas.

"Minggu pertama masuk keluarga dihubungi sama yang ditahan di lapas, katanya minta di-transfer Rp 3 juta. Katanya untuk bayar utang sama kebutuhan-kebutuhan lapas. Semuanya hampir sama kasusnya, ketika pertama masuk diminta Rp 3 juta," ujar ED, Minggu (27/4/2025).

ED menyebut adiknya menghubungi keluarga melalui wartel lapas. "Alasannya katanya untuk kebutuhan selama di lapas, biar aman," tambahnya.

Selain itu, ED mengungkapkan, setiap tiga hari sekali, ia juga harus mentransfer uang sebesar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. "Kadang Rp 200 ribu, kadang Rp 150 ribu. Jadi setiap tiga hari sekali saya harus transfer ke adik saya," ucapnya.

Meskipun di area lapas terdapat spanduk bertuliskan layanan gratis, menurut ED, para pembesuk tetap diminta membayar Rp 100 ribu saat ingin menjenguk warga binaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Warungkiara Kurnia Panji Pamekas angkat bicara. Ia menegaskan informasi yang beredar tersebut merupakan cerita lama. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pengecekan internal untuk memastikan kebenarannya.

"Udah saya tanya pada teman-teman, kan itu cerita lama. Makanya saya ketika mendengar berita itu saya cek kebenarannya, bagaimana jalur ceritanya. Kenapa kok berita-berita lama diangkat di saat zamannya saya? Itu yang saya tanya dengan teman-teman, apakah benar ada kejadian seperti itu," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, praktik-praktik seperti itu bukan zamannya lagi dan akan diberikan tindakan tegas jika memang terbukti melibatkan oknum pegawai. "Kalau memang terjadi ya mohon untuk dirubah. Kalau memang itu berita terjadi seperti itu dan terlibat dari oknum pegawai saya, akan saya tindak," tegasnya.

Ia memastikan saat ini seluruh aktivitas di Lapas Warungkiara telah diarahkan pada pembinaan, termasuk penegakan kedisiplinan seperti keharusan apel pagi bagi seluruh staf dan pejabat struktural.

"Jangankan staf, pejabat struktural termasuk saya, itu diwajibkan apel pagi. Saya sebagai KUPT harus melaksanakan apel pagi, karena saya sebagai pembina apel. Jangan sampai saya merintah saya leha-leha," katanya.

Selain itu, Kurnia menambahkan, dirinya juga fokus meningkatkan ketertiban dan kebersihan blok hunian, memperbaiki pasokan air, hingga mendorong warga binaan untuk aktif dalam kegiatan keagamaan.

"Alhamdulillah, sekarang teman-teman keluarga di dalam dari mulai kebersihannya, kebersihan badan, kamar, blok, sampai pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid juga penuh sekarang. Sampai salat Jumat saja sampai ke sela-sela selasar," ungkapnya.

Kurnia yang baru menjabat selama kurang dari empat bulan ini menekankan bahwa ia tidak akan membiarkan praktik pungutan liar terjadi di masa kepemimpinannya.

"Jadi saya informasikan kepada teman-teman, khususnya para pejabat struktural, staf, sekarang bukan zamannya lagi penyiksaan. Karena dari 27 April 74 itu penjara itu dirubah jadi pemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada unsur pembinaan, bukan penjeraan," tuturnya.

Ia berharap, seluruh pembinaan di Lapas Warungkiara bisa menjadi bekal positif bagi warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Contoh sekarang banyak kegiatan di luar melibatkan warga binaan, melalui sidang TPP. Kegiatannya di bengkel kerja, pembuatan peti, besek, hidroponik, jamur, pertanian, peternakan ayam, sampai budidaya buah-buahan. Hal-hal seperti itu sudah sebisa mungkin dihilangkan banget," ucap Kurnia.

Terakhir, Kurnia mengapresiasi peran media dalam mengawal kinerja lapas.

"Saya sangat senang kenal dengan media, karena salah satu faktor maju mundurnya instansi atau yang saya pegang ini, ya tidak terlepas dari media. Kalau baik saya tingkatkan, kalau jelek saya akan evaluasi," pungkasnya.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan Oriental Circus Indonesia (OCI) tercatat pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU). Atnike mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan tersebut.

Hal itu disampaikan Atnike dalam rapat bersama Komisi XIII, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025). Atnike mengatakan temuan itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Komnas HAM pada 1997 saat kasus pelanggaran HAM tersebut mulai terungkap.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike.

Ditemui terpisah usai rapat, Atnike membenarkan jika terdapat dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Pusat Koperasi Pangkalan Udara (Puskopau) TNI AU Halim Perdana Kusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike.

Atnike mengatakan saat ini pihaknya akan kembali melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk, kata dia, berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Sebelumnya, pihak OCI membantah adanya dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak OCI menyatakan akan menyelesaikan dugaan eksploitasi secara kekeluargaan.

"Jadi menurut Pak Jansen ya, apapun yang terjadi beliau tetap mengutamakan penyelesaian kekeluargaan karena mereka seperti adik-adiknya itu, itu kan (yang) angkat dulu almarhum bapaknya, Pak Hadi," kata kuasa hukum OCI Ricardo Kumontas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Ricardo mengatakan jalur hukum jadi pilihan terakhir pihak OCI dalam penyelesaian masalah ini. Pendiri OCI Jansen Manansang, terang Ricardo, sedih dengan cerita yang muncul di publik terkait dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus.

'Lihat juga Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan adanya momen efisiensi anggaran ini mungkin bisa dimanfaatkan, yaitu untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang ada.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran di mana-mana, barangkali juga tumpang tindih tumpang tindih ini dapat kita selesaikan bersama," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

membeberkan alasan mengusulkan rancangan undang-undang keamanan laut. Dirinya menyebut ingin agar lembaga keamanan wilayah laut yang lebih kuat.

"Karena memang (RUU Keamanan Laut) dirasakan sangat penting. Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya tapi coast guard kita sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Yusril di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril menyebut Indonesia harus memiliki ketahanan wilayah laut yang kuat. Dirinya mencontohkan kasus di perairan Natuna.

"Banyak sekali terjadi kasus di sekitar perairan Natuna, dimana di situ ada coast guard dari China, Vietnam, Malaysia, negara-negara lain, tapi dibandingkan dengan mereka coast guard kita ternyata lemah," katanya.

Yusril mengatakan perihal usulan RUU tersebut telah disepakti oleh Komisi I DPR RI. Dirinya menyebut jika diperintah oleh Presiden, pembuatan draft RUU ini dapat disiapkan dalam beberapa bulan.

"Dan kalau Bapak Presiden menetujui dan memerintahkan kepada kami di Kemenko Kumham Imipas untuk mendraft RUU ini, Insyaallah hanya dalam beberapa bulan," sebutnya.

Yusril menjelaskan usulannya itu mungkin dibentuk satu badan yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut, bersifat non militer. Kalau untuk kemanan, adalah wewenang dari angkatan laut.

"Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya. Kalau militer, pertahanan keamanan sudah pasti itu kewenangannya Angkatan Laut tidak bisa diganggu sama yang lain," kata dia.

Ketika ditanyakan apakah lembaga itu akan menggantikan Bakamla yang telah ada, dirinya menyebut belum tentu. Bisa saja, kata dia, Bakamla yang diberikan kewenangan yang lebih luas.

"Belum tentu. Jadi kan bisa saja Bakamla itu yang ditransformasikan, diberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas, kemudian jadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menegakkan keamanan laut di luar militer," ungkapnya.

Sebelumnya, Yusril menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Simak Video: Regulasi Tumpang Tindih, Pemerintah Usul Dibentuk RUU Keamanan Laut

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Karachi (ANTARA) - Latihan perang multilateral AMAN Exercise 2025 yang digelar oleh Angkatan Laut Pakistan di Karachi pada 7–11 Februari bertujuan menggalang kemampuan angkatan laut dari berbagai negara untuk menghadapi ancaman terorisme dan bajak laut.

Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan Laksamana Muda (Laksda) Abdul Munib saat acara pembukaan AMAN Exercise 2025 (AMAN-25) di Pangkalan Angkatan Laut Pakistan (PAK Navy), Karachi, Jumat, menilai ancaman-ancaman itu merupakan tantangan bersama yang dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia.

“Ini saatnya untuk menggalang kerja sama dan upaya-upaya bersama untuk menciptakan keamanan maritim daripada harus berusaha sendiri. Cakupan, jangkauan, dan beragamnya jenis ancaman di laut menunjukkan tak ada satu negara pun, sekuat apapun mereka, yang mampu menghadapi ancaman-ancaman itu sendirian,” kata Laksamana Muda Munib.

Oleh karena itu, Angkatan Laut Pakistan yakin latihan multilateral seperti AMAN dapat meningkatkan kemampuan angkatan laut masing-masing negara, sekaligus menggalang kerja sama dan membangun interoperabilitas antarangkatan laut.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Munib secara khusus menyoroti Samudera Hindia sebagai salah satu jalur utama perdagangan, logistik, dan rute pelayaran militer (SLOC) negara-negara dunia. Dia melanjutkan dalam rangkaian AMAN Exercise negara-negara peserta juga akan berdialog berdiskusi membahas ancaman-ancaman dan potensi ancaman non-tradisional yang dapat tumbuh di kawasan.

“Penting untuk memahami akar ancaman di kawasan Samudera Hindia (IOR), dan bagaimana itu berkembang, juga penting bagi kita untuk memahami kemampuan pasukan yang menjaga perairan internasional ini dalam bekerja sama,” sambung Panglima Armada Angkatan Laut Pakistan.

Oleh karena itu, AMAN Exercise pun menjadi salah satu cara untuk mempertemukan berbagai pengalaman, gagasan dan pikiran, sekaligus meminggirkan perbedaan.

“Terkadang, negara-negara yang berkompetisi pada akhirnya dapat menjadi dekat dan bekerja sama, karena mereka meyakini ada tujuan bersama yaitu menciptakan stabilitas di laut,” kata Laksamana Muda Munib.

AMAN-25 diikuti oleh kurang lebih 60 negara, termasuk Indonesia. TNI Angkatan Laut yang mewakili Indonesia dalam latihan multilateral itu mengirimkan satu kapal fregat ringan serbaguna-nya (MRLF) KRI Bung Tomo-357 untuk berlatih bersama-sama dengan 30 kapal perang dari Angkatan Laut Pakistan dan negara-negara peserta.

Dari 60 negara peserta, ada 11 kapal asing yang turut serta, yaitu BNS Somudra Joy (Bangladesh), PLANS Baotou-133 dan PLANS Gaoyouhu-966 (China), KRI Bung Tomo-357 (Indonesia), JS Murasame (Jepang), HMS Jazan dan HMS Hail (Arab Saudi), KD Terengganu-174 (Malaysia), RNOV Sadh (Oman), SLNS Vijayabahu (Sri Lanka), USS Lewis B. Puller (Amerika Serikat), IRIS Jamaran-76 (Iran), dan Abu Dhabi P-191 (Uni Emirat Arab).

Sementara itu, negara-negara peserta AMAN-25 mencakup Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarusia, Brazil, Brunei, Burundi, Kamboja, Kanada, China, Komoros, Ceko, Djibouti, Mesir, Fiji, Perancis, Jerman, Indonesia, Iran, Irak, Italia, Jepang, dan Yordania.

Kemudian, ada pula Kazakhstan, Kenya, Arab Saudi, Kuwait, Libya, Malaysia, Maladewa, Maroko, Myanmar, Belanda, Nigeria, Oman, Palestina, Filipina, Qatar, Romania, Rusia, Rwanda, Seychelles, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, dan Sri Lanka.

Negara-negara lain yang juga turut serta mencakup Swiss, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, dan Zimbabwe.

Dalam rangkaian AMAN-25, Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko yang saat ini menjabat sebagai Komandan KRI Bung Tomo, bertindak sebagai Komandan Satgas Latma AMAN Exercise 2025 TNI AL. Kolonel Dedi turut menghadiri upacara pembukaan AMAN-25 di Karachi, Jumat, bersama Atase Pertahanan (Athan) RI untuk Pakistan Kolonel Inf. Henru Hidayat Susanto.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengurangi populasi tahanan di pusat penahanan Teluk Guantanamo di Kuba hingga hampir separuhnya. Otoritas AS telah mengirimkan 11 tahanan Guantanamo di antaranya ke Oman.

Militer AS dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Selasa (7/1/2025), menyebut saat ini hanya tersisa 15 tahanan di Guantanamo usai pengiriman 11 tahanan ke Oman tersebut.

Pengurangan jumlah tahanan Guantanamo ini dilakukan menyusul dorongan besar-besaran untuk menutup fasilitas itu oleh pemerintahan Biden pada hari-hari terakhir masa jabatannya.

Pusat tahanan Guantanamo pertama kali dibuka pada 11 Januari 2002 oleh George W Bush yang menjabat Presiden AS saat itu. Pusat tahanan ini digunakan untuk menahan para tersangka terorisme dan "para kombatan musuh ilegal" selama "Perang Melawan Teror" AS setelah serangan 11 September 2011 di New York dan Washington DC.

Menurut data Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Pusat Tahanan Teluk Guantanamo pernah menampung sebanyak 680 tahanan pada puncak masa penahanan tahun 2003 lalu.

Pemindahan 11 tahanan Guantanamo, yang semuanya berasal dari Yaman, menjadikan tahanan yang ada di kompleks pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba kini menampung tahanan yang lebih sedikit dibandingkan ketika pusat tahanan itu dibuka dengan kedatangan para tahanan dari Afghanistan.

"Amerika Serikat mengapresiasi kesediaan pemerintah Oman dan mitra-mitra lainnya untuk mendukung upaya AS yang sedang berlangsung yang berfokus pada pengurangan populasi tahanan secara bertanggung jawab dan pada akhirnya menutup fasilitas Teluk Guantanamo," sebut militer AS dalam pernyataannya.

Pentagon menyebutkan nama 11 tahanan yang dipindahkan ke Oman tersebut, yakni Uthman Abd al-Rahim Muhammad Uthman, Moath Hamza Ahmed al-Alwi, Khalid Ahmed Qassim, Suhayl Abdul Anam al Sharabi, Hani Saleh Rashid Abdullah, Tawfiq Nasir Awad Al-Bihani, Omar Mohammed Ali al-Rammah, Sanad Ali Yislam Al Kazimi, Hassan Muhammad Ali Bib Attash, Sharqawi Abdu Ali Al Hajj, dan Abd Al-Salam Al-Hilah.

Dari 15 tahanan yang tersisa di Guantanamo, Pentagon menyebut tiga tahanan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan jumlah yang sama memenuhi syarat untuk kasusnya ditinjau oleh dewan peninjau berkala. Sisanya telah didakwa atau dihukum atas kejahatan perang.

Fasilitas di Teluk Guantanamo itu sudah sejak lama dikritik oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) dan para advokat hukum untuk potensi pelanggaran HAM internasional dan kondisi di pusat tahanan tersebut.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pegawai Kementerian HAM tak menyelingkuhi pasangannya. Dia pun bercerita 13 tahun tak menikah dan hanya tiga kali pacaran.

Dalam sambutan acara pengangkatan pejabat Kemen HAM, Pigai meminta pegawainya menjauhi judi dan main mata atau selingkuh.

"Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi online, plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antarpasangan," ujarnya dalam sambutan pengangkatan pejabat di Kementerian HAM, Selasa (31/12/2024).

Dia pun menyebut selama 13 tahun belum menikah. Dia hanya memiliki tiga pacar selama itu. Namun, tak pernah ada masalah antara dirinya dan pacar atau mantan pacar tersebut.

"Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik," ujarnya.

"Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua," katanya.

Saat dihubungi, Pigai membenarkan dia tidak punya istri dan hanya pacaran selama tiga kali. "Saya tidak punya istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun," kata Pigai saat dihubungi Kamis (2/1/2025).

Pigai menjelaskan salah satu sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan. Baik di pemerintah maupun swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," kata Pigai.

Pigai menjelaskan perselingkuhan antarpegawai akan menimbulkan kerusakan, baik moral maupun mental. Menurutnya, karena perselingkuhan, seseorang terpaksa terlibat korupsi untuk mendapatkan uang lebih.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," ucapnya.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," katanya.

Lihat juga Video Perkenalan Diri Pigai di DPR: Saya Dulu Tukang Parkir, Sekarang Menteri

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tak punya istri atau tak menikah selama 13 tahun. Selama rentang waktu itu, dia hanya pacaran tiga kali.

Hal tersebut diungkapkan Pigai dalam pidatonya dalam prosesi pengangkatan pejabat Kementerian HAM, Selasa (31/12/2024). Awalnya dia meminta para pejabat untuk menghindari selingkuh dan judi.

"Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi online, plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antarpasangan," ujarnya dalam video yang beredar dan viral itu, dikutip dari detikNews.

Dia pun menyebut selama 13 tahun belum menikah. Dia hanya memiliki tiga pacar selama itu. Namun, tak pernah ada masalah antara dirinya dan pacar atau mantan pacar tersebut.

"Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik," ujarnya.

"Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua," katanya.

Saat dihubungi, Pigai membenarkan dia tidak punya istri dan hanya pacaran selama tiga kali. "Saya tidak punya istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun," kata Pigai, Kamis (2/1/2025).

Pigai menjelaskan salah satu sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan. Baik di pemerintah maupun swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," kata Pigai.

Pigai menjelaskan perselingkuhan antarpegawai akan menimbulkan kerusakan, baik moral maupun mental. Menurutnya, karena perselingkuhan, seseorang terpaksa terlibat korupsi untuk mendapatkan uang lebih.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," ucapnya.

"Kami benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," katanya.

Video: Respons Agensi soal Kabar Pacaran Mino WINNER-Park Juhyun

Video: Respons Agensi soal Kabar Pacaran Mino WINNER-Park Juhyun

Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri melantik 2.265 perwira baru dalam upacara penutupan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-53 Gelombang II dan Pendidikan Alih Golongan (PAG) Gelombang II Tahun 2024. Dofiri mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi Polri.

Upacara penutupan dan pelantikan berlangsung di Lapang Soetadi Ronodipuro Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis (19/12/2024). Pantauan detikJabar, prosesi upacara berlangsung khidmat. Kegiatan itu turut dihadiri oleh keluarga Perwira baru. Bertindak sebagai Perwira Upacara Kabid Proftek Kombes Pol Aris Sulistyono.

"Dengan berakhirnya pendidikan ini, Polri berhasil menambah 2.265 perwira baru yang siap mengemban tugas di berbagai lini. Ini adalah pencapaian penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Dofiri dalam amanat upacara.

Dari total lulusan, sebanyak 1.211 adalah peserta SIP Angkatan ke-53 Gelombang II, 23 peserta berasal dari program khusus Sipsus Intel, dan 1.031 peserta dari PAG Gelombang II. Lulusan ini juga termasuk 139 Polwan yang akan memperkuat jajaran Polri di tingkat pusat maupun kewilayahan.

Para peserta telah menyelesaikan pendidikan intensif dengan durasi empat bulan untuk SIP dan satu bulan untuk PAG. Pendidikan ini mencakup pelatihan akademik, keterampilan operasional, serta pembinaan moral dan integritas sebagai bekal menjalankan tugas.

Dofiri menyoroti tantangan yang akan dihadapi para lulusan. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara juga semakin kompleks.

"Di antaranya adalah terjadinya potensi krisis pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina serta konflik Timur Tengah yang berkepanjangan, perkembangan zaman era digital atau hyper connectivity yang berpotensi memunculkan kejahatan jenis baru di antaranya judi online," ujarnya.

"Kemudian saat ini kita sedang berhadapan dengan agenda nasional pengamanan rangkaian tahapan Pilkada serentak yaitu penetapan pemenang. Di beberapa daerah telah terjadi sengketa Pilkada. Dampak sangat signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat," sambungnya.

Selain itu, Ahmad Dofiri juga meminta agar Perwira mengantisipasi pergerakan terorisme, transnasional crime, berkembangnya jaringan narkoba, antisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas pada berbagai proyek strategis nasional, sampai pada bencana alam serta perubahan iklim.

"Semua tantangan ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Untuk itu harus disikapi dengan tepat dan cepat, Polri tidak boleh ketinggalan, ikuti terus perkembangan teknologi, siapkan diri menghadapi ancaman yang juga menggunakan teknologi," ucap dia.

Terkait dengan berbagai macam potensi tantangan, pihaknya telah menerapkan konsep transformasi Polri dengan mengedepankan pendekatan predictive policing dan memanfaatkan teknologi informasi.

"Penerapan konsep tranformasi ini harus didukung oleh seluruh personel Polri, khususnya rekan-rekan sekalian sebagai manajer tingkat Polsek yang merupakan motor penggerak di lapangan dengan tujuan untuk meraih kembali kepercayaan publik kepada Polri," tambahnya.

Para lulusan akan segera ditempatkan di berbagai wilayah untuk memperkuat tugas-tugas Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penempatan ini akan disesuaikan dengan keahlian masing-masing perwira.

Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dirin menambahkan, pihaknya memikiki rencana pengembangan pendidikan. Salah satunya yang mengutamakan studi kasus yang viral di lapangan.

"Rencana ada karena dengan bapak Kepala Lemdikat yang baru lebih mengutamakan nanti studi kasus yang sering viral atau terjadi di lapangan sehingga mereka bersifat nanti aplikatif, lebih banyak pelajaran-pelajaran yang sifatnya aplikatif supaya bisa dilaksanakan di lapangan," kata Dirin.

Secara khusus, ia mendapatkan pesan dari Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri untuk permasalahan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Beliau menekankan masalah integritas, masalah karakter kemudian mengayomi, melayani masyarakat. Jadi harus merebut hati masyarakat, jadi public trust yang kita rebut dengan profesionalitas kita," tutupnya.

Video: Komjen Agus Andrianto Siap Bantu Pemerintahan Prabowo-Gibran

Video: Komjen Agus Andrianto Siap Bantu Pemerintahan Prabowo-Gibran

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis mati terhadap Sayed Abdillah (27) dalam kasus narkoba. Sayed divonis mati karena terbukti mengendalikan peredaran 11 kg sabu meski berstatus terpidana yang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II-A Langkat.

"Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Sayed Abdillah oleh karena itu dengan pidana mati," ujar ketua majelis hakim Frans Effendi Manurung di PN Medan seperti dilansir Antara, Jumat (29/11/2024).

Sayed saat ini telah dipindah ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah. Hakim menyatakan Sayed terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

Hakim menyatakan tak ada hal yang meringankan dalam perbuatan Sayed. Vonis mati itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejari Belawan.

Kasus ini berawal pada Januari 2024. Saat itu, Sayed dikenalkan oleh seorang bernama Adlin kepada Yosua Elkana Wijaya Manurung, yang diadili dalam berkas terpisah.

Sayed kemudian menawari Yosua upah Rp 5 juta per kg sabu. Sabu itu diambil dari Sibolga.

"Pada 30 Januari 2024, Sayed, yang berada di dalam Lapas Langkat, memerintahkan Yosua menjemput 11 kg sabu-sabu dan memberikan uang jalan Rp 3 juta," ujar jaksa.

Setelah mengambil narkoba itu, Yosua dan rekannya yang bernama Dennis Sitorus menyimpan sabu di kediaman Yosua. Mereka kemudian membagi sabu dalam paket kecil untuk dijual.

Jaksa mengatakan 9 kg sabu telah diedarkan di berbagai lokasi di Medan. Pada 6 Februari 2024, Yosua dan Dennis ditangkap oleh petugas BNN.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis mati terhadap Sayed Abdillah (27), seorang narapidana (napi) karena terbukti mengendalikan narkoba jenis sabu seberat 11 kilogram dari Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Sumatera Utara.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Sayed Abdillah oleh karena itu dengan pidana mati," ujar Hakim Ketua Frans Effendi Manurung, di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (28/11) dikutip dari Antara.

Hakim menyatakan terdakwa Sayed yang saat ini telah dipindahkan dan mendekam di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut hakim, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Sayed karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Sebab, terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Sumatera Utara.

"Sementara hal meringankan perbuatan terdakwa tidak ditemukan," ujar hakim Frans.

Setelah membacakan putusan, hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan untuk menyatakan sikap mengajukan banding atau menerima vonis tersebut.

Vonis itu sama (conform) dengan tuntutan JPU Kejari Belawan Bastian Sihombing yang sebelumnya menuntut terdakwa Sayed dengan pidana mati.

JPU Bastian sebelumnya dalam surat dakwaan menyebutkan, kasus ini berawal pada Januari 2024, ketika Sayed dikenalkan Adlin kepada Yosua Elkana Wijaya Manurung (berkas terpisah) membutuhkan pekerjaan.

Kemudian, mereka berkomunikasi melalui telepon beserta WhatsApp dan sepakat bahwa Yosua akan mendapatkan imbalan Rp5 juta per kg atas sabu-sabu yang akan diambil dari Kota Sibolga, Sumatera Utara.

"Pada 30 Januari 2024, Sayed yang berada di dalam Lapas Langkat memerintahkan Yosua untuk menjemput 11 kilogram sabu-sabu dan memberikan uang jalan Rp3 juta," ujar Bastian.

Setelah mendapatkan narkoba tersebut, Yosua dan rekannya Dennis Sitorus (berkas terpisah), menyimpan sabu-sabu di rumah Yosua.

Selanjutnya, mereka membagi sabu-sabu menjadi paket-paket kecil untuk dijual. Dari total 11 kilogram, di antaranya sembilan kilogram telah diserahkan kepada pembeli di berbagai lokasi di Kota Medan.

Namun pada 6 Februari 2024, Yosua dan Dennis ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara saat di rumah Yosua.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait vonis bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) di kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau kerangkeng manusia dan menghukum Terbit 4 tahun penjara. KontraS Sumut mendesak agar hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat yang memvonis bebas Terbit diperiksa secara etik.

"Vonis 4 tahun terhadap TRP oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung membuktikan adanya kebenaran bahwa TRP telah secara sah dan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia. TRP telah terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang," kata Staf Advokasi KontraS Sumut Ady Yoga Kemit, Kamis (28/11/2024).

Meskipun demikian, putusan hakim MA yang tidak mengakomodir restitusi terhadap korban menjadi sorotan KontraS Sumut. Hukum dinilai hanya untuk menghukum pelaku tanpa mengedepankan kepentingan para korban.

"Namun sangat disayangkan, dalam putusan MA tidak mengakomodir perihal restitusi terhadap korban. lagi-lagi hukum kita hanya fokus pada penghukuman terhadap para pelaku, tapi mengenyampingkan kepentingan para korban," ucapnya.

"Kerugian materil dan immateril yang dialami para korban harusnya menjadi prioritas utama dalam suatu putusan hukum," imbuhnya.

Dengan vonis MA tersebut, Ady menaruh curiga terhadap para hakim PN Stabat yang telah memvonis bebas Terbit beberapa waktu lalu. Para hakim dinilai tidak memiliki perspektif korban.

"Selain itu, putusan MA ini juga membuka kecurigaan terhadap hakim yang memvonis bebas TRP pada pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Stabat. Kami menduga bahwa hakim tingkat pertama tidak memiliki perspektif korban dan lagi-lagi tidak menjunjung tinggi prinsip HAM," ujarnya.

Sehingga Ady meminta agar hakim PN Stabat yang memvonis bebas Terbit harus diperiksa secara etik. Sebab putusan bebas hakim saat itu membuat rasa ketidakpercayaan terhadap institusi pengadilan.

"Tentu para hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memutus bebas TRP harus diperiksa oleh mahkamah agung secara etik. Mengingat putusan tersebut telah menimbulkan kegundahan dan ketidakpercayaan publik pada institusi peradilan dan penegak hukum itu sendiri. Harusnya hakim memiliki keyakinan bahwa rasa sakit dan trauma yang dialami para korban TPPO kerangkeng Langkat milik TRP harus dilihat sebagai korban pelanggaran HAM atas relasi kekuasaan TRP," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait vonis bebas mantan Bupati Langkat Terit Rencana Perangin-angin di kasus kerangkeng atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Terbit pun akan dihukum empat tahun penjara di kasus tersebut.

"Mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum," demikian putusan MA seperti dilihat dari situs MA, Selasa (26/11).

MA menilai Terbit terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim juga menghukum Terbit membayar denda Rp 200 juta.

"Pidana penjara 4 tahun, denda 200 juta subsider kurungan 2 bulan," demikian putusan MA.

Untuk diketahui, JPU sendiri menuntut Terbit dengan hukuman 14 tahun penjara. Selain itu, Terbit juga diminta membayar restitusi untuk para korban sebesar Rp 2,3 miliar.

Terbit sendiri dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 2 Ayat 2 Junto Pasal 11.

Namun majelis hakim PN Stabat memvonis bebas Terbit. Hakim menilai jika Terbit tidak terbukti secara melakukan dakwaan JPU.

"Mengadili satu, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin alias Pak Terbit alias Cana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang dikeluarkan dalam dakwaan satu pertama dan kedua, kedua pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam," kata Ketua Majelis Hakim Andriyansyah saat membacakan putusan, Senin (8/7).

Sehingga hakim meminta agar Terbit Rencana dibebaskan. Selain itu, hakim juga meminta agar hak serta harkat martabat Terbit dipulihkan.

"Dua bebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, ketiga memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, serta harkat martabatnya," ucapnya.

Ketiga hakim PN Stabat yang memvonis Terbit Rencana adalah Andriyansyah bertugas sebagai Ketua Majelis Hakim. Sedangkan Dicki Irvandi dan Cakra Tona Parhusip bertindak sebagai anggota majelis hakim.

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah