Jakarta -

Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS), US Immigration and Customs Enforcement (ICE) beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut.

Agen ICE menahan Aditya Harsono yang berusia 33 tahun itu di Marshall, Minnesota.

Pengacara Aditya, Sarah Gad mengaku prihatin dengan tren meresahkan yang menurutnya berdampak pada pelajar internasional AS dengan visa F1.

Ditangkap Agen Berpakaian Preman

Pada 23 Maret 2025 lalu, Gad mengatakan kliennya telah dicabut visa pelajarnya dan ditangkap oleh agen ICE berpakaian preman empat hari kemudian.

Gad mengatakan pencabutan tersebut dilaporkan berdasarkan hukuman pelanggaran ringan atas kerusakan properti dari 2022. Namun, Gad yakin pandangan politik Aditya-lah yang membuat kliennya menjadi sasaran, seperti dikutip dari CBS News pada Rabu (16/4/2025).

Diduga pencabutan visa pelajar Aditya dan penangkapan berikutnya, terkait dengan partisipasinya dalam protes Black Lives Matter pada 2021 usai pembunuhan pria kulit hitam, George Floyd, oleh polisi AS.

Menurut istri dan dokumen pengadilan yang diserahkan oleh pengacaranya, Aditya ditangkap oleh agen ICE di tempat kerjanya di Marshall pada 27 Maret 2025, sebagaimana diberitakan oleh media setempat, The Minnesota Star Tribune, dikutip Rabu (16/4/2025).

The Minnesota Star Tribune juga telah menghubungi ICE untuk memberikan komentar tentang penahanan Aditya dan menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk alasan pencabutan visa pelajar Aditya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan lembaga tersebut tidak mengomentari kasus-kasus tertentu, dengan alasan privasi. Mereka menambahkan, semua pelancong yang masuk ke AS menjalani pemeriksaan.

"Pemerintahan Trump berfokus pada perlindungan negara dan warga negara kita dengan menegakkan standar keamanan nasional dan keselamatan publik tertinggi melalui proses visa kami," kata departemen tersebut.

Catatan pengadilan mengatakan alasan resmi yang diberikan untuk penahanan Aditya adalah karena ia telah melewati batas waktu visa pelajarnya, yang telah dicabut empat hari sebelum penangkapannya pada Maret, yang konon karena hukuman pelanggaran ringan di masa lalu atas kerusakan properti.

Namun, istri Aditya, Peyton Harsono yakin waktu dan situasi kejadian tersebut mengarah pada hal lain. Peyton mengatakan dia yakin suaminya menjadi sasaran penangkapan karena sebuah protes pada 2021 itu.

Polisi mengatakan mereka menangkap Aditya dalam protes atas kematian George Floyd, 13 menit setelah jam malam pukul 11 malam.

Meskipun tuduhan terhadap Aditya yang disebabkan kehadiran di perkumpulan yang melanggar hukum pada periode tersebut dibatalkan, Peyton Harsono menilai agen ICE merujuk pada protes tersebut ketika menahannya. Pengacara Aditya juga setuju.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

"Itu sebenarnya bukti pertama mereka dalam nota keberatan mereka terhadap jaminan, bukan petisi pembelaan hukuman yang sebenarnya atas kerusakan properti akibat pelanggaran ringan," kata Gad.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada Maret bahwa AS memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang berpartisipasi dalam gerakan yang melibatkan tindakan seperti merusak universitas, melecehkan pelajar, mengambil alih gedung, membuat keributan, "[dan] kami tidak akan memberi Anda visa."

Catatan kriminal publik Aditya mencakup hukuman pelanggaran ringan pada 2022 karena merusak properti karena menyemprotkan grafiti pada trailer, yang kemudian membuatnya menyelesaikan masa percobaan.

Aditya pertama kali datang ke Amerika satu dekade lalu dan telah berada di negara tersebut secara legal dengan visa pelajar, kata istrinya.

Menkum: Pemerintah Akan Berli Pelindungan

Sementara, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjamin Pemerintah akan memberi pelindungan terhadap Aditya.

"Pada prinsipnya, bagi kami tentu perlindungan terhadap WNI kita harus kita lakukan. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan," jelas Supratman di gedung Kemenkum, Jakarta pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari detiknews.

Ia menyebut KJRI pasti memberikan pelindungan. Kendati begitu, mengenai status kewarganegaraan, menjadi wewenang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"KJRI pasti melakukan itu. Ya, makanya masalahnya sekarang Kementerian Hukum yang terkait dengan soal status kewarganegaraan di sana, kemudian juga dokumennya, kan sekarang ada beralih di Kementerian Imipas," ujar Supratman.

(nah/nwk)

Makassar -

Pengadilan Negeri (PN) Makassar buka suara soal terdakwa kasus skincare bermerkuri Mira Hayati yang kini menjadi tahanan rumah. Pihaknya beralasan Mira Hayati dialihkan status penahannya dengan mempertimbangkan prinsip kemanusiaan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ujar Humas PN Makassar, Sibali kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Permohonan Mira Hayati dikabulkan menjadi tahanan rumah dikabulkan hakim setelah ada uang jaminan. Namun pihaknya tidak membeberkan jaminan uang yang dimaksud.

"Terus ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian. Mudah-mudahan dia tidak lakukan itu karena semua dokumennya sudah disita," jelasnya.

Sibali menegaskan status penahanan Mira Hayati adalah tahanan rumah dan bukan tahanan kota. Selama menjadi tahanan rumah, Mira Hayati hanya boleh berada di kediamannya.

"Mira Hayati itu statusnya pengalihan ke penahanan rumah bukan penahanan kota. Beda kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam kota Makassar," ujar Sibali.

"Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, di dalam rumah. Dia tidak bisa pergi di mal, pergi di kafe, tidak bisa. Kalau dia didapatkan dan ada yang lihat bisa dilapor kalau dia melanggar," sambungnya.

Jika Mira Hayati kedapatan melanggar, maka bisa kembali dijebloskan ke dalam sel tahanan. Mira Hayati juga akan dijemput pihak kejaksaan setiap akan melaksanakan sidang.

"Kalau dia didapat berjalan-jalan, ada yang laporkan ada buktinya pasti ditarik kembali, pengalihan penahanannya dibatalkan, kembali masuk ke ruang tahanan," tegas Sibali.

Sibali menyebut Mira Hayati keluar dari rutan Makassar sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025 lalu. Pihaknya tidak bisa memastikan sampai kapan jangka waktu status tahanan rumah untuk terdakwa kasus skincare tersebut.

"Saya tidak tahu apakah setelah putus nanti hakim memerintahkan masuk, tergantung nanti putusan. Dan penangguhan penahanan rumah itu dilakukan sebelum Idul Fitri," tegas Sibali.

Sebelumnya diberitakan, Mira Hayati kini menjadi tahanan kota berdasarkan penetapan PN Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status Tahanan Rumah oleh pihak Penahan (PN Makassar)," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya.

Mira Hayati meninggalkan Rutan Kelas I Makassar pada 27 Maret atau 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Ahmad tidak merinci alasan Mira Hayati menjadi tahanan kota karena hanya mengikuti keputusan pengadilan.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Ahmad Sutoyo.

(sar/hsr)

Jakarta -

Vadel Badjideh menjalani Lebaran di tahanan Polres Jakarta Selatan. Di momen tersebut, keluarga yang diwakilkan kedua kakaknya, Bintang dan Martin juga ibundanya datang menjenguk.

"Iya (Vadel) sempat salat sama tahanan di atas tadi. Ya dia sih ngerasa beda ya. Sekarang kan, maaf, sama teman-teman tahanan yang di atas," ujar kakak Vadel, Bintang di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

Bintang juga menyebut Vadel banyak bertukar cerita dengan tahanan lainnya mengenai tradisi Lebaran versi mereka. Vadel dan teman-teman di tahanan juga sempat sedih ketika malam takbiran tak bisa berkumpul dengan keluarga.

Ketika Bintang hadir bersama ibundanya, Titin dan Martin ke tahanan, Vadel terlihat emosional. Perayaan Lebaran Vadel di rutan berlangsung haru. Vadel disebut meneteskan air mata saat dijenguk ibundanya.

"Pelukan, nangis, cium. Itu aja sih. Mau di luar atau di dalem, sama aja," jawab sang ibu, Titin.

Bintang menambahkan, kehadiran keluarga ketika Lebaran di rutan membuat Vadel memanfaatkan momen. Bintang menyebut Vadel lebih manja ketika bertemu ibunya.

Ketidakhadiran Vadel Badjideh di rumah saat Lebaran membuat keluarganya sedih dan merasa kehilangan. Momen ini menjadi sangat berat untuk mereka.

Kini, Vadel Badjideh telah mencabut kuasa Razman Nasution sebagai kuasa hukumnya. Hal ini disampaikan pihak Bintang kepada awak media.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Vadel dan keluarga berikan kepada Om Razman dan tim, (terhitung) pada tanggal 21 Maret 2025," ujar Bintang.

Bintang Badjideh menjelaskan alasan keluarganya memilih mencabut kuasa Razman Nasution sebagai kuasa hukum.

"Pertama, ingin memfokuskan ke Vadel. Yang kedua, menurut kami sudah tidak sepemahaman atau sejalan dengan Om Razman dan tim," ucap Bintang Badjideh.

Kemudian, keluarganya juga menilai Razman Nasution kurang maksimal menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan hukum, baik untuk Vadel Badjideh maupun keluarga.

"Kami melihat di sini juga bukan memperjuangkan kepentingan Vadel, malah tetap sibuk memperkeruh permasalahan Vadel dan mencampuri urusan pribadi antara Om Razman dan NM. Karena Om Razman dan tim juga sedang sibuk dengan urusan lain," tutur Bintang Badjideh.

"Menurut kami, selama Vadel ditahan tidak ada tindakan yang nyata dan tidak ada perhatian khusus dari pihak pengacara terhadap Vadel," sambungnya.

(pig/wes)

Bupati Tapanuli Tengah yang juga Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengungkap alasan penundaan keberangkatan kader-kader partainya ke kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Jelaslah sudah sama-sama kita baca pertimbangan menunda apa karena persoalan ada ketidakadilan hukum, dan itu yang sedang diperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini," kata Masinton ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).

Kendati, Masinton tak menjelaskan secara gamblang wujud ketidakadilan itu, termasuk ketika disinggung kaitannya dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK beberapa waktu lalu.

"Mau menjerat siapapun lah keadilan itu kan universal, dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau dua kelompok tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat seluruh warga negara," katanya.

Sebelumnya, Megawati selaku Ketum PDIP menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.

Lebih lanjut, Masinton bilang, para kepala daerah PDIP secara prinsip siap mengikuti retreat. Sebanyak 55 kader yang menjadi bupati, wali kota dan gubernur telah 'standby' di Magelang.

Hanya saja memang belum ditentukan waktu kapan mereka bergabung ke Akmil. Masinton berujar, kemungkinan dalam satu atau dua hari ke depan. Semua tergantung hasil komunikasi DPP PDIP dan pemerintah yang dijembatani Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Masinton pun tak mempermasalahkan apabila para kepala daerah dari PDIP ini melewatkan materi-materi pembekalan dalam retreat yang diselenggarakan 21-28 Februari 2025. Dasar-dasar kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan nasionalisme atau tata kelola pemerintahan pernah mereka terima sebelumnya.

"Sebenarnya nggak ada kerugian apapun, ini lebih pada pembekalan-pembekalan yang sebelumnya sebagian besar sudah menerima sudah memahami itu," katanya.

"Namun itu ini kan pendalaman dan penyesuaian dengan agenda pemerintah, karena apapun Ibu Megawati selalu menekankan kepada seluruh kader dan bahkan kemarin ketika pada tanggal 19 (Februari) ini dalam tugas pemerintahan semua senapas dan sebangun dengan pemerintahan pusat," pungkas Masinton.

Jakarta -

Koalisi masyarakat sipil menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan. Koalisi sipil menilai reformasi lembaga hukum dan militer dilakukan bukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan memperkuat lembaga pengawas independen.

Hal itu disampaikan koalisi sipil yang terdiri atas PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute, dan BEM SI Kerakyatan. Pernyataan bersama koalisi sipil itu diawali dengan pemaparan data dari World Justice Project (WJP) yang meletakkan Indonesia pada urutan ke-68 untuk Indeks Rule of Law tahun 2024.

"Urutan ini menurun 2 poin dari tahun 2023 yang ada di urutan 66 atau mengalami penurunan 0,53 poin. Laporan ini menunjukkan, dari 8 dimensi rule of law, 6 di antaranya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, termasuk pada dimensi criminal justice," demikian pernyataan bersama koalisi sipil yang dikutip, Senin (17/2/2025).

Koalisi sipil menilai situasi tersebut tidak luput dari kondisi penegakan hukum di Indonesia. Mereka menyoroti beragam kasus belakangan ini yang menunjukkan kecenderungan kuat seharusnya lembaga penegak hukum memperbaiki diri.

Dari berbagai kasus yang meliputi sejumlah lembaga penegak hukum itu, koalisi sipil melihat tak ada indikasi perbaikan institusi. Sejumlah lembaga penegak hukum itu dinilai malah berlomba-lomba menambah kewenangannya yang dapat dilihat dari sejumlah draf RUU yang bergulir di DPR, yaitu RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan.

Draf RUU Polri sebelumnya mendapatkan kritik saat pembahasan di DPR lantaran mengandung beberapa pasal yang kontroversial. Begitu pula draf RUU TNI yang beredar pada tahun lalu, kewenangan TNI menjadi lembaga penegak hukum menuai kritik.

Selain itu, RUU Kejaksaan yang masuk Prolegnas dikritik oleh koalisi sipil. Revisi aturan tersebut justru dinilai diarahkan untuk memperluas kewenangan kejaksaan dan sekaligus juga tumpang tindih dengan kewenangan instansi lainnya.

Koalisi sipil meminta berbagai kondisi tersebut diperhatikan DPR dan para pengambil kebijakan. Mereka mempertanyakan keinginan lembaga tersebut untuk memperluas kewenangan di tengah situasi penegakan hukum yang membutuhkan perbaikan.

"Lembaga penegak hukum maupun militer dengan kewenangan yang ada sekarang saja sudah berulangkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi praktik korupsi, kekerasan dan penyimpangan lainnya. Apalagi jika ditambah kewenangan-kewenangan lagi dalam RUU yang mereka ajukan (RUU Polri, RUU Kejaksaan, RUU TNI), maka akan menjadi jadi potensial penyalahgunaan kewenangannya," demikian pernyataan bersama koalisi sipil.

"Apalagi jika mereka disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa untuk mempertahankan rezim yang berkuasa maupun untuk kepentingan pemenangan politik dalam pemilu, maka penambahan kewenangan itu dalam beragam RUU yang ada hanya akan menambah kerusakan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia," sambung pernyataan tersebut.

Koalisi sipil menilai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum itu dengan memperkuat lembaga lembaga independen yang ada untuk mengawasi lembaga penegak hukum. Sebab, selama ini lembaga independen, seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga KPK, hanya memiliki kewenangan terbatas.

Atas dasar tersebut, koalisi sipil mendesak agar reformasi sistem penegakan hukum ini dapat diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Mengevaluasi sistem pengawasan internal bagi masing-masing lembaga penegak hukum. Pengawasan internal masing-masing lembaga penegak hukum ini dinilai masih cenderung melakukan praktik impunitas atas nama esprit de corps lembaga masing-masing. Pengawasan internal yang lemah tentunya cenderung melonggarkan praktik jahat atau pelanggaran dilakukan oleh masing-masing oknum anggota penegak hukum.

2. Memperkuat pengawasan eksternal terhadap masing-masing lembaga penegak hukum, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, KPK, Komnas HAM , Komnas Perempuan untuk dapat mengawasi, memproses, dan melakukan penindakan bagi para penegak hukum menyalahi kode etik atau melakukan pelanggaran. Perlu dipastikan bahwa lembaga pengawas eksternal ini dapat bekerja secara efektif yang dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dan sumber daya yang cukup.

(knv/fjp)

GAZA - Dinas Penjara Israel telah menerbitkan foto-foto tahanan Palestina yang dipaksa mengenakan kemeja bertuliskan, ?Kami tidak melupakan, dan kami tidak memaafkan?, sebelum mereka dibebaskan.

Mohamad Elmasry, profesor dalam program studi media di Institut Studi Pascasarjana Doha, menyebut foto-foto itu ?menakjubkan?.

Berbicara kepada Al Jazeera, ia mengatakan ini adalah ?metode lain? yang digunakan Israel untuk ?merendahkan martabat? warga Palestina.

Elmasry mencatat bahwa 333 warga Palestina yang dibebaskan hari ini ditangkap tanpa dakwaan apa pun.

?Mereka adalah orang-orang yang menurut pengakuan Israel sendiri tidak melakukan kejahatan. Dan ini terjadi pada ribuan warga Palestina yang saat ini berada di penjara [di bawah] penahanan administratif,? katanya, dilansir Al Jazeera.

Dia menambahkan bahwa terdokumentasi dengan baik bahwa banyak tahanan Palestina diperlakukan dengan buruk di dalam penjara Israel.

Al Jazeera melaporkan dari Amman, Yordania, karena telah dilarang di Israel dan Tepi Barat yang diduduki.

Setengah dari [tahanan Palestina] yang dibebaskan ke Tepi Barat dibawa ke rumah sakit.

Warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan Israel berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka berbicara tentang kekurangan gizi, kelaparan; selama 15 bulan terakhir mereka bahkan tidak diberi produk kebersihan. Mereka hanya diizinkan mandi setiap 10 hari selama satu menit sesuai perintah mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

GAZA - Dinas Penjara Israel telah menerbitkan foto-foto tahanan Palestina yang dipaksa mengenakan kemeja bertuliskan, ?Kami tidak melupakan, dan kami tidak memaafkan?, sebelum mereka dibebaskan.

Mohamad Elmasry, profesor dalam program studi media di Institut Studi Pascasarjana Doha, menyebut foto-foto itu ?menakjubkan?.

Berbicara kepada Al Jazeera, ia mengatakan ini adalah ?metode lain? yang digunakan Israel untuk ?merendahkan martabat? warga Palestina.

Elmasry mencatat bahwa 333 warga Palestina yang dibebaskan hari ini ditangkap tanpa dakwaan apa pun.

?Mereka adalah orang-orang yang menurut pengakuan Israel sendiri tidak melakukan kejahatan. Dan ini terjadi pada ribuan warga Palestina yang saat ini berada di penjara [di bawah] penahanan administratif,? katanya, dilansir Al Jazeera.

Dia menambahkan bahwa terdokumentasi dengan baik bahwa banyak tahanan Palestina diperlakukan dengan buruk di dalam penjara Israel.

Al Jazeera melaporkan dari Amman, Yordania, karena telah dilarang di Israel dan Tepi Barat yang diduduki.

Setengah dari [tahanan Palestina] yang dibebaskan ke Tepi Barat dibawa ke rumah sakit.

Warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan Israel berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka berbicara tentang kekurangan gizi, kelaparan; selama 15 bulan terakhir mereka bahkan tidak diberi produk kebersihan. Mereka hanya diizinkan mandi setiap 10 hari selama satu menit sesuai perintah mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

Mereka berbicara tentang pemukulan, penganiayaan bahkan pada jam-jam terakhir pembebasan mereka ? mereka diberitahu untuk tidak berbicara kepada media, tidak merayakan pembebasan mereka dengan cara apa pun.

Mereka diancam akan dibunuh bahkan jika mereka kembali beraktivitas. Itulah sebabnya banyak dari mereka yang dibebaskan hari ini di Ramallah meminta maaf karena tidak berbicara kepada media. Mereka berbicara terbuka tentang pengawasan, tentang tidak diizinkannya berbicara.

Kesehatan mereka jelas memburuk karena perlakuan buruk selama berbulan-bulan.

Sementara itu, Sultan Barakat, seorang profesor dalam studi konflik dan kemanusiaan di Universitas Hamad Bin Khalifa milik Qatar Foundation, mengatakan negosiasi tentang tahap kedua perjanjian gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas kemungkinan akan dimulai besok.

?Negosiasi tentang tahap kedua perjanjian gencatan senjata seharusnya dimulai sekitar hari ke-16 tahap pertama dan berakhir pada hari ke-30,? katanya. Gencatan senjata dimulai pada tanggal 19 Januari tahun ini, jadi 23 hari telah berlalu sejak dimulainya tahap pertama.

?Sekarang hal itu tidak mungkin terjadi karena kunjungan Netanyahu ke Washington dan proposal yang sangat delusi yang dibuat oleh Trump serta penundaan yang terkait dengannya.?

Barakat menyimpulkan bahwa setelah pertukaran tawanan-tahanan selesai hari ini, pembicaraan kemungkinan akan menyusul besok.

Surabaya -

Hari Valentine yang jatuh setiap 14 Februari selalu mengundang perdebatan di kalangan umat Islam. Lantas, bagaimana Islam memandang hari Valentine?

Hari Valentine disebut juga hari kasih sayang. Pada hari ini, banyak orang memberikan cokelat, kado, boneka, hingga bunga, kepada teman-teman yang mereka anggap istimewa.

Asal-usul Valentine

Hari Valentine berasal dari budaya barat atau Eropa. Asal mula budaya ini sendiri juga sangat simpang siur. Ada yang mengatakan bersumber dari tradisi suatu agama tertentu, namun ada pula yang mengatakan budaya ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun.

Ada dua versi sejarah hari Valentine. Versi pertama menyangkut kematian tragis pendeta Roma bernama Valentine. Diceritakan, Valentine dipukuli dan dipancung pada 14 Februari 278 Masehi. Valentine dieksekusi karena dianggap menentang kebijakan Kaisar Claudius II.

Sang kaisar memang dikenal kejam dan membuat Roma terlibat pertempuran berdarah agar selalu menang perang. Bahkan, untuk memuluskan rencananya, ia melarang semua bentuk pernikahan dan pertunangan di Roma, karena dinilai menjadi penyebab tentaranya enggan pergi ke medan perang.

Pendeta Valentine pun menentang kebijakan tersebut. Ia diam-diam menikahkan pasangan muda, namun ketahuan sehingga berakhir di penjara, lalu dipukul dan dipancung. Eksekusi kepada Valentine menandai perayaan hari Valentine setiap tanggal 14 Februari.

Sejarah Valentine ini yang paling banyak dipercaya karena sang pendeta disebutkan meninggalkan catatan perpisahan untuk putri penjaga penjara yang menjadi temannya, dengan tulisan 'From Your Valentine'. Atas jasanya, Valentine dinobatkan sebagai orang suci hingga disebut Santo Valentine.

Versi kedua berkaitan dengan Festival Lupercalia pada 15 Februari. Sejarah ini menyebutkan Valentine berasal dari festival tersebut. Festival Lupercalia adalah tradisi Romawi Kuno yang tidak terlepas dengan hal-hal berbau seks. Hal ini pernah ditulis J.A North dalam The Journal of Romance to this volume 98 2008.

Festival ini dianggap sebagai salah satu tradisi untuk menghormati Desa Kesuburan pada zaman pra Romawi. Sayangnya, tradisi ini dinilai tidak bermoral dan tidak melambangkan kehangatan atau kasih sayang. Hingga pada suatu waktu, tradisi ini diubah menjadi lebih baik.

Hukum Valentine dalam Islam

Mengutip dari muhammadiyah.or.id, inti dari Valentine adalah mengistimewakan satu hari tertentu untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dikasihi. Namun, Islam tidak pernah mengkhususkan hari dan tanggal tertentu untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama.

Islam malah mewajibkan umatnya untuk merayakan hari cinta kasih itu setiap hari dan setiap saat. Bukankah di dalam Islam ada tuntutan untuk memulai segala sesuatu dengan mengucap kalimat basmallah, bismillahirahmirrahim, yang berarti dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang.

Cara menunjukkan kasih sayang di dalam Islam adalah tidak dengan cara berkasih-kasihan antara sesama anak muda. Karena cara berkasih-kasihan dan berpacar-pacaran seperti yang dilakukan kebanyakan anak muda sekarang ini adalah perbuatan yang dekat dengan dosa zina. Dalam hal ini dengan sangat jelas Allah SWT sudah berfirman:

وَلَاتَقْرَبُواالزِّنٰىٓاِنَّهٗكَانَفَاحِشَةًۗوَسَاۤءَسَبِيْلًا

Artinya: Dan, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra'ayat 32)

MUI Haramkan Perayaan Valentine

Pada 13 Februari 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan perayaan hari Valentine atau hari kasih sayang hukumnya haram. Kemudian, MUI mengeluarkan fatwa Valentine haram. Hal tersebut tercatat dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2017, yang menjelaskan umat Islam dilarang merayakan Valentine.

Alasan penetapan Valentine haram adalah perayaan tersebut lebih banyak diisi hal-hal buruk dan tidak bermanfaat seperti pesta dan mabuk-mabukkan. Perayaan atau cara memperingati hari Valentine dinilai menyimpang dari ajaran Islam.

MUI mengeluarkan fatwa Valentine haram karena tiga alasan, yaitu hari Valentine bukan termasuk dalam tradisi Islam, perayaan setiap 14 Februari ini dikhawatirkan bisa menjerumuskan muda-mudi muslim kepada pergaulan bebas atau seks di luar nikah, dan berpotensi membawa keburukan.

Jadi kesimpulannya, hari Valentine adalah perayaan yang sangat dekat dengan zina yang dilarang keras dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, perayaan tersebut juga dihukumi haram.

(auh/irb)

GAZA - Meskipun di tengah keterbatasan, Hamas memperlakukan para sandera Israel dengan lebih manusiawi. Berbeda dengan Zionis yang cenderung memperlakukan tahanan Palestina seperti binatang.

Kekerasan, kelaparan ekstrem, penghinaan, dan penyiksaan lainnya terhadap tahanan Palestina telah menjadi hal yang lumrah di seluruh sistem penjara Israel, menurut wawancara Guardian dengan para tahanan yang dibebaskan, dengan penganiayaan yang kini begitu sistemik sehingga kelompok hak asasi B?Tselem mengatakan hal itu harus dianggap sebagai kebijakan ?penyiksaan yang dilembagakan?.

Para mantan tahanan menggambarkan penyiksaan mulai dari pemukulan parah dan kekerasan seksual hingga jatah makanan yang tidak cukup, penolakan perawatan medis, dan perampasan kebutuhan dasar termasuk air, cahaya matahari, listrik, dan sanitasi, termasuk sabun dan pembalut wanita untuk wanita.

Perbedaan Perlakuan Sandera, Hamas Lebih Manusia, Israel Perlakukan Tahanan seperti Binatang

1. Sandera Israel

Kesaksian sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu tawanan, Albag, sering mengambil peran kepemimpinan, mengadvokasi kelompok dan berkomunikasi dengan penjaga mereka.

Menurut KAN, para wanita beradaptasi dengan keadaan mereka dengan mempelajari bahasa Arab selama penahanan mereka.

Dalam penerbangan pulang, mereka bercanda dengan awak pesawat tentang penggunaan bahasa Arab alih-alih bahasa Ibrani, sebagai bukti ketahanan mereka.

Para wanita juga berbicara tentang "unjuk kekuatan" Hamas selama pembebasan mereka, yang mereka hadapi dengan menantang, berdiri tegak dan tersenyum. "Kami menunjukkan kepada mereka di atas panggung bahwa itu tidak menggoyahkan kami. Kami lebih kuat dari itu," kata mereka.

Beberapa sandera menghabiskan waktu dengan anak-anak pejuang Hamas, bahkan bermain dengan mereka.

Para wanita itu mengungkapkan bahwa beberapa dari mereka awalnya disekap bersama tetapi kemudian dipisahkan.

2. Tahanan Palestina

Pemimpin, politikus, dan aktivis Palestina yang dibebaskan, Khalida Jarrar, mengatakan bahwa otoritas Israel tidak memperlakukan tahanan Palestina sebagai manusia. Ia menggambarkan kondisi di penjara sebagai "kondisi terburuk dan tersulit sejak pendudukan Tepi Barat pada tahun 1967."

Israel membebaskan 90 tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang menangguhkan perang genosida di Jalur Gaza, yang telah merenggut lebih dari 47.000 nyawa sejak 7 Oktober 2023, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Jarrar, yang ditahan dalam penahanan administratif pada bulan Desember 2023, termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Pembebasan itu dilakukan setelah tiga sandera perempuan Israel yang ditahan oleh kelompok Palestina Hamas di Gaza dibebaskan. Penahanan administratif adalah kebijakan yang memungkinkan otoritas Israel menahan individu tanpa dakwaan atau pengadilan.

Berbicara kepada Anadolu, pemimpin Front Populer untuk Pembebasan Palestina, yang telah ditangkap beberapa kali, mengatakan kondisi penjara Israel "tidak pernah sekeras sekarang, baik karena serangan berulang kali atau penggunaan gas air mata terus-menerus."

Menggambarkan keadaan penjara di Israel, Jarrar mengatakan warga Palestina mengalami "kualitas makanan yang buruk dan kuantitas yang tidak mencukupi, serta kebijakan kurungan isolasi yang dipraktikkan oleh otoritas pendudukan."

"Saya menghabiskan enam bulan di kurungan isolasi," katanya, seraya menambahkan bahwa "banyak warga Palestina ditahan di sel isolasi dalam kondisi yang sangat buruk."

Politisi senior itu mengatakan apa yang terjadi di penjara Israel adalah hasil dari kebijakan pemerintah Israel saat ini dan Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan nasional sayap kanan yang mengundurkan diri setelah gencatan senjata Gaza, mencoba "memperlakukan para tahanan seolah-olah mereka bukan manusia."

Saat Jarrar, 61 tahun, digiring melewati kerumunan yang bersorak-sorai, terlihat rambutnya yang dulu gelap telah memutih, dan dia tampak kelelahan.

"Kami menjadi sasaran kekerasan ekstrem dan serangan fisik dalam upaya yang disengaja dan disengaja untuk mempermalukan dan merendahkan kami," katanya.

Anggota parlemen itu menekankan bahwa perjuangan para tahanan adalah "bagian integral dari perjuangan rakyat kami," dan semua kebijakan Israel terhadap para tahanan harus dihadapi secara nasional.

Jarrar terpilih sebagai anggota Dewan Legislatif Palestina dalam pemilihan parlemen terakhir yang diadakan pada tahun 2006. Ia telah menjabat sebagai kepala komisi tahanan majelis dan juga ditunjuk menjadi anggota komite Palestina untuk ditindaklanjuti dengan Mahkamah Pidana Internasional.

Jarrar ditangkap oleh tentara Israel beberapa kali atas tuduhan berafiliasi dengan partai "terlarang" dan atas perannya dalam kegiatan yang mendukung tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Menurut kelompok urusan tahanan, ia berulang kali dianiaya oleh penjaga penjara, yang memengaruhi kesejahteraannya.

Diperkirakan jumlah tahanan Palestina di penjara-penjara Israel lebih dari 11.000 orang.

Hamas membebaskan tiga tawanan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, yang mulai berlaku pada hari Minggu.

Kesepakatan tiga tahap tersebut mencakup pertukaran tahanan dan ketenangan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Sementara itu, setidaknya 60 orang tewas dalam tahanan Israel sejak perang di Gaza pecah, dibandingkan dengan satu atau dua kematian setahun sebelumnya.

The Guardian melakukan wawancara terpisah dengan delapan tahanan, sebagian besar ditangkap tanpa dakwaan dan dibebaskan tanpa pengadilan, yang merinci pola penyiksaan yang sesuai dengan yang didokumentasikan oleh B?Tselem.

Peneliti lapangan di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki, Tepi Barat, dan Gaza mengumpulkan lusinan kesaksian, laporan medis, otopsi, dan bukti lainnya.

Mereka menemukan kesaksian yang konsisten dan tersebar luas tentang kekerasan yang parah dan sewenang-wenang, penyerangan seksual, penghinaan dan degradasi, kelaparan, kondisi yang sengaja tidak higienis, kepadatan penghuni, penolakan perawatan medis, larangan beribadah, dan penolakan penasihat hukum serta kunjungan keluarga.

Beberapa saksi yang diwawancarai The Guardian memberikan rincian tiga pembunuhan: Thaer Abu Asab dan Abdul Rahman al-Maari, yang diduga dipukuli sampai mati oleh penjaga, dan Mohammad al-Sabbar, yang meninggal karena kondisi medis kronis. Teman satu sel mengatakan bahwa setelah 7 Oktober ia tidak diberi obat atau diet khusus yang dibutuhkannya.

Selain penggunaan kekerasan langsung dan pembatasan pergerakan, warga Palestina telah lama menuduh bahwa pemenjaraan merupakan elemen kunci pendudukan Israel selama 57 tahun: berbagai perkiraan menunjukkan bahwa hingga 40% pria Palestina telah ditangkap setidaknya sekali dalam hidup mereka.

GAZA - Israel sudah membebaskan 200 tahanan Palestina. Mereka disambut bak pahlawan di Palestina.

Di mana 200 tahanan Palestina yang dibebaskan?

114 orang telah tiba di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki

70 orang yang dideportasi telah diterima oleh Mesir

16 orang telah tiba di Khan Younis, Gaza.

Melansir Al Jazeera, kerumunan besar itu meliputi orang-orang yang mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan mendokumentasikan kejadian itu dengan ponsel mereka, serta tayangan rekaman langsung.

Mereka mengelilingi konvoi bus yang membawa tahanan yang dibebaskan.

Para tahanan, yang masih mengenakan pakaian terusan abu-abu, terlihat tersenyum dan melambaikan tangan kepada kerumunan saat mereka turun dari bus. Beberapa orang memeluk orang-orang di antara kerumunan dan yang lainnya diangkat ke bahu orang-orang yang gembira.

Ketika, puluhan tahanan Palestina dibebaskan tetapi mengapa "pendudukan Israel terus berlanjut"?

Pembebasan tahanan Palestina merupakan "kelegaan besar" bagi keluarga, tetapi juga di tengah "realitas mengerikan pendudukan [Israel]", kata Tamer Qarmout, seorang profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha.

"Tahanan-tahanan ini seharusnya dibebaskan melalui kesepakatan yang lebih besar yang mengakhiri konflik, yang membawa perdamaian melalui negosiasi, melalui penghentian pendudukan, tetapi kenyataan pahit di Palestina adalah bahwa saat kita berbicara, pendudukan terus berlanjut," kata Qarmout kepada Al Jazeera.

"Israel hanya mengintensifkan serangannya di Tepi Barat, menyita lebih banyak tanah, desa-desa dan kota-kota di sekitarnya," tambahnya.

"Di Jenin sekarang, mereka melakukan operasi militer besar-besaran, dan mereka membunuh dan menangkap lebih banyak orang."

Namun, kepentingan Hamas adalah untuk memastikan gencatan senjata berlaku dan orang-orang dapat kembali ke rumah mereka, atau ke tempat yang tersisa, kata Qarmout.

?Ini seperti kucing dan tikus, Anda tahu, persamaannya, tetapi ? mengingat tekanan militer dan mengingat fakta bahwa perlawanan telah dirusak dengan cara yang mungkin tidak dikenali, saya pikir Hamas telah melakukan hal yang baik dalam hal negosiasi.?

Jakarta -

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian dalam Peraturan Pemerintah. Dalam aturan itu akan diatur pula terkait penggunaan senjata api (senpi) bagi petugas imigrasi.

"Sedang proses (soal aturan petugas imigrasi bawa senpi). Nggak ada target, selesainya saja. Makin cepat makin baik," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Godam juga berbicara soal adanya pencekalan yang bisa berlaku 10 tahun bahkan seumur hidup. Ia mengatakan terkait batas pencegahan ke luar negeri juga termasuk yang digodok dalam bentuk peraturan pemerintah nantinya.

"Memang belum berlaku (undang-undang). Jadi dalam proses undang-undang itu nanti akan ada turunan-turunannya dan ada waktu. Tapi memang itu sudah berbunyi," kata dia.

Sebelumnya, Wamen Imipas, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, membeberkan alasan petugas imigrasi dibekali dengan senpi. Menurutnya, kebijakan itu semata-mata untuk sarana membela diri bagi petugas.

Silmy menegaskan faktor keamanan dan risiko petugas saat menjalani pekerjaan menjadi perhatiannya belakangan ini.

"Senjata api ini kaitannya dalam keamanan diri, itu yang pertama. Dalam operasi (tugas) itu kami juga mengantisipasi karena adanya faktor risiko, dan itu semakin tinggi saat ini," ungkap Silmy saat ditemui di Benoa, Denpasar, Bali, Rabu (2/10).

Silmy menceritakan selama menjabat di Direktorat Imigrasi sudah dua petugas meninggal saat melakukan pengawasan maupun penindakan keimigrasian. Dia berharap penggunaan senjata api bisa menghadirkan rasa aman bagi petugas. Selain itu juga memberikan rasa gentar kepada warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.

Simak juga Video 'Kapolri soal Penggunaan Senpi Anggotanya: Melanggar, Tindak Tegas!':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/fca)

Jakarta -

Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga mantan kandidat Ketum PBB, Afriansyah Noor, mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang. Dia mengakui pengunduran diri itu berkaitan dengan kekalahannya di Muktamar PBB.

Surat pengunduran diri itu ditandatangani langsung oleh Afriansyah Noor dengan menyertakan Kartu Tanda Anggota PBB. Afriansyah Noor memutuskan mundur terhitung hari ini, 16 Januari 2025.

Afriansyah lantas membenarkan surat tersebut. Dia juga mengaku mundur karena kekalahan di Muktamar PBB.

"Iya," kata Afriansyah Noor saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/1/2025). Afriansyah menjawab apakah benar pengunduran diri dari PBB berkaitan dengan Muktamar PBB.

Berikut ini isi surat pengunduran diri Afriansyah Noor dari PBB:

Melalui surat ini saya ingin menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Partai Bulan Bintang terhitung mulai tanggal 16 Januari 2025. Keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi pribadi, terutama fokus saya pada pekerjaan dan komitmen yang saat ini saya jalani di bidang profesional.

Saya merasa bahwa untuk mencapai tujuan karir dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan saya saat ini, saya perlu memberikan perhatian lebih banyak pada bidang tersebut. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk mengundurkan diri dari partai politik yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga bagi saya.

Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam partai ini, dan saya berharap hubungan baik antara saya dan partai tetap terjalin meskipun saya tidak lagi menjadi bagian dari organisasi ini.

Semoga Partai Bulan Bintang terus berkembang dan mencapai tujuannya serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk bangsa dan negara.

Demikian surat pengunduran ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Sebagai informasi, Afriansyah Noor sempat menjadi kandidat Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada Muktamar yang digelar pada 13-15 Januari 2025. Afriansyah Noor berkontestasi dengan keponakan Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra.

Dalam muktamar tersebut, Gugum Ridho Putra mengalahkan Afriansyah Noor dengan perolehan suara 398 suara dari total 532 suara, sedangkan Afriansyah Noor hanya mendapatkan 134 suara. Dengan demikian, Gugum pun resmi menjadi Ketua Umum PBB selanjutnya.

Simak juga Video: Alasan PBB Copot Afriansyah Noor dari Jabatan Sekjen

[Gambas:Video 20detik]

(maa/gbr)