WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Sebanyak 59 Afrikaner atau warga Afrika Selatan berkulit putih keturunan Belanda tiba di Amerika Serikat (AS) pada Senin (12/5/2025) dengan status pengungsi.

Mereka diterbangkan langsung dari Johannesburg ke Bandara Dulles dekat Washington DC menggunakan pesawat carteran yang dibiayai pemerintah AS.

Kedatangan rombongan Afrikaner pertama ini disambut hangat oleh pejabat imigrasi AS, di mana anak-anak diberi makanan ringan dan mainan.

Nantinya, mereka akan ditempatkan di berbagai negara bagian seperti Minnesota, Idaho, dan Nevada, serta menerima bantuan awal dari organisasi sosial setempat.

Status pengungsi ini diberikan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Februari lalu yang menyatakan bahwa kelompok minoritas Afrikaner menghadapi diskriminasi rasial di Afrika Selatan.

Trump mengeklaim, petani kulit putih sedang menjadi korban “genosida” di Afrika Selatan, termasuk perampasan tanah tanpa kompensasi.

Tuai kecaman

Juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, menyebut bahwa tidak ada dasar hukum maupun fakta yang bisa menjelaskan keputusan pemerintah AS memberikan status pengungsi pada kelompok ini.

“Ini narasi yang salah. Langkah ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan kami,” ujar Magwenya.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa kebijakan reformasi agraria yang baru disahkan bertujuan untuk pemerataan, bukan untuk merampas tanah milik Afrikaner.

Selain dari pemerintah Afrika Selatan, kritik juga datang dari berbagai pihak, yang menganggap proses pengajuan status pengungsi ini terbilang cepat, yakni sekitar tiga bulan, di mana biasanya, proses pengajuan akan memakan waktu bertahun-tahun.

Beberapa kelompok keagamaan dan kemanusiaan di AS mengecam keputusan ini karena dianggap tidak adil.

Gereja Episkopal, salah satu organisasi yang selama ini membantu penempatan pengungsi, bahkan mengumumkan bahwa mereka memutus kerja sama dengan pemerintah karena tidak setuju dengan “perlakuan istimewa” yang diberikan kepada pengungsi Afrikaner.

“Ini bukan hanya sinyal rasisme, tapi juga bentuk ketidakadilan terhadap ribuan pengungsi dari wilayah konflik yang kini ditolak,” kata Gregory Meeks, anggota Kongres dari Partai Demokrat.

Human Rights Watch juga menyebut keputusan ini sebagai tindakan rasisme, karena pada saat yang sama, ribuan pengungsi dari wilayahkonflik seperti Afghanistan bahkan tidak diizinkan masuk.

Ketegangan diplomatik AS-Afsel meningkat

Langkah Trump dalam menampung pengungsi Afrikaner semakin memperburuk hubungan antara AS dan Afrika Selatan.

Sebelumnya, hubungan kedua negara ini memang telah mengalami ketegangan sejak Afrika Selatan mengajukan gugatan di Mahkamah Internasional terhadap Israel yang dituduh melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Ketegangan makin meningkat ketika Duta Besar Afrika Selatan untuk AS diusir pada Maret lalu, setelah mengatakan bahwa Trump menggunakan "narasi korban kulit putih" sebagai alat politiknya.

Siapa Pengungsi Afrikaner?

Afrikaner adalah keturunan penjajah Eropa, terutama dari Belanda, yang mendominasi politik dan ekonomi selama era apartheid di Afrika Selatan.

Setelah apartheid berakhir pada 1994, banyak dari mereka masih memegang sebagian besar lahan pertanian dan kekayaan.

Meskipun sebagian besar Afrikaner masih hidup dalam kondisi mapan, sebagian lainnya juga menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan, seperti warga dari kelompok ras lain.

Namun, banyak warga Afrika Selatan, baik kulit putih maupun kulit hitam, merasa klaim bahwa mereka mengalami "penganiayaan rasial" terlalu berlebihan dan mengada-ada.

Media sosial Afrika Selatan pun ramai dengan lelucon yang menyindir keputusan ini, dengan menyebut para pengungsi akan “merindukan liburan ke pantai dan asisten rumah tangga mereka.”

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Sebanyak 59 Afrikaner atau warga Afrika Selatan berkulit putih keturunan Belanda tiba di Amerika Serikat (AS) pada Senin (12/5/2025) dengan status pengungsi.

Mereka diterbangkan langsung dari Johannesburg ke Bandara Dulles dekat Washington DC menggunakan pesawat carteran yang dibiayai pemerintah AS.

Kedatangan rombongan Afrikaner pertama ini disambut hangat oleh pejabat imigrasi AS, di mana anak-anak diberi makanan ringan dan mainan.

Nantinya, mereka akan ditempatkan di berbagai negara bagian seperti Minnesota, Idaho, dan Nevada, serta menerima bantuan awal dari organisasi sosial setempat.

Status pengungsi ini diberikan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Februari lalu yang menyatakan bahwa kelompok minoritas Afrikaner menghadapi diskriminasi rasial di Afrika Selatan.

Trump mengeklaim, petani kulit putih sedang menjadi korban “genosida” di Afrika Selatan, termasuk perampasan tanah tanpa kompensasi.

Tuai kecaman

Juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, menyebut bahwa tidak ada dasar hukum maupun fakta yang bisa menjelaskan keputusan pemerintah AS memberikan status pengungsi pada kelompok ini.

“Ini narasi yang salah. Langkah ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan kami,” ujar Magwenya.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa kebijakan reformasi agraria yang baru disahkan bertujuan untuk pemerataan, bukan untuk merampas tanah milik Afrikaner.

Selain dari pemerintah Afrika Selatan, kritik juga datang dari berbagai pihak, yang menganggap proses pengajuan status pengungsi ini terbilang cepat, yakni sekitar tiga bulan, di mana biasanya, proses pengajuan akan memakan waktu bertahun-tahun.

Beberapa kelompok keagamaan dan kemanusiaan di AS mengecam keputusan ini karena dianggap tidak adil.

Gereja Episkopal, salah satu organisasi yang selama ini membantu penempatan pengungsi, bahkan mengumumkan bahwa mereka memutus kerja sama dengan pemerintah karena tidak setuju dengan “perlakuan istimewa” yang diberikan kepada pengungsi Afrikaner.

“Ini bukan hanya sinyal rasisme, tapi juga bentuk ketidakadilan terhadap ribuan pengungsi dari wilayah konflik yang kini ditolak,” kata Gregory Meeks, anggota Kongres dari Partai Demokrat.

Human Rights Watch juga menyebut keputusan ini sebagai tindakan rasisme, karena pada saat yang sama, ribuan pengungsi dari wilayah konflik seperti Afghanistan bahkan tidak diizinkan masuk.

Ketegangan diplomatik AS-Afsel meningkat

Langkah Trump dalam menampung pengungsi Afrikaner semakin memperburuk hubungan antara AS dan Afrika Selatan.

Tanggal 27 April mungkin terdengar seperti hari biasa bagi sebagian orang. Namun tahukah detikers, bahwa di balik tanggal ini ada sejumlah peringatan nasional maupun internasional yang memiliki nilai historis, sosial, hingga budaya?

Tanggal 27 April memperingati sejumlah momen penting yang membawa pesan untuk disebarluaskan. Di antaranya terkait tentang sejarah, masalah sosial, hingga kesehatan.

Mengenali hari-hari peringatan tersebut tertentu akan menambah wawasan tentang berbagai pengetahuan umum. Nah, dalam artikel ini detikSulsel membahas sejumlah hari peringatan di tanggal 27 April.

Yuk simak!

Hari Bakti Pemasyarakatan (Indonesia)

Tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Bakti Pemasyarakatan setiap tahunnya di Indonesia. Melansir laman Universitas Brawijaya, Hari Permasyarakatan Indonesia didirikan pada tahun 1964.

Peringatan ini bertujuan untuk mengapresiasi peran lembaga pemasyarakatan dalam memperbaiki dan mengubah kehidupan narapidana. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat, peran mereka dalam mendidik, membimbing, dan membantu narapidana mempersiapkan masa depan yang lebih baik tidak boleh diabaikan.

Pemasyarakatan sendiri mencakup rangkaian kegiatan dan usaha dari lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat untuk mempersiapkan narapidana yang akan kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Tujuan utamanya adalah untuk merehabilitasi narapidana, membimbing mereka agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat, dan mencegah mereka terlibat dalam aktivitas kriminal di masa mendatang.

Melalui peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan, masyarakat diingatkan akan pentingnya memperlakukan narapidana sebagai manusia yang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun kembali kehidupan mereka setelah menjalani hukuman.

Peringatan tersebut juga menjadi momen untuk mengakui pengabdian para petugas dan staf lembaga pemasyarakatan yang telah bekerja keras dalam memperbaiki sistem peradilan pidana dan membantu para narapidana untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi kembali ke masyarakat.

Hari Kode Morse

Tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Kode Morse secara global. Peringatan ini untuk menghormati penemu kode morse, Samuel Morse, yang lahir pada hari ini tahun 1791.

Kode morse adalah bentuk komunikasi yang tepat dan ringkas. Komunikasi ini memiliki peran besar dalam peperangan dan memengaruhi kehidupan Barat secara umum.

Menyadur laman National Today, awalnya Samuel Morse bersama ilmuwan Alfred Vail dan ilmuwan Joseph Henry mulai merancang cara untuk berkomunikasi menggunakan telegraf listrik pada tahun 1836. Hal ini lantaran kala itu jalur komunikasi sangat lama. Yakni pesan dikirim melalui pos, sering kali berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan kemudian baru sampai ke penerimanya.

Awalnya Samuel Morse yang menemukan ide tentang arus listrik akan mengalir melalui telegraf saat orang tersebut mengetik, meninggalkan lekukan pada pita kertas. Mereka tidak dapat mengetik kata-kata atau pesan secara lengkap, sehingga mereka menggantinya dengan kode untuk mewakili pesan tersebut. Ada titik, garis, dan bahkan spasi yang mewakili angka yang berbeda dari nol hingga sembilan.

Kode ini mulanya hanya mengirimkan angka. Pada tahun 1940, Vail menyadari bahwa metode ini terbatas. Ia selanjutnya memperluas kode tersebut untuk menyertakan huruf dan karakteristik khusus juga. Kode ini awalnya dijuluki 'kode telepon rumah Morse', 'kode Morse Amerika', atau 'Morse Kereta Api'.

Penggunaan sistem ini pun menyebar ke seberang laut hingga ke Eropa. Orang-orang yang menggunakan kode tersebut.

Simbol-simbol yang diwakili oleh kode morse semuanya berbahasa Inggris, sehingga kode morse asli tidak memadai untuk negara-negara non-Inggris yang memiliki huruf-huruf dengan berbagai tanda diakritik seperti ë, ç, dan lainnya.

Sekelompok negara Eropa berinisiatif untuk membuat variasi kode morse mereka sendiri yang dirilis pada tahun 1851. Disebut Kode Morse Internasional atau Kode Morse Kontinental, versi baru kode ini memperoleh daya tarik yang luas dan digunakan di seluruh industri pelayaran, penerbangan, dan industri lainnya di seluruh dunia.

Hari Ibu Super Autisme

Di Amerika Serikat, tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Ibu Super Autisme. Peringatan tersebut diciptakan untuk merayakan kekuatan, keberanian, dan tekad para ibu yang memiliki anak dengan autisme.

Dilansir dari laman National Today, ibu dari anak-anak dengan autisme sering disebut 'ibu super'. Sebab mereka melakukan jauh lebih banyak daripada orang tua lainnya.

Mereka merawat anak-anak mereka 24 jam sehari, 365 hari setahun. Hal itu dapat menyebabkan stres dan kelelahan yang sebenarnya tidak baik untuk siapa pun.

Sehingga orang tua dan pengasuh yang membesarkan anak-anak dengan autisme seringkali membutuhkan dukungan, pemahaman, dan sumber daya ekstra. Maka dari itu, peringatan Hari Ibu Super Autisme diciptakan untuk merayakan semua yang dilakukan, para ibu super!

Selain itu, peringatan ini juga menjadi momen untuk mengedukasi orang lain tentang tantangan dalam membesarkan anak dengan autisme.

Hari Kemerdekaan Afrika Selatan

Tanggal 27 April menjadi hari bersejarah bagi Afrika Selatan. Lantaran tanggal ini menandai Hari Kemerdekaan negara tersebut.

Menyadur laman National Today, hari ini rakyat Afrika Selatan mengenang kembali perjuangan para pahlawan nasional mereka dalam menghapuskan sistem segresi. Penghapusan segresi di Afrika Selatan secara resmi terjadi pada 27 April 1994.

Sebelum penghapusan segresi, hak asasi manusia dan hak istimewa dasar tidak diberikan kepada warga Afrika Selatan berkulit hitam. Sementara, segelintir orang kulit putih berkuasa.

Diketahui, Hukum Apartheid dianut oleh Afrika Selatan antara tahun 1948 dan 1994. Sistem ini merupakan sistem rasial yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan ras. Selama periode ini, kaum minoritas kulit putih begitu berkuasa sehingga kaum mayoritas kulit hitam terabaikan di tanah air mereka.

Ada sistem segregasi yang diberlakukan di hampir setiap aspek kehidupan. Misalnya, persahabatan antar ras dan perkawinan campuran dilarang. Warga kulit hitam ditolak aksesnya ke sebagian besar fasilitas sosial. Mereka tidak dapat tinggal di daerah yang secara khusus diperuntukkan bagi warga kulit putih, dan mereka tidak dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan nasional, khususnya dalam pemungutan suara.

Hukum apartheid mengelompokkan warga Afrika Selatan ke dalam empat kelompok - kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, dan India. Dari semua kelompok ini, warga kulit putih menikmati hak istimewa khusus. Sisanya dirampas hak-hak paling mendasar mereka.

Lebih dari tiga juta warga kulit hitam diusir dari rumah mereka antara tahun 1960 dan 1983. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, oposisi terhadap rezim apartheid berubah menjadi militansi. Hal ini menyebabkan tindakan keras terhadap para 'pemberontak' dan penangkapan oleh pemerintah Partai Nasional.

Antara akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, partai rakyat kulit hitam yakni Kongres Nasional Afrika (ANC) mengadakan negosiasi dengan pemerintah untuk mengakhiri apartheid.

Rezim tersebut mulai melemah pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1994 pemilihan umum multiras pun akhirnya berhasil diadakan pada tahun 1994.

Demikian jawaban tentang "tanggal 27 April memperingati apa?" lengkap dengan ulasannya. Semoga bermanfaat.

Video: Jenazah Diangkut Mobil Pribadi gegara Tak Dilayani Ambulans RS

Video: Jenazah Diangkut Mobil Pribadi gegara Tak Dilayani Ambulans RS

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan pentingnya negara-negara G20 mendorong reformasi tata kelola global dan mempertahankan komitmen menjunjung tinggi hukum internasional yang penegakannya melemah.

“Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal,” ucap Arrmanatha di hadapan delegasi Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, Wamenlu menyoroti gagalnya Liga-Bangsa-Bangsa sekitar 80 tahun yang lalu adalah karena lemahnya penegakan hukum internasional, gagalnya mencegah agresi oleh negara besar, dan kurangnya komitmen antara negara-negara anggota.

“Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” kata dia, menegaskan.

Multilateralisme tak boleh menjadi sekadar retorika dan harus diwujudkan dalam aksi nyata, tutur Wamenlu. Harus dipastikan pula bahwa hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

“Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia menegaskan bahwa G20 harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung reformasi multilateral yang sepatutnya berdasar pada prinsip inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan.

Wamenlu mendorong G20 berkoordinasi dengan institusi multilateral lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sistem perdagangan multilateral supaya bekerja semakin selaras dan saling memperkuat.

Selain itu, Indonesia juga mendorong implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai langkah konkret dalam memperkuat tata kelola global serta menegaskan pentingnya Financing for Development Conference mendatang sebagai momentum mendorong reformasi yang lebih substansial, kata dia.

“Kita harus bergerak maju mendorong kemajuan reformasi sistem multilateralisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua,” tutur Arrmanatha.

Dalam G20 FMM yang dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Kamis, mayoritas negara anggota G20 dan negara undangan mengungkit soal konflik dan ketidakstabilan global, termasuk situasi di Ukraina, Gaza, dan kawasan lain.

Secara umum, negara-negara G20 menyoroti komitmen hukum internasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, peningkatan angka kemiskinan global, serta dampak dinamika geopolitik terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, mengajukan permohonan pencabutan kewarganegaraan setelah kasus tersebut diusut.

Namun, Tannos tak pernah melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administrasi pencabutan status kewarganegaraannya.

“Saya lihat data, permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terkait kasus ini," ujar Supratman kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

Diketahui, kasus korupsi mulai diusut KPK sejak 2012.

Namun, proses penyidikan dimulai pada 2014 setelah penetapan tersangka pertama dalam kasus tersebut.

Tannos sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 13 Agustus 2019 setelah penyidik melakukan pengembangan kasus.

Sejak penetapan tersangka itu, Tannos sulit dicari keberadaannya.

KPK kemudian memasukkan Tannos dalam daftar pencarian orang (DPO) mulai 19 Oktober 2021.

“Yang bersangkutan sampai dengan 2018, yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po dan dua kali melakukan perubahan,” kata Supratman.

Supratman pun menegaskan bahwa sampai saat ini Tannos tetap berstatus WNI, karena proses pencabutan kewarganegaraannya belum disetujui.

“Sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ungkap Supratman.

“Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Paulus Tannos atau Tjhin Thian Po itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.