Ketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendukung proses hukum kasus pemerasan modus minta jatah proyek Rp 5 triliun oleh Ketua Kadin Kota Cilegon, Muh Salim (54). Dia memastikan keanggotaan Kadin dari Salim dkk akan dinonaktifkan.

"Kami menyayangkan tindakan pengurus Kadin Kota Cilegon dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten," kata Anindya dalam keterangannya dilansir situs Kadin Indonesia, Minggu (18/5/2025).

"Secara internal, Kadin mengambil tindak tegas dengan menonaktifkan pengurus Kadin Kota Cilegon yang terlibat pemalakan," tambahnya.

Anindya menyesalkan peristiwa saat ketiga tersangka mendatangi kantor PT Chengda, kontraktor utama pembangunan CAA, untuk menanyakan janji yang pernah diberikan. Sebab, saat diskusi berlangsung, terjadi adegan yang menimbulkan kesan intimidasi dan pemalakan.

"Kadin menyesalkan peristiwa itu karena sudah menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu," ucapnya.

Oknum Kadin Cilegon Jadi Tersangka

Sebelumnya, Muh Salim ditetapkan sebagai tersangka karena meminta proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses lelang. Ia langsung ditahan setelah gelar perkara dilakukan.

"Pada pukul 21.00 WIB, telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka dan penahanan," ujar Dirkrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan, Jumat (16/5).

Muh Salim diduga menggerakkan massa untuk melakukan aksi di lokasi proyek PT China Chengda Engineering. Selain terhadap Muh Salim, polisi menetapkan dua orang lain sebagai tersangka: Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Ismatullah (39) dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri (50).

"Muh Salim dan Ismatullah menemui pihak PT Total (perwakilan PT Chengda) dan memaksa meminta proyek," kata Dian.

Dalam pertemuan itu, Ismatullah bahkan disebut menggebrak meja saat menuntut proyek tanpa melalui proses lelang. Sementara itu, Rufaji Jahuri diduga mengancam akan menghentikan proyek jika HNSI tidak dilibatkan.

Simak Video: Acungan Jempol Ketua Kadin Cilegon Usai Jadi Tersangka Pemerasan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar Rapat Koordinasi Perwakilan Asing untuk menjelaskan pembaruan informasi seputar kebijakan keimigrasian, utamanya terkait visa dan izin tinggal.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengharapkan melalui rakor tersebut para perwakilan asing mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan keimigrasian terbaru di Indonesia.

"Sehingga bisa memperlancar berbagai urusan keimigrasian dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara sahabat," kata Yuldi Yusman dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan Felucia Sengky mengatakan sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal pada rakor yang digelar di Sentul, Jawa Barat, itu dikemas dalam bentuk diskusi panel.

"Selain karena ada beberapa aturan terbaru, juga sekaligus me-refresh (menyegarkan) kembali informasi kebijakan sebelumnya, seperti Golden Visa dan Bridging Visa," katanya.

Setelah sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal terbaru, Ditjen Imigrasi juga menggelar diskusi panel mengenai pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian serta bantuan hukum dalam kasus perdata lintas negara (rogatory).

Pada sesi penutup, digelar klinik pelatihan (coaching clinic) seputar layanan keimigrasian yang menghadirkan fasilitator dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan serta Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi.

Perwakilan asing difasilitasi untuk berkonsultasi secara langsung mengenai kendala yang dihadapi warga negara mereka dalam mengurus permohonan visa dan izin tinggal di Indonesia.

"Informasi terkini dalam versi bahasa Inggris seputar layanan keimigrasian yang dapat diakses melalui akun instagram resmi Ditjen Imigrasi juga disampaikan kepada perwakilan asing," jelas Felucia Sengky.

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Imigrasi serta Direktur Fasilitas Diplomatik pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Sayu Oka Widani.

Turut hadir, Dubes Kamboja Tean Samnang, Dubes Ethiopia Fekadu Beyene Aleka, Dubes Kenya Galma Mukhe Boru, Dubes Kuba Dagmar Gonzalez Grau, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Afghanistan Mawlawi Sadullah Baloch, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Irak Ammar Hamees Saadallah Al-Khalidy, dan Kuasa Usaha dari Pakistan Roshan Lal.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dan presiden ke-7 RI Joko Widodo bersiap menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan, Sabtu.

"Kami berangkat dari hotel pukul 07.30 waktu setempat. Adapun upacara diperkirakan pada pukul 10.00—12.00 waktu setempat," kata Pigai saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain Pigai dan Jokowi, terdapat pula dua utusan RI lainnya yang menghadiri upacara, yakni Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024 Ignasius Jonan.

Pigai menyebutkan keempat utusan RI tersebut mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci dalam acara penghormatan terakhir kepada Sri Paus.

Tiga perwakilan RI yang telah diutus Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Roma, Italia sejak Jumat (25/6), sedangkan dia sudah tiba di sana sejak Kamis (24/6).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa sudah sempat pula menghadiri misa di Basilika Santo Petrus bersama dengan Jonan dan Thomas.

"Kami menginap di hotel yang sama dan di lantai yang sama di Kota Roma," ucap Pigai.

Upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan telah dimulai ketika peti jenazah sang Pemimpin Katolik sedunia itu dibawa ke Alun-Alun Santo Petrus pada hari Sabtu.

Pigai mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Trump bersama sang istri, Melania, menjadi di antara tamu terakhir yang tiba pada upacara tersebut.

Menurut otoritas Kepolisian Roma, lebih dari 160 delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional telah tiba untuk menghadiri pemakaman.

Mendiang Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Kota Roma.

Fransiskus, yang merupakan Paus Amerika Latin pertama, berpulang pada tanggal 21 April di kediamannya, Vatikan, pada usia 88 tahun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

"Seleksi secara daring di Sleman dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/5) dan hari ini diikuti 149 siswa yang terdiri dari 91 siswa putra dan 58 siswa putri,"

Sleman (ANTARA) - Sebanyak 149 siswa tingkat SMA sederajat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman secara daring (online) yang diselenggarakan langsung dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pusat.

"Seleksi secara daring di Sleman dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/5) dan hari ini diikuti 149 siswa yang terdiri dari 91 siswa putra dan 58 siswa putri," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman Indra Darmawan di Sleman, Minggu.

Menurut dia, seleksi online yang diselenggarakan pada hari pertama, meliputi tes wawasan kebangsaan dan tes intelegensi umum.

"Setelah dilaksanakan test, hasilnya terdapat lima peserta yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan empat peserta tidak lolos tes intelegensi umum," katanya.

Ia mengatakan, untuk hari ini dilaksanakan tes kesehatan dan tes parade. Tahapan selanjutnya Selasa 15 April sampai Kamis 17 April di Stadion Tridadi Sleman akan dilaksanakan test kesamaptaan, peraturan baris berbaris (PBB) dan tes kepribadian.

"Dari hasil tes akan diambil sejumlah 82 siswa, dimana 74 diantaranya akan menjadi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman dan delapan siswa lainnya menjadi Calon Paskibraka Provinsi DIY," katanya.

Indra mengatakan, hasil tes seleksi ini direncanakan akan diumumkan pada pada 26 Juni 2025.

Ia mengatakan, Paskibraka sejak 2023 juga diberi tugas tambahan mengibarkan bendera Merah Putih pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan setelah itu akan dikukuhkan menjadi Duta Pancasila dengan melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh BPIP Pusat.

"Dengan demikian saat ini tugas Paskibraka menjadi semakin berat akan menjadi Duta Pancasila yang tentu akan menjadi suri tauladan dan panutan dalam bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Lisa Mariana mengungkap kronologi awal komunikasi hingga momen pertemuan dengan Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) hingga mengklaim hamil dan melahirkan anak politikus Golkar tersebut.

Lisa menjelaskan komunikasi awal dengan RK dilakukan melalui ajudan RK berinisial AA pada medio Mei 2021 yang meminta dirinya datang ke sebuah apartemen.

"Saya disuruh AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya tidak tahu pada saat itu untuk permintaan Pak RK gitu," kata Lisa dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Utara, Jumat (11/4).

Lisa mengklaim dirinya dijanjikan pemberian uang sebesar Rp50 juta untuk membuat video tersebut oleh AA. Namun, ia mengaku tidak pernah menerima uang itu setelah membuat video.

Usai membuat video, Lisa mengaku dihubungi langsung oleh RK melalui pesan langsung di Instagram.

"Langsung video call, langsung video call dan saya kaget, hah, oh Pak RK," ujar dia.

Kemudian, Lisa mengaku pertama kali bertemu RK pada Juni 2021 atas undangan langsung yang dikirim oleh RK.

"Dari bulan Mei lanjut ke Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK. Itu hubungannya udah pacaran saat itu," jelas dia.

Kala di Palembang, Klaim Lisa, dirinya beberapa kali melakukan hubungan intim bersama RK tanpa menggunakan alat kontrasepsi.

"Satu kali saya ke Palembang. Tapi tiga hari saya berhubungan. Tiga hari dua malam," jelasnya.

Lebih lanjut, Lisa mengaku mengetahui dirinya hamil setelah 3 pekan dirinya melakukan hubungan intim dengan RK. Lisa mengaku pertama kali mengetahui dirinya hamil ketika berada di Bali.

Ia mengklaim tidak pernah berhubungan intim dengan pria mana pun setelah melakukan hubungan intim dengan RK di Palembang kala itu.

"Tiga minggu setelah saya dari Palembang, waktu saya posisi lagi di Bali. Saya telepon (Ridwan Kamil), saya mengabarkan saya hamil," ujar dia.

"Tidak ada (pria lain). Saya bersama teman saya perempuan. 100 persen yakin (anak RK). Karena Bapak itu sangat protect dan saya enggak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK," sambungnya.

Lalu, Lisa mengklaim RK terkejut ketika mengetahui dirinya hamil. Ia menyebut RK mengirimkan sejumlah uang untuk meminta dirinya menggugurkan kandungan

"Kan saya telepon dia shock, 'hah' katanya gitu. 'Sebentar ya 5 menit lagi akan telefon'. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang, 'Lisa, Lisa ini kan masih muda. Lanjutin kuliah sampai 4 tahun ke depan, akang tanggung semuanya'. Gitu janji manisnya," ujar dia.

"Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang," sambungnya.

Akan tetapi, Lisa mengklaim dirinya ogah menggugurkan kandungan sebagaimana yang diperintahkan oleh RK. Keputusan itu, kata dia, membuat RK marah.

Usai peristiwa itu, Lisa menyebut dirinya tak lagi berkomunikasi dengan RK. Ia menyebut dirinya menjadi berkomunikasi dengan RK melaui ajudan berinisial N.

"Tidak berkomunikasi lagi dialihkan ke ajudannya, berinisial N jadi dia kirim uang melalui ajudannya," ujar dia.

Kemudian, Lisa mengaku berhasil melahirkan kandungannya meksi secara prematur setelah mengandung selama 36 minggu.

Akan tetapi, ia menyebut RK sempat tetep mengirimkan uang secara berkala kepada dirinya setelah melahirkan kandungannya.

"Dia menafkahi itu terakhir itu 8 bulan terakhir sudah tidak lagi. Ya itu karena secara berkala saya tidak bisa menyebut nominal," tutur dia.

Dalam kasus ini, Lisa melalui kuasa hukumnya juga telah melayangkan somasi kepada RK untuk duduk bersama dan meluruskan berbagai hal.

Terpisah, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar menyatakan belum melihat isi somasi yang dilayangkan Lisa.

"Itu hak mereka kita tidak melarang. Saya belum, tidak melihat (isi somasinya) kemungkinan sudah ada di kantor saya. Sekali lagi kami tidak melarang. Dalam hukum sah-sah saja. Nanti kami akan pelajari," kata dia saat dihubungi, Jumat.

Terkait pengakuan Lisa, Muslim menyebut hal tersebut pengakuan sepihak dan tidak benar. 

"Tidak ada pak RK menghubungi terlebih dahulu, silakan bicara apa saja suka-sukanya," kata Muslim.

Ia menegaskan RK sudah membantah bahwa tidak ada hubungan apapun dengan Lisa dan sudah memberikan klarifikasi. Semua harus dibuktikan secara hukum bukan pengiringan opini yang menyesatkan," ujarnya.

Muslim mengingatkan ada prosedur hukum yang harus dihormati. Ia meminta pihak Lisa menempuh jalur hukum alih-alih penggiringan opini dan menyebarkan aib ke publik. 

"Kami tidak mau menanggapi berlebihan, biarkan saja hukum yang bekerja," kata Muslim.

Ridwan Kamil sendiri telah bersuara soal hubungannya dengan Lisa beberapa waktu lalu malalui akun instagramnya. Dia mengaku pernah bertemu dengan Lisa, namun membantah telah memiliki anak dari Lisa.

RK lewat kuasa hukumnya juga menyatakan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dugaan perselingkuhan berujung kehamilan Lisa.

"Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," kata RK dalam unggahannya di akun IG nya.

Ia mengaku pertemuan dengan Lisa beberapa tahun terkait permohonan bantuan kuliah.

"Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

RK mengaku tak paham mengapa isu ini sekarang dimunculkan lagi. Ia juga menegaskan akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya dalam masalah ini.

Catatan Redaksi: Artikel ini mengalami perubahan di bagian judul dan isi, Sabtu (12/4) pukul 14.10 WIB setelah dilengkapi dengan pernyataan kuasa hukum Ridwan Kamil. 

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dua landasan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi pemerintahannya menjalankan ekonomi kekeluargaan di Indonesia.

Dalam siaran Sarasehan Ekonomi Nasional yang diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, Presiden mengatakan dasar ini yang membuat proses berjalannya ekonomi di Indonesia mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan Indonesia.

"Ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu.Harus berketuhanan, harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan, tapi Indonesia bubar, tidak mau," kata Prabowo.

Dengan Pancasila, menurut Prabowo setiap kebijakan terkait dengan ekonomi di pemerintahannya akan difokuskan untuk memenuhi unsur dari lima butir sila yang ada dan pada akhirnya mampu memberi kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pengelolaan aset kekayaan terutama sumber daya alam dipastikan tidak akan sembarang untuk dilepas kepada pihak asing.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pasal 33 dari UUD 1945 menjadi dasar yang melekat yaitu terkait dengan asas kekeluargaan.

"Saya ulangi, perekonomian kita asasnya adalah kekeluargaan, sehingga tidak boleh ada yang lapar di Republik yang sudah merdeka 80 tahun ini. Tidak boleh ada yang tinggal tinggal di bawah kolong jembatan, ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan, ini yang mendasari," katanya.

Dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu Prabowo menyiapkan strategi yang berfokus agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga industrialisasi bisa membawa kemakmuran bagi Indonesia.

Keempatnya juga dinilai Presiden sejalan dengan tujuan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia.

"Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," tutupnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Tujuh narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sorong, Papua Barat Daya, kabur pada Selasa (1/4) atau saat hari kedua Hari Raya Lebaran.

Ketujuh napi itu berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Mereka kabur dengan cara membobol tembok lapas.

Dilansir Antara, Selasa (8/4), Polresta Sorong Kota telah menangkap salah satu napi bernama Akmal Ohorela (24) di area Komplek Yapis Kampung Baru, Kota Sorong.

"Berdasarkan informasi ada dua tahanan yang bersembunyi di lokasi itu, tapi ternyata hanya satu dan kita langsung tangkap," kata Kapolresta Sorong Kota Kombes Happy Perdana Yudianto di Kampung Baru, Kota Sorong.

Dia menuturkan saat proses penangkapan itu, pemilik rumah sempat mengelabui tim dengan menyangkal bahwa Akmal tidak berada di dalam rumah. Namun, ternyata Akmal sedang bersembunyi di kamar.

"Ketika tim masuk dan menggeledah ruangan ternyata yang bersangkutan tengah bersembunyi di kamar," ucap Happy.

Akmal akhirnya dibawa tim ke Lapas Kelas II B Sorong untuk menjalani pemeriksaan dan sekaligus melanjutkan masa hukuman di lapas itu. Selanjutnya, enam napi lainnya masih dikejar polisi.

"Sisa enam orang narapidana yang masih dalam pengejaran," kata dia.

Happy menjelaskan Polresta Sorong bekerja sama dengan polres yang ada di wilayah Polda Papua Barat Daya untuk memantau dan memperkecil ruang gerak enam narapidana itu.

Sebelumnya, ketujuh narapidana itu masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW melarikan diri dari Lapas Kelas II B Sorong dengan membobol tembok lapas menggunakan sendok pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT.

Sebanyak tujuh orang narapidana di Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya, berhasil melarikan diri dari kamar tahanan. Para pelaku kabur usai menjebol dinding tahanan dengan menggunakan sendok.

Ketujuh narapidana itu kabur pada Selasa (1/4) pukul 04.54 WIT. Mereka yang kabur berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa, dilansir detikSulsel, Kamis (3/4/2025).

Hensa mengatakan bagian dinding tahanan yang dijebol ketujuh napi itu sudah dalam kondisi rapuh. Hal itu yang memudahkan pelaku untuk menjebol lokasi walau hanya menggunakan sendok.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," tuturnya.

Pihak Lapas Sorong dibantu kepolisian kini masih mencari keberadaan tujuh napi yang kabur. Lapas Sorong juga berjanji untuk memperbaiki bangunan di lapas yang sudah dalam keadaan rapuh.

Baca selengkapnya di sini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kemenkumham Papua Barat turun tangan mengusut insiden 7 narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya. Para napi kabur disebut memanfaatkan kondisi bangunan kamar tahanan yang rapuh sehingga mudah untuk dijebol.

Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa mengatakan insiden 7 napi kabur terjadi pada Selasa (1/4) sekitar pukul 04.54 WIT. Para napi kabur dengan cara menjebol dinding kamar tahanan yang kondisinya sering direndam banjir.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," kata Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Adapun tujuh napi yang kabur masing-masing inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Hensa mengatakan pihaknya masih akan mendalami kejadian ini dengan memeriksa saksi-saksi.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," ujar Hensa.

Karena kondisi tersebut, Hensa juga mengaku akan mengusulkan renovasi atau relokasi bangunan agar menjadi lebih representatif. Hal ini untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

"Karena itu kita sudah berusaha untuk mengantisipasi, nanti akan kita usulkan untuk renovasi atau relokasi bangunan ini supaya lebih baik lebih representatif. Jumlah narapidana yang menghuni kamar tersebut berjumlah 10 orang, dan 7 di antaranya melarikan diri," bebernya.

Polisi Bentuk Tim Khusus Buru 7 Napi Kabur

Polisi kini melakukan pengejaran terhadap 7 napi kabur tersebut. Ada tim khusus yang dibentuk untuk menangkap kembali para napi.

"Jadi dapat saya sampaikan, dari kemarin setelah berapa jam ada informasi (narapidana) kabur Polres berkoordinasi seketika itu juga. Saya kumpulkan anggota dan membentuk tim khusus dari Polres maupun Polsek untuk segera melakukan pengejaran," kata Kapolresta Sorong Kota Kombes Happy Perdana Yudianto kepada wartawan, Rabu (2/4).

Happy menyebut pihaknya telah mengantongi data-data dan foto para napi yang kabur. Pihaknya pun akan melakukan pengawasan di jalur-jalur keluar seperti pelabuhan dan bandara.

"Jadi setelah koordinasi dengan Lapas kita minta data-data warga binaan yang kabur juga foto-foto," ucapnya.

Selain itu, pihaknya akan menyebarkan foto dan identitas para napi tersebut. Khususnya di jalur-jalur menuju keluar Kota Sorong seperti bandara dan pelabuhan.

"Kemudian nanti akan kita sebarkan di beberapa pintu keluar kota Sorong baik itu pelabuhan, bandara, maupun jalan-jalan lain yang menuju keluar Kota Sorong," tegasnya.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Insiden narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya, sudah dua kali terjadi dalam setahun terakhir. Setelah sebelumnya 53 napi kabur, kini terbaru ada 7 napi yang juga melarikan diri.

"Awalnya narapidana kabur 53 orang pada beberapa tahun kemarin dan 32 sudah ditangkap, sementara 21 lainnya belum. Sementara terbaru terdapat 7 narapidana yang kabur salah satunya pelaku pembunuh anggota TNI di Posramil Kisor," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Untuk diketahui, insiden 53 napi kabur dari Lapas Sorong terjadi pada Minggu (7/1/2024) sekitar pukul 11.00 WIT. Hensa mengatakan proses pengejaran terhadap tahanan yang belum ditangkap kembali masih akan terus dilakukan.

"Kalau untuk yang lari dari lapas itu tidak ada masa kedaluwarsa. Jadi sekali lari ya tetap akan dicari sampai dapat," bebernya.

Hensa mengatakan 7 napi yang baru kabur pada Selasa (1/4/2025) tersebut masing-masing inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Dari semuanya, AA merupakan salah satu narapidana yang pernah melarikan diri bersama 53 napi lainnya namun berhasil ditangkap.

"AA ini sudah pernah melarikan diri namun ditangkap kembali. Ia terlibat dalam kasus pembunuhan 4 anggota TNI di Posramil Kisor pada 2021 silam. Kini juga melarikan diri," bebernya.

Hensa menambahkan, pihaknya akan melakukan investigasi terkait insiden terbaru ini. Dia mengaku akan melakukan evaluasi atas insiden yang terulang ini.

"Kalau soal masalah pemeriksaan ini jelas kita laksanakan investigasi. Dan nanti setelah hasil pemeriksaan tentu kita akan bisa menyimpulkan. Kalau memang perlu dilakukan evaluasi pasti kita akan lakukan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong memanfaatkan kondisi tembok tahanan yang sudah rapuh. Mereka menjebol dinding tahanan hanya dengan menggunakan sendok.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4).

Hensa mengatakan ketujuh napi tersebut kabur pada Selasa (1/4) sekitar pukul 04.54 WIT. Dia menyebut ada beberapa bagian dinding tahanan yang memang kondisinya sudah rapuh, sehingga dijebol oleh para napi menggunakan sendok.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," tuturnya.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan beberapa temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa AKBP Fajar pertama kali berkencan dengan tersangka F melalui perantara seseorang berinisial VK.

"VK diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," katanya.

Di awal bulan Juni 2024, Fajar meminta F agar dibawakan seorang anak perempuan yang berusia balita dengan alasan menyukai dan menyayangi anak kecil sehingga ingin merasakan bermain serta mengasuh anak perempuan.

"Karena yang bersangkutan tidak memiliki anak perempuan," imbuh Uli.

Permintaan tersebut pun disanggupi oleh F dan keduanya membuat janji bertemu di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi melanjutkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Fajar memesan dua kamar di hotel tersebut masing-masing untuk Fajar dan F. Adapun kamar Fajar merupakan tipe kamar terbaik dengan harga sewa Rp1,5 juta per malam.

Pada hari yang sama, F mengajak korban anak, yang pada saat itu berusia 5 tahun, untuk makan dan bermain di sebuah pusat perbelanjaan di Kupang, NTT.

Sepulangnya dari pusat perbelanjaan, F membawa korban ke kamar hotel yang telah dipesan oleh Fajar.

Pada momen itu, F meminta Fajar untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan kepada korban lantaran masih terlalu kecil.

F lantas meninggalkan korban hanya berdua dengan Fajar karena harus mengambil kunci kamar hotelnya serta mengambil pesanan makanan.

Pramono mengatakan bahwa perbuatan tindak pidana kekerasan seksual diduga kuat terjadi ketika F meninggalkan kamar.

"Peristiwa tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap korban diduga kuat terjadi saat Saudari F pergi keluar kamar dan meninggalkan korban anak berusia 6 tahun hanya berdua dengan Saudara Fajar di dalam kamar hotel,” katanya.

Terkait dengan korban anak berusia 13 tahun dan 16 tahun, Pramono mengatakan bahwa keduanya merupakan saudara sepupu.

"Korban anak berusia 16 tahun tersebut memperkenalkan Saudara Fajar kepada korban anak berusia 13 tahun yang merupakan saudari sepupunya dan belum lama datang ke Kupang serta tinggal bersama korban anak berusia 16 tahun dan keluarganya di sebuah indekos di Kupang," terangnya.

Kedua korban, kata dia, berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang beruntung dan kondisi keluarga yang tidak harmonis.

"Korban berusia 13 tahun melarikan diri dari tempat tinggalnya karena sering mengalami kekerasan dari ayahnya dan tidak pernah mendapatkan pengasuhan yang baik sejak kecil," ujarnya.

Adapun tindak pidana kekerasan seksual terhadap kedua korban tersebut terjadi di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Terhadap temuan-temuan tersebut, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada Polri, Gubernur NTT Melki Laka Lena, dan Wali Kota Kupang Christian Widodo serta Kemenkomdigi.

Kepada Polri, salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap tiga korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh Fajar dan F, di antaranya dengan mengungkap peran penting VK selaku perantara jasa layanan kencan dan perantara lainnya yang belum terungkap.

Kepada Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wali Kota Kupang Christian Widodo, salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

Terakhir, kepada Kemenkomdigi, Komnas HAM merekomendasikan agar adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial yang dilakukan oleh anak-anak secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kepastian hukum yang jelas dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurutnya, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.

"Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional," kata Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Oleh karenanya, dia berpendapat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa menjadi salah satu langkah paling cepat untuk mengembalikan kepercayaan, bukan hanya bagi investor, tapi juga bagi masyarakat luas.

Ia menilai UU tersebut bukan sekadar instrumen hukum, tetapi sinyal bagi pasar bahwa Pemerintah serius melawan korupsi dan membangun kembali budaya teknokrasi.

Menurut Hardjuno, hal tersebut penting terutama setelah adanya kasus dugaan korupsi besar di PT Pertamina yang memperburuk sentimen pasar terhadap tata kelola negara, yang dianggap semakin rentan terhadap kepentingan kelompok tertentu.

Apabila aset koruptor bisa langsung disita dan dikembalikan ke negara, sambung dia, maka negara memiliki lebih banyak ruang fiskal tanpa harus terus-menerus mencari utang atau mengorbankan sektor strategis lainnya.

Sejauh ini, Hardjuno mengatakan penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi banyak kendala, termasuk proses hukum yang panjang dan sulitnya penyitaan aset.

Tanpa perangkat hukum yang efektif, dirinya menuturkan akan banyak aset hasil korupsi yang tetap dinikmati oleh para pelaku meskipun mereka telah dijatuhi hukuman.

"Akibatnya, masyarakat melihat perang melawan korupsi lebih sebagai alat politik ketimbang upaya fundamental dalam memperbaiki sistem," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa mengembalikan kredibilitas teknokrasi dalam pemerintahan bukan sekadar soal penggantian pejabat, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat memiliki akuntabilitas yang kuat.

Jika pejabat strategis dipilih bukan karena kompetensi, maka dia menyebutkan setiap kebijakan yang diambil cenderung bermasalah dalam implementasi.

"Kalau sistem seperti ini terus berjalan, IHSG akan terus bergejolak karena pasar melihat negara ini semakin sulit diprediksi. Lebih jauh dampaknya bahkan bisa pada investasi jangka panjang dan stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Hardjuno menambahkan.

Maka dari itu, dirinya menekankan bahwa saat ini yang dibutuhkan bukan sekadar menenangkan pasar dengan wacana atau janji politik, namun harus ada langkah konkret yang menunjukkan bahwa negara ini bisa dikelola dengan baik.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025