Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk tahun anggaran 2025 pada rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), dan Kantor Staf Presiden (KSP).

“BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar,” kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat pemaparan pembahasan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dalam perinciannya, usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk delapan program BPIP. Hampir separuh dari total anggaran tersebut yakni sebanyak Rp45,59 miliar akan dialokasikan untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, YouTuber, influencer, dan TikToker.

Lalu, penguatan jaringan relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp18 miliar; fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp10 miliar.

Berikutnya, perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp7,4 miliar; pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp6 miliar.

Selanjutnya, pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila Rp5 miliar; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pembinaan ideologi Pancasila Rp4 miliar; dan peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi Rp4 miliar.

Yudian menjelaskan bahwa pagu indikatif BPIP yang ada saat ini untuk tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp299,42 miliar, yang diperuntukkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp172,08 miliar, dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp127,34 miliar.

Dia menjelaskan pagu indikatif BPIP tahun 2025 lebih kecil bila dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2024.

BPIP, kata dia, mendapatkan anggaran sebesar Rp357,49 miliar pada tahun 2023, dan Rp342,26 miliar pada tahun 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan semestinya pagu indikatif anggaran kementerian/lembaga tidak mengalami penurunan untuk mencapai kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya sebab terjadi perkembangan inflasi dari tahun ke tahun.

“Oleh karena itu, memang kalau nanti disepakati dengan teman-teman kami akan usahakan supaya setidak-tidaknya menyesuaikan dengan keadaan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di tanah air supaya dia setidak-tidaknya sama dengan kinerja tahun sebelumnya, jadi ini yang menurut pikiran saya,” kata dia saat memimpin jalannya rapat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan anggaran tambahan untuk pihaknya di 2025 sebesar Rp 100 miliar. Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila hingga sosialisasi Pancasila untuk content creator hingga influencer.

Hal tersebut disampaikan Yudian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2025). Yudian mengatakan pagu indikatif untuk pihaknya di tahun 2025 sebesar Rp 299.428.347.000.

"Pimpinan dan anggota bahwa alokasi pagu indikatif BPIP tahun 2025 sebesar Rp 299.428.347.000, adapun rincian alokasi, satu program dukungan manajemen sebesar Rp 172.080.927.000. Program pembinaan Pancasila sebesar Rp 127.347.420.000," ujar Yudian dalam rapat.

Ia mengatakan anggaran untuk BPIP sejak 2023 hingga 2025 terus menurun. Yudian pun meminta tambahan anggaran di tahun selanjutnya kepada DPR RI.

"Pimpinan dan anggota Komisi II BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp 100 M," kata Yudi.

Adapun rincian anggaran itu terdiri atas untuk penguatan jaringan relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif dan komponen lainnya sebesar Rp 18 miliar. BPIP juga akan meningkatkan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi senilai Rp 4 miliar.

"Tiga, perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila Rp 7.405.500.000. Empat, Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
4.000.000.000," kata Yudi.

"Fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila Rp 10.000.000.000. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila Rp 5.000.000.000," sambungnya.

Adapun Yudi menjelaskan anggaran selanjutnya akan digunakan untuk dukungan manajemen senilai Rp 6 miliar. Ia menyebut ada anggaran Rp 45 Miliar untuk sosialisasi bagi content creator hingga influencer.

"Pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp 6 miliar dan delapan pelaksanaan sosialisasi pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, TikToker sebesar Rp 45.594.500.000," imbuhnya.

Simak juga 'Amanat Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Para saksi dan anggota keluarga korban pembunuhan kasus Vina dan Muhammad Rizky alias Eki diduga mendapatkan ancaman serta tekanan dari pihak lain.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mereka mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Terkait dengan adanya ancaman, sampai dengan hari ini ada beberapa dari mereka (yang merasakan), tapi kami masih mendalami,” ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Gedung LPSK, Selasa (11/6/2024).

Nurherawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman.

Namun, dia menegaskan bahwa pemohon dari pihak saksi dan juga anggota keluarga korban mengaku mendapatkan tindakan tersebut

“Belum diberitahukan lebih detail ya. Karena itu mungkin privasinya daripada mereka. Saksi juga, keluarga korban juga merasa. Ada rasa takut juga,” kata Sri.

Sri menambahkan, LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman.

Sebab, pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampai. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki.

“Mereka memang masih merasakan, tapi kami masih mendalami lagi. Karena itu tadi, keterangan mereka juga masih ada yang tidak bersesuaian. Jadi kami juga lebih hati-hati untuk memberikan perlindungan,” pungkas Sri.

Diberitakan sebelumnya, LPSK menerima 10 permohonan perlindungan dari pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan juga Eki. Sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016 silam.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam.

Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Kala itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat ada 10 saksi mengajukan perlindungan dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eky di Cirebon. LPSK menyebut ada ancaman terhadap saksi yang mengajukan perlindungan tersebut.

"Terkait dengan adanya ancaman, sampai dengan hari ini ada beberapa dari mereka, tapi kami masih mendalami," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, kepada wartawan di kantornya, Selasa (11/6/2024).

Dia mengatakan saksi tersebut masih merasakan ancaman. Namun salah satu yang membuat LPSK hati-hati mengambil tindakan adalah ada ketidaksesuaian keterangan.

"Mereka memang masih merasakan, tapi kami masih mendalami lagi. Karena itu tadi, keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga takut untuk lebih hati-hati," ucapnya.

Terkait bentuk ancaman dan pihak yang mengancam, Sri belum bicara banyak. Sebab, belum diketahui secara detail.

"Belum diberitahukan lebih detail ya. Karena itu mungkin privasinya daripada mereka," terangnya.

Terpisah, Ketua LPSK Achmadi mengatakan tidak hanya ancaman, rasa takut dari saksi juga membuat pihaknya perlu untuk memberi perlindungan.

"Perlindungan itu selain mewujudkan rasa aman, tetapi juga menumbuhkembangkan yang bersangkutan atau yang dilindungi supaya perdata diri, supaya berani, apa adanya (dalam memberikan keterangan) yang sebenarnya itu yang harus diberikan perlindungan," kata dia.

10 Saksi Ajukan Perlindungan

Sebelumnya diberitakan, LPSK menyebut jumlah saksi kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eky di Cirebon, yang mengajukan perlindungan bertambah. Mereka pun sedang menindaklanjuti permohonan perlindungan tersebut.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan saat ini ada 10 orang tersebut tengah dikaji dengan metode dialog. Pihaknya juga masih melakukan asesmen terkait pengajuan tersebut.

"Ya, kesepuluh orang ini tentunya karena tadi ya metode kita kan mengajak bicara dan juga berdialog gitu ya dengan keluarganya, ya tentunya kedua belah pihak dan juga beberapa tadi ya," kata Sri di kantornya.

"Pihak yang mengetahui terkait lainnya dan semuanya sedang dalam proses asesmen. Dan tentunya ini yang akan menjadi bahan penelaahan lagi," lanjutnya.

Lihat juga Video: Penyidikan Kasus Vina Ditunda, Hotman Serahkan ke Tim Pencari Fakta Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pembinaan Ideologis Pancasila (BPIP) menganggap keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang salam lintas agama telah mengancam eksistensi Pancasila.

"Secara sosiologis, hasil ijtima tentang pelarangan ucapan salam lintas agama dan selamat hari raya keagamaan mengancam eksistensi Pancasila dan keutuhan hidup berbangsa yang sejak dahulu kala telah terkristalisasi menjadi sebuah kearifan lokal," kata BPIP dalam keterangan resminya. Anggota Dewan Pengarah BPIP Muhammad Amin Abdullah telah membenarkan pernyataan BPIP ini.

BPIP menilai toleransi antarumat beragama telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baginya, tradisi ini telah menjadi bagian yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu oleh pendahulu bangsa. Karena itu, BPIP menilai seharusnya masyarakat memperkuat semangat toleransi dan keberagaman, bukan merusak sendi-sendi persatuan.

BPIP menganggap kekayaan keberagaman dan eksistensi atas toleransi ini mendapatkan tantangan dari adanya ormas keagamaan yang mencoba membangun hegemoni dengan tafsir tunggal mengenai pelarangan terhadap ucapan salam lintas agama.

"Terbitnya hasil ijtima ini akan berpotensi merusak kemajemukan bagi warga negara karena realitasnya bangsa Indonesia ini terdiri dari 714 etnis, keragaman agama dan kepercayaan," kata BPIP.

BPIP lantas mengidentifikasi jika MUI merupakan ormas yang harus tunduk dan taat pada Pancasila dan UU Organisasi Kemasyarakatan. Aturan itu, lanjutnya, mengatur setiap ormas berkewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI.

Karena itu, BPIP melihat terbitnya hasil Ijtima MUI tentang dilarangnya salam lintas agama dan mengucapkan hari raya keagamaan lain telah menegasikan kewajiban ormas yang diatur dalam UU tentang Ormas.

BPIP juga menilai hasil ijtima hanya memiliki daya yang mengikat secara internum umat muslim. Sehingga tidak boleh dipaksakan ke dalam forum publik secara eksternum karena akan mereduksi nilai persatuan dan kemajemukan berbangsa.

"Secara konstitutif, Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi harus menjadikan seluruh kebijakan tunduk dan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman dalam setiap penyusunan produk hukum dan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum," kata BPIP.

Sebelumnya, MUI telah menetapkan fatwa tentang salam lintas agama dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Bangka Belitung.

Fatwa ini menyatakan pengucapan salam merupakan doa yang bersifat 'ubudiyah. Oleh karena itu, harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain.

"Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh melalui keterangan tertulis.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menargetkan asesmen psikolog untuk 3-4 permohonan perlindungan baru saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat, dapat diselesaikan pada pekan ini.

“Betul,” kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia juga menyampaikan lembaganya menargetkan pada pekan ini kelengkapan berkas untuk permohonan perlindungan baru untuk saksi kasus Vina dapat diterima.

“Bila sudah ada hasil asesmen psikolog, dan kelengkapan berkas permohonan, akan kami sampaikan ke teman-teman pers. InSya-Allaah ini untuk keseluruhan permohonan,” ujarnya.

Sebelumnya (8/6), Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Bandung, Jawa Barat mengatakan lembaganya menerima permohonan baru perlindungan saksi kasus Vina.

Ia menyebut permohonan tersebut sudah masuk ke LPSK, tetapi belum diputuskan untuk dilakukan pendampingan karena masih dalam pendalaman, dan harus diputuskan dalam sidang mahkamah LPSK.

Menurut dia, penentuan disetujuinya permohonan untuk pendampingan LPSK memang butuh waktu karena perlu asesmen psikologis, dan melihat lebih detail terkait dengan keterangan yang disampaikan.

Pada prinsipnya, ia menekankan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK, termasuk Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, lanjut dia, sejumlah proses perlu sesuai dengan standardisasi LPSK sebelum diputuskan mendapatkan pendampingan.

"Semua punya hak, tetapi lagi-lagi kami akan tetap melakukan proses sesuai dengan standardisasi LPSK sesuai prosedur. Kalau tersangka mengajukan, kami harus lihat sifat keterangannya sejauh mana, apalagi dia misalnya sebagai pelaku utama itu kami mesti lihatnya lebih detail lagi," kata dia.

Pendetailan keterangan dan posisi pemohon itu, kata Sri, juga berlaku bagi delapan tersangka yang sedang dan sudah menjalani hukuman atas kasus yang terjadi 8 tahun lalu, yakni pada 2016.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Fatwa salam lintas agama yang ditetapkan melalui Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia menuai komentar dari sejumlah pihak. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengeluarkan sikap dan rekomendasi soal salam lintas agama.

Dalam pernyataan sikap BPIP yang diterima, Senin (10/6/2024), ada lima poin sikap dan rekomendasi. BPIP menilai hasil ijtima merupakan pemikian agama yang memiliki tafsir majemuk, bukan mutlak sehingga tak memiliki kebenaran tunggal dan absolut.

"Hasil ijtima harus dibentuk atas perspektif yang luas," demikian salah satu poin dalam penyataan sikap dan rekomendasi BPIP.

Dalam pengantarnya, BPIP menilai terbitnya hasil ijtima tersebut bisa berpotensi merusak kemajemukan warga negara. Sebab, lanjut BPIP, Indonesia memiliki 714 etnis, keragaman dan kepercayaan.

"Eksistensi ini telah berlangsung ratusan tahun, hidup berdampingan secara damai, sekaligus menjadi kearifan bangsa, sehingga negara tidak boleh tunduk kepada hasil ijtima yang menyebabkan terjadinya eksklusifitas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa," tulis BPIP.

Berikut sikap dan rekomendasi lengkap BPIP soal salam lintas agama:

1. Secara teologis, terdapat perbedaan antara agama dan pemikiran agama, agama dan penafsiran agama. hasil ijtima adalah pemikiran agama yang memiliki tafsir yang majemuk bukan mutlak sehingga tidak memiliki kebenaran yang tunggal dan absolut. hasil ijtima harus dibentuk atas perspektif yang luas, termasuk mempertimbangkan dokumen dan kesepakatan internasional seperti The Amman Message, 9 November 2004; Marrakesh Declaration, 25-27 Januari 2016, tentang Hak-hak Minoritas Beragama di Dunia Islam; Abu Dhabi Declaration, 4 Februari 2019, tentang Persaudaraan Umat Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Kehidupan Bersama (Declaration on Human Fraternity for World Peace and Living Togerher); juga kesimpulan seminar internasional, Universitas AlAzhar, Kairo, 27-28 Januari 2020; serta harus diuji secara publik. Pancasila sebagai ijtihad yang sudah disepakati oleh semua pihak (sehingga menjadi ijma/konsensus tertinggi, terlengkap, dan paling mengikat/binding) memiliki derajat keislaman yang telah diuji dan dibuktikan secara substantif. Pancasila tidak dihegemoni oleh ajaran agama tertentu, namun Pancasila merepresentasi substansi dari ajaran agama. Dalam negara Pancasila, ajaran Islam yang bersifat "Ubuddiyyah" dipegang teguh secara pribadi dan menjadi spirit dan inspirasi dalam mengaktualisasi moralitas diri menjadi manusia yang berkualitas dalam ber-"Muamalah", baik bermuamalah secara sosial maupun berkenegaraan. Agama menjadi inspirasi batin dalam merepresentasikan nilai kemanusiaan dan persatuan yang tinggi, sehingga semakin beragama seseorang, semakin ia akan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

2. Secara sosiologis, hasil ijtima tentang pelarangan ucapan salam lintas agama dan selamat hari raya keagamaan mengancam eksistensi Pancasila dan keutuhan hidup berbangsa yang sejak dahulu kala telah terkristalisasi menjadi sebuah kearifan lokal. Tradisi ini telah menjadi bagian yang diwariskan sejak ratusan tahun oleh nenek moyang kita. Keutuhan bangsa yang telah hidup ratusan tahun ini tidak boleh direduksi oleh kelompok keagamaan tertentu yang berpotensi mempolarisasi, mendisharmonisasi dan mendisintegrasi keutuhan berbangsa.

3. Secara yuridis Islam, hasil ijtima hanya memiliki daya yang mengikat secara internum umat muslim dalam forum keagamaan muslim, sehingga tidak boleh dipaksakan ke dalam forum publik secara eksternum karena akan mereduksi nilai-nilai persatuan dan penghargaan terhadap kemajemukan berbangsa.

4. Secara konstitutif, Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi harus menjadikan seluruh kebijakan tunduk dan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman dalam setiap penyusunan produk hukum dan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.

5. Kehadiran negara dan peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi Pancasila di ruang publik demi terciptanya kesetaraan bagi setiap warga negara. Bahwa setiap yang telah menyatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia, dan memiliki KTP Warga Negara Indonesia, wajib melaksanakan konsensus Pancasila, yang dalam hal ini dengan melaksanakan toleransi dan menghormati perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Pernyataan Sikap Bpip Terha... by Indra Komara Nugraha

Simak juga Video 'Menag soal Salam Lintas Agama: Apa Keimanan Jadi Terganggu? Kan Tidak':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bicara soal siapa saja yang akan mengikuti upacara HUT RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia menyerahkan urusan undangan HUT RI ke Istana, termasuk undangan untuk Dewan Pengarah BPIP yang diketuai Megawai Soekarnoputri.

"Ini ya direncanakan semua datang, tapi dalam arti terbatas. Hanya yang mendapat undangan karena mengingat daya tampung," kata Yudian kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

"Jadi ini kan daya tampungnya masih diperhitungkan kembali. Kami berharap tentu semua, tapi terserah undangan dari pihak Istana," lanjut Yudian.

Yudian juga mengatakan para presiden dan wakil presiden terdahulu akan diundang. Dia mengatakan tokoh yang punya peranan dalam merebut kemerdekaan akan diutamakan hadir dalam HUT RI di IKN.

"Iya diundang. Pada prinsipnya diundang ya tokoh-tokoh, terutama yang ada hubungannya dengan istilahnya jasa mereka dalam merebut kemerdekaan dan juga pengabdian selama ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkap tokoh-tokoh yang diundang di IKN itu masih dalam pembahasan. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan atensi agar undangan para tokoh harus diperhatikan.

"Itu yang tadi masih diusulkan, tadi Pak Presiden merekomendasi pokoknya harus jadi perhatian, tokoh-tokoh itu harus dapat perhatian, soal nanti di sini atau di IKN, nanti belakang," ujarnya.

Muhadjir belum membeberkan siapa saja usulan tokoh yang akan diundang. Ia menyebutkan undangan tokoh itu akan dibagi dua, untuk upacara di IKN dan di Istana Negara Jakarta.

"Belum ada list, mungkin akan dipecah dua," ujarnya.

Simak juga 'Saat Di Hadapan Basuki, Legislator PDIP Ragu IKN Bisa Dimanfaatkan Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

Mayoritas, permohonan dari saksi dan korban adalah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 469 permohonan

Bandung (ANTARA) -

Bandung (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan ada sejumlah permohonan perlindungan baru terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat, khususnya dari para saksi.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan bahwa permohonan tersebut sudah masuk. Namun, belum diputuskan untuk dilakukan pendampingan karena masih dalam pendalaman dan harus diputuskan dalam sidang mahkamah LPSK.

"Sudah ada pengajuan, tiga sampai empat pemohon, tetapi kami masih melakukan penelaahan jadi belum bisa menyampaikan," kata Sri Suparyati di Bandung, Sabtu.

Dikatakan pula bahwa penentuan disetujuinya permohonan untuk pendampingan LPSK memang butuh waktu karena perlu asesmen psikologis dan melihat lebih detail terkait dengan keterangan yang disampaikan.

Pada prinsipnya, Sri menekankan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK, termasuk Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sejumlah proses perlu sesuai dengan standardisasi LPSK sebelum diputuskan mendapatkan pendampingan.

"Semua punya hak, tetapi lagi-lagi kami akan tetap melakukan proses sesuai dengan standardisasi LPSK sesuai prosedur. Kalau tersangka mengajukan, kami harus lihat sifat keterangannya sejauh mana, apalagi dia misalnya sebagai pelaku utama itu kami mesti lihatnya lebih detail lagi," kata dia.

Pendetailan keterangan dan posisi pemohon itu, kata Sri, juga berlaku bagi delapan tersangka yang tengah dan sudah menjalani hukuman atas kasus yang terjadi 8 tahun lalu, pada tahun 2016.

"Walaupun mereka mau meminta perlindungan, ya nanti kami cek lagi statusnya sebagai apa posisinya," tutur Sri.

Sejauh ini, dalam kasus tersebut, LPSK telah menawarkan perlindungan kepada Suroto (50), salah satu saksi penting yang melakukan evakuasi korban Vina dan Eky di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016.

Tawaran tersebut dilakukan LPSK dengan menemui Suroto pada hari Jumat (7/6) sekitar pukul 14.00 WIB di Cirebon.

Perbincangan antara Suroto dan dua orang perwakilan LPSK tersebut berjalan selama kurang lebih 15 menit.

Dalam obrolan singkat tersebut, Suroto diberikan kesempatan mempertimbangkan tawaran perlindungan yang diajukan.

Setelah berpikir matang, Suroto akhirnya memutuskan menerima tawaran tersebut.

Suroto juga mengaku siap jika dibutuhkan memberikan kesaksian ulang dalam kasus ini.

Dalam pertemuan tersebut, Suroto juga menerima amanat khusus dari LPSK agar segera melapor jika mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan seperti menerima telepon atau teror yang berkelanjutan.

"Saya diberi amanat khusus, yaitu apabila saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, seperti ada orang telpon terus-menerus, neror langsung hubungi saya gitu," kata Suroto pada hari Jumat (7/6).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Secara politis, Pancasila disebut common denominator atau titik temu dari berbagai pandangan dan paham politik yang berkembang kala negara Indonesia tengah dirumuskan. Ia didaku sebagai philosofische grondslag atau falsafah hidup dari bangsa-bangsa di Nusantara yang menjadi dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Sejak "dilahirkan" 79 tahun yang lalu Pancasila terus membersamai bangsa dan negara ini dengan segala kekuatan dan kelemahannya.

Selama Republik ini berdiri, Pancasila telah membuktikan "kesaktiannya" sedemikian rupa hingga ia mampu bertahan dalam gelombang dera gugatan dan keraguan terhadapnya. Di masa Konstituante, misalnya, Pancasila bertahan dari kehendak lama yang bersemi kembali pasca-Pemilu 1955. Di masa pergolakan 1965, Pancasila didengungkan kesaktiannya meski ia sekadar kamuflase dari sebuah siasat politik. Setelah itu, Pancasila bahkan dimistifikasi sedemikian rupa hingga menjadi penjaga kekuasaan Orde Baru.

Pasca-Reformasi '98, Pancasila terjerembab ke pojokan arena lahirnya kembali politik aliran dan era kebebasan. Pancasila seperti pepatah "hidup segan mati tak mau". Ia tak mati namun juga tak punya daya hidup. Ia tak bisa disingkirkan namun juga hanya mampu berposisi seperti pataka di acara-acara formal kenegaraan. Sampai ketika bangunan Republik ini terancam oleh gelagat sektarianisme, nama Pancasila kembali disebut: "Saya Indonesia, saya Pancasila!" begitu slogan ini begitu riuh pada medio 2017, kala bangsa ini berada dalam polarisasi sosial paling tajam setelah prahara 1965.

Dalam perjalanannya, Pancasila kembali mulai menggeliat. Sebagian anak bangsa menggelar berbagai ruang diskursus guna membincang kembali hingga melakukan redefining atas Pancasila dewasa ini. Hasilnya, Pancasila tetap disunggi oleh mayoritas anak bangsa ini. Ia tetap menjadi pilihan yang paling masuk akal bagi mayoritas, sebagai dasar dibangun dan dipertahankannya Republik ini. Survei SMRC pernah menunjukkan hal tersebut. Lebih dari 90 persen warga bangsa ini menyatakan bahwa Pancasila adalah pilihan paling pas serta rumusan terbaik. Ia tidak boleh diubah atas alasan apapun.

Meski demikian, Pancasila hari ini tetap berada dalam problem klasiknya. Ia masih belum mampu keluar dari jebakan lamanya. Pancasila masih sekadar dekorasi ketimbang sumber nilai kehidupan penghuni Republik ini. Pancasila seperti patah kaki ketika dituntut mewujud sebagai praksis bernegara. Pancasila kerap terkungkung dalam pelbagai mitologi dan mistifikasi yang dibangun atas nama dirinya. Namanya sering disebut namun kering dalam pemaknaan. Ia seperti mantra yang seketika akan menyirep siapapun yang mendengarnya. Namun ketika mantra hilang, hilang pula pengaruhnya dalam kehidupan ini. Pendek kata, ada kelemahan dalam diri Pancasila itu sendiri.

Ya! Pancasila memang memiliki kelemahan. Kelemahannya bahkan disebut ada di dalam dirinya sendiri. Kelemahan itu berada pada soal metodologi. Pancasila bolong di titik ini. Di level ontologi dan epistemologi, Pancasila tidak punya masalah. Namun di level metodologis, Pancasila selalu membutuhkan penopang agar mampu benar-benar "hidup".

Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru pernah mencoba merumuskan metodologi ini lewat Manipol/USDEK dan Penataran P4. Namun seperti kita lihat dalam sejarah, keduanya tak mampu berjalan dengan baik. Manipol terongrong oleh pergulatan ekstrem dari berbagai spektrum ideologi yang justru hidup dalam naungan Pancasila itu sendiri. Sementara oleh P4, Pancasila bermetamorfosis menjadi alat kekuasaan sekaligus dimistifikasi sebagai satu-satunya ideologi sah negara.

Ada banyak evaluasi mengapa dua metodologi tersebut tidak berjalan dengan baik. Salah satu yang paling mendasar adalah pendekatan deduktif yang digunakannya. Selama ini Pancasila selalu berangkat dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Pancasila menjadi bahan sekaligus ruang indoktrinasi, bukan aspirasi pemikiran yang menghidupi langit kebudayaan nasional kita. Singkat kata, selama ini Pancasila selalu berangkat dari bidang ke titik, bukan dari titik ke bidang.

Perubahan Basis Material

Tidak hanya problem metodologis, Pancasila juga mengalami kendala eksternal berupa perubahan basis material kebudayaan warga bangsa ini. Semestinya, Pancasilalah yang menghidupi segenap perikehidupan bangsa dan negara. Ia adalah falsafah bangsa. Ia dasar didirikannya negara ini. Ia adalah sumber dari segala sumber hukum kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia adalah suprastruktur kehidupan bangsa dan negara ini. Sebagaimana ideal kerja kebudayaan, suprastruktur yang semestinya menentukan struktur berikut infrastruktur suatu komunitas sosial.

Namun akibat modernisme, modernisasi, dan juga modernitas yang melanda segenap sendi kehidupan manusia di muka bumi ini, terjadilah apa yang disebut oleh Ignas Kleden dengan perubahan basis material kebudayaan (Arif, 2016). Basis material itu ialah subjek-subjek kebudayaan yang dalam ini adalah manusia. Impaknya adalah kognisi sosial berubah seiring berubahnya cara kerja, cara hidup, hingga cara berpikir mereka. Di tahap ini, yang berlaku bukan lagi ideal kerja kebudayaan melainkan tesis dari Karl Marx di mana infrastrukturlah yang menentukan suprastruktur.

Akibat lebih jauhnya, modernitas menyisakan patologi bagi corak kebudayaan suatu komunitas sosial. Dalam konteks Indonesia, bangsa ini "kehilangan" bintang penuntun akibat malfungsi Pancasila sebagai sistem nilai serta sistem kebudayaan nasional. Di level kenegaraan, kita pun terjebak dalam pelbagai bentuk materialisasi serta instrumentalisasi kehidupan politik/kepublikannya. Saya menyebut semua ini sebagai "kewadagan".

Maka yang disebut pembangunan adalah pembangunan gedung, bangunan, atau segala yang beraras pada infrastrukturisme. Yang disebut demokrasi adalah ketika suara massa netizen bergemuruh. Yang disebut pemilu adalah tingginya angka elektabilitas berikut modal yang menyertainya. Yang disebut kemajuan ialah tingginya angka perkapita. Yang dimaksud kesejahteraan hanyalah angka pertumbuhan. Dan dalam pada itu, dunia pendidikan pun jauh dari narasi pembangunan nasional dan hanya disesaki oleh soal berapa harga yang harus dibayar oleh pesertanya.

Maka tidak heran jika respon-respon negara atas pelbagai masalah kepublikan, dijawab oleh pendekatan instrumental yang langsung menuai gugatan dan kontroversi. Kasus Tapera dan UKT adalah contoh aktualnya. Semua respons terasa serba instan dan tambal sulam. Ia tidak berangkat dari kedalaman refleksi yang beralaskan keluhuran nilai dan keutamaan sikap.

Pada level lebih jauh, kewadagan ini telah merasuk pada relasi sosial dan politik di level bangsa. Gagasan dan ide jauh tersisih oleh figur, lebih-lebih figur yang berkuasa atau yang punya kewadagan lebih. Orang bisa bersepakat tentang apa saja sepanjang itu memberi keuntungan. Yang disebut keuntungan pun mesti wadag wujudnya. Nilai (value) dan keutamaan (virtue) jadi teramat relatif; yang solid adalah penghambaan pada segala yang wadag berikut penampakan benefit yang menyertainya. Keberpihakan tidak pernah jejeg karena selalu tidak kuat iman didera godaan maupun ancaman yang sama-sama wadag. Fanatisme pun lahir bukan dari dan pada nilai atau ide, melainkan pada segala bentuk kewadagan tadi.

Dalam segala manifestasi kewadagan ini, kita menyaksikan Pancasila terus berada di pinggiran sejarah dan dialektika bangsa hingga hari ini. Di titik inilah Pancasila mengalami apa yang disebut oleh Syaiful Arif (2016) sebagai "entropi Pancasila": suatu kondisi di mana Pancasila sebagai sistem nilai tidak mampu beroperasi dan membentuk sistem perilaku pada ranah kehidupan sosial-politik masyarakatnya.

Menyublim Kewadagan

Maka lengkaplah sudah "derita" yang dialami oleh Pancasila. Dari dalam, ia patah kaki dan tangan karena problem metodologis; dari luar, ia terus diterjang perubahan basis material kebudayaan subjek-subjeknya. Maka ia pun lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Sebagai sistem nilai, ia tak mampu membentuk sistem sosial, politik, budaya, yang selaras dengan sistem nilai dan sistem makna yang dikandungnya. Pancasila tak berdaya untuk benar-benar menjadi spirit republikanisme di alam kehidupan negara ini.

Tidak hanya tak berdaya, Pancasila hari ini bahkan dikangkangi oleh satu-satunya paham dan pemikiran yang tidak terkandung dalam dirinya: liberalisme! Kelima sila dalam Pancasila merefleksikan berbagai macam paham dan pemikiran dunia. Hanya liberalisme yang selama ini tidak diakomodasi oleh Pancasila! Namun yang tidak diakomodasi itulah justru yang kini men-drive kehidupan bangsa dan negara ini. Liberalismelah yang justru menjadi the ruling value dalam setiap tarikan napas dan gerak berbangsa dan bernegara kita hari ini. Dan, inilah kewadagan yang paling manifestatif yang malu-malu kita akui.

Maka, alih-alih menghidupi kita, kitalah yang kini mesti menghidupi Pancasila. Kitalah yang harus merintis berbagai upaya guna menyublimkan segala yang wadag itu agar berada dalam nilai dan kebudayaan Pancasila. Kitalah yang harus merohanikan yang serba material itu dalam kesadaran spiritualitas Pancasila. Mau bagaimana lagi. Segala pendekatan deduktif selama ini terbukti tak mampu menghidupkan Pancasila hingga hari ini. Segala bentuk lembaga maupun sejumlah ketetapan tak pernah mampu merevitalisasi Pancasila ke maqam semestinya. Segala praktik indoktrinasi akan nilai-nilai luhurnya selama ini malah berbuah kecaman, penghinaan, dan bahkan pengabaian terhadapnya.

Inilah saatnya Pancasila dikembalikan kepada "pemilik" sahnya: warga negara dan warga bangsa ini. Warga negara (citizen) merujuk pada entitas politik yang menjadi pasangan dari negara (state) sebagai lawan dialektikanya, yang dalam konteks ini berarti Pancasila menjadi alat warga untuk beroposisi. Sementara warga bangsa (nation) merujuk pada entitas sosial yang memiliki kesadaran dan tujuan yang sama dalam upaya mencapai cita-cita idealnya (utopia), yang dengan ini Pancasila, idealnya, menjadi bintang penuntun.

Sudah saatnya Pancasila di-drive dari bawah ke atas dan segala arah; dari titik ke bidang (induktif). Sudah waktunya negara menyadari bahwa Pancasila mesti disemai dari dan bukannya dicangkokkan pada warga sebagai basis material kebudayaannya. Sudah masanya kita mendemokratisasikan Pancasila.

Agar mampu menjadi praksis dalam kenyataan hidup bangsa dan negara ini, Pancasila tidak hanya perlu ditopang oleh teori-teori sosial-politik yang relevan. Ia juga butuh disokong oleh ekspresi dan diskursus berbagai paham dan pemikiran politik lain. Ia juga mesti dijadikan ruang sekaligus kerja-kerja kebudayaan warga yang ekspresinya bisa beraneka rupa cara; mulai dari menyelenggarakan lomba hingga perdebatan ideologis di lembaga-lembaga negara.

Hal ini agar Pancasila terhindar dari kepicikan cara pandang, seolah-olah kehadirannya hanya untuk menangkal sektarianisme atau fenomena serupanya. Lebih dari itu, Pancasila juga berbicara tentang bagaimana menjadi manusia yang gandrung pada keadilan dan menjunjung tinggi etika. Pancasila juga berbicara tentang bagaimana sebuah republik semestinya dibangun dan bagaimana demokrasi seharusnya dioperasikan. Pancasila juga berbicara hingga bagaimana kita, manusia, semestinya berlaku; baik sebagai penerima mandat kekuasaan (khalifah) di muka bumi sekaligus hamba di hadapan Yang Maha Kuasa.

Kita tak bisa menghidupkan Pancasila. Kita hanya mampu membuat "napas buatan" baginya lewat ketepatan mengidentifikasi persoalan dibarengi dengan kejujuran dalam bersikap dan keikhlasan dalam berbuat. Dengan begitu, semoga dengan kesadaran dan itikad ini, kita bisa mulai menyicil berbagai rupa upaya dan pemikiran sehingga Pancasila mampu hidup dan menghidupi kehidupan bangsa dan negara ini dalam gerak sejarah ke depan.

Willy AdityaAnggota MPR RI, penggiat Pancasila Di Rumahku

Ketua Umum Himpunan Putra-putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Haryara Tambunan mengimbau masyarakat untuk mengamalkan nilai luhur Pancasila dalam memperingati hari lahir Pancasila. Haryara menyebut ideologi negara harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

"Pancasila yang memang sejak awal dilahirkan selain sebagai ideologi dan landasan negara Indonesia tentunya memiliki nilai-nilai luhur yang wajib kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Haryara dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

Haryara mengatakan bahwa sebagai warga negara Indonesia harus patut berbangga nilai-nilai Pancasila tak hanya dikenal secara nasional, tapi telah dikenal secara mendunia. Lalu Pancasila juga, katanya, banyak dijadikan sabagai pedoman negara-negara maju dalam membentuk sebuah pemerintahan baik secara politik maupun global.

"Tentunya kita harus benar-benar bangga terhadap ideologi negara kita yakni pancasila, karena saat ini ideologi kita ini telah dikenal secara luas di penjuru dunia," katanya.

Diketahui sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan bahwa banyak negara di dunia yang mengagumi Pancasila. Presiden RI pertama Ir. Soekarno telah memperkenalkan Pancasila kepada negara-negara di dunia sejak lama.

Pada tahun 1956, Bung Karno memperkenalkan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat dan Universitas Heidelberg Jerman Barat.

"Di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 30 September 1960, Bung Karno dalam pidatonya berjudul 'To Build the World A New' (Membangun Dunia Kembali), mengenalkan dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi internasional. Karena, nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat nasional ke-Indonesiaan, tetapi universal dan internasional," ucap Bamsoet.