Presiden Prabowo Subianto menuturkan ada banyak negara yang berbicara lantang soal Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi diam terhadap agresi brutal Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan Ketua dan Anggota parlemen Turki di Ankara pada Kamis (10/4).

Prabowo mulanya menyebut saat ini dunia sedang masuk dalam kondisi penuh ketidakpastian. Ia mengatakan ada banyak aksi penindasan yang justru dilakukan bangsa besar kepada mereka yang lemah.

Ia lantas mendukung sikap pemerintahan Turki yang tegas membela negara-negara yang tertindas oleh bangsa besar, khususnya dukungan terhadap negara Palestina.

"Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang HAM, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam pura-pura tidak tahu," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut negara-negara yang bungkam ataupun berpura-pura tidak tahu itu juga kerap berdalih bahwa yang terjadi di Gaza, Palestina bukanlah pelanggaran HAM.

Oleh sebab itu dirinya memuji sikap Turki yang dengan tegas mendukung Palestina. Ia menyebut Indonesia juga akan mengambil posisi yang sama dengan Turki untuk membela Palestina.

Turki punya sikap yang tegas karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian," tegasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menjadi sorotan usai mengutarakan keinginannya mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia, dengan skema gelombang pertama evakuasi hingga 1.000 warga Palestina.

Hal itu ia sampaikan jelang kunjungan luar negeri ke lima negara di Timur Tengah yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

Pemerintah Indonesia, katanya, siap menampung kurang lebih 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama terutama mereka yang luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama sepekan itu, Prabowo menyebut salah satunya untuk berkonsultasi terkait konflik di Gaza. Ia mengatakan lawatan ini dilakukan karena banyak pihak meminta Indonesia lebih aktif mendukung Gaza.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempublikasikan naskah asli Rancangan Undang-undang (RUU) Polri.

"Kita harus juga nanti, mungkin Mensesneg dan tokoh-tokoh kita itu untuk menunjukkan bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya supaya enggak beredar macam-macam fiktif," ujar Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis di sebuah meja bundar di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4) lalu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bicara soal penguatan kewenangan Polri. Hal itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran publik yang menilai revisi UU Polri tidak menjawab akar masalah di tubuh korps bhayangkara tersebut.

"Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari? menurut saya," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengklaim akan meminta para anggota parlemen khususnya bagian dari koalisi politiknya untuk bisa melibatkan masyarakat awam sebagai mitra dalam pembentukan aturan perundang-undangan di masa mendatang.

Dengan demikian, masyarakat awam bisa lebih merasa dilibatkan dalam penerbitan sebuah peraturan atau perundangan.

"Nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Setiap Undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas," Prabowo menutup pernyataannya.

Jakarta (ANTARA) - Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) menyerukan pemerintah di seluruh Asia Tenggara untuk mengambil tindakan konkret dan segera guna melindungi anggota parlemen yang menghadapi ancaman, pelecehan, dan kekerasan atas pekerjaan mereka dalam membela HAM, demokrasi, dan supremasi hukum.

Seruan tersebut disampaikan melalui rilis pers APHR yang diperoleh pada Selasa untuk memperingati Hari HAM Internasional.

Mereka menyebutkan bahwa lonjakan serangan terhadap pejabat terpilih, khususnya perempuan merupakan upaya yang disengaja untuk membungkam perbedaan pendapat dan melestarikan otoritarianisme di kawasan tersebut.

Anggota parlemen perempuan, kata mereka, menghadapi ancaman yang unik dan mengerikan.

Anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rashid berbagi pengalaman pribadinya dengan menggarisbawahi bahaya yang dialami perempuan dalam kehidupan publik.

"Di luar parlemen, saya menghadapi tantangan yang sangat mengguncang rasa aman dan tujuan saya. Salah satu momen yang paling mengerikan adalah ketika saya menerima ancaman pembunuhan disertai peluru di kantor saya. Saya takut bukan hanya untuk diri saya sendiri tetapi untuk semua perempuan yang berani melangkah ke ranah publik," kata dia.

Syerleena menambahkan, "Jalan menuju kesetaraan gender memerlukan upaya berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat. Memperkuat kerangka hukum dan memastikan penegakannya yang efektif merupakan langkah penting, tetapi perubahan budaya dan inisiatif proaktif harus melengkapinya."

Anggota parlemen Filipina Francisca L. Castro menambahkan bagaimana suaranya yang kuat di parlemen yang menyuarakan isu pekerja sektor pendidikan, buruh, petani, perempuan dan pemuda terus membahayakan keselamatan dan keamanannya.

Sembari merenungkan pengalamannya, Francisca berbagi, "Enam tahun lalu, pada 28 November, agen pemerintah Duterte menangkap saya tanpa surat perintah, termasuk 17 pembela HAM lainnya yang menyelamatkan siswa dan guru dari komunitas Lumad," katanya.

"Kami ditahan selama 3 hari 2 malam, kemudian didakwa dengan tuduhan palsu penculikan, perdagangan anak, dan pelecehan anak," tambah dia.

Di Thailand, anggota parlemen Chonthicha “Lookkate” Jangrew menyatakan bahwa “hukum di Thailand dijadikan senjata oleh negara untuk meneror, melecehkan, dan membungkam orang - termasuk anggota parlemen - yang ingin melindungi demokrasi dan HAM, atau menyerukan korupsi dan pelanggaran HAM serius."

Kasus-kasus tersebut, menurut APHR, mencerminkan pola yang mengkhawatirkan dari meningkatnya penindasan di Asia Tenggara, di mana pemerintah menggunakan pelecehan, penganiayaan hukum, dan kekerasan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Penargetan sistematis anggota parlemen—terutama perempuan—yang menentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menekan oposisi demokratis, dan bagian dari pemerintahan otoriter yang mengakar.

Pada peringatan Hari HAM Internasional tersebut, APHR menekankan perlunya tindakan kolektif yang mendesak untuk melawan tren yang mengkhawatirkan.

“Sebagai wakil rakyat yang dipilih, APHR dan anggota parlemennya akan terus bersatu dan teguh dalam perjuangan melawan otoritarianisme yang merusak kebebasan mendasar, termasuk kebebasan berbicara, berserikat, dan berkumpul," kata Wakil Ketua APHR sekaligus mantan anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago.

Pewarta: Katriana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024