JAKARTA - Kantor Redaksi Tempo menerim aksi teror berturut-turut berupa kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati menilai teror tersebut bukan hanya mengancam kebebasan pers, tapi juga pembela hak asasi manusia (HAM).

"Pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke Kantor Redaksi Tempo tidak hanya menjadi teror terhadap jurnalis yang bersangkutan, tetapi juga ancaman bagi kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) secara umum," kata Sri Suparyati melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2025).

"Pembela HAM adalah individu, kelompok, atau organisasi yang berperan dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM," katanya.



Terkait teror tersebut, Sri menegaskan pentingnya sinergi antara LPSK dengan Dewan Pers dalam memetakan dan mengidentifikasi potensi ancaman. Kerja sama ini penting untuk merancang strategi perlindungan yang komprehensif, sehingga setiap tindakan intimidasi atau serangan dapat segera direspons dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur.

"Saya berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan atas teror tersebut, agar supaya aksi-aksi sejenis tidak terulang kembali," ujarnya.

"Langkah tersebut juga bagian dari komitmen negara dalam menjamin keamanan para pembela HAM," tambahnya.

Dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis, LPSK siap mengimplementasikan langkah-langkah secara menyeluruh guna mengantisipasi setiap bentuk ancaman, sehingga jurnalis dapat bekerja dengan aman tanpa tekanan yang dapat menghambat tugas penting mereka dalam mengawal kebenaran dan keadilan.

Untuk diketahui, teror berturut-turut diterima Kantor Redaksi Tempo dalam pekan ini. Setelah mendapat kiriman kepala babi dengan telinga terpotong pada Rabu, 19 Maret 2025, Tempo juga menerima kiriman berupa bangkai tikus yang dipenggal pada Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 08.00 WIB.

Paket ditujukan untuk Francisca Christy Rosana alias Cica, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mengatakan kiriman bangkai tikus makin memperjelas teror untuk redaksi Tempo. Soalnya, sebelum bangkai tikus, redaksi Tempo menerima pesan ancaman melalui media sosial melalui akun Instagram @derrynoah pada 21 Maret 2025. Pengendali akun itu menyatakan akan terus mengirimkan teror 'sampai mampus kantor kalian'.

Menurut Setri, kiriman kepala babi dan tikus adalah teror terhadap kerja media dan kebebasan pers. "Pengirimnya dengan sengaja meneror kerja jurnalis. Jika tujuannya untuk menakuti, kami tidak gentar tapi stop tindakan pengecut ini," tegasnya.

Pada 21 Maret 2025, Setri mendatangi Markas Besar Polri untuk melaporkan paket kepala babi. Paket tersebut sudah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti. Mabes Polri sudah membentuk tim mengusut peneror dan motifnya. Sekitar 20 polisi mendatangi kantor Tempo dan mengambil bungkusan berisi enam bangkai tikus yang dikirim Sabtu dini hari.

 

Sorong, iNewssorongraya.id – Indonesia kembali kehilangan salah satu pejuang masyarakat adat terbaiknya. Feki Yance Wilson Mobalen, seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) yang dikenal vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua, menghembuskan napas terakhirnya pada 22 Februari 2025 di RSUD Kabupaten Sorong akibat sakit. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, sahabat, dan masyarakat adat yang selama ini ia perjuangkan.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) periode 2022–2027, Rukka Sombolinggi, mengungkapkan rasa kehilangan yang besar atas wafatnya Feki. Dalam pernyataannya kepada media, Rukka tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. “Aduh, aduh, saya masih sangat sedih. Ini masih terasa seperti mimpi. Feki benar-benar sudah pergi,” ujarnya dengan suara bergetar.

Perjalanan Panjang Seorang Pejuang

Sejak lama, Feki dikenal sebagai sosok yang tidak hanya memiliki pemikiran visioner, tetapi juga konsisten dalam perjuangannya membela hak-hak masyarakat adat. Ia sering mencatat dan menuangkan pemikirannya tentang kondisi masyarakat Papua serta membagikannya kepada para pejuang lainnya. “Dia tidak banyak bicara, tetapi pikirannya luar biasa. Ia rajin mencatat dan selalu membagikannya kepada saya. Pemikirannya tentang masyarakat Papua sangat dalam dan penuh visi,” kenang Rukka.

Pada Desember 2024, Feki baru saja kembali dari Inggris dan menghabiskan waktu bersama Rukka di Bogor. Mereka berdiskusi tentang berbagai isu yang dihadapi masyarakat adat Papua, termasuk rencana penelitian mengenai dampak transmigrasi yang akan dipimpin oleh aktivis senior Abdon Nababan. Bahkan, Feki sempat berencana membuat film dokumenter tentang kehidupan masyarakat Muay, khususnya tentang sagu, anak-anak muda, dan peran mama-mama dalam kehidupan sehari-hari. Ia ingin rumahnya menjadi pusat diskusi dan pembelajaran bagi generasi muda Papua.

“Dia sangat bersemangat membangun ruang bagi anak muda. Ia ingin rumahnya menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi,” ungkap Rukka.

Perjuangan yang Tak Pernah Padam

Sebagai Ketua AMAN Sorong Raya, Feki adalah sosok yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Bahkan sebelum sakit, ia masih berdiskusi tentang persiapan Musyawarah Daerah (Musda) AMAN Sorong Raya dan menyatakan kesiapannya jika diminta kembali menjadi ketua.

“Ketika saya tanya apakah dia masih bersedia jika diutus oleh kampung untuk kembali menjadi ketua, dia bilang siap. Kami sudah mencocokkan jadwal agar Musda bisa sesuai dengan waktu saya. Tapi kemudian dia jatuh sakit,” kata Rukka dengan nada penuh penyesalan.

Dua hari sebelum kepergiannya, kondisi Feki sempat membaik. Ia masih berbicara dengan Rukka dan bahkan meminta izin menggunakan dana yang diterimanya untuk berobat. “Saya pikir dia akan sembuh karena suaranya terdengar baik. Dia sempat bertanya, ‘Kakak, ada uang masuk, boleh saya pakai untuk berobat?’ Saya bilang, ‘Pakai saja, itu tanda ada orang yang sayang sama kamu.’ Saya berjanji akan ke sana saat pulang. Ternyata itu percakapan terakhir kami,” tutur Rukka.

Kepergian yang Meninggalkan Luka

Sepanjang hidupnya, Feki dikenal sebagai pemuda yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi masyarakat adat Papua, terutama mereka yang selama ini merasakan dampak perjuangannya. Maria Baru, seorang jurnalis dari Suara Papua, mengungkapkan bahwa Feki adalah sosok pemimpin yang memiliki kharisma dan semangat juang tinggi.

“Kami sangat kehilangan sosok anak muda yang penuh kharisma. Semangat juangnya sangat tinggi, ia tidak mengenal lelah, meskipun banyak tantangan dan rintangan. Ia juga menjadi panutan di kalangan aktivis di wilayah Sorong Raya,” ujar Maria.

Kini, Feki telah berpulang. Namun, semangat perjuangannya tidak akan pernah padam. Warisan pemikirannya dan dedikasi yang ia curahkan untuk masyarakat adat Papua akan terus menginspirasi generasi mendatang.

Selamat jalan, pejuang. Perjuanganmu akan selalu kami lanjutkan.

 

Editor : Hanny Wijaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat.

Beberapa aktivis HAM itu di antaranya adalah Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Daniel Siagian (LBH Pos Malang), Sukinah (tokoh Pegunungan Kendeng), serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI), Yogyakarta.

"Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat," kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Rabu (12/12/2024).

Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024, 29 di antaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam.

Dalam rangkaian unjuk rasa #peringatandarurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa.

Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bhayangkara.

"Merespon situasi ini, kami menyatakan negara dalam keadaan darurat kekerasan polisi. Berulang kali kekerasan polisi terjadi dan menelan korban secara luar biasa. Rendahnya transparansi hingga tidak ada penghukuman yang tegas untuk pelaku serta pemimpin komando dan petinggi-petinggi di kepolisian menjadi penyebab utama berulangnya kekerasan aparat ini," jelas Eko.

"Kekerasan aparat harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu sebagai kebijakan yang diambil oleh petinggi Polri, bukan hanya merupakan kejadian terbatas yang dilakukan oleh aparat di lapangan," sambungnya.

Ia menambahkan, polisi kini menjadi institusi yang gagal menjadi pelindung, apalagi pelayan masyarakat.

Menurut dia, kegagalan itu bisa disebabkan oleh kepemimpinan hingga budaya institusi.

"Saatnya polisi mulai mengubah diri dengan melakukan perombakan kepemimpinan, termasuk di pucuk pimpinan tertinggi, yaitu Kapolri, yang mesti dilakukan secepatnya mengingat kinerja kepemimpinan selama ini menjauh dari ciri polisi negara demokrasi dan hak asasi," ungkap Eko.

Mereka juga meminta agar aparat kepolisian di semua level untuk memahami, mengerti, bahkan mampu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, dan polisi yang terbukti melakukan kekerasan disanksi pidana dengan keras alih-alih hanya sanksi etik.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bangga jika hari-hari ini dirinya diserang lantaran pernyataannya yang dinilai kontroversial. Diketahui, Pigai menjadi sorotan setelah dirinya berharap agar anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya mungkin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, mengangkat hak asasi manusia diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan republik ini," kata Pigai dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Pigai juga menegaskan, dirinya hanya bermaksud untuk menyampaikan terobosan-terobosan mengenai tujuan keberadaan kementeriannya ini.

"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin bagi orang menggemparkan, sebenarnya bagi kami pembela hak hak asasi manusia hal yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Di sisi lain, mantan Komisioner Komnas HAM ini menyebut, pernyataan yang dianggap menggemparkan itu ternyata juga tidak ada kritikan yang diterima dari para civil society.



"Mohon izin, satu civil society pembela HAM tidak memberikan kritikan. Itu menunjukkan saya mengungkapkan perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada seantero negeri ini," pungkas pria kelahiran Paniai, 25 Desember 1975 ini.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku bangga diserang karena ucapannya soal anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Menurut Natalius, serangan-serangan tersebut membuka wacana publik soal terobosan-terobosan dalam memajukan HAM di Indonesia.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang," ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

Menurut Natalius, persoalan HAM selama ini terabaikan dalam kebijakan politik dan pembangunan. Karena itu, sudah saatnya HAM masuk dalam arus utama pembangunan.

"Mengangkat HAM yang diabaikan, diujung dari kebijakan politik dan pembangunan, menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di republik ini," tandas Natalius.

Natalius mengaku usulan anggaran Rp 20 triliun disambut positif oleh para aktivis HAM dan civil society. Menurut dia, apa yang diutarakannya mewakili para aktivis maupun civil society HAM.

"Mohon izin satu orang civil society tidak memberi kritikan, itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini," tutur dia. 

Natalius menambahkan, dirinya berterima kasih kepada pimpinan Komisi XIII DPR, yang langsung merespons ucapannya soal anggaran Rp 20 triliun.

"Kami juga mengucapkan terima masih kepada para pimpinan, dengan adanya kritikan-kritikan yang disampaikan kepada kami," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News