Akademisi Ingatkan Pendemo Patuhi Hukum, Singgung Sanksi Jika Anarkis
Dosen hukum mengingatkan bahwa warga yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum harus mengikuti peraturan dan menjaga situasi agar tetap kondusif. [346] url asal
#demo #unjuk-rasa #hukum #kepolisian #fakultas-hukum-universitas-merdeka-malang #teguh-suratman #uu-nomor-9-tahun-1998 #kuhp #uu-lalu-lintas #malang #demo #anarkis #tindakan-anarkis #universitas #pelanggaran #kekacau
Jakarta - Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Teguh Suratman, mengingatkan bahwa warga yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum harus mengikuti peraturan dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Pendemo yang melakukan tindakan anarkis akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam undang-undang.
"Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sedikit pendapat terkait dengan unjuk rasa atau demo. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa atau demo tentu harus menghargai hak dan kewajiban dan hak dan kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus seimbang. Artinya dalam satu sisi itu hak di sisi lain kewajiban yang harus berjalan seimbang sehingga tidak ada yang dirugikan," kata Teguh dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).
Teguh mengatakan demo diperbolehkan dalam undang-undang. Tetapi, kata dia, jangan sampai demo disusupi oleh hal-hal yang tidak sesuai aturan.
"Kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperbolehkan jangan sampai tercederai karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut," tutur dia.
"Misalnya pelaku melakukan tindakan anarkis, melakukan perusakan itu tidak boleh, harus menjaga kondusifitas situasi masyarakat sehingga tidak akan terjadi kekacauan," imbuhnya.
Teguh menambahkan akan ada konsekuensi jika massa aksi melakukan pelanggaran. Dia menyebut para pelaku bisa diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang terkait.
"Ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak dipatuhi maka akan berakibat timbulnya suatu sanksi dan sanksi itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa menyalahkan aparat kepolisian yang menegakkan sanksi karena aparat kepolisian yang menegakkan sanksi itu dilindungi oleh undang-undang," tutur dia.
Teguh mengingatkan agar menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia mengatakan setiap tindakan pelanggaran hukum ada sanksi kepada pelaku.
"Oleh karena itu sedapat mungkin patuhi aturan hukum yang berlaku, sebab ketika melanggar hukum maka konsekuensinya akan dikenai sanksi. Sanksi yang dikenakan bergantung pada jenis yang dilanggar, bisa sanksi yang diatur dalam UU 19/98 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan undang-undang pelanggarannya, misalnya UU lalu lintas, KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain," tutur dia.
(lir/idh)
Bupati Blora Dorong Proses Hukum Kelompok Ricuh May Day di Semarang
Bupati Blora Arief Rohman menyesalkan aksi anarkis saat demonstrasi May Day. Ia mendesak penegakan hukum terhadap pelaku yang mencederai aksi damai buruh. [638] url asal
#bupati-blora #may-day #hari-buruh #aksi-anarkis #berita-jateng #dalmas #anarkis #kapolres #kapolres-blora #perekonomian-blora #polda-jateng #forkopimda #bupati #polda #polres #polres-blora #dandim #polisi #kerumunan
Blora - Bupati Blora Arief Rohman turut menyesalkan adanya kejadian anarkis yang dilakukan oleh oknum atau kelompok di tengah-tengah aksi demonstrasi May Day di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. Arief meminta pelaku diproses hukum.
"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum, karena mencederai aksi damai yang di lakukan oleh para buruh," terangnya kepada awak media, Sabtu (3/5/2025).
Dia menyebut tindakan kelompok tersebut tentunya menodai perjuangan buruh saat demo 1 Mei. Jika ada oknum yang menyusup dalam aksi membuat kericuhan harus diproses secara hukum yang berlaku. Bupati yang kerap disapa Mas Arief berharap kericuhan tidak terjadi lagi.
"Kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan dan membuat ricuh agar bisa diproses secara hukum yang berlaku. Tentunya kami bersama forkopimda dalam hal ini Pak Kapolres, Pak Dandim tidak ingin hal hal tersebut terulang kembali," terangnya.
Dia mencontohkan serta mengapresiasi kepada para pekerja dan perusahaan di Blora yang telah menjaga hubungan yang harmonis pada perayaan May Day di Blora.
"Kalau dari Blora, May Day-nya adem ayem dan kondusif. Kami mengapresiasi para perusahaan yang sudah bekerja sama dengan para pekerjanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pekerja karena telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blora," ujarnya.
Lebih lanjut, Arief menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah melalui kemudahan perizinan bagi investor dan juga kondusivitas wilayah.
"Semoga perekonomian Blora semakin membaik. Kami akan terus mendorong investasi di Blora dengan memberikan perizinan yang mudah," tambahnya.
Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto melalui Kasi Humas Polres Blora AKP Gembong Widodo menyesalkan aksi kelompok diduga anarko yang melakukan tindak anarkis di tengah aksi demonstrasi May Day di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang,
"Kami ikut prihatin atas apa yang terjadi May Day di Kantor Gubernur. Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah teman-teman kami yang di sana tentu telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujarnya.
Untuk diketahui, lanjut Gembong, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh May Day 2025 di Semarang.
Petugas kepolisian di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando dari aliansi buruh untuk masuk ke halaman lokasi aksi. Polisi melalui pengeras suara juga meminta pembubaran massa dengan tertib.
Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib. Kendati demikian imbauan tersebut tidak diindahkan.
Sekelompok massa diduga anarko mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.
Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan. Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan massa.
(rih/rih)
Gubernur Jateng Kecam Aksi Anarko saat May Day: Harus Diproses Hukum
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengecam keras aksi kelompok yang melakukan tindakan anarkis saat aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025. [566] url asal
#gubernur-jateng-ahmad-luthfi #polda-jateng #may-day #gubernur-jateng-kecam-aksi-anarko #aksi-peringatan-hari-buruh #aliansi-kasbi #artanto #ahmad-lutfi #tindakan-anarkis #perjuangan-buruh #kspn #aliansi-buruh
Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengecam keras aksi kelompok yang melakukan tindakan anarkis saat aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025. Luthfi menyebut tindakan kelompok yang diduga terafiliasi jaringan Anarko itu menondai perjuangan buruh saat May Day.
"Kami sangat mengecam aksi kelompok anarko ini. Tindakan anarkis ini menodai perjuangan teman-teman buruh yang tengah memperingati May Day," kata Luthfi seperti dilansir detikJateng, Jumat (2/5/2025).
Luthfi menyebut, pihaknya didukung aparat Kepolisian dan TNI, telah melakukan sederet persiapan demi kelancaran May Day. Namun provokasi dan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok itu merusak May Day yang seharusnya menjadi harinya para buruh.
"Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah aparat telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujar Luthfi.
"Namun tiba-tiba muncul kelompok anarko yang melakukan aksi anarkis, bahkan menyerang dan melukai petugas, saya kira itu bukan cara berdemokrasi yang baik," imbuhnya.
Luthfi juga menyoroti rusaknya fasilitas umum di Semarang, akibat aksi anarkis kelompok tersebut.
"Fasilitas umum dirusak. Untuk memperbaiki juga menggunakan dana yang berasal dari rakyat. Artinya aksi anarkis itu juga merugikan masyarakat luas," terangnya.
Pihaknya meminta kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan agar diproses secara hukum.
"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum," pungkasnya.
Untuk diketahui, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah kemarin. Polda Jateng bertindak cepat untuk melindungi massa buruh dan mengendalikan situasi secara terukur.
Massa buruh dari aliansi KASBI, KSPIP, FSPMI dan KSPN telah menggelar aksi secara damai sejak pukul 14.30 WIB, Kamis (1/5) dengan menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi dan sholawatan. Namun sekitar pukul 15.15 WIB, muncul kelompok berpakaian serba hitam mengganggu jalannya aksi.
Petugas polisi di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando aliansi buruh untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Polisi juga melalui pengeras suara meminta pembubaran massa dengan tertib.
Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib.
Kendati demikian imbauan tersebut tidak diindahkan. Sekelompok massa diduga anarko mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.
Petugas bertameng kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menyemprotkan water canon untuk membubarkan massa. Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan.
Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan. Imbauan untuk membubarkan diri terus disampaikan melalui pengeras suara.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok diduga anarko yang mengganggu aksi peringatan Hari Buruh tersebut. Dia menegaskan pembubaran yang dilakukan polisi merupakan upaya melindungi keamanan dan keselamatan bagi rekan-rekan buruh yang melaksanakan aksi damai serta masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi.
"Polri mendukung penuh kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus dilakukan dengan tertib dan damai. Tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum serta membahayakan orang lain adalah pelanggaran hukum dan tidak dapat ditoleransi," kata Kombes Artanto dalam keterangan pers tertulisnya.
(knv/fjp)
Gubernur Luthfi: Aksi Anarko Menodai Perjuangan Buruh, Harus Diproses Hukum!
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengecam aksi anarkis saat May Day, menodai perjuangan buruh. Ia minta kelompok anarko diproses hukum. [721] url asal
#may-day #gubernur-jawa-tengah #ahmad-lutfi #demo-buruh #semarang #berita-jateng #anarko #ahmad-luthfi #anarkis #aliansi-buruh #tni #tetiba #water #perjuangan-buruh #aksi-anarko-menodai-perjuangan-buruh #kantor-guber
Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengecam aksi kelompok diduga anarko yang melakukan tindak anarkis di tengah aksi demonstrasi May Day di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, kemarin. Luthfi menyebut tindakan kelompok itu menodai perjuangan buruh saat May Day dan meminta kelompok ini diproses secara hukum.
"Kami sangat mengecam aksi kelompok anarko ini. Tindakan anarkis ini menodai perjuangan teman-teman buruh yang tengah memperingati May Day," kata Luthfi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2025).
Luthfi menyebut pihaknya didukung aparat Kepolisian, dan TNI, telah melakukan sederet persiapan demi kelancaran May Day. Dia menyesalkan akibat provokasi dan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok itu merusak May Day yang seharusnya menjadi harinya para buruh.
"Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah aparat telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujar Luthfi.
"Namun tiba-tiba muncul kelompok anarko yang melakukan aksi anarkis, bahkan menyerang dan melukai petugas. Saya kira itu bukan cara berdemokrasi yang baik," sesal Luthfi.
Luthfi juga menyoroti rusaknya fasilitas umum di Semarang, akibat aksi anarkis kelompok tersebut.
"Fasilitas umum dirusak. Untuk memperbaiki juga menggunakan dana yang berasal dari rakyat. Artinya aksi anarkis itu juga merugikan masyarakat luas," terangnya.
Pihaknya meminta kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan agar diproses secara hukum.
"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum," ujar Luthfi.
Untuk diketahui, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah kemarin. Polda Jateng bertindak cepat untuk melindungi massa buruh dan mengendalikan situasi secara terukur.
Massa buruh dari aliansi KASBI, KSPIP, FSPMI dan KSPN telah menggelar aksi secara damai pada Kamis (1/5) sejak pukul 14.30 WIB. Massa buruh menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi dan selawatan. Namun pada pukul 15.15 WIB, tetiba muncul kelompok berpakaian serba hitam mengganggu jalannya aksi.
Petugas polisi di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando aliansi buruh untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Polisi juga melalui pengeras suara meminta pembubaran massa dengan tertib.
Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib.
Kendati demikian, imbauan tersebut tidak diindahkan. Sekelompok massa berbaju hitam yang diduga anarko itu mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.
Petugas bertameng kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan.
Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan. Imbauan untuk membubarkan diri terus disampaikan melalui pengeras suara.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok diduga anarko yang mengganggu peringatan Hari Buruh tersebut. Dia menegaskan pembubaran yang dilakukan polisi merupakan upaya melindungi keamanan dan keselamatan bagi rekan-rekan buruh yang melaksanakan aksi damai serta masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi.
"Polri mendukung penuh kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus dilakukan dengan tertib dan damai. Tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum serta membahayakan orang lain adalah pelanggaran hukum dan tidak dapat ditoleransi," kata Kombes Artanto dalam keterangan pers tertulisnya.
(rih/ams)
IMIP Morowali Akan Tempuh Jalur Hukum Imbas Demo Karyawan Kontraktor Ricuh
PT IMIP akan menempuh jalur hukum setelah demo karyawan kontraktor berakhir ricuh, merusak fasilitas dan menyerang petugas. Tindakan anarkis disesalkan. [477] url asal
#imip-morowali #demo-karyawan #aksi-anarkis #perusakan-fasilitas #keselamatan-kerja #morowali #sulawesi-tengah #perusakan #kontraktor-ricuh #indonesia-morowali-industrial-park #tindakan-pencurian #proses-hukum
Morowali - PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menempuh jalur hukum buntut demo karyawan kontraktor yang berakhir ricuh. Demo tersebut dinilai telah banyak merusak fasilitas perusahaan.
"Yang jelas akan ada proses hukum terkait hal ini (demo ricuh karyawan kontraktor)," tegas Head of Media Relations Department PT IMIP Dedy Kurniawan kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).
Dedy mengungkapkan karyawan kontraktor yang menggelar aksi melakukan penyerangan terhadap petugas. Selain itu, mereka juga merusak dan membakar mobil safety patrol.
"Kami menyesalkan tindakan anarkis berupa penyerangan terhadap petugas, perusakan dan pembakaran beberapa mobil safety patrol oleh karyawan kontraktor," ucapnya.
Dedy melanjutkan, pihaknya juga menyesalkan ulah oknum karyawan kontraktor yang memanfaatkan situasi ricuh dengan mencuri aset-aset perusahaan. Tindakan massa aksi itu dinilai merugikan banyak pihak.
"Kami juga menyesalkan tindakan sejumlah oknum karyawan kontraktor yang memanfaatkan situasi ricuh ini dengan melakukan tindakan pencurian aset perusahaan seperti AC, besi, kabel tembaga dan lain-lain," kata Dedy.
Diberitakan sebelumnya, karyawan kontraktor menggelar demonstrasi di sejumlah pintu masuk kawasan PT IMIP Morowali pada Minggu (2/3) pagi. Mereka menuntut aturan terkait penggunaan bus bagi perusahaan kontraktor atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang beraktivitas di dalam kawasan industri IMIP.
Dedy mengaku aturan penggunaan bus sebenarnya sudah disosialisasikan sejak tahun 2024. Aturan ini dikeluarkan karena banyaknya kecelakaan yang terjadi atau potensi bahaya yang muncul akibat penggunaan mobil bak terbuka seperti pickup atau truk oleh perusahaan kontraktor dalam pengangkutan karyawan.
"Jadi apa yang kami lakukan ini adalah upaya untuk menjaga keselamatan dan keamanan pekerja kontraktor, dan bagian dari upaya kami menegakkan aturan negara dan mematuhi regulasi pemerintah terkait K3," kata Dedy.
Namun belakangan, aturan itu memunculkan ketegangan dan memicu aksi anarkis karyawan kontraktor. Akibatnya, sejumlah sekuriti hingga polisi mengalami luka-luka usai dikeroyok massa aksi.
"Sejumlah petugas safety IMIP, security kawasan, polisi dan seorang karyawan PT DSI (Dexin Steel Indonesia) yang terluka akibat diserang dan dikeroyok karyawan kontraktor. Selain itu, sejumlah mobil patroli safety juga dibakar dan dirusak oleh mereka," kata Dedy.
(sar/ata)
Mensesneg Prasetyo Hadi Temui Massa 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda
Didampingi Kapolres Jakpus Susatyo, Prasetyo naik ke atas mobil komando. Korlap aksi menyampaikan poin-poin aspirasinya. [240] url asal
#demo #indonesia-gelap #prasetyo-hadi #mensesneg-prasetyo-hadi #anarkis #pendidikan #sahkan-ruu #pemerintahan-prabowo #jokowi #uu-minerba #perampasan #kapolres #kepolisian #susatyo #istana-negara #patung-kuda #jakpus
Jakarta - Mensesneg Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Jakarta, sore ini. Prasetyo turun di tengah desakan massa.
Sejatinya, massa ingin menyampaikan aspirasinya di depan Istana Negara. Namun aksi itu terhenti di kawasan Patung Kuda, Kamis (20/2/2025). Sebab ruas jalan ke arah Istana ditutupi barrier beton.
Aksi massa sempat memanas, bahkan mencoba merobohkan barrier beton yang dipasang polisi. Massa terus bergerak dengan melemparkan benda ke arah petugas kepolisian.
Polisi terus mengimbau agar aksi tak anarkis. Namun aksi terus memanas. Hingga akhirnya kepolisian menyebut tengah berdialog dengan Istana untuk bertemu dengan massa.
Istana setuju dan Prasetyo Hadi hadir menemui massa aksi. Mulanya, Prasetyo berdialog di belakang barrier beton. Massa tak terima dan memintanya maju menemui mereka.
Polisi meminta koordinator lapangan aksi agar menjamin keamanan Prasetyo. Korlap menyanggupi.
Didampingi Kapolres Jakpus Susatyo, Prasetyo naik ke atas mobil komando. Korlap aksi menyampaikan poin poin aspirasinya.
Sebagai informasi, pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:
1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo
