Ogan Ilir -

Polisi masih mengusut kasus tahanan pendamping (Tamping) di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang ketahuan menyimpan sabu di gerobak sampah. Sabu tersebut sudah diamankan beserta tamping yang terkait dengan kepemilikan dan penyelundupan sabu tersebut.

Kasatres Narkoba Polres Ogan Ilir, Iptu Surya Atmajaya mengatakan terbongkarnya kasus ini berawal saat petugas lapas melakukan pemeriksaan terhadap tahanan di lapas tersebut. Pihak lapas sebelumnya mendapatkan informasi adanya penyelundupan sabu ke dalam lapas. Namun saat pemeriksaan, tidak didapati adanya tahanan yang menggunakan sabu atau hal terlarang lainnya.

Namun, petugas lapas tak mau kecolongan dan akhirnya memeriksa semua bagian di lapas, termasuk memeriksa satu gerobak sampah yang berada di lokasi tersebut. Benar saja, setelah dicek di dalamnya terdapat bungkus rokok yang berisikan sabu.

Petugas pun mengamankan dua tahanan pendamping kebersihan bernama Indra dan Edi Irawan. Dalam bungkus rokok itu ada 4 paket sabu seberat 3,58 gram.

"Penyelundupan sabu ke dalam lapas dengan gerobak sampah ini terjadi Selasa (13/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Pada saat itu, petugas gabungan P2U dan pengawal lapas melakukan pemeriksaan, terhadap kedua pelaku dan gerobak sampah yang mereka pakai," kata Surya, Minggu (18/5/2025).

"Sabu tersebut,disembunyikan dalam sebuah kotak rokok dan kantong plastik hitam, serta diselipkan menggunakan sebuah baut," sambungnya.

Surya menjelaskan pihak Lapas langsung melaporkan kejadian tersebut ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir.

"Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku barang tersebut mereka ambil dari tempat pembuangan luar dan menyebut bahwa barang tersebut milik warga binaan atas nama Tendi Albert," katanya.

Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, lanjut Surya, Unit II Satres Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap ketiga terduga pelaku termasuk satu warga binaan lainnya bernama Tendi Albert, yang diketahui merupakan pemilik barang haram tersebut.

"Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa barang bukti sabu tersebut awalnya diambil oleh I, kemudian diserahkan kepada EI atas perintah dari TA. Ketiganya kini telah diamankan di Mapolres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

Dalam kasus ini, pihaknya mengamankan barang bukti berupa 4 paket sabu seberat 3,58 gram bruto, 1 kantong plastik warna hitam, 1 buah baut, 1 kotak rokok, 1 unit gerobak sampah dan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam milik TA.

"Ketiga tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun," pungkasnya.

(dai/dai)

Ogan Ilir -

Tahanan pendamping (Tamping) di bagian kebersihan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Taja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) ketahuan menyembunyikan narkoba jenis sabu di gerobak sampah.

Kedua tamping tersebut yakni Indra dan Edi Irawan. Dari tangan keduanya, didapati sabu sebanyak 4 paket atau seberat 3,58 gram yang diduga milik warga binaan lainnya yakni Tendi Albert.

"Ketiga warga binaan ini sudah diamankan di Mapolres Ogan Ilir," kata Kasat Narkoba Polres Ogan Ilir, Iptu Surya Atmajaya, Minggu (18/5/2025).

Dijelaskan Surya, peristiwa penyelundupan sabu ke dalam lapas dengan gerobak sampah ini terjadi Selasa (13/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Pada saat itu, petugas gabungan P2U dan pengawal lapas melakukan pemeriksaan.

Lalu ditemukan sejumlah narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket di dalam plat gerobak sampah yang dibawa warga binaan menuju ke arah ruang tahanan.

"Ketika gerobak sampah yang mereka gunakan itu di periksa, petugas menemukan 4 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,58 gram," jelasnya.

Surya menjelaskan sabu itu disembunyikan dalam sebuah kotak rokok dan kantong plastik hitam, serta diselipkan menggunakan sebuah baut.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak Lapas langsung melaporkan kejadian itu ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir. Sekitar pukul 13.30 WIB. Unit II Satres Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap ketiga terduga pelaku, termasuk satu warga binaan lainnya bernama Tendi Albert, yang diketahui merupakan pemilik barang haram tersebut.

"Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa barang bukti sabu tersebut awalnya diambil oleh I, kemudian diserahkan kepada EI atas perintah dari TA. Ketiganya kini telah diamankan di Mapolres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

Selain mengamankan para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 4 paket sabu seberat 3,58 gram bruto, 1 kantong plastik warna hitam, 1 buah baut, 1 kotak rokok, 1 unit gerobak sampah dan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam milik TA.

"Ketiga tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun," pungkasnya.

(dai/dai)

Pekanbaru: Kantor Wilayah Ditjenpas Riau bertekad memerangi narkoba di lingkungan Pemasyarakatan, terkhusus lapas dan rutan di wilayah Riau.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar, mengatakan tak ada toleransi untuk peredaran barang haram tersebut.

"Seperti yang sudah ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," kata Maizar menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan di wilayah Riau dalam peredaran narkoba, Sabtu, 17 Mei 2025.
Maizar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Menurut dia Kanwil Ditjenpas Riau selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif.

"Terbukti terlibat maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Maizar menyebut apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau dalam peredaran narkoba maka sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Untuk kemungkinan adanya sanksi pidana akan diserahkan kepada pihak kepolisian

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung lapas rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silahkan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terimakasih atas dukungannya bagi perjuangan kami zero narkoba dan HP," ungkap Maizar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta -

Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.

"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

(amw/dhn)

Jakarta -

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

(azh/jbr)

Pemberian remisi bukan hanya pengurangan masa pidana, melainkan bertujuan agar narapidana menjadi manusia yang lebih baik ke depannya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Sebanyak 69 warga binaan pemasyarakatan (WBP) mendapatkan remisi khusus 2589 Buddhist Era (BE) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Remisi khusus ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.PK.05.04-560 tanggal 24 April 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Waisak 2589 BE/2025 kepada Narapidana dan Anak Binaan.

"Pemberian remisi ini merupakan salah satu bentuk apresiasi negara kepada narapidana yang terus berupaya menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa tahanan," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Kepri Aris Munandar di Tanjungpinang, Senin.

Aris Munandar menjelaskan bahwa remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana terhadap narapidana dan anak yang memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan.

Narapidana yang mendapatkan remisi, kata dia, adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah berstatus sebagai narapidana minimal 6 bulan pidana penjara, lalu tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di lapas/rutan.

"Pemberian remisi bukan hanya pengurangan masa pidana, melainkan bertujuan agar narapidana menjadi manusia yang lebih baik ke depannya," ujar dia.

Ia menyebutkan 69 WBP yang menerima remisi khusus Waisak 2025, terdiri atas narapidana 68 orang dan anak binaan satu orang. Seluruhnya menerima pengurangan masa pidana atau Remisi Khusus I, sedangkan Remisi Khusus II atau langsung bebas nihil.

WBP penerima remisi Waisak 2025, kata dia, tersebar di Lapas Kelas II A Tanjungpinang 13 orang, Lapas Kelas II A Batam 14 orang, Lapas Kelas II A Narkotika Tanjungpinang 20 orang, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam satu orang.

Berikutnya Lembaga Perempuan Kelas II B Batam empat orang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep satu orang, Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang lima orang, Rumah Tahanan Negara Kelas II A Batam enam orang, dan Rumah Tahnan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun lima orang.

Penyerahan remisi Waisak 2025 secara simbolis di rutan hingga lapas masing-masing pada Senin pagi.

Pewarta: Ogen
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS ditangkap polisi karena mengunggah meme kontroversialJokowi-Prabowo di media sosial.

Sebelumnya, SSS mengunggah meme Jokowi-Prabowo yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI).

Pada Jumat (9/5/2025), mahasiswi ITB ditangkap atas tuduhan melanggar sejumlah pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya penangkapan mahasiswi ITB tersebut.

"Benar, seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kepada wartawan di Jakarta dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Kasus penangkapan mahasiswi ITB oleh kepolisian ini mengundang atensi publik karena dinilai sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi.

Lantas, perlukah mahasiswi ITB ditangkap karena mengunggah meme Jokowi-Prabowo?

Tak perlu ditangkap, cukup dimaafkan

Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Muhammad Rustamaji, menyatakan bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB yang menyebarkan meme Jokowi-Prabowo bergantung pada sejauh mana meme tersebut sesuai dengan konteks kritik yang disampaikan.

Ia menjelaskan bahwa jika unggahan SSS mengandung kritik yang didukung oleh data dan fakta, maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

"Namun, apabila meme tersebut dianggap memuat unsur pemalsuan atau manipulasi data elektronik, misalnya, ciuman antara kedua tokoh dipersepsikan sebagai bentuk penghinaan maka Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat diterapkan,” jelas Rustamaji.

Kendati demikian, ia menyarankan agar pemerintah menerapkan asas parsimoni atau prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana.

“Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemaafan seharusnya lebih diutamakan,” tutupnya.

Penangkapan mahasiswi ITB berlebihan dan melukai demokrasi

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB merupakan tindakan yang berlebihan dan melukai demokrasi.

Ia berpendapat, SSS yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan melalui meme Jokowi-Prabowo, seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurutnya, sosok Presiden Prabowo dan Jokowi kini tidak lagi dapat dipandang sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari institusi publik.

“Dalam perspektif hukum, keduanya telah melebur menjadi entitas publik, sehingga tidak relevan lagi diposisikan sebagai pribadi,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com secara terpisah pada Minggu (11/5/2025).

Oleh karena itu, menurut Abdul Fickar, penangkapan terhadap mahasiswi tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Ia menambahkan bahwa bagi pejabat publik, ruang privasi secara hukum sudah tidak ada.

“Polisi sebagai aparat penegak hukum yang memaksakan diri secara berlebihan dan tidak memahami esensi demokrasi, saya menghimbau agar Presiden Prabowo menegur institusi kepolisian, agar tidak muncul kesan bahwa pemerintahannya anti kritik,” tegasnya.

Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjenpas Sumbar) berjuang mengubah 'image' penjara dari suram menjadi lembaga pemasyarakatan yang aktif dan produktif.

Kepala Kanwil Ditjenimpas Sumbar, Marselina Budiningsih, menyatakan perubahan tersebut untuk mendukung program Akselerasi Kementerian Imipas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT Pemasyarakatan, khususnya di Sumatera Barat.

"Perubahan yang telah kami lakukan lewat berbagai program pembinaan, baik berupa keterampilan ataupun kepribadian yang sudah dijalankan di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumbar berupa penguatan dan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Sumbar," kata Marselina dalam keterangan pers, Selasa, 6 Mei 2025.
Dia menyatakan kini Lapas di Sumbar sudah berubah jadi lebih produktif jika dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya.


Suasana Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Barat. Dokumentasi/ istimewa

"Terbukti dalam kegiatan IPPA Fest yang dilaksanakan di Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada tanggal 21-25 April 2025 lalu, seluruh produk hasil karya warga binaan perwakilan UPT Sumatera Barat terjual habis baik itu sandal hotel, sandal wanita, sandal kulit pria, bawang goreng, keripik sanjai, jilbab sulam hingga lukisan dari Banner Bekas. Salendang Koto Gadang seluruhnya dibeli oleh Ibu Menteri Imipas," jelasnya.

Menurut mantan Kadivpas Kanwil DKI Jakarta ini, hal tersebut membuktikan bahwa produk hasil karya warga binaan (UMKM) diakui oleh masyarakat.

"Terkait dengan ketahanan pangan, kami juga menjadikan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman jadi Proyek Unggulan dengan hasil panen berupa 70 ton Ubi Kayu yang di tanam di lahan 7 hektar yang dilaksanakan panen secara bertahap sesuai dengan pesanan," jelasnya.

Hasil dari olahan Ubi Kayu berupa Tepung Tapioka, Keripik, dan sebagainya kemudian dipasarkan di daerah Pekanbaru, Riau.

"Dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan Panen Raya Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman diperkirakan pada tanggal 14 Mei 2025," ungkapnya.

Selain hal tersebut, Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat beserta 26 UPT telah memberikan Bantuan Sosial kepada keluarga Warga Binaan dan Masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas/Rutan sebanyak 2.274 paket.

UPT Pemasyarakatan telah berusaha melakukan perubahan secara masif, menyelenggarakan berbagai program pembinaan mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga yang berskala industri seperti sandal hotel dan lainnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang menegaskan komitmen memerangi praktik pungutan liar (pungli) melalui kegiatan sosialisasi layanan dan mekanisme pengaduan yang berlangsung di ruang kunjungan, Kamis, 1 Mei 2025.

Kegiatan ini dipimpin Kepala Lapas (Kalapas), Wachid Wibowo, yang menyerukan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan gratis bagi seluruh Warga Binaan serta keluarga mereka.

"Jika ada pungli, jangan takut untuk melapor. Semua layanan kami berikan tanpa biaya. Kami menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan, baik oleh Warga Binaan maupun keluarga mereka dan kami menjamin kerahasiaan serta keselamatan pelapor," kata Wachid di hadapan petugas dan Warga Binaan.
Wachid menjelaskan pengaduan dapat disampaikan melalui kotak aduan yang tersedia di setiap blok hunian atau secara daring melalui WhatsApp di nomor 0812-1351-5837, serta melalui Aplikasi LATUCIP GO, khususnya melalui fitur PANDUSAPI (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menyediakan kanal pengaduan digital secara langsung.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh layanan publik di Lapas Cipinang, berjalan sesuai standar, bebas pungutan liar (pungli), dan berorientasi pada penghormatan hak-hak dasar. Saya sengaja turun langsung untuk mendengar masukan dari masyarakat," jelas Wachid.

Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban (ADKAMTIB), Yulius Jum Hertantono, menambahkan tindakan tegas akan diberlakukan terhadap setiap pelaku pungli, baik yang berasal dari petugas maupun tenaga pendamping (tamping).

"Layanan di dalam lapas harus bebas dari pungli. Kalau ada oknum yang terbukti melanggar, kami akan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Integritas adalah harga mati," ungkapnya.

Sosialisasi ini disambut positif oleh warga binaan. Salah satunya, YK, 48, yang tengah menjalani pidana terkait kasus narkotika. Dia mengaku merasa lebih memahami alur dan prosedur layanan pemasyarakatan.

"Sosialisasi seperti ini bikin kami tidak mudah dibohongi atau dimanfaatkan. Sekarang kami tahu bagaimana mengakses layanan resmi dan bisa melaporkan jika ada yang tidak beres," ungkapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

JAKARTA, investor.id - Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai tepat langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu. Melalui langkah hukum tersebut, Jokowi ingin menegakkan keadilan dan memulihkan reputasinya.

“Bisa dikatakan, ini adalah momentum bagi Pak Jokowi, oleh sebab beberapa orang juga telah menempuh proses hukum atas tudingannya itu," ujar Karyono dalam diskusi bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025). 

Menurut Karyono, langkah hukum Jokowi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di mata hukum dan itulah norma dalam negara yang demokratis.

"Terkait isu ini, jelas Pak Jokowi sangat dirugikan reputasinya dan citra dirinya maupun keluarganya. Selama ini kita jadi saksi pula bagaimana isu negatif kerap dialamatkan kepada Pak Jokowi bahkan jauh sebelum menjabat presiden. Nah, sekarang sudah purna, tetapi isu ini terus dimunculkan di ruang publik," tutur dia.

Karyono juga menduga adanya agenda lain di balik kemunculan isu ijazah palsu tersebut khususnya terkait residu kepentingan transisi politik pasca Pemilu 2024. Menurut dia, tidak sedikit kelompok yang memang membenci Jokowi sejak awal, bahkan jauh sebelum menjadi presiden. 

"Pembacaan saya, ini efek dari residu kepentingan politik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Mengingat, haters Pak Jokowi ini memang kerap membidiknya. Setelah, pemilu, kelompok ini sepertinya berusaha untuk tetap merawat isu ini dan anehnya, sasaran tembaknya pun tidak berubah yaitu Pak Jokowi," jelas dia.

Bahkan, kata Karyono, isu ijazah palsu ini merupakan langkah untuk memisahkan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk, upaya menciptakan destabilitas politik dan kemungkinan juga terkait motif untuk kepentingan politik 2029.

"Saya kira Pak Presiden Prabowo juga telah membaca hal itu dan saya optimis Presiden Prabowo juga dapat bersikap bijak dalam merespon aneka residu kepentingan politik ini," tegas dia. 

Lebih lanjut, Karyono memprediksikan bahwa pertarungan politik antara elite bakal terus terjadi ke depannya. Hanya saja, kata dia, saat ini, sasarannya adalah Jokowi.

"Residu antar kelompok kepentingan akan terus berlanjut hingga setiap kelompok dapat merasa aman untuk menjajaki peluang politik di pemilu 2029. Dan saat ini yang menjadi sasaran tembaknya memang Pak Jokowi, mengingat record beliau yang dinilai mempunyai kontribusi signifikan mengawal proses transisi politik dari dirinya ke Presiden Prabowo," pungkas Jokowi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Analis Politik Boni Hargens menilai langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu menjadi pelajaran penting dalam berdemokrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja.

Menurut Boni, langkah Jokowi strategis dalam konteks demokrasi karena dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Hal tersebut berarti setiap orang sama di mata hukum. 

Implikasinya, siapapun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan menggeruduk rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal ijazah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Boni menuturkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan. Mereka tidak boleh asal menuduh atau menebar fitnah. Karena dalam proses persidangan barang bukti ijazah aslinya akan dihadirkan. 

“Nah ini sangat bernilai karena akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan," pungkas Boni.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum. Hanya saja, Yakub tidak membeberkan identitas keempat yang bakal dilaporkan ke polisi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Sehari setelahnya, relawan Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang ke Bareskrim Polri soal tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Rabu (23/4/2025). Laporan tersebut dilayangkan Ketua Pemuda Relawan Nusantara, Andi Kurniawan dan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya.

Empat orang yang dilaporkan yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma. 

Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah menyebut para terlapor diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP terkait tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi.

"Kita lihat sendiri terjadi di civitas akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan," kata Rusdiansyah.

Rusdiansyah mengatakan laporan tersebut dilayangkan pihaknya atas inisiatif pribadi dan tanpa suruhan atau komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi. Dia mengaku juga tidak mengetahui keempat orang yang dilaporkan kliennya merupakan pihak yang sama dengan sosok yang akan dilaporkan oleh Jokowi atau tidak.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wamena (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM (KemenHAM) RI Nicholay Aprilindo menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat pengungsi Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, untuk merancang solusi yang konkrit.

“Saya ditugaskan Menteri HAM untuk melihat langsung kondisi para pengungsi dan mendengar harapan mereka,” katanya dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis

ebelumnya, Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM RI Nicholay Aprilindo mengunjungi pengungsi Nduga di Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada pekan lalu.

Dalam kunjungan itu Nicholay Aprilindo didampingi oleh Wakil Bupati Nduga Yoas Beon bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) tokoh intelektual Samuel Tabuni, serta pegiat HAM Theo Hesegem dan Raga Kogoya.

Nicholay mengatakan tujuan utama kunjungan ini adalah memperkuat pemahaman dan mendengar langsung kebutuhan pengungsi yang sejak 2018 meninggalkan distrik dan kampung mereka akibat konflik.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay meninjau aktivitas pendidikan anak-anak pengungsi, mendengar kebutuhan mereka, termasuk kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, ruang guru, gedung sekolah, dan sarana pendukung lainnya.

Dia juga mengunjungi pasar baru Kota Kenyam untuk berinteraksi langsung dengan para pengungsi dan memahami kebutuhan dasar yang mendesak.

Sementara itu Wakil Bupati Nduga Yoas Beon memberikan apresiasi atas kunjungan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM RI Nicholay Aprilindo dalam memberikan peluang untuk menampung aspirasi masyarakat.

Pihaknya berencana mendata seluruh pengungsi dari 14 distrik dan beberapa pengungsi yang ada di beberapa wilayah tetangga untuk mendapatkan data yang valid, yang kemudian akan disampaikan ke Kementerian HAM.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM juga menjajaki peluang rekonsiliasi damai bagi masyarakat Papua, khususnya pengungsi Nduga.

“Masukan dari berbagai tokoh akan saya sampaikan ke Menteri untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian dan lembaga,” ujar Nicholayi.

Menurut dia, kunjungan tersebut membawa harapan baru bagi pengungsi Nduga, dengan fokus pada penyediaan kebutuhan dasar dan peluang rekonsiliasi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025