Dua bos PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dan Edward Corne, langsung ditahan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (26/2) malam ini. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.

Mereka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari, terhitung sejak 26 Februari hingga 17 Maret 2025.

"Selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Abdul menuturkan Maya merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, sedangkan Edward Corne adalah VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.

Dia menjelaskan dua orang itu telah diperiksa sejak pukul 15.00 WIB dalam kapasitasnya sebagai saksi. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti cukup tentang keterlibatan mereka di kasus korupsi itu.

"Penyidik telah menemukan bukti cukup bahwa kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana bersama tujuh tersangka yang telah kami sampaikan," tuturnya.

Diberitakan, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kemudian SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.

Selanjutnya MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.

Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum terdakwa Direktur PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, Handika Honggowongso, meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pembebanan uang pengganti dan eksekusi penyitaan dalam kasus dugaan korupsi timah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan oleh Handika untuk menyikapi pernyataan Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar yang mengatakan bahwa untuk menutupi kerugian dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022 yang sebesar Rp332 triliun, akan dilakukan penyitaan aset para tersangka.

"Jelas tidak bisa jumlah kerugian negara dalam dakwaan sebesar Rp332 triliun, dibebankan semua kepada terdakwa," kata Handika dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dijelaskan Handika bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa uang pengganti harus sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menurutnya, pernyataan Qohar bahwa kerugian negara bisa ditutupi dengan adanya uang pengganti tidak bisa dilakukan atas dasar pengembalian kerugian negara saja. Sebab, jumlah pembebanan uang pengganti dibatasi sejumlah harta benda yang dikorupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut.

"Dengan demikian, mohon kepada Kejagung agar dalam pembebanan uang pengganti untuk betul-betul menaati Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tidak melampaui batas limitatif nya," ucapnya.

Lebih lanjut, Handika memaparkan bahwa PT Timah Tbk. dalam kurun waktu 2015–2022 telah memberikan kompensasi sebesar Rp26 triliun atas biaya penambangan biji timah sebanyak 154 ribu ton kepada para mitra tambang, termasuk masyarakat.

Adapun terkait kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun, ia menyebut bahwa PT Timah Tbk. sudah menggantinya dengan program dan jaminan reklamasi untuk memulihkannya.

Di sisi lain, menurutnya, negara pun sebenarnya sudah mendapatkan keuntungan dari pembayaran royalti dan pajak, baik dari PT Timah Tbk. ataupun lima smelter, yang jumlahnya sekitar Rp2 triliun.

"Namun demikian, apa yang disampaikan oleh pihak Kejagung terkait pembebanan Rp332 triliun, itu bisa saja dilakukan apabila Kejaksaan menempuh upaya gugatan perdata, bukan pakai jalur pidana tipikor," ucapnya.

Sebelumnya, pada Selasa (19/11), Dirdik Jampidsus Abdul Qohar mengatakan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022 yang berjumlah Rp332 triliun, akan dibebankan melalui uang pengganti.

"Kerugian ini dikonversi atau nanti diperhitungkan dengan aset-aset para tersangka yang sudah didapatkan dari penyitaan. Nanti akan dibebankan kepada masing-masing tersangka," ucapnya.

Nantinya, kata dia, setelah para tersangka di kasus ini dikenakan uang pengganti, maka aset yang telah disita dan telah berkekuatan hukum tetap akan dilelang untuk menutupi uang pengganti masing-masing tersangka.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024