Jakarta: Pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini dengan didukung penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa. Para pelajar diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya sehari-hari.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada acara Jumat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, 16 Mei 2025.

Menurut Lestari yang juga alumnus SMA Negeri 1 Purwokerto itu, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengajak para pelajar meniru semangat "Cablaka", yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

Baca juga: Program Bantuan Dana Pendidikan untuk Guru yang Belum S1 Harus Direalisasikan

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal. Di akhir sambutannya, Rerie berpesan agar para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini dengan didukung penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari dalam keterangannya, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Lestari dalam acara Jumat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut Lestari yang juga alumni SMA Negeri 1 Purwokerto, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebhinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut mampu dihidupkan dalam keseharian.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka, yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

Dia berpendapat nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

Di akhir sambutannya, Rerie berpesan agar para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BATAM - Sepanjang April hingga Mei 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Polda Kepri telah mengamankan 23 Warga Negara Asing (WNA) bermasalah di wilayah tersebut.

"Para WNA bermasalah yang kami amankan dalam operasi gabungan Wira Waspada ini berasal dari China, Myanmar, Kanada hingga Bangladesh," kata Kepala Kantor Imigrasi Batam Hajar Aswad, Jumat (16/5/2025) di Batam.

Setelah diamankan, puluhan WNA itu akan dipulangkan ke negara masing-masing. "Para WNA ini terbukti melanggar aturan masuk dan bekerja di Indonesia hanya menggunakan visa kunjungan wisata," katanya lagi.

Dari 23 WNA yang diamankan, Imigrasi menangkap dua WNA China di salah satu penginapan di Batam Center pada 7 Mei 2025.

Kedua WNA China yang menyalahi aturan tinggal tersebut diketahui bekerja sebagai buruh kasar pada proyek pembangunan Opus Bay di Tanjunguncang.

"Selain itu WNA China ini berada di bawah tanggung jawab perusahaan subkon dari Surabaya. Jadi, kami berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk penyelidikan," paparnya.

Selain itu, petugas Imigrasi Batam juga mengamankan 17 WNA Myanmar. Dari 17 WNA itu, 10 di antaranya menyalahi izin tinggal dan salah seorang WNA berinisial TS merupakan pencari suaka.

"TS ini diduga sebagai koordinator yang memberikan akomodasi dan transportasi kepada rekan senegaranya, dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Mereka di Singapura ditawari pekerjaan sebagai pelayan, perawat, hingga asisten rumah tangga. Untuk menghindari kecurigaan di Batam, mereka sembunyi dan pindah-pindah penginapan," ujarnya.

Selanjutnya pada 15 Mei 2025, Imigrasi Batam juga mengamankan satu WNA Kanada berinisial DJM, yang dilaporkan membuat kerusuhan di sekitar Hotel OS Batam. "Untuk WNA Kanada, kami masih melakukan pemeriksaan kejiwaan," imbuhnya.

Untuk tiga orang WNA Bangladesh, Hajar menyebut mereka masuk secara ilegal dari pintu masuk tidak resmi.

Puluhan WNA ini terbukti melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman 1 tahun pidana penjara dan/atau denda sebesar Rp100 juta.

Pematangsiantar (ANTARA) - Wamen HAM RI Mugiyanto bertatap muka dengan warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Jumat (16/5).

Setelah mendengar langsung cerita warga dan lembaga pendamping, Wamen HAM pun meminta semua pihak untuk menghentikan intimidasi dan kekerasan di lokasi lahan tersebut.

"Warga (menguasai lahan) hanya untuk hidup, bukan untuk kaya," ujarnya.

Mugiyanto pun menginstruksikan jajaran Kanwil HAM Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan dan memantau keadaan di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla.

Dia juga berpesan kepada aparat penegak hukum supaya memberikan rasa aman kepada warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla dalam beraktivitas.

Warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla juga diajak untuk bersama-sama menjaga kondusif daerah.

Mugiyanto menyampaikan optimisme permasalahan lahan di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla yang berlangsung sejak tahun 2022, bisa diselesaikan bila duduk bersama antar kementerian terkait.

Data dan informasi yang diperoleh dari warga serta lembaga pendamping kata Mugiyanto, nantinya dijadikan Kementerian HAM sebagai bahan untuk membuat kebijakan penyelesaian permasalahan warga dengan pihak PTPN sesuai tugas.

Wamen HAM RI Mugiyanto berkunjung ke lahan sengketa dan bertemu warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kota Pematangsiantar atas undangan lima lembaga pendamping yang menggelar public hearing.

Kementerian HAM RI memberi atensi, karena ada pelanggaran hak asasi manusia berupa kekerasan, ekonomi dan sosial budaya warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla.

Mugiyanto menyebut, Kementerian HAM dibentuk untuk tugas perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM (P5HAM).

Makanya, kehadiran Kementerian HAM ke Kampung Baru, Kelurahan Gurilla Kota Pematangsiantar untuk memastikan P5HAM bagi warga.

PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin mendorong Pemerintah Kota Pematangsiantar segera menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan Mugiyanto saat bertemu dengan para petani pejuang reforma agraria yang tergabung dalam Serikat Petani Sejahtera Indonesia (SEPASI), dalam acara *public hearing* yang digelar Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera di Kampung Baru, Jumat (16/5/2025).

“Sembari kami berkoordinasi dengan kementerian terkait, Forkopimda di sini bisa mencari jalan penyelesaian sementara. Targetnya supaya situasi di sini kondusif, masyarakat dapat bekerja seperti sebelumnya,” kata Mugiyanto.

Para petani telah menempati lahan di Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma sejak 2004 untuk kebutuhan pemukiman dan pertanian. Namun pada 2022, terjadi konflik dengan PTPN III Unit Kebun Bangun—yang kini menjadi PTPN IV Region I.

Saat itu, para petani digusur paksa oleh aparat gabungan yang terdiri dari personel TNI, Polri, sekuriti, dan PAM Swakarsa. Puluhan petani mengalami luka-luka dan rumah mereka dirusak dalam penggusuran tersebut.

Kini, sebagian kecil petani yang menolak ganti rugi dari pihak perkebunan masih mendiami lahan tersebut, meskipun terus mendapat intimidasi dan somasi.

Mugiyanto menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap petani akan menjadi perhatian serius Kementerian HAM.

“Kami akan terus memonitor dan ini menjadi atensi kami terhadap peristiwa yang ada di sini. Kami juga akan berkoordinasi dengan Forkopimda, baik melalui Kementerian HAM secara langsung maupun kantor wilayah HAM di Sumatera Utara,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina menyebut perjuangan para petani sangat berat. Ia menegaskan kesiapan pemerintah kota untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik tersebut.

“Kami juga meminta petunjuk dari Wamen HAM untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan momen ini menjadi pencerahan untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa merugikan pihak manapun,” katanya.

Ketua SEPASI, Tiomerli Sitinjak, mengatakan para petani telah lebih dari 20 tahun menduduki lahan tersebut untuk bertani dan membangun tempat tinggal. Konflik semakin kompleks dengan adanya proyek pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) yang melintasi lahan masyarakat.

“Selama empat tahun berhadapan dengan PTPN IV, ini kali pertama Pemkot Pematangsiantar hadir di tengah warga Gurilla,” ucap Tiomerli.

Ia menambahkan, konflik ini berdampak besar pada ekonomi warga.

“Okupasi yang terjadi juga mengakibatkan persoalan ekonomi. Kami petani tidak punya ladang untuk bertani lagi dan tidak punya pekerjaan. Kami berharap penyelesaian konflik agraria di sini segera dilakukan pemerintah,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta mengharapkan adanya reformasi ekosistem media nasional termasuk kebijakan dan regulasi agar mampu menciptakan landasan jangka panjang bagi keberlangsungan mereka di tengah krisis ekonomi media.

Wakil Ketua KPI DKI Jakarta, Rizky Wahyuni di Jakarta, Jumat, mengatakan dari sisi kebijakan, reformasi ini mencakup perluasan cakupan regulasi ke platform digital seperti OTT (over the top/streaming), media sosial dan agregator berita.

Kemudian, sinkronisasi antara undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah untuk mencegah tumpang tindih wewenang serta penguatan lembaga pengawas, yakni KPI dan Dewan Pers dari sisi mandat, kapasitas teknologi dan dukungan hukumnya.

Media sedang menghadapi tekanan berat akibat perubahan lanskap media dan ketimpangan model bisnis antara media konvensional dan digital.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi media, melainkan krisis keberlanjutan demokrasi informasi," ujar dia.

Karena itu, agar media bisa bertahan, KPI DKI juga mengusulkan ada regulasi kompensasi konten agar platform digital membayar konten berita yang digunakan serta negosiasi kolektif melalui asosiasi media Indonesia agar memiliki daya tawar dalam kerja sama dengan platform global.

Lalu, dari sisi perlindungan konten dan jurnalisme berkualitas, perlu ada standar konten berkualitas yang mencakup nilai edukatif, kebangsaan dan keberimbangan.

Selanjutnya, perlindungan hak cipta dan monetisasi konten, termasuk lisensi yang adil dengan OTT, penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan media komunitas sebagai penyedia utama konten publik serta literasi dan edukasi media secara nasional yang melibatkan sekolah, kampus dan ormas.

Berikutnya, dari sisi skema insentif dan subsidi untuk media nasional berupa insentif pajak bagi media yang bertransformasi digital serta pembebasan pajak untuk iklan layanan publik.

Lalu, subsidi konten lokal berkualitas, terutama liputan investigasi, isu lingkungan, budaya lokal dan daerah terpencil, dukungan Inovasi dan transformasi digital, termasuk dana pelatihan dan infrastruktur teknologi.

KPI DKI juga mendorong adanya pinjaman lunak untuk kebutuhan restrukturisasi distribusi digital atau pembayaran upah serta skema kemitraan antara media, BUMN/BUMD dan pemerintah dalam proyek komunikasi publik yang inklusif dan edukatif namun tetap mengedepankan independensi dan kebebasan ruang redaksi.

Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) media meliputi pengembangan keterampilan bagi jurnalis dan tenaga teknis media, sertifikasi kompetensi media, inkubasi dan kolaborasi digital, termasuk pendirian "media innovation hub".

Rizky juga memandang perlunya pendampingan transformasi media, termasuk model bisnis, konten dan distribusi serta dukungan untuk karyawan terdampak PHK berupa pelatihan kerja baru dan wirausaha media.

Dia berharap pemerintah pusat, DPR RI, pelaku industri media dan masyarakat sipil dapat bersama-sama membangun tata kelola media yang adaptif terhadap perubahan, adil bagi semua pelaku, dan kuat dalam menjamin keberlanjutan informasi berkualitas di Indonesia.

"Membenahi ekosistem media nasional bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar dia.

Menurut Rizky, apabila media sebagai pilar demokrasi melemah bahkan hilang, maka membuka celah bagi disinformasi, polarisasi sosial, dan keruntuhan kontrol publik yang akan mengancam ketahanan dan pertahan nasional.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaring 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) karena melanggar administrasi keimigrasian, seperti overstay, sponsor fiktif, dan investor fiktif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman saat konferensi pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut, sebagian ada yang melebihi masa izin tinggal (overstay), sebagian memang yang visa investornya masih aktif, tetapi ternyata investasinya itu tidak ada sehingga diberi tindakan tegas berupa tindakan administrasi keimigrasian.

Ia menjelaskan 170 WNA itu, di antaranya berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (delapan orang), dan Gambia (delapan orang).

Mereka terjaring dalam Operasi Pengawasan Wira Waspada di Jabodetabek pada 14-16 Mei 2025. Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik secara bersama-sama dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Menurut Yusman, WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Rata-rata WNA yang diamankan itu telah tinggal di Indonesia selama dua hingga tiga tahun. Mereka murni melanggar UU Keimigrasian dan belum ditemukan tindak kriminal yang berpotensi dijatuhi hukuman pidana.

Yusman pun menyebut tidak ada celah regulasi dalam kasus ini. Menurut dia, kesemua WNA tersebut ditindak berdasarkan UU Keimigrasian yang telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.

“Artinya, kalau dia masuk ke Indonesia menggunakan visa investor, pada kenyataannya di sini tidak ada investasi apa-apa tentu bisa kita lakukan pendeportasian. Ketika dia masuk ke sini, dicek sponsornya, sponsornya juga fiktif, bisa kita lakukan pendeportasian,” ujar dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaring 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) karena melanggar administrasi keimigrasian, seperti overstay, sponsor fiktif, dan investor fiktif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman saat konferensi pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut, sebagian ada yang melebihi masa izin tinggal (overstay), sebagian memang yang visa investornya masih aktif, tetapi ternyata investasinya itu tidak ada sehingga diberi tindakan tegas berupa tindakan administrasi keimigrasian.

Ia menjelaskan 170 WNA itu, di antaranya berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (delapan orang), dan Gambia (delapan orang).

Mereka terjaring dalam Operasi Pengawasan Wira Waspada di Jabodetabek pada 14-16 Mei 2025. Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik secara bersama-sama dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Menurut Yusman, WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Rata-rata WNA yang diamankan itu telah tinggal di Indonesia selama dua hingga tiga tahun. Mereka murni melanggar UU Keimigrasian dan belum ditemukan tindak kriminal yang berpotensi dijatuhi hukuman pidana.

Yusman pun menyebut tidak ada celah regulasi dalam kasus ini. Menurut dia, kesemua WNA tersebut ditindak berdasarkan UU Keimigrasian yang telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.

“Artinya, kalau dia masuk ke Indonesia menggunakan visa investor, pada kenyataannya di sini tidak ada investasi apa-apa tentu bisa kita lakukan pendeportasian. Ketika dia masuk ke sini, dicek sponsornya, sponsornya juga fiktif, bisa kita lakukan pendeportasian,” ujar dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

DELISERDANG, iNewsMedan.id - Kabar gembira bagi para pelancong yang melalui Bandara Internasional Kualanamu (KNO), Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM kini mengoperasikan 30 unit autogate canggih di bandara kebanggaan Sumatera Utara ini. Sebanyak 20 unit ditempatkan di area kedatangan internasional dan 10 unit lainnya di keberangkatan, siap memangkas waktu tunggu pemeriksaan imigrasi secara signifikan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Teodorus Simarmata saat meninjau area kedatangan internasional menjelaskan bahwa autogate ini merupakan bagian dari strategi besar digitalisasi dan humanisasi pelayanan keimigrasian di Indonesia. 

"Dengan hadirnya autogate, waktu tunggu di konter imigrasi kini dapat dipangkas secara signifikan, terutama pada saat jam sibuk atau kedatangan penerbangan internasional dengan volume tinggi," ujarnya, Jumat (16/5/2025).

Penerapan autogate ini merupakan realisasi dari salah satu 13 Program Akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta Commander Wish Plt. Dirjen Imigrasi. "Program-program ini bertujuan untuk mempercepat modernisasi sistem dan pelayanan publik di bidang keimigrasian," ujar Teodorus.

Teodorus menambahkan bahwa autogate di Kualanamu merupakan yang keempat diterapkan di Indonesia, setelah Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Juanda.

Lantas, bagaimana cara kerja autogate? Ardiansyah, seorang Petugas Imigrasi Bandara Kualanamu, menjelaskan bahwa autogate adalah gerbang otomatis yang memanfaatkan teknologi biometrik seperti e-passport, pengenalan wajah, dan sidik jari. 

"Penumpang cukup memindai paspor mereka, lalu sistem akan mencocokkan data wajah atau sidik jari. Kalau semua cocok, gerbang langsung terbuka. Cepat dan aman," jelasnya. Sistem ini memungkinkan penumpang memproses dokumen perjalanan secara mandiri dalam hitungan detik, tanpa perlu antre di konter manual.

Salah seorang penumpang asal Medan, Tasya (27), yang baru tiba dari luar negeri, mengaku sangat puas dengan kehadiran autogate. "Biasanya antre imigrasi bisa 15 sampai 30 menit. Tadi cuma butuh sekitar 10 detik. Aku tinggal tempel paspor dan lihat kamera. Sistem langsung mengenali wajahku dan gerbangnya kebuka. Gak nyangka secepat itu!" ungkapnya dengan antusias.

Selain kecepatan, sistem biometrik ini juga meningkatkan keamanan dengan verifikasi data penumpang yang lebih akurat, sehingga mengurangi risiko pemalsuan dokumen atau identitas.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian mengatakan siapa saja yang dapat menggunakan fasilitas autogate. "Autogate bisa digunakan oleh Warga Negara Indonesia pemegang paspor elektronik, paspor elektronik polikarbonat serta paspor non-elektronik. Selain itu, Warga Negara Asing (WNA) juga dapat memanfaatkan fasilitas Autogate, dengan syarat memiliki paspor elektronik dan merupakan pemegang e-VoA (Electronic Visa on Arrival) atau eVisa Indonesia yang masih berlaku," terangnya.

Penumpang yang dapat menggunakan autogate secara mandiri harus berusia minimal 17 tahun. Anak-anak di bawah usia 14 tahun yang bepergian bersama orang tua diarahkan ke konter pemeriksaan imigrasi manual, sementara anak-anak yang bepergian sendiri akan difasilitasi langsung oleh petugas di office Imigrasi bandara.

Penerapan autogate di Bandara Kualanamu menjadi tonggak modernisasi layanan publik di sektor transportasi udara, khususnya dalam bidang keimigrasian. Dengan mengedepankan kecepatan, kenyamanan, dan keamanan, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan penumpang sekaligus memperkuat pengawasan perlintasan orang. 

Direktorat Jenderal Imigrasi dan pengelola bandara berencana untuk terus mengembangkan jangkauan autogate, baik dari sisi pengguna maupun teknologi pendukungnya, dengan harapan semakin banyak bandara di Indonesia yang mengadopsi sistem serupa demi menghadirkan layanan imigrasi berstandar internasional.

Editor : Chris

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan diminta memindahkan tenaga kesehatan dari Yayasan Serafim Care yang menjadi korban kekerasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di distrik Anggruk, Yahukimo, pada Maret 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menginginkan agar Menkes Budi Gunadi memberikan jalur pengabdian bagi para tenaga kesehatan yang tak berani kembali ke daerah konflik tersebut.

"Menteri Kesehatan RI (diminta) membantu untuk menyalurkan tenaga kesehatan Yayasan Serafim Care agar dapat mengabdi di fasilitas kesehatan lainnya," kata Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, Menkes juga diminta agar memastikan layanan kesehatan di distrik Anggruk tidak terbengkalai karena aksi kekerasan bersenjata oleh OPM.

Kemenkes diminta agar hak kesehatan masyarakat bisa tetap terpenuhi melalui strategi dan pendekatan yang lebih baik.

"Dengan strategi melalui pendekatan sosial-budaya masyarakat setempat dan berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan setempat," imbuh Uli.

Rekomendasi Komnas HAM ini merupakan kesatuan dari hasil penyelidikan dan pemantauan terhadap kasus pembunuhan 16 warga sipil oleh OPM di distrik Anggruk, Yahukimo pada 21-22 Maret 2025.

Dalam temuannya, Komnas HAM memastikan tuduhan OPM yang menyerang warga sipil, termasuk guru dan perawat di daerah tersebut karena dianggap intel militer Indonesia adalah tidak benar.

Uli mengatakan, para korban adalah sipil yang sebagian besar adalah pendulang emas tambang ilegal.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan serta sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," ujar Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Sebanyak 220 warga binaan Lapas Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengikuti seleksi pembinaan Islam sebagai tahap awal pembentukan pondok pesantren khusus di lingkungan lembaga pemasyarakatan setempat.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga mengatakan seleksi pembinaan agama Islam ini diisi dengan tes kemampuan membaca Al Quran, kitab kuning, serta pemahaman dasar-dasar keislaman.

"Kegiatan ini menjadi tahap awal pembentukan pesantren di lingkungan lapas, hasil kolaborasi bersama MUI dan Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi," katanya di Cikarang, Jumat.

Dia menyatakan program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan holistik kepada para warga binaan khususnya peserta seleksi yang terdiri atas 200 warga binaan laki-laki dan 20 warga binaan perempuan.

"Melalui program pesantren nanti, para warga binaan dapat lebih fokus mempelajari Al Quran dan kitab kuning sebagai bekal hidup setelah bebas nanti," katanya.

Urip mengaku fasilitas untuk kegiatan pembinaan maupun saat dimulai pesantren nanti sudah tersedia melalui gedung Pesantren Al Islah yang telah difungsikan sejak tahun 2019 untuk kegiatan keagamaan dan kerohanian Islam.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat pada Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi Nedi Junaedi menjelaskan seleksi dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan dan kondisi psikologis masing-masing warga binaan.

"Mereka (warga binaan) yang belum bisa membaca Al Quran akan dibina dari dasar, sementara yang sudah mahir akan diarahkan ke program tahfidz atau kajian kitab kuning," katanya.

Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof KH Mahmud memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini. MUI juga akan berkontribusi dalam penyusunan kurikulum serta penyediaan tenaga pengajar saat program pesantren dimulai.

"Peluncuran resmi program pesantren lapas direncanakan setelah seluruh proses seleksi dan asesmen selesai," ucap dia.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2015-2023 itu menargetkan program pesantren warga binaan menjadi model pembinaan keagamaan bagi warga binaan yang dapat di replikasi di lapas-lapas lain.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menampung guru yang menjadi korban kekerasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo.

Kemendikdasmen kemudian diminta menyalurkan para guru korban kekerasan tersebut agar bisa mengajar kembali di tempat yang lebih aman, karena mereka tidak ingin kembali ke Yahukimo.

"Membantu untuk menyalurkan guru Yayasan Serafim Care agar dapat mengajar di sekolah lain, apabila di antaranya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pelaksanaan kontrak karena khawatir atas keamanan dan keselamatannya apabila tetap mengabdi di distrik terpencil pada Kabupaten Yahukimo," kata komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Kantor Komnas HAM, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar Kemendikdasmen bisa menjamin seluruh guru yang menjadi korban kekerasan OPM pada 21-22 Maret 2025 di Yahukimo bisa terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan.

Uli juga mengatakan, Kemendikdasmen harus memastikan agar hak atas pendidikan untuk masyarakat di distrik-distrik terpencil di Yahukimo bisa terlaksana.

"Dengan strategi melalui pendekatan sosial budaya masyarakat, salah satunya dengan mendirikan sekolah berbasis asrama untuk menampung anak-anak yang tumbuh dalam daerah konflik," kata dia.

Rekomendasi Komnas HAM ini merupakan kesatuan dari hasil penyelidikan dan pemantauan terhadap kasus pembunuhan 16 warga sipil oleh OPM di distrik Anggruk, Yahukimo pada 21-22 Maret 2025.

Dalam temuannya, Komnas HAM memastikan tuduhan OPM yang menyerang warga sipil, termasuk guru dan perawat di daerah tersebut karena dianggap intel militer Indonesia adalah tidak benar.

Uli mengatakan, para korban adalah sipil yang sebagian besar adalah pendulang emas tambang ilegal.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan serta sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom.