REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Pemerintah diminta memperjelas klasifikasi tindak pidana dalam rencana pemberian amnesti, maupun abolisi terkait konflik di Papua. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, kebijakan pengampunan tersebut semestinya juga diperuntukan bagi orang-orang yang selama ini disebut sebagai kombatan ataupun kelompok-kelompok separatis bersenjata.

“Secara prinsip, kebijakan politik pengampunan oleh Presiden Prabowo itu sangat baik,” kata Frits saat dihubungi Republika dari Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Frits mengatakan, amnesti, dan abolisi merupakan instrumen politik negara, dalam melakukan intervensi terbatas atas keberlakuan hukum yang menjerat orang per orang tertentu. Di Papua, kata Frits, amnesti maupun abolisi tersebut, dapat menjadi langkah pemerintah untuk pemulihan atas konflik bersenjata yang berkepanjangan, dan menimbulkan korban nyawa di Papua.

Karena itu, menurut Frits, program amnesti dan abolisi di Papua tersebut, patut didukung. “Kebijakan Presiden Prabowo ini, sejalan dengan komitmen dalam memberikan pesan hak asasi manusia yang kuat, juga sekaligus dalam rangka pemajuan hak asasi manusia di Papua,” ujar Frits.

Dia meyakini, kebijakan Presiden Prabowo itu dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai personel militer, yang memiliki pengalaman tempur di wilayah-wilayah konflik seperti Papua, maupun di Timor-Timur. Latar belakang Presiden Prabowo yang asam garam dengan konflik bersenjata memunculkan refleksi diri untuk mencari solusi damai.

“Dari pengalaman Presiden Prabowo itu, sepertinya dia punya pandangan bahwa memang ternyata, tidak bisa senjata berhadapan dengan senjata dalam penyelesaian konflik. Terutama yang saat ini terkait dengan konflik di Papua. Karena itu (senjata berhadapan senjata), tidak akan menyelesaian persoalan,” kata Frits.

Program amnesti, dan abolisi, menurut Frits menjadi jalur awal untuk memberikan rasa percaya kepada kelompok-kelompok masyarakat di Papua, atas kemauan pemerintahan saat ini dalam upaya menyudahi kekerasan maupun konflik bersenjata di Bumi Cenderawasih.

Sebab itu, menurut Frits, program pengampunan tersebut juga semestinya diperuntukan untuk mereka yang selama ini ada keterkaitannya dengan kelompok-kelompok sipil bersenjata. Meskipun Frits menegaskan, perlunya ada seleksi, dan penelusuran latar belakang orang per orang yang diberikan amnesti, maupun abolisi.

“Tidak semua kombatan itu mereka pegang persenjataan. Tidak semua kombatan itu, mereka yang melakukan pembunuhan. Ada banyak mereka yang menjadi kombatan, ikut sipil bersenjata karena alasan-alasan tertentu,” ujar Frits.

Komnas HAM selama ini mengamati mereka-mereka yang terlibat dalam kelompok sipil bersenjata lantaran banyak faktor. Ada yang karena mereka jadi kombatan memang karena tuntutannya itu ekonomi. Ada mereka yang ikut sipil bersenjata karena ada perasaannya dendam.

"Ada yang cuma dia ikut-ikutan saja. Tetapi mereka tidak membunuh, dan tidak sama sekali terlibat pembunuhan,” ujar Frits.

Dia mencontohkan yang baru-baru ini mendapatkan advokasi dari Komnas HAM Papua terhadap lima anggota sipil bersenjata memilih untuk menyerahkan diri ke Polda Papua. “Mereka itu ikut kelompok sipil bersenjata, tetapi mereka memilih menyerahkan diri. Dan yang seperti mereka itu, seharusnya bisa untuk mendapatkan pengampunan,” ujar Frits.

Sebab itu, kata Frits, perlu bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk tetap pada rencana pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Namun dengan turut menyentuh kalangan yang selama ini dicap sebagai kelompok sipil bersenjata, ataupun kombatan, pun juga yang disebut-sebut sebagai anggota, maupun partisipan separatis.

“Mereka yang disebut sebagai kombatan, mereka yang disebut sebagai sipil bersenjata, pemberian pengampunan itu harus dengan melihat latar belakang perbuatannya, dan mempertimbangkan itikad baik dari orang per orang itu,” ujar Frits.

REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA — Wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan amnesti, maupun abolisi terhadap orang-orang yang terlibat konflik bersenjata di Papua dinilai bakal sia-sia.

Pegiat dan aktivis hak asasi manusia (HAM) di Papua, Theo Hesegem menilai, jalur pengampunan tersebut bukan jalan untuk menyudahi konflik bersenjata di Bumi Cenderawasih. Pun kata Theo, pemberian amnesti, maupun abolisi itu sulit untuk menjamin penghilangan kampanye penentuan nasib sendiri di Papua.

“Menurut saya, pengampunan itu tidak penting,” kata Theo saat dihubungi Republikadari Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Theo mengatakan, pemberian pengampunan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam konflik bersenjata maupun kekerasan di Papua, pun juga pengampunan terhadap tahanan-tahanan politik Papua bukan baru kali ini dilakukan. Theo mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 lalu, juga pernah memberikan pengampunan melalui grasi terhadap lima tahanan politik Papua.

Pemberian grasi waktu itu, kata Theo, pun dikatakan oleh pemerintahan di Jakarta sebagai bentuk upaya rekonsiliasi, dan perdamaian di Papua. Pengampunan ketika itu juga disebut-sebut sebagai upaya untuk menghentikan konflik, maupun kekerasan bersenjata di Papua.

Namun, tetap saja kelima penerima grasi oleh Presiden Jokowi itu, sejak dibebaskan, dan hingga kini masih terlibat dalam aktivisme penentuan nasib sendiri, atau Papua Merdeka. “Pengampunan itu, tetap tidak mengubah situasi di Papua toh. Mereka setelah bebas itu masih terus bicakan politik penentuan nasib sendiri. Mereka tidak diam toh. Jadi untuk apa diberikan (pengampunan)?,” ujar Theo.

Kenyataannya, kata Theo, pemberian pengampunan tersebut tak mengubah apapun di Papua. Papua kata Theo tetap mengalami situasi keamanan yang rawan, dan runyam. “Amnesti itu silakan saja. Itu kewenangan pemerintah toh. Tetapi menurut saya itu tidak penting. Karena situasi di Papua tidak berubah. Kekerasan bertambah terus, aparat banyak yang (jadi) korban rakyat sipil korban, pengungsian semakin banyak. Lalu untuk apa amnesti?,” kata Theo.