Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan sebuah prestasi, yaitu selama 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat.

Artinya, lanjut dia, kebebasan ekspresi tetap selalu berjalan. Dengan demikian, Pigai menilai demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu secara pendapat, pikiran, perasaan publik dan para aktor politik.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil, saya belum lihat. Saya juga belum melihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujarnya saat raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Eks anggota Komnas HAM ini kembali menegaskan bahwa dalam pemerintahan Prabowo Subianto sampai saat ini belum ada seorang pun yang dipenjarakan, ditahan, atau diproses hukum karena menghina pejabat negara.

“Dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan,” tutur Pigai.

Dia pun mencontohkan dalam pemilihan pimpinan partai, pemilihan organisasi masyarakat, dan juga pemilihan kepala daerah semuanya diberi kebebasan. Pigai melihat demokrasi di Indonesia ini sudah lebih terbuka dan bebas.

“Saya kira ini adalah sebuah prestasi. Oleh karena itulah amnesti, ini sejalan dengan pemberian amesti terkait dengan kasus UU ITE [Informasi dan Transaksi Elektronik],” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejagung RI telah memberikan hukuman disiplin terhadap 30 jaksa "nakal" selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan 30 jaksa itu telah disanksi disiplin melalui bidang pengawasan selama 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

"Telah dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 30 jaksa," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (26/1/2025).

Merujuk pada data pencapaian Jam Pengawasan dalam periode tersebut, Harli menuturkan 30 jaksa itu dihukum dengan tiga kategori.

Tiga kategori itu mencakup hukuman ringan seperti teguran, kemudian hukuman sedang mulai dari penundaan kenaikan gaji hingga penundaan kenaikan pangkat.

Selain itu, hukuman berat mencakup demosi selama satu tahun, pembebasan jabatan jadi jabatan pelaksana satu tahun, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

"Hukuman disiplin ringan 3 jaksa, hukuman sedang 11 jaksa dan berat 16 jaksa," tambahnya.

Selain jaksa, Harli juga menyampaikan setidaknya ada 20 pegawai kejaksaan lain pada sektor tata usaha yang telah dihukum disiplin selama periode yang sama.

"Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik," pungkasnya.

KOMPAS.com - Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam pemulangan narapidana warga negara asing (WNA).

Berikut beberapa di antaranya.

Pemulangan lima terpidana Bali Nine

Pada 15 Desember 2024, lima anggota kelompok “Bali Nine”—Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Michael Czugaj—dipulangkan ke Australia setelah hampir dua dekade menjalani hukuman di Indonesia.

Pemulangan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Australia. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas tindakan ini. ?

Pemulangan Mary Jane Veloso

Mary Jane Veloso, warga negara Filipina yang divonis mati atas kasus penyelundupan narkoba pada 2010, mendapatkan penundaan eksekusi pada April 2015 setelah adanya permintaan dari pemerintah Filipina.

Penundaan ini diberikan untuk memungkinkan Veloso memberikan kesaksian terhadap individu yang diduga menjebaknya. Pada 6 Desember 2024, Indonesia dan Filipina menandatangani perjanjian untuk memulangkan Veloso ke Filipina, di mana ia akan menjalani sisa hukumannya.

Rencana Pemulangan Serge Atlaoui

Serge Atlaoui, warga negara Perancis berusia 61 tahun yang divonis mati di Indonesia atas kasus narkotika, telah mengajukan permohonan untuk dipulangkan ke Prancis guna menjalani sisa hukumannya.

Permohonan ini didasarkan pada kondisi kesehatannya yang menurun akibat diagnosis kanker. Pemerintah Perancis, yang menentang hukuman mati, sedang berkolaborasi dengan Indonesia terkait transfer ini.

Langkah ini sejalan dengan rencana Presiden Prabowo untuk memberikan grasi kepada 44.000 narapidana atas dasar kemanusiaan dan mengatasi kepadatan penjara. ?