JAKARTA - Advokat/Praktisi Hukum sekaligus Managing Partners IND & Partners Law Firm M. Andrean Saefudin berpendapat bahwa praktik yang dilakukan Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri mencederai profesi Advokat. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dua advokat tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil ( CPO ) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Keduanya menjadi tersangka pemberi suap kepada para hakim sekitar Rp22 miliar. Adapun suap tersebut diduga bertujuan agar tiga korporasi ekspor minyak goreng yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group divonis lepas dalam perkara ekspor CPO.

?Rekan-rekan itu telah mencidrai Profesi Advokat sebagai ?Officium Nobile? dan melanggar Kode Etik Profesi tentunya, ketika hanya mewakili keinginan Klien, jauh dari pada tugas dan tanggung jawab sebagai Profesi yaitu menegakkan Hukum dan Keadilan yang berpijak pada Kebenaran,? kata Andrean, Selasa (22/4/2025).


M. Andrean Saefudin



Dia menambahkan, praktik lancung tersebut membuktikan maraknya mafia peradilan dan kolusi sistemik. ?Serta memperburuk citra profesi advokat, hal mana Negara utamanya institusi peradilan tidak bisa menegakkan keadilan ketika dihadapkan dengan uang dan koruptor,? ujarnya.

Hasil penelusuran, Marcella dan Ary Bakri merupakan pasangan kekasih. Keduanya kerap menangani klien dengan kasus-kasus besar. Selain itu, gaya hidup yang diperlihatkan keduanya di luar pengadilan juga kerap menjadi topik yang cukup ramai diperbincangkan publik.

Keduanya kerap pamer kekayaan di media sosial. Marcella juga merupakan Partner/CEO dari Ariyanto Arnaldo Law Firm. Marcella disebut berpengalaman dalam aspek transaksional dan komersial perusahaan.

Marcella merupakan pengacara tiga terdakwa korporasi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari-April 2022, yakni PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group, dan PT Musim Mas Group.

Kejagung menduga ada uang suap senilai Rp60 milliar di balik putusan lepas terhadap ketiga korporasi tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (16/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Advokat Hotma Sitompul meninggal dunia

Advokat senior Hotma Sitompul meninggal dunia di Jakarta, Rabu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut Pangaribuan mengatakan Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

2. Jokowi pertimbangkan bawa persoalan ijazah ke ranah hukum

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak, ke ranah hukum.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," kata Jokowi.

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung kembalikan berkas pagar laut Tangerang ke Polri

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

“Jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidum Kejagung telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin bin Asip dan kawan-kawan yang disangka melanggar pasal-pasal pemalsuan, pada tanggal 14 April 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polres Garut periksa dokter kasus dugaan asusila terhadap pasien

Kepolisian Resor Garut melakukan pendalaman pemeriksaan seorang dokter kandungan terkait kasus dugaan asusila terhadap pasiennya saat memeriksakan kehamilan di klinik kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dokter kandungan inisial MSF ditangkap di wilayah Garut, Selasa (15/4) malam atau kurang dari 24 jam setelah video dugaan asusila itu ramai di media sosial, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Garut pada Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

5. Jaksa Agung mutasi enam kepala kejaksaan tinggi

Jaksa Agung Sanitiar (St.) Burhanuddin melakukan mutasi terhadap enam kepala kejaksaan tinggi (kajati) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Prin-23/A/JA/04/2025.

"Benar ada mutasi. Beberapa kepala kejaksaan tinggi itu sudah memasuki usia fungsional 60 tahun. Jadi, tentu harus ada pergantian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI) Juniver Girsang meminta agar para advokat tidak dapat dituntut hukum ketika sedang membela kliennya. Ia berharap hal itu diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ).

"Kemudian (Pasal) 140 ya, kami juga mengusulkan related dengan apa yang diformulasikan," kata Juniver dalam rapat dengan Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Bunyi Pasal 140 revisi KUHAP yaitu bahwa advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana, baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan, sesuai dengan etika profesi yang berlaku.



Kemudian, Juniver menyampaikan agar profesi advokat tak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Karena, kata dia, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun luar pengadilan.

"Ini penting sekali dimasukkan karena ini bagian dari hukum acara," ujarnya.

Meski sudah diatur dalam UU Advokat, menurut Juniver, saat ini masih banyak advokat yang harus menjalani proses hukum. Mereka dituntut dan diminta pertanggungjawaban pada saat melakukan pembelaan profesi.

"Kita sedang menangani ada lima advokat (yang) dimainkan, bahasanya, nanti kan tidak enak, ada kepentingannya advokatnya yang dipojokkan supaya berkasnya tidak jalan, diproses," tuturnya.

Usulan itu ditanggapi oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dia mengatakan bahwa usulan itu dipastikan bakal disepakati seluruh fraksi di Komisi III DPR.

"Saya pikir kita semua sepakat nih kalau ketentuan ini, bisa disepakati enggak kawan-kawan? Sepakat ya, langsung bungkus. Jadi kemungkinan enggak akan berubah di pembahasan, kita langsung ikat di situ," kata Habiburokhman.

 

 

MANOKWARI, iNewsSorong.id – Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Yan Christian Warinussy, menjadi korban percobaan pembunuhan pada 17 Juni 2024. Insiden ini diduga kuat berkaitan dengan peran aktifnya dalam mengungkap dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Manokwari tahun 2023.

Warinussy, yang dikenal sebagai pembela HAM dan advokat terkemuka di Papua Barat, telah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/354/VII/2024/SPKT/POLRESTA MANOKWARI/POLDA PAPUA BARAT. Namun, ia merasa penyelidikan atas kasus ini justru dipermudah tanpa mengungkap motif sesungguhnya.

“Saya tidak menerima pernyataan sepihak Kapolresta Manokwari, Kombes Pol RB Simangunsong, yang cenderung menyederhanakan motif para pelaku dalam kasus ini. Saya yakin, percobaan pembunuhan terhadap saya memiliki kaitan erat dengan aktivitas saya sebagai advokat dan pembela HAM yang vokal menyoroti dugaan penyalahgunaan DAK Manokwari,” tegas Warinussy, Sabtu (8/2/2025).

Ia mengungkapkan, tiga minggu sebelum insiden penembakan, dirinya sempat diundang untuk bertemu dengan seorang pejabat di Manokwari. Dalam pertemuan itu, Warinussy diminta menghentikan advokasinya terkait laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi DAK tahun 2023. Namun, ia menolak permintaan tersebut dan tetap konsisten menyuarakan dugaan penyimpangan dana publik.

“Saya tidak memiliki persoalan pribadi dengan para pelaku. Bahkan, saya sama sekali tidak mengenal mereka, termasuk seorang tersangka berinisial ZT yang saat ini telah ditangkap dan ditahan oleh Polresta Manokwari,” tambahnya.

Lebih lanjut, Warinussy mempertanyakan lambannya proses penangkapan para terduga pelaku. Ia menilai ada kejanggalan dalam proses hukum kasus ini, terutama karena baru satu tersangka yang diamankan setelah lebih dari enam bulan berlalu.

“Kenapa penangkapan pelaku baru dilakukan menjelang akhir sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi? Apakah ada pertimbangan politik dan keamanan dalam merilis kasus ini?” tanyanya.

Menyikapi hal ini, Warinussy mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Kombes Pol RB Simangunsong dari jabatannya serta melakukan pemeriksaan intensif terhadap dirinya terkait penanganan kasus ini.

“Saya meminta agar kasus ini diusut tuntas dan para pelaku segera ditangkap demi tegaknya keadilan. Ini bukan sekadar serangan terhadap saya sebagai individu, tetapi juga ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan perjuangan melawan korupsi di Tanah Papua,” pungkasnya.

 

Editor : Hanny Wijaya

 

 

MANOKWARI, iNewsSorong.id – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manokwari akhirnya berhasil menangkap salah satu dari lima pelaku penembakan terhadap advokat sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Yan Christian Warinussy. Penangkapan ini menjadi langkah awal dalam mengungkap dalang di balik aksi keji yang terjadi pada 17 Juli 2024 di Jalan Yos Sudarso, Sanggeng, Manokwari.

Kapolresta Manokwari, Kombes Pol Rivadin Benny Simangunsong, dalam konferensi pers pada Selasa (4/2/2025), mengungkapkan bahwa tersangka berinisial JT diamankan oleh tim Resmob saat hendak mengikuti rangkaian peringatan HUT Pekabaran Injil ke-170. JT diduga memiliki peran dalam membuntuti korban sebelum akhirnya insiden penembakan terjadi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, JT mengaku dijemput di rumahnya di kawasan Rendani oleh empat pelaku lainnya. Mereka kemudian menaiki sebuah mobil untuk menunggu korban keluar dari Pengadilan Negeri Manokwari,” ujar Kapolresta.

Ia menjelaskan, para pelaku menggunakan mobil Daihatsu Terios berwarna putih dan membuntuti korban hingga tiba di depan Bank Mandiri Sanggeng. Di lokasi tersebut, aksi penembakan terjadi.

Selain itu, JT juga mengaku sempat melihat sebuah senapan angin di dalam mobil sesaat setelah ia bergabung dengan kelompok tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, empat pelaku lainnya berinisial OU, JU, HU, serta seorang sopir yang merupakan sepupu dari OU, yang diduga sebagai aktor utama dalam penembakan ini.

Kapolresta Manokwari menegaskan bahwa pihaknya tengah memburu keempat pelaku lainnya dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri.

“Kami imbau para pelaku untuk segera menyerahkan diri. Saya pastikan, jika menyerahkan diri, tidak akan ada tindakan di luar prosedur. Namun, jika tetap melarikan diri, kami akan mengambil langkah tegas dan terukur,” tegasnya.

Selain terlibat dalam kasus penembakan, JT juga terseret dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Dalam perkara ini, rekan JT sebelumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manokwari setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21).

“JT menghadapi dua laporan polisi, yaitu kasus penembakan dan kepemilikan senjata api ilegal,” jelas Kapolresta.

Atas perbuatannya, JT terancam hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP terkait kasus penembakan. Sementara itu, untuk kasus kepemilikan senjata api ilegal, ia dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang membawa ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Pihak kepolisian terus berupaya mengungkap seluruh jaringan pelaku dalam kasus ini dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

 

Editor : Hanny Wijaya

Badung -

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izha Mahendra meminta semua advokat solid tanpa ada perselisihan. Di hadapan para advokat, Yusril mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang mau merangkul semua lawannya. Hal itu dilontarkan saat pidato pembukaan Rakernas Peradi se-Indonesia di Bali.

"Semua advokat itu rekan kita sendiri. Bukan orang lain. Teman kita juga. Bukan lawan kita," kata Yusril saat pidato pembukaan Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

Yusril lalu mencontohkan Prabowo yang sudah merangkul semua lawannya, bergabung ke pemerintahan. Menurutnya, banyak orang yang awalnya tidak suka dengan Prabowo.

Mulai dari atasan saat berdinas di militer hingga aktivis yang kerap menentang Prabowo. Kini, Yusril berujar, beberapa dari mereka justru diangkat Prabowo jadi wakil menteri atau pejabat setingkat deputi.

"Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang tidak pendendam, jiwa pemaaf, dan berjiwa besar. Kita ini advokat. Saya yakin kita juga berjiwa besar," kata Yusril.

Kemudian, Yusril menyebut banyak permasalahan keamanan dan integrasi bangsa di Indonesia dapat diselesaikan sepanjang kepemimpinan Prabowo. Dia mencontohkan keamanan di sejumlah wilayah seperti Aceh, dapat diselesaikan.

"Kecuali masih ada riak-riak di Papua. Aceh tuntas. Gangguan keamanan sudah tidak berarti lagi. Ancaman persatuan dan kesatuan bangsa hampir tidak ada. Konflik sosial dan agama seperti di Ambon dan Poso, sudah tidak ada," ujarnya.

Hanya beberapa masalah seperti ekonomi dan hukum yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, dua hal itu saling berkaitan.

(hsa/hsa)

Medan -

Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, dan Kepala Cabang BRI Gatot Subroto bersama-sama meresmikan ruang layanan publik pada Kantor Imigrasi Medan. Ruang layanan ini adalah hasil program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Peresmian ini berlangsung pada hari Kamis (28/11/2024) di pelataran Rooftop Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Hadir dalam kegiatan yaitu perwakilan dari cabang BRI, pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan perwakilan masyarakat.

Program CSR yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berupa fasilitas dan sarana ruang tunggu yang akan digunakan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pemohon paspor. Ruang tunggu ini memanfaatkan rooftop sebagai salah satu solusi keterbatasan ruang gerak publik pemohon sebagai dampak pembangunan jalan di depan wilayah kantor yang masih berlangsung.

Hasil CSR ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk mendukung program Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada BRI atas dukungan yang diberikan.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari BRI yang telah menunjukkan kepedulian terhadap pelayanan publik di bidang keimigrasian. Dengan adanya CSR ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengurusan dokumen imigrasi. Kami juga berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk kedua belah pihak," ujar Wahyu Hidayat saat kegiatan.

Kepala Cabang BRI Gatot Subroto, Wisnu Wirawan, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi Kantor Imigrasi, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keimigrasian. Kami berharap fasilitas baru ini dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi para pemohon paspor," ungkap Wisnu Wirawan.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Sumatera Utara, Yan Welly Wiguna, juga menyampaikan terimakasih kepada pihak BRI. Dia berharap ruang tunggu ini meningkatkan kenyamanan pengunjung di Kantor Imigrasi Medan.

"Kami berterimakasih sebesar-besarnya atas kepedulian BRI yang telah mewujudkan ruang tunggu yang sama-sama dapat kita nikmati saat ini dan kiranya dapat mengurangi kepadatan di area ruang tunggu utama," ucapnya.

"Kami juga berharap, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai satu-satunya satuan kerja imigrasi yang sudah meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) agar ke depannya dapat memanfaatkan dan memelihara fasilitas ruang tunggu ini dengan sebaik-baiknya, dan kiranya ruang ini bisa menjadi ruang multifungsi bagi para staf dan pengunjung," imbuhnya.

Dengan adanya kolaborasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan BRI Peduli melalui program CSR ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keimigrasian.

Pihak BRI juga memberikan bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian BRI terhadap warga lingkungan.

"Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak," jelasnya.

(afb/afb)