Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengucapkan terima kasih kepada Komisi XIII DPR RI usai rapat kerja di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Menurut Pigai, Komisi XIII DPR bekerja sangat baik lantaran ikut mendorong kemajuan perlindungan, penegakan, dan pembangunan peradaban HAM di Indonesia.

“Secara baik, profesional, dan bermartabat. Sesuai dengan cita-cita visi Presiden Prabowo Subianto Asta Cita nomor 1. Jadi bahas intinya adalah saya ucapkan terima kasih Komisi XIII,” katanya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Diketahui, dalam rapat kerja tersebut banyak membahas hal terkait HAM di Indonesia seperti mencakup soal pemberian amnesti, perlindungan HAM, hingga dampak penetepan PSN terhadap HAM masyarakat sekitar.

Seusai Pigai memaparkan materinya, tibalah saatnya fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Di momen inilah Pigai dicecar oleh anggota dewan.

Salah satunya anggota dari Fraksi PKB, Mafirion yang menyebut Pigai tak tampak bekerja di 105 hari Pemerintahan Prabowo Subianto. Dia merasa saat Pigai menjadi menteri tak sebegitu aktif pada saat masih berada di Komnas HAM.

“Saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi Menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM,” katanya dalam rapat.

Senada, anggota dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Siti Aisyah juga berpendapat hal yang sama. Dia merasa tidak melihat apa yang telah dikerjakan oleh Pigai dalam 100 hari pertamanya.

Padahal, Siti mulanya memiliki harapan yang besar kepada Pigai saat terpilih jadi Menteri HAM. Karena dia melihat Pigai adalah pemerhati HAM dan juga aktif menyuarakan hal tentang HAM.

“Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami gak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini,” tuturnya dalam kesempatan yang sama pula.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengampunan atau amnesti terhadap 44.000 narapidana.

Menurutnya, hal itu didasari oleh kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden Prabowo ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat yang memuliakan manusia dengan dijawai oleh nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal tentang HAM.

“Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari relung hati Presiden RI. Amnesti didasari oleh nilai HAM, rekonsiliasi, dan perdamaian. Keuntungan dari kebijakan amnesti adalahblessing, artinya nilai tambahnya,” ungkapnya dalam raker bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Pigai menyebut ada kurang lebih 44.000 narapidana yang akan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia juga mengungkap adanya kemungkinan jumlah ini bisa berkurang ataupun bertambah.

“Jadi tidak bisa kami kunci 44.000 dan saat ini sedang dilakukan asessment di [Kementerian] Hukum,” tuturnya.

Dia melanjutkan, asessment di Kementerian Hukum ini penting. Misalnya narapidana bersangkutan saat diselidiki secara hukum dari satu kasusnya layak mendapat amnesti, tetapi ternyata dia juga memiliki kasus lainnya.

Kemudian asessment lainnya, yakni saat ingin memberi amnesti, ternyata narapidana bersangkutan seminggu lagi bebas bersyarat. Dengan demikian, Pigai menyebut hal seperti itulah yang sedang dilakukan pemrosesan.

“Dan setelah dari Kementerian Hukum lakukan asesmen, akan disampaikan kepada DPR melalui Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan memberikan kesadaran HAM terhadap 44.000 narapidana yang mendapatkan pengampunan atau amnesty dari Presiden Prabowo Subianto.

Pigai mengatakan 44.000 narapidana tersebut tidak akan dibebaskan begitu saja, tetapi akan mengikuti program kesadaran HAM dari pemerintah. Sayangnya, Pigai tidak menjelaskan lebih rinci mengenai program tersebut.

"Jadi pada waktunya nanti mereka akan kita perhatikan juga ya, salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” tutur Pigai di Jakarta, Minggu (15/12).

Pigai mengatakan bahwa narapidana yang akan mendapatkan pengampunan tersebut yaitu narapidana yang terlibat dalam kasus penghinaan kepala negara, kasua UU ITE, kasus kebebasan berekspresi dan pendapat

Tidak hanya itu, kata Pigai, pengampunan juga berlaku untuk narapidana perkara di Papua, orang yang sudah tua, anak-anak dan narapida yang sudah mengidap sakit berkepenjangan dan mengalami gangguan jiwa yang menurut Presiden perlu diberikan pengampunan.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM dan yang lain-lain. Artinya bapak presiden juga memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” imbuhnya.

Pigai juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tiba-tiba memberi amnesty kepada ribuan narapidana tersebut karena hal itu sudah sesuai dengan HAM dan visi asta cita Prabowo Subianto.

"Amnesty ini salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Point 1 Astra Cita,” ujarnya.