Ratusan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), antusias melakukan kunjungan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan khusus Lebaran dibuka untuk keluarga narapidana selama tiga hari ke depan.

"Lapas Selong akan melayani kunjungan selama tiga hari ke depan ketika Idul Fitri, dimulai dari hari ini," kata Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja Lapas Selong, Gamal Masfur, saat ditemui detikBali di ruang kerjanya, Senin (31/3/2025).

Program layanan kunjungan Idul Fitri ini sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kunjungan ketika Idul Fitri untuk warga binaan lapas merupakan perintah dari Dirjen Pemasyarakatan, itu serentak di seluruh Indonesia," jelas Gamal.

Salat Idul Fitri dan Kebersamaan dengan Keluarga

Selain kunjungan keluarga, Lapas Selong juga memfasilitasi warga binaan untuk melaksanakan salat Id berjemaah.

"Tadi juga kami laksanakan salat sunah Idul Fitri secara berjemaah dengan warga binaan lapas. Kunjungan keluarga juga bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan supaya bisa merasakan suasana Lebaran," ujarnya.

Salah satu napi, SA (37), mengaku bahagia saat dikunjungi oleh keluarganya pada momen Idul Fitri. Dia terharu bisa berkumpul dengan keluarga di hari yang fitri.

"Ada istri dan anak yang mengunjungi. Sangat senang rasanya bisa berkumpul bersama keluarga, apalagi ketika Lebaran ini," ujarnya semringah.

Warga binaan lainnya, HM (29), juga merasakan kebahagiaan saat dikunjungi keluarganya. Selain bisa bertemu, ia juga menikmati makanan khas Lebaran yang dibawakan oleh keluarganya.

"Sangat senang. Ini dibawakan makanan ringan, ketupat, dan opor ayam. Sudah lama tidak makan ketupat soalnya," ucap HM.

Pantauan detikBali, ratusan masyarakat memadati area parkir Lapas Selong. Di dalam aula kunjungan, keluarga warga binaan memenuhi ruangan yang telah disediakan. Untuk kenyamanan para pengunjung, pihak lapas menyiapkan fasilitas berupa tenda dan karpet untuk tempat duduk.

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf atas polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2024 putri melepas jilbab saat pengukuhan. Aturan terbaru, petugas Paskibraka itu dibolehkan bertugas dengan jilbab saat upacara kenegaraan 17 Agustus di Ibu Kota Negara (IKN).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengapresiasi sikap dari Ketua BPIP Yudian atas permintaan maafnya tersebut.

"Kita mengapresiasi sikap ksatria Ketua BPIP yang telah meminta maaf kepada masyarakat atas larangan jilbab Paskibraka sebelumnya," kata Gus Fahrur dalam keterangan tertulis yang diterima detikHikmah, Kamis (15/8/2024).

Gus Fahrur juga mengatakan keputusan Ketua BPIP Yudian dalam mengubah aturan sebelumnya atas dasar aspirasi masyarakat adalah sebuah sikap positif pemimpin.

"Ini sikap positif pemimpin yang mau merubah keputusan demi mendengarkan aspirasi masyarakat, berjilbab adalah bagian dari ajaran agama yang sudah sesuai dengan Pancasila," ujarnya.

Gus Fahrur turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) atas atensinya mengenai polemik Paskibraka tersebut.

"Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden RI yang telah memberikan arahan bijaksana sehingga polemik jilbab bagi Paskibraka dapat diselesaikan dengan baik. Dan kita akan melihat penampilan mereka yang anggun dan elegan dengan menggunakan jilbab, ini sangat membanggakan kita," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPIP Yudian sudah mengizinkan anggota Paskibraka 2024 putri di tingkat nasional 2024 mengenakan jilbab. Ia sekaligus meminta maaf atas polemik yang diberitakan.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri tingkat pusat tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kaya Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024), dikutip detikNews.

Lebih lanjut, Yudian menjelaskan keputusan ini didasarkan dari arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sekaligus Penanggung Jawab Pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI.

Klarifikasi BPIP Tak Ada Paksaan Lepas Jilbab

Paskibraka putri di tingkat pusat sebelumnya diminta kesediaan mereka untuk melepas jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus di IKN. Aturan ini berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

Saat ditanya alasan penyesuaian ketentuan seragam bagi anggota Paskibraka 2024 yang berjilbab, Yudian mengatakan Paskibraka adalah tentang keseragaman.

"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (14/8/2024).

Yudian meyakinkan tidak ada unsur paksaan para petugas Paskibraka putri Nasional 2024 untuk melepas jilbab saat pengukuhan. Menurutnya, calon Paskibraka sudah meneken pernyataan bermeterai pada saat pendaftaran.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara suka rela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 10 ribu," ujar Yudian.

Disebutnya, Paskibraka putri juga memiliki kebebasan penggunaan jilbab tersebut di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan 17 Agustus di IKN.

Pernyataan Lengkap Kepala BPIP soal Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

Pernyataan Lengkap Kepala BPIP soal Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

Setiap sila yang terdapat dalam Pancasila mengandung nilai dasar yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Bagaimana sifat nilai dasar Pancasila tersebut?

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII karya Simanjuntak, Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan reformatif, dinamis, dan terbuka. Dalam hal ini, ideologi Pancasila bersifat aktual dan dinamis.

Ideologi Pancasila juga antisipatif, sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan dinamika aspirasi masyarakat. Secara umum, nilai dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dikelompokkan menjadi tiga.

Tiga nilai dalam ideologi Pancasila

1. Nilai dasar Pancasila

Sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal. Sehingga, dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.

Daftar nilai dasar ideologi Pancasila secara resmi dan sah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang menjadi tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif, dan berkedudukan fundamental.

2. Nilai instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai contoh perubahan pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.

3. Nilai praksis Pancasila

Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat.

Berikutnya adalah pengamalan yang tidak lepas dari sifat nilai dasar Pancasila

Dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berikut pengamalan tiap sila yang tidak lepas dari sifat nilai dasar Pancasila

45 poin pengamalan tiap sila dalam Pancasila

A. Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai yang terkandung: Nilai religius atau nilai ketuhanan

Pengamalan nilai sila ke-1:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

B. Sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab

Nilai yang terkandung: Nilai kemanusiaan

Pengamalan nilai sila ke-2:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8. Berani membela kebenaran dan keadilan.

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila ke-3: Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung: Nilai persatuan bangsa

Pengamalan nilai sila ke-3:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

3. Mengembangkan rasa cinta kepada Tanah Air dan bangsa.

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan ber-Tanah Air Indonesia.

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Nilai yang terkandung: Nilai kerakyatan

Pengamalan nilai sila ke-4:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

E. Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung: Nilai keadilan sosial

Pengamalan nilai sila ke-5:

1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Menghormati hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

9. Suka bekerja keras.

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Bagaimana, detikers, sudah paham mengenai sifat nilai dasar Pancasila?

Pembinaan ideologi Pancasila dinilai jadi jawaban dari berbagai tantangan dan persoalan bangsa saat ini, termasuk dalam mengatasi pandemi COVID-19. Adapun caranya adalah dengan kerja keras dan gotong royong dari masyarakat pancasilais.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, kemerdekaan saat memberi nikmat segalanya. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat bersatu sesuai falsafah Pancasila.

"Kita diuji oleh globalisasi atau modernisasi. Sekarang, pandemi COVID-19 sebagai ujian Tuhan sekaligus hukum alam. Selalu jaga prokes (protokol kesehatan) lalu berdoa, atau bisa dibalik," ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Tokoh Agama, Pendidikan, Masyarakat, Pemuda dan Komponen Masyarakat Lainnya, di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dia menuturkan sebagai salah satu bukti konkret, BPIP sedang menyelesaikan 15 buku bahan ajar pedoman belajar Pancasila buat siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi. Buku tersebut dikerjakan oleh 120 ahli lintas akademi dan agama. Muatannya 30 persen teori dan 70 persen kegiatan interaksi sosial.

"Awal Juli ini siap disebarluaskan. Saya minta doa dan dukungan agar lancar serta bermanfaat," jelasnya.

Deputi Bidang Diklat BPIP Baby Siti Salamah mengingatkan pesan Presiden Jokowi pada 1 Juni lalu yang mengimbau perlunya cara-cara baru untuk mendalami Pancasila di tengah berbagai tantangan global. Salah satunya memanfaatkan perkembangan iptek terutama revolusi industri 4.0.

"Kultur, keagamaan sama dengan Pancasila. Para tokoh, elemen bangsa menguatkan sosialisasi Pancasila. BPIP membantu presiden dalam koordinasi, sinkronisasi, standarisasi, akreditasi, serta rekomendasi hasil kajian regulasi kepada lembaga tinggi, ASN, ormas dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim yang diwakilkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengapresiasi BPIP dalam mendorong aktivitas pendalaman wawasan kebangsaan sesuai Pancasila dan UUD 1945.

"Perkembangan zaman sangat cepat. Budaya luar lambat laun mengancam tatanan adat istiadat, kelangsungan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi Pancasila tak bisa ditawar," papar Sufian.

Deputi Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK Nyoman Shuida menambahkan Revolusi Mental adalah salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Gerakan Nasional ini erat kaitannya dengan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sejauh ini berhasil dilakukan oleh BPIP.

"Revolusi mental itu visi presiden. Pancasila nilai praksis, revolusi mental operasionalisasi. BPIP sejalan pula dengan Generasi Emas 2045 dan program lainnya," beber Nyoman.

Menurut dia, pembinaan Pancasila penting untuk merubah pola pikir, serta menumbuhkan etos kerja, gotong royong, dan nasionalisme.

Di sisi lain, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda M. Ilyasin menegaskan Pancasila adalah produk sejarah monumental. Merawatnya harus sabar dan telaten, didasari cinta dan semangat yang tinggi.

"Sebagai lembaga formal, mari kita dukung tugas BPIP yang sangat mulia," jelasnya.

Lihat juga video 'Sederet Harapan Warganet di Hari Lahir Pancasila':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya