REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti atau penghapusan pidana terhadap 44 ribu narapidana. Penghapusan pidana itu merupakan salah-satu program dalam usaha untuk pengurangan kapasitas berlebih lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengatakan, pemberian amnesti terhadap ribuan narapidana tersebut sebagai program pemajuan HAM. Menurut dia, salah-satu yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dalam memberikan amnesti adalah aspek kemanusian dan semangat rekonsiliasi.

"Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita (delapan program utama Presiden Prabowo)," kata Pigai dalam siaran pers kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Pigai menjelaskan, memang tak semua narapidana bisa mendapatkan program penghapusan hukuman itu. Dia mengungkapkan beberapa kategori narapidana yang bakal mendapatkan amnesti, seperti kasus politik dan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pigai menerangkan, narapidana politik dan ITE, termasuk tahanan isu kebebasan berpendapat dan berekspresi di Papua bisa mendapaykan amnesti. Pun juga yang dipidana lantaran kasus-kasus penghinaan terhadap kepala negara akan dibebaskan. "Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusian, dan usaha-usaha untuk rekonsiliasi," kata Pigai.

Presiden Prabowo, kata Pigai, juga akan memberikan amnesti terhadap narapidana yang selama menjalani pemidanaan mengalami atau mengidap sakit berkepanjangan. "Termasuk di dalamnya adalah warga-warga binaan (narapidana) yang mengalami gangguan kejiawaan, serta yang mengidap HIV/AIDS, yang perlu perawatan khusus," ujar Pigai.

Dan kategori terakhir yang bakal mendapatkan amnesti adalah para narapidana kasus penggunaan narkotika. Mantan komisioner Komnas HAM tersebut menjelaskan, penghapusan pidana khusus terhadap para pengguna narkotika tersebut dilakukan karena misi utama pemidanaan terhadap para pecandu narkoba harus dengan rehabilitasi atau penyembuhan. Bukan dengan pemidanaan badan di sel penjara.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat (13/12/2024) menyampaikan, Presiden Prabowo akan memberikan amnesti terhadap 44 ribu narapidana. Namun pemberian amnesti tersebut, saat ini masih dalam usulan dan akan dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Prinsipnya, Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata Supratman. Dia menjelaskan, presiden sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945 memang diberikan kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengatakan bahwa rencana Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada sekitar 44.000 narapidana harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

“ICJR pada dasarnya menyepakati segala langkah yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan HAM. Namun yang ICJR tekankan adalah proses pemberian amnesti tersebut harus dilakukan secara akuntabel dan transparan,” kata Maidina dalam keterangan diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pemberian amnesti harus berbasis kebijakan yang bisa diakses publik sehingga dapat dinilai dan dikritisi. Teknis pemberian amnesti perlu dirumuskan dalam peraturan, setidaknya setara peraturan menteri, untuk menjamin standardisasi pelaksanaan penilaian dan pemberian amnesti.

“Penilaian juga harus berbasiskan hasil pembinaan yang memperhatikan aspek psikososial dan kesehatan,” imbuh Maidina.

ICJR sepakat mengenai pemberian amnesti bagi narapidana pengguna narkotika. Maidina menyebut, ICJR sudah menyuarakan sejak lama bahwa pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi harus dikeluarkan dari pemenjaraan.

“Untuk menjamin keadilan, amnesti bagi pengguna narkotika harus dilegitimasi dengan pengesahan revisi Undang-Undang Narkotika yang memperkenalkan dekriminalisasi pengguna narkotika,” kata dia.

Selain itu, mengenai rencana amnesti untuk narapidana kasus penghinaan presiden, ICJR menilai kriminalisasi penghinaan presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru semestinya ikut dihapus.

Sementara itu, terkait narapidana yang diberi amnesti karena sakit, ICJR mengingatkan perlunya pertimbangan tentang tindak pidana yang dilakukan warga binaan tersebut. Hal ini mengingat amnesti berdampak kepada dihapuskannya hukum pidana bagi yang bersangkutan.

“Jika narapidana yang melakukan tindak pidana umum tertentu yang memang adalah perbuatan pidana dengan korban teridentifikasi, maka yang lebih tepat diberlakukan terhadap narapidana tersebut adalah grasi atau pengampunan presiden, bukan penghapusan pidana lewat amnesti,” ujarnya.

Namun demikian, Maidina menyoroti rencana narapidana yang diberi pengampunan untuk dijadikan tenaga swasembada pangan dan komponen cadangan (komcad). ICJR menilai rencana tersebut rentan bersifat eksploitatif.

“Jika narapidana tersebut diberikan kesempatan kerja sebagai bagian dari pembinaan, hak atas upah pekerjaannya harus dibayarkan. Hal tersebut bahkan bisa dilakukan saat ini tanpa perlu mendasarkan hal tersebut dengan rencana amnesti,” imbuh Maidina.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12). Salah satu isu yang dibahas pada rapat tersebut adalah pemberian amnesti kepada narapidana tertentu.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terdapat sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti. Namun, jumlah pasti masih dalam asesmen untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh DPR.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024