Tim Hukum Hasto PDIP Ajukan Banding atas Putusan Sela Hakim Tipikor
Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menolak nota keberatan atau eksepsi. [315] url asal
#jaksa-penuntut #putusan-majelis-hakim-pengadilan-tipikor #putusan-sela-hakim-tipikor #saeful-bahri #eksepsi #pst #pid #harun #hasto-pdip #dpr #sus-tpk-2025-pn-jkt #kpu #pengadilan-tipikor-jaka
(CNN Indonesia) 11/04/25 12:20
v/114264/
Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menolak nota keberatan atau eksepsi.
"Kami akan menyatakan banding terhadap putusan sela ini, tentu saja nanti akan kami sampaikan bersama-sama dengan pokok perkara," ujar kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4).
Mekanisme banding dilakukan bersama-sama dengan banding pokok perkara apabila nantinya Hasto diputus bersalah dan dihukum pidana.
Dalam kesempatan itu, Maqdir meminta jaksa KPK untuk memberi tahu saksi-saksi yang hendak dihadirkan dalam persidangan. Hal itu penting supaya penasihat hukum dapat menganalisis pendalaman materi kepada saksi-saksi tersebut.
"Mengingat pemeriksaan ini nanti akan dilakukan pada hari Kamis, kami harapkan penuntut umum segera memberikan nama-nama saksi yang akan dihadirkan demi lancarnya pemeriksaan perkara ini," ucap Maqdir.
Sebelumnya, dalam putusan selanya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak nota keberatan yang disampaikan oleh kubu Hasto.
Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan di muka persidangan.
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas," kata hakim.
Hasto didakwa telah merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku (buron). Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.
Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta. Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.
Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.
Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.
Kardinal Ignatius Suharyo akan Kunjungi Hasto di Rutan KPK 14 April
Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Hasto Kristiyanto di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan. [248] url asal
#kardinal-ignatius-suharyo #hasto-kristiyanto #hasto-kristiyanto-ditahan-kpk #kpk #rutan-kpk #pst #terdakwa #pengurusan #jaksa #nama-terdakwa-hasto-kristiyanto #anastasia-rukmi-sapto-hastuti #pid #rutan #sapto-ha
Jakarta - Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.
"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).
Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.
"Kemudian yang kedua adalah Anastasia Rukmi Sapto Hastuti, yang merupakan kakak dari klien kami, yang ketiga adalah Eddy Kristiyanto merupakan kakak kandung. Jadi tiga yang diberikan izin oleh e-berpadu dan tanggalnya adalah 14 April 2025 berkunjungnya," ujarnya.
Dalam sidang hari ini, hakim telah menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto. Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan itu dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Hakim menyatakan eksepsi Hasto masuk materi pokok perkara. Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya.
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas," kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
(mib/ygs)
Cabup Mateng Haris Halim Terpidana Kasus Ijazah Palsu Dieksekusi ke Rutan
Calon bupati Mamuju Tengah, Haris Halim, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena kasus ijazah palsu setelah putusan banding Pengadilan Tinggi Sulbar. [530] url asal
#haris-halim #ijazah-palsu #mamuju-tengah #pengadilan-tinggi-sulbar #kejaksaan-negeri-mamuju #penjara #cabup #pidana-kurungan #pn-mamuju #nomor-232-pid #sulbar #raharjo-yusuf-wibisono #rutan-kelas-iib-mamuju #kpu
Mamuju Tengah - Calon bupati (cabup) Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar), Haris Halim Sinring dijebloskan ke Rutan Kelas IIB Mamuju terkait kasus ijazah palsu. Haris sempat divonis bebas di kasus ini, namun putusan itu dianulir Pengadilan Tinggi (PT) Sulbar.
"Bertempat di Rutan Kelas IIB Mamuju, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Haris Halim Sinring," ujar Kajari Mamuju Raharjo Yusuf Wibisono dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
Proses eksekusi dilakukan di Rutan Kelas IIB Mamuju, Kecamatan Mamuju pada Selasa (21/1) pagi. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan PT Sulbar Nomor: 279PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 06 Januari 2025.
"Adapun, amar putusan banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 24 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut," terangnya.
Raharjo menambahkan pihaknya sempat melayangkan satu kali surat panggilan kepada Haris. Haris pun disebut kooperatif dan menyerahkan diri ke Kejari Mamuju, pagi tadi.
"Terdakwa menyerahkan diri setelah dilakukan satu kali pemanggilan," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, PT Sulbar mengabulkan banding jaksa terhadap cabup Mamuju Tengah Haris Halim dalam kasus ijazah palsu. Haris yang semula divonis bebas kini dijatuhi hukuman pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 36 juta.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 36 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 36.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," demikian bunyi amar putusan majelis hakim, dikutip dari situs kepaniteraan MA, Rabu (8/1).
Seperti diketahui, kasus ini berawal setelah Haris Halim diduga menggunakan ijazah milik orang lain saat mendaftar ke KPU untuk maju calon bupati di Pilkada Mamuju Tengah 2024. Sentra Gakkumdu Mamuju Tengah kemudian mengusut kasus tersebut.
Kasus kemudian naik ke tahap penyidikan dan Haris Halim ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya penyidik Satreskrim Polres Mamuju Tengah melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Mamuju usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 pada Selasa (17/12/2024).
"Ditemukan ternyata nomor ijazah yang bersangkutan yang tercatat di arsip ternyata yang tercantum adalah orang lain," kata Kajari Mamuju Raharjo Yusuf Wibisono.
Selanjutnya, Haris Halim menjalani sidang vonis di PN Mamuju pada Selasa (24/12/2024). Namun Haris Halim yang dituntut 3 tahun penjara dijatuhi vonis bebas oleh majelis hakim PN Mamuju.
(asm/sar)