REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengusaha Arsjad Rasjid memuji langkah inovatif dari Kementerian Hukum yang kini memungkinkan pencatatan Perseroan Terbatas (PT) sosial melalui notaris. Menurut Arsjad, kebijakan ini adalah solusi untuk usaha sosial di Indonesia yang memberikan dasar hukum yang kuat sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha sosial.

“Pencatatan PT sosial adalah terobosan penting. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha sosial tidak hanya mendapatkan kepercayaan lebih dari investor, tetapi juga mampu memperluas dampak sosial mereka secara berkelanjutan,” ujar Arsjad pada Selasa (14/1/2025).

Usaha sosial yang menggabungkan misi sosial dengan keuntungan bisnis, sering kali terhambat karena kurangnya pengakuan hukum. Dengan adanya pencatatan PT sosial melalui aplikasi AHU Online, para pelaku usaha kini bisa mencantumkan status sosial mereka dalam profil perusahaan.

Langkah ini juga mendekatkan Indonesia pada standar internasional seperti Community Interest Company di Inggris dan Benefit Corporation di Amerika Serikat. “Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi tentang membuka pintu bagi lebih banyak investasi berdampak yang bisa membantu mengatasi masalah sosial di Indonesia,” tambah Arsjad.

Arsjad menyoroti potensi besar kewirausahaan sosial sebagai solusi untuk berbagai tantangan,

mulai dari kesenjangan ekonomi hingga masalah lingkungan. Arsjad juga mencontohkan Muhammadiyah, yang telah membuktikan bahwa usaha sosial bisa memberikan dampak besar melalui ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Bayangkan jika model bisnis seperti ini bisa berkembang lebih luas dengan dukungan regulasi yang kuat. Ini adalah masa depan yang kita butuhkan,” papar Arsjad.

Menurut Arsjad, keberhasilan kebijakan ini harus diiringi dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. “Kita butuh gotong-royong untuk membangun ekosistem kewirausahaan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Arsjad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas mendorong entitas badan hukum social enterprise atau kewirausahaan sosial untuk mendaftar ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.

Ia menilai, pencatatan badan usaha yang bergerak di bidang sosial ini merupakan momen penting dalam membangun ekonomi berkeadilan.

Pasalnya, dengan pencatatan tersebut, pelaku kewirausahaan sosial akan mendapatkan untung sekaligus memberantas masalah sosial, dengan kontribusi terhadap aspek pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya berharap pelaku usaha melihat ini sebagai sebuah wadah untuk berkarya di negeri ini untuk mencapai 17 tujuan di program pembangunan berkelanjutan dari PBB," kata Supratman dalam konferensi pers Peresmian Layanan Pencatatan Social Enterprise dalam Sistem AHU Online di Jakarta, Rabu (14/11/2024), dilansir Antara.

Menkum menyebutkan, kewirausahaan sosial berbeda dengan jenis badan usaha lainnya yang tercatat di Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU Kementerian Hukum.

Perbedaannya, yakni kewirausahaan sosial wajib mencantumkan satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), misalnya pengentasan kemiskinan, kelaparan, atau masalah kesehatan.

"Social enterprise akan menggunakan minimal 51 persen devidennya untuk diinvestasikan kembali dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut," ucapnya.

Menurut dia, peresmian layanan pencatatan kewirausahaan sosial dalam sistem AHU Online merupakan pengakuan pemerintah bagi para pelaku usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga fokus menyelesaikan permasalahan sosial.

Peresmian layanan pencatatan kewirausahaan sosial juga membuka peluang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dan dukungan bagi kewirausahaan sosial, dengan melibatkan masukan dari para pelaku usaha, lembaga sosial, dan komunitas masyarakat.