Tarakan -

Sengketa lahan antara Santung dan Yesar Tinus di Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara semakin memanas. Upaya mediasi yang difasilitasi DPRD Tarakan gagal mencapai kesepakatan, dan mendorong pihak Santung untuk menempuh jalur hukum.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Tarakan pada Kamis (15/5) hingga pukul 17.00 WITA berlangsung alot. Meski di akhir, kedua pihak sepakat untuk mediasi. Namun pertemuan malam harinya di sebuah rumah makan di Tarakan Barat berakhir buntu.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tanah Kota Tarakan, Abdullah mengungkapkan pihak Yesar Tinus yang mewakili Edi Supianto alias Apiuw menawarkan 'tali asih' sebesar Rp 200 juta sebagai pengganti, bukan ganti rugi sesuai nilai tanah. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Santung.

"Kami menolak karena itu tidak masuk akal. Mereka seolah menganggap kami menduduki lahan mereka. Kami balik menawarkan Rp 200 juta agar mereka lepaskan lahan 4,8 hektare milik kami, tapi ditolak," ujar Abdullah kepada detikKalimantan, Jumat (16/5/2025).

Negosiasi terhenti setelah pihak Apiuw meminta waktu untuk berkoordinasi dengan anaknya. Namun, Abdullah menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam.

"Kami sedang merumuskan langkah hukum, baik pidana maupun perdata," katanya.

Pihak Santung, yang awalnya ragu terhadap jalur peradilan karena dugaan permainan, kini mengubah strategi. "Kami temukan unsur pidana dari penelitian beberapa pihak. Untuk mengungkap keabsahan dokumen mereka, perlu perintah pengadilan. Makanya, kami terpaksa ke ranah hukum," jelas Abdullah.

Langkah hukum itu juga dimaksudkan sebagai efek jera terhadap praktik penguasaan lahan yang dianggap tidak sah. Abdullah telah melaporkan hasil mediasi yang buntu ini ke Komisi I DPRD Tarakan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tarakan.

"Kami juga mencari solusi lain, termasuk melibatkan pemerintah agar sengketa ini tidak berlarut," tambahnya.

Meski menghadapi banyak kendala, pihak Santung optimistis. "Kami yakin tanah itu hak kami. Fisik, mental, dan finansial sudah kami siapkan untuk berjuang sampai lahan kembali," tegas Abdullah.

Sementara itu, Yesar Tinus enggan berkomentar banyak. "Sama mereka saja, lagi pusing," ujarnya singkat usai RDP.

Sebelumnya, RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tarakan, Herman Hamid, dan didampingi Ketua Komisi I, Adyansa merekomendasikan mediasi sebagai solusi utama.

"Kami usulkan kedua pihak bertukar nomor telepon untuk mediasi dan mencapai akta perdamaian di BPN, lalu diserahkan ke pengadilan," ujar Adyansa.

(sun/des)

Bisnis.com, JAKARTA -- Kubu Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memprotes keterangan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Budi Raharjo yang menyebut sebagian sumber dana suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan berasal dari kliennya.

Pada sidang perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto, Jumat (16/5/2025), Arif menyebut pihaknya pada 2020 lalu telah menyampaikan kepada pimpinan KPK bahwa terjadi peristiwa suap terhadap Wahyu Setiawan. Dia mengaku seharusnya turut menuliskan nama Hasto dalam paparannya kepada pimpinan KPK.

"Pada saat penulisan di notulen kami sampaikan bahwa ini saudara terdakwa harus masuk karena ada sebagian sumber dana yang pada saat itu ditalangi sekitar Rp400 juta. Itu harus dipertanggungjawabkan," terang Arif di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Jaksa lalu kembali memastikan apabila pernyataan Arif itu berdasarkan analisisnya atau hasil mendengar dan melihat langsung.

Arif mengutarakan, dugaan bahwa sebagian uang suap berasal dari Hasto didapatkan dari bukti keterangan saksi, serta alat bukti yang didapatkan dari hasil penyidikan hingga tangkapan layar (screenshot) WhatsApp.

Pertanyaan jaksa KPK kepada Arif di persidangan itu lalu diprotes oleh penasihat hukum Hasto. Alvon Kurnia Palma, salah satu penasihat hukum Hasto, mengingatkan bahwa pemeriksaan Arif hari ini untuk dakwaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku oleh Hasto.

Alvon menilai pertanyaan jaksa kepada Arif soal uang suap itu tidak relevan. Apalagi sebelumnya disepakati Arif akan ditanyain soal pengejaran Hasto dan Harun hingga ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 8 Januari 2020.

"Ini terkait kesepakatan tadi di tanggal 8 [Januari 2020] kan kaitannya dengan OOJ [perintangan penyidikan] ya. Nah ini kan masuk pada ruang yang lain lagi, walaupun yang dikatakan fakta tapi itu di ruang berbeda. Itu maksud kami," ucap Alvon.

Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

Pada dakwaan kedua, Hasto didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

"Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku," demikian bunyi dakwaan jaksa.

GOWA, iNewsCelebes.id — Ada yang berbeda di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Gowa pada Jumat siang (16/5). Usai salat Jumat, personel Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Gowa menggelar aksi sosial bertajuk "Jumat Berkah", dengan membagikan nasi kotak kepada para tahanan kasus penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, namun wujud nyata kepedulian Satnarkoba Polres Gowa terhadap warga binaan yang tengah menjalani proses hukum. Kasat Narkoba Polres Gowa, IPTU Syarifuddin, menegaskan bahwa aksi berbagi ini bertujuan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan membangun hubungan emosional antara aparat kepolisian dan para tahanan.

" Mereka memang sedang menjalani proses hukum, tapi jangan lupa, mereka tetap manusia yang layak mendapatkan perhatian dan kepedulian. Lewat kegiatan sederhana ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya soal penegakan hukum, tapi juga memiliki sisi humanis,” ujar IPTU Syarifuddin.

Puluhan nasi kotak dibagikan langsung oleh personel Satnarkoba ke masing-masing tahanan, tentunya dengan tetap mematuhi prosedur keamanan dan protokol yang berlaku di dalam rutan.

Respons positif datang dari para tahanan. Mereka mengaku senang dan mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh aparat. Tak sedikit yang berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut sebagai penyemangat mereka untuk menjalani proses hukum dan pembinaan.

Lebih dari sekadar membagikan makanan, Satnarkoba Polres Gowa ingin menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kami berkomitmen untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dan warga binaan, agar tercipta rasa saling menghargai dan membangun motivasi untuk berubah menjadi lebih baik,” tutup IPTU Syarifuddin.

Editor : Thamrin Hamid

Sukabumi (ANTARA) - Dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum dan peraturan keimigrasian di kalangan mahasiswa internasional, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan menggelar kegiatan edukasi keimigrasian di Universitas Nusa Putra, Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara institusi pendidikan dan kantor imigrasi dalam menciptakan lingkungan akademik yang tertib, inklusif, serta mendukung integrasi mahasiswa asing di tengah masyarakat dalam menghormati kearifan budaya lokal.

Sambutan dari Director of University Office Universitas Nusa Putra, Teddy Lesmana. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kehadiran jajaran Kantor Imigrasi Sukabumi dan menyatakan komitmen penuh kampus dalam mendampingi mahasiswa asing, baik dari sisi akademik maupun administrative dalam mematuhi hukum keimigrasian.

Ia juga berharap imigrasi dapat hadir di kampus memberikan edukasi dan pelayanan keimigrasian agar mahasiswa asing dapat merasakan kehadiran imigrasi sehingga dapat memimalisir potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan, menegaskan bahwa kegiatan edukasi ini merupakan langkah preventif agar mahasiswa asing memahami secara menyeluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang keimigrasian. Ia mengingatkan juga bahwa mahasiswa asing juga wajib mematuhi peraturan kampus serta menghormati kearifan lokal masyarakat setempat

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Nusa Putra atas kesempatan dan ruang kerja sama ini. Tujuan utama kami adalah memberikan edukasi menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang berlaku, agar mahasiswa asing tidak melakukan pelanggaran baik terhadap hukum nasional, maupun ketentuan keimigrasian” ujar Henki Irawan.

Henki juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan, baik secara administratif maupun pidana. Lebih jauh, ia mengungkapkan harapan agar ke depan Universitas Nusa Putra dapat memiliki immigration corner sebagai fasilitas layanan keimigrasian di dalam kampus.

“Dengan adanya immigration corner, kami berharap mahasiswa dapat lebih mudah mengakses layanan seperti layanan penerbitan paspor, serta layanan izin tinggal bagi mahasiswa asing,” jelasnya.

Kegiatan ini turut diisi dengan sesi pemaparan materi dari dua pejabat teknis Kantor Imigrasi Sukabumi.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Tedy Wibisono, menjelaskan secara rinci berbagai dokumen yang wajib dimiliki mahasiswa asing, termasuk prosedur permohonan, perpanjangan, dan perubahan jenis izin tinggal melalui platform resmi evisa.imigrasi.go.id.

“Mahasiswa asing harus memastikan izin tinggalnya tetap aktif dan diperpanjang tepat waktu. Jenis izin tinggal yang umum digunakan adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk keperluan studi. Kami sarankan pengajuan perpanjangan dilakukan jauh sebelum masa berlaku habis,” terang Tedy.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Torang Pardosi, memaparkan jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang kerap ditemukan di lapangan, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga keterlibatan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud kedatangannya.

“Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa deportasi, penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia, hingga proses hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap aturan menjadi sangat penting bagi mahasiswa asing,” tegas Torang.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa asing yang hadir. Mereka menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan dan mengakui pentingnya memahami aspek legal selama menempuh pendidikan di Indonesia.

Melalui kegiatan edukasi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berharap keberadaan mahasiswa asing di Kabupaten Sukabumi tidak hanya berdampak positif dalam ranah akademik, tetapi juga mampu menjembatani hubungan antarbangsa melalui kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.

Kota Bogor (ANTARA) - Kantor Imigrasi Sukabumi, Jawa Barat menggelar edukasi keimigrasian bagi mahasiswa asing di Universitas Nusa Putra, Kabupaten Sukabumi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Sukabumi Henki Irawan di Sukabumi, Jumat, menyampaikan edukasi itu dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum dan peraturan keimigrasian di kalangan mahasiswa internasional.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara institusi pendidikan dan kantor imigrasi dalam menciptakan lingkungan akademik yang tertib, inklusif, serta mendukung integrasi mahasiswa asing di tengah masyarakat dalam menghormati kearifan budaya lokal.

Dekan Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Teddy Lesmana mengapresiasi Kantor Imigrasi Sukabumi dan menyatakan komitmen penuh kampus dalam mendampingi mahasiswa asing, baik dari sisi akademik maupun administratif dalam mematuhi hukum keimigrasian.

Ia juga berharap imigrasi dapat hadir di kampus memberikan edukasi dan pelayanan keimigrasian agar mahasiswa asing dapat merasakan kehadiran imigrasi sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing.

Henki Irawan menegaskan kegiatan edukasi ini merupakan langkah preventif agar mahasiswa asing memahami secara menyeluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang keimigrasian.

Ia mengingatkan mahasiswa asing wajib mematuhi peraturan kampus serta menghormati kearifan lokal masyarakat setempat

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Nusa Putra atas kesempatan dan ruang kerja sama ini. Tujuan utama kami adalah memberikan edukasi menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang berlaku, agar mahasiswa asing tidak melakukan pelanggaran baik terhadap hukum nasional, maupun ketentuan keimigrasian” ujar Henki Irawan.

Henki menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan, baik secara administratif maupun pidana.

Ia berharap kampus itu memiliki pojok imigrasi (immigration corner) sebagai fasilitas layanan keimigrasian di dalam kampus.

“Dengan adanya immigration corner, kami berharap mahasiswa dapat lebih mudah mengakses layanan seperti layanan penerbitan paspor, serta layanan izin tinggal bagi mahasiswa asing,” katanya.

Kegiatan ini turut diisi dengan sesi pemaparan materi dari dua pejabat teknis Kantor Imigrasi Sukabumi.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tedy Wibisono menjelaskan berbagai dokumen yang wajib dimiliki mahasiswa asing, termasuk prosedur permohonan, perpanjangan, dan perubahan jenis izin tinggal melalui platform resmi evisa.imigrasi.go.id.

“Mahasiswa asing harus memastikan izin tinggalnya tetap aktif dan diperpanjang tepat waktu. Jenis izin tinggal yang umum digunakan adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk keperluan studi. Kami sarankan pengajuan perpanjangan dilakukan jauh sebelum masa berlaku habis,” kata Tedy.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Torang Pardosi, memaparkan jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang kerap ditemukan di lapangan, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga keterlibatan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud kedatangannya.

“Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa deportasi, penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia, hingga proses hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap aturan menjadi sangat penting bagi mahasiswa asing,” kata Torang.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa asing yang hadir. Mereka menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan dan mengakui pentingnya memahami aspek legal selama menempuh pendidikan di Indonesia.

Melalui kegiatan edukasi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berharap keberadaan mahasiswa asing di Kabupaten Sukabumi tidak hanya berdampak positif dalam ranah akademik, tetapi juga mampu menjembatani hubungan antarbangsa melalui kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.

Pewarta: Heri Sutarman/Budi Setiawanto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

OKU -

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU), Choirun Parapat menghentikan kasus pencurian motor yang dilakukan tersangka Robet dengan restorative justice. Kasus ini dihentikan usai korban mau berdamai dan saling memaafkan.

Peristiwa pencurian yang dilakukan tersangka terjadi pada Selasa (4/2), sekitar pukul 21.40 WIB, di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Robet ditangkap karena terbukti mencuri satu unit sepeda motor milik warga setempat bernama Maddiyah.

Namun dalam proses hukum yang berjalan, Kejari OKU melihat adanya potensi penyelesaian perkara ini secara damai antara korban dan pelaku, yang menjadi prasyarat utama dalam penerapan keadilan restoratif.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, mengatakan bahwa penghentian penuntutan terhadap tersangka Robet mengacu pada ketentuan peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/Ejp/02/2022.

"Perkara ini memenuhi seluruh syarat yang diatur, termasuk adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Maka dari itu, terhadap perkara atas nama Robet dapat diajukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif," katanya kepada detikSumbagsel, Jumat (16/5/2025).

Dalam rangka mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak, Kejari OKU menunjuk seorang Jaksa Fasilitator yang bertugas sebagai mediator. Proses mediasi berjalan lancar, dan akhirnya korban Maddiyah bersedia memaafkan tindakan tersangka Robet.

Kesepakatan damai ini menjadi pondasi kuat untuk melanjutkan proses penghentian penuntutan.

"Setelah melalui tahap ekspos perkara secara internal, permohonan penghentian penuntutan diajukan ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum melalui Direktur A dan mendapat persetujuan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan. Persetujuan ini menandakan bahwa proses hukum telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan substantif yang berlaku," ungkapnya.

Choirun Parapat menyampaikan bahwa keputusan ini juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial ekonomi tersangka.

"Robet diketahui sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri yang tengah hamil, anak-anak yang masih kecil, dan orang tua yang sedang sakit," ungkapnya

"Dengan dikabulkannya penghentian penuntutan ini, Robet bisa kembali menjalankan peran penting dalam keluarganya. Ini adalah bentuk nyata bahwa hukum tidak hanya soal penghukuman, tapi juga soal pemulihan dan harapan," sambungnya.

Dia menambahkan proses penghentian penuntutan secara resmi ditutup dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kepada tersangka Robet.

"Saya berharap penerapan keadilan restoratif ini dapat menjadi contoh penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata pembalasan," tutupnya.

(dai/dai)

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menunjuk Serambi Law Firm sebagai konsultan hukum BPKN sebagai upaya memperkuat landasan hukum pada pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.

Ketua BPKN RI Mufti Mubarok menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk keseriusan lembaganya dalam memperkuat aspek legal kelembagaan serta memperluas jangkauan perlindungan hukum terhadap konsumen.

"BPKN memerlukan mitra strategis yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang hukum dan kepedulian terhadap isu-isu konsumen," kata Mufti dalam pengumuman penunjukan konsultan hukum di Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Mufti mengatakan penunjukan konsultan hukum tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat barisan perlindungan konsumen dari sisi hukum.

Ketua Komisi Advokasi BPKN Fitrah Bukhori menambahkan kolaborasi tersebut tidak hanya sebatas pendampingan hukum, tetapi juga mencakup dukungan strategis dalam penyusunan kebijakan, advokasi, serta edukasi hukum kepada publik.

"Serambi Law Firm kami pilih karena mereka memiliki rekam jejak yang kuat dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan publik. Kami yakin kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan misi BPKN," ujar Fitrah.

Pada kesempatan sama, Managing Partners Serambi Law Firm Rahmat Hijjir menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan BPKN dan siap menjalankan peran sebagai mitra hukum yang aktif, kritis, dan solutif.

"Ini merupakan amanah yang besar. Kami akan mendampingi BPKN dengan pendekatan hukum yang progresif, berbasis riset, dan berorientasi pada keadilan konsumen," tutur Rahmat.

Ia menekankan bahwa pihaknya akan berdiri di garda terdepan dalam menjaga kepentingan konsumen bersama BPKN.

Kerja sama tersebut diharapkan akan memperkuat kapasitas kelembagaan BPKN dalam menghadirkan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh, inklusif, dan berdampak luas bagi masyarakat konsumen di seluruh Indonesia.

Penunjukan konsultan hukum itu diumumkan secara resmi di Kantor BPKN yang dihadiri Ketua BPKN Mufti Mubarok, Ketua Komisi Advokasi BPKN Fitrah Bukhori, serta Managing Partners Serambi Law Firm, Rahmat Hijjir, yang didampingi Affandi Affan bersama tim pengacara dari Serambi Law Firm.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan sejarah perkembangan kelompok teroris, seperti Jamaah Islamiyah (JI), perlu diketahui publik, khususnya oleh generasi penerus bangsa.

Dalam kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story--Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5), dia menyampaikan pentingnya buku tersebut sebagai media literasi dan edukasi bagi generasi muda Indonesia.

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Eddy menyebutkan bahwa Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2008.

Untuk itu, buku tersebut, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Kepala BNPT juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror (AT) Polri yang telah menulis dan menyusun buku itu sebagai bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya paham radikal.

“Saya sangat mengapresiasi Kadensus dan jajarannya yang telah menulis buku ini sebagai bahan edukasi, literasi terhadap bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia, termasuk bagaimana orang bisa terpapar oleh paham radikal terorisme,” ucap dia.

Dirinya menambahkan bahwa acara bedah buku tersebut pun menjadi momentum penting untuk menyampaikan narasi sejarah yang objektif kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ancaman radikalisme dan terorisme di Tanah Air.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Prof. Herry Suhardiyanto menyambut baik penyelenggaraan kegiatan di lingkungan kampusnya itu.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar tidak terjebak dalam pemahaman yang menyimpang tentang perjuangan bangsa.

“Kami berharap para mahasiswa akan dapat memperoleh pencerahan dan tidak salah dalam memahami bagaimana negara bangsa ini kita harus perjuangkan, tegaknya, dan kemakmurannya bersama-sama,” tutur Herry dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk BNPT, Densus 88 AT Polri, dan pihak kepolisian atas terselenggaranya acara serta berharap manfaat yang sebesar-besarnya dapat dirasakan oleh para mahasiswa.

“Khususnya agar para mahasiswa dapat juga menjadi generasi muda yang dapat memajukan bangsa kita serta terlepas dari bahaya-bahaya, pandangan-pandangan pemikiran yang radikal, yang justru bertentangan dengan garis perjuangan Muhammadiyah,” ungkapnya.

Adapun kegiatan bedah buku yang merupakan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Bandung dan Densus 88 Antiteror Polri itu bertujuan memberikan edukasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah dan perkembangan terorisme di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Banda Aceh memfinalkan visa jamaah calon haji Aceh untuk tiga kelompok terbang (kloter) atau sekitar 1.179 orang (393 per kloter) yang diberangkatkan mulai 18 Mei melalui bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar.

"Kita memeriksa paspor jamaah kloter pertama sampai untuk tiga kloter, sudah lengkap semuanya," kata Kepala Unit Imigrasi Bandara SIM Iwan Nusa Budi di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Iwan Nusa Budi dalam konferensi pers terkait kesiapan keberangkatan jamaah haji Aceh bersama stakeholder lainnya, di Asrama Haji Embarkasi Aceh, di Banda Aceh.

Ia menjelaskan setiap kloter yang telah diberikan paspor bakal diperiksa terlebih dahulu. Meskipun visa nya belum tersedia, maka Imigrasi dapat membantu prosesnya.

Akan tetapi, ketika saat pelepasan masih ada visa jamaah yang belum selesai, maka segera dikoordinasikan bersama Kemenag. Kemungkinan ditunda atau menunggu visanya selesai.

Baca: Jamaah haji Aceh dapat biaya hidup 750 Riyal Saudi

"Kalau ada yang belum selesai saat pelepasan, kita koordinasikan dengan Kemenag selaku pihak yang mengajukan ke Pemerintah Arab Saudi. Apakah ditunda, pindah kloter atau seperti apa," ujarnya.

Ia menuturkan secara SOP pemeriksaan memang dilakukan pada hari keberangkatan. Akan tetapi, untuk jamaah calon haji mendapatkan pengecualian (bisa lebih cepat), hal itu karena ini menjadi agenda nasional setiap tahunnya.

Namun, lanjut dia, yang menjadi masalah dalam proses visa ini biasanya ketika ada jamaah calon haji yang masuk dalam daftar pencekalan.

"Selama ini belum ada jamaah calon haji Aceh yang terkena masalah hukum dan masuk daftar cekal. Kalau pun ada, maka jamaah tidak akan bisa berangkat," demikian Iwan Nusa Budi.

Aceh memberangkatkan 4.378 jamaah melalui Embarkasi Aceh. Para jamaah dijadwalkan mulai berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2025 melalui bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh menuju bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

Jamaah haji Aceh terbagi dalam 12 kloter, diantaranya 11 kloter penuh, dan satu kloter terakhir bergabung dengan jamaah Sumatera Utara. Setiap kelompok terbang berisi 393 jamaah, sudah termasuk petugas haji.

Baca: Jelang pemberangkatan JCH Aceh, ini persiapan Bandara SIM

BOGOR - Sebanyak 140 orang utusan Perwakilan Asing di Indonesia hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perwakilan Asing yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Sentul, Bogor pada Rabu (14/5/2025).

Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyampaikan informasi terbaru seputar kebijakan keimigrasian. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Felucia Sengky Ratna serta pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Imigrasi serta Direktur Fasilitas Diplomatik dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Sayu Oka Wadani.

Duta besar (Dubes) yang hadir di antaranya adalah Dubes Tean Samnang dari Kamboja, Dubes Fekadu Beyene Aleka dari Ethiopia, The Charg� d?Affaires Kedutaan Besar Afghanistan - Mawlawi Sadullah Baloch, Dubes Kenya - Galma Mukhe Boru, The Charg� d?Affaires Kedutaan Besar Irak - Dr. Ammar Hamees Saadallah Al-Khalidy, The Charg� d?Affaires - Roshan Lal dari Pakistan, Dubes Dagmar Gonzalez Grau dari Kuba.

Sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal terbaru menjadi salah satu fokus pertemuan ini yang dikemas dalam bentuk diskusi panel.

?Rakor ini menjadi kesempatan kami untuk beranjangsana dengan Perwakilan Asing. Selain itu tentunya untuk menyampaikan update seputar kebijakan visa dan izin tinggal. Selain karena ada beberapa aturan terbaru juga sekaligus me-refresh kembali informasi kebijakan sebelumnya seperti Golden Visa dan Bridging Visa,? jelas Direktur Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Felucia Sengky pada Rabu (14/5/2025) saat membuka acara.

Acara berikutnya dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian serta teknis bantuan hukum dalam kasus perdata lintas negara (Rogatory). Pada sesi ini, Ketua Tim Pengawasan Keimigrasian Wilayah II Ditjen Imigrasi- Arief Adi Prayogo beserta Kepala Subdirektorat Jasa Kekonsuleran Kementerian Luar Negeri, Yoshi Iskandar menjadi narasumber.

Sesi penutup kegiatan ini adalah coaching clinic seputar layanan keimigrasian, yang menghadirkan fasilitator dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan serta Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian. Dalam sesi ini, Perwakilan Asing dapat berkonsultasi secara langsung mengenai kendala yang dihadapi oleh warga negara mereka dalam permohonan visa dan izin tinggal di Indonesia.

Informasi terkini dalam versi bahasa Inggris seputar layanan keimigrasian yang dapat diakses melalui akun instagram resmi Ditjen Imigrasi @indonesiaimmigration juga disampaikan kepada Perwakilan Asing.

Terkait hal ini, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menyampaikan bahwa melalui rapat koordinasi ini, pihaknya berharap para perwakilan asing mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan keimigrasian terbaru di Indonesia.

"Sehingga bisa memperlancar berbagai urusan keimigrasian dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara sahabat,? tutur Yuldi.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, hal itu harus didukung dengan penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat acara umat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, hari ini.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Untuk itu, dia mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Dia pun mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

"Nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi," ujarnya.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang dihadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

"Para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," tutupnya.

Tonton juga "Waka MPR-Hashim Djojohadikusumo Ketemu Tony Blair, Bahas Nuklir" di sini:

(prf/ega)

“Kami mengimbau kepada pemilik dan pengelola penginapan agar melaporkan keberadaan WNA kepada kami sehingga kita bisa memonitor dan mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh WNA tersebut,”

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengimbau pengelola penginapan untuk melaporkan keberadaan warga negara asing (WNA) kepada kantor imigrasi terdekat dalam rangka menyinergikan langkah pengawasan.

“Kami mengimbau kepada pemilik dan pengelola penginapan agar melaporkan keberadaan WNA kepada kami sehingga kita bisa memonitor dan mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh WNA tersebut,” kata Yusman saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia. Kontribusi dari masyarakat juga dibutuhkan dalam upaya tersebut.

“Kami mengharapkan juga agar masyarakat proaktif selalu melaporkan apabila adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA,” imbuh dia.

Adapun Ditjen Imigrasi melakukan Operasi Pengawasan Wira Waspada pada 14–16 Mei 2025 di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Dari hasil operasi, Ditjen Imigrasi berhasil mengamankan 170 WNA dari 27 negara karena melanggar administrasi keimigrasian. WNA yang diamankan mayoritas berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), dan Sierra Leone (12 orang).

Yusman menjelaskan WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

“Rincian pelanggaran yang ditemukan, antara lain, tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan. Selanjutnya sponsor fiktif, overstay (melebihi masa izin tinggal), dan investor fiktif,” ujar Yusman.

Oleh sebab itu, para WNA tersebut diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025