JAKARTA - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) Antonius Benny Susetyo meninggal dunia pada dini hari tadi sekitar pukul 00.05 WIB. Romo Benny meninggal di RS Mitra Medika Pontianak.

"Beliau wafat di saat menjalankan tugas kedinasan dalam misi memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di Pontianak, Kalimantan Barat," kata Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Humas, dan Administrasi BPIP Mahnan Marbawi, Sabtu (5/10/2024).

Menurut Marbawi, almarhum diberangkatkan ke Malang, Jawa Timur melalui Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur pukul 11.35 WIB. Setibanya di Malang akan disemayamkan di Rumah Duka Gotong Royong dan dimakamkan pada Senin, 7 Oktober 2024 di Malang.



"Mendiang dikenal sebagai sosok yang berkomitmen kuat dalam mengawal nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Selama masa pengabdiannya, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila di masyarakat," katanya.

Pemikiran-pemikiran almarhum mengenai kebinekaan dan toleransi telah memberikan inspirasi bagi banyak pihak. Kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi BPIP dan seluruh Bangsa Indonesia.

"Semoga mendiang diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Selamat jalan, Dr. Antonius Benny Susetyo. Dedikasi dan jasa-jasamu akan selalu kami kenang," katanya.

JAKARTA - Abchandra Muhammad Akbar Supratman , anak sulung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD. Anggota DPD dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu mendapatkan suara terbanyak melalui pemilihan dua putaran.

Terdapat 6 Anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Ahmad Mawardi, Daud Yordan, Agustinus Teras Narang, Maya Rumantir, Fadel Muhamad, dan Abchandra Muhammad Akbar Supratman.

Pada putaran pertama, Akbar ungggul atas lima calon lainnya dengan memperoleh 45 suara. Sementara, Fadel Muhammad memperoleh 38 suara, Daud Yordan 29 suara, Agustin Teras Narang memperoleh 17 suara, AA Ahmad Nawardi memperoleh 13 suara, dan Maya Rumantir 1 suara.

Akbar dan Fadel Muhammad dinyatakan melaju ke putaran kedua. Hasilnya, Akbar kembali unggul atas Fadel Muhammad yang merupakan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 tersebut.

Akbar memperoleh suara sebanyak 93, dan Fadel Muhammad memperoleh 50 suara. Sedangkan, terdapat satu suara yang dinyatakan tidak sah.

"Dengan demikian, yang suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR sebagai Wakil Ketua MPR adalah Abchandra Akbar," kata Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat, Kamis (3/10/2024).

Profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman

Achandra Muhammad Akbar Supratman merupakan putra sulung dari Menkumham Supratman Andi Agtas. Pria kelahiran Palu, 1 Oktober 1998 ini maju dari Dapil Sulawesi Tengah yang merupakan tanah kelahirannya.

Akbar menghabiskan masa kecil di Palu. Dia mengenyam bangku Sekolah Dasar di SDN 25 Palu (2004-2010). Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Jubilee Junior High School Jakarta (2011-2013). Lepas SMP, juga juga meneruskan pendidikan menengah atas di Jubilee Senior High School Jakarta (2013-2016). Pada 2018, Akbar memilih Universitas Trisakti untuk pendidikan tingginya dan lulus pada 2022.

Saat di bangku kuliah, Akbar mulai aktif berorganisasi. Ia menjadi kader PC Tidar Jakarta Pusat (2018-2020), Ketua Umum Permuda Sulteng (2019-2021), Sekretaris PP PW DKI Jakarta (2019-2021), dan Sekretaris KNPI DKI Jakarta (2021-2024).

https://www.youtube.com/@officialsindonews

Meski masih muda, Akbar merupakan seorang direktur perusahaan. Ia menjadi salah satu pimpinan di PT Celebes Elaeis Indonesia (2017-2031). Tak hanya itu, ia juga menempati posisi sebagai komisaris di PT Alat Kesehatan Indah Jaya (2018-2030).

Beberapa kursus dan diklat yang pernah diikuti Akbar Supratman adalah LK II HMI Komisariat Universits Ibu Chaldun Cabang Jakarta Raya (2020), Kader Utama PP Sapma (2022), Instruktur Utama PP Sapma (2022), dan Bela Negara Kementerian Pertahanan (2022).

Itulah sekelumit profil Abchandra Muhammad Akbar Supratman, anak sulung Menkumham Supratman Andi Agtas, yang terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD.

AMBON - Peran agama di Indonesia yang dinilai semakin bergeser dari esensinya kini lebih sering digunakan sebagai formalitas serta alat politik. Akibatnya, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Andar Nubowo dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertema ?Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama? yang digelar di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Jumat (20/9/2024)

Nubowo mengungkapkan agama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi. ?Agama hanyalah alat untuk diperlemah atau dipergunakan untuk status quo politik dan ekonomi,? ungkapnya.

Nubowo juga menyoroti adanya favoritisme terhadap agama-agama tertentu yang dianggap memperburuk kondisi moralitas publik. Dengan agama digunakan sebagai instrumen politik, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah, menyebabkan terjadinya tragedi etika dan moralitas publik.

?Agama tidak lagi mampu menjadi kekuatan moral yang independen, tetapi justru menjadi alat untuk kepentingan politik praktis,? ujarnya.

Padahal, dalam sejarahnya peran agama di Indonesia selalu dijadikan basis etika dalam kehidupan berbangsa, bahkan ikut menjadi instrument mencapai kemerdekaan Indonesia.

Di negara-negara barat, kata Nubowo, dikembangkan konsep mengenai civil religion yang berasal dari nilai universal dan nilai profetik agama yang disandarkan pada nilai-nilai agama yang universal sekaligus digabungkan pada prinsip sekular modern di Barat.

?Ini perlu jadi renungan kita semua bagaimana negara kita yang berideologi Pancasila perlu melakukan radikalisasi Pancasila, sebagaimana yang disebutkan Kuntowijoyo. Jadi bagaimana menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar kita. Sehingga Pancasila bukan cuma batang tubuh, tapi juga kaki-kaki kita,? katanya.

Akademisi IAIN Ambon Abidin Wakano melihat agama-agama di Indonesia kini kehilangan semangat profetiknya. Menurut Wakano, agama sudah tidak lagi memiliki daya untuk menuntun masyarakat menjawab berbagai tantangan sosial dan justru terjebak dalam industrialisasi politik identitas.

?Oligarki, kapitalisasi agama membuat agama-agama ikut terperangkap dalam sistem oligarki,? tegas Wakano, yang menyoroti kekuatan ekonomi dan politik elite turut menggerus otoritas moral agama.

Wakano menilai sejak Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, agama telah digunakan secara luas dalam narasi politik identitas. Penggunaan agama dalam politik ini menyebabkan segregasi sosial, memecah masyarakat berdasarkan identitas agama, dan memunculkan mentalitas in-group dan out-group.

?Agama yang seharusnya berperan sebagai pedoman etis dan moral bagi masyarakat, kini terperangkap dalam dinamika politik praktis yang mengaburkan nilai-nilai substansial agama,? ujarnya.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengungkapkan adanya paradoks dalam keberagamaan di Indonesia. Salah satunya pluralitas yang terbatas. Menurut Burhani, meskipun Indonesia mengakui pluralisme agama, ada batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh negara.

Hal ini serupa dengan pendekatan "messianic tendency" yang dilakukan oleh negara-negara Barat dalam menyebarkan nilai-nilai mereka, seperti kolonialisme yang beralasan membawa peradaban. ?Di kita, dengan membawa mereka ke jalan yang benar, kita sebut itu paradigma yang melegalkan diskriminasi terhadap agama yang lain,? ujarnya.

Burhani juga menyebutkan paradoks negara beragama dan berketuhanan yang menunjukkan ada korelasi yang tampak negatif antara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dengan keyakinan terhadap pentingnya agama.

?Negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung masyarakatnya menganggap agama tidak penting,? ujarnya, merujuk pada World Happiness Index yang menunjukkan negara-negara yang lebih bahagia sering kali adalah negara yang tidak terlalu religius.

Namun, Burhani juga mencatat negara-negara yang religius sering kali unggul dalam filantropi, termasuk Indonesia. "Filantropi adalah salah satu kekuatan dari negara beragama seperti Indonesia," tambahnya.

Akademisi Universitas Satya Wacana Salatiga Izak Lattu mengatakan ada pluralitas tanpa kesetaraan dalam pengelolaan agama di Indonesia, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan.

"Kita berhadapan dengan mayoritanisme yang sangat besar," ungkap Lattu, yang menyoroti bagaimana kelompok mayoritas sering kali menganggap kelompok minoritas sebagai "denizen" atau warga negara setengah.

Lattu juga menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme berdasarkan Pancasila. Lattu juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

?Kita harus kembali ke Pancasila sebagai akta hidup bersama yang harus ditempatkan sebagai political covenantal pluralism,? tegasnya.

Direktur Interfidei Elga Sarapung mempertanyakan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia. ?Setelah 79 tahun merdeka, kita masih berputar di sekitar berapa agama yang diakui. Masih banyak masyarakat yang menyebut hanya 5 agama yang diakui di Indonesia,? ungkapnya.

Elga mengamati meskipun konstitusi mengakui enam agama, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Baha?i dan Sikh yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan. ?Praktik hidup beragama di Indonesia terjebak pada ritualitas tanpa memperhatikan substansi yang lebih dalam,? tambah Elga.

Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, Indonesia dan beberapa negara sudah masuk dalam tahap post-sekularism yang mengarah formalisasi. Beragama sifatnya hanya artifisia, sehingga tidak mendorong pada motivasi orang menjadi progresif.

?Misalnya bagaimana tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan direspons oleh agama-agama di Indonesia. Ya karena sering ambil sifatnya yang formalistic,? katanya.

MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar hari ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) . FGD ini membahas tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara."

FGD ini juga berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik. FGD ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah untuk menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan.

FGD kali ini akan menghadirkan narasumber yang terdiri dari pakar hukum, politik, hak asasi manusia, pegiat anti-korupsi, akademisi, dan aktivis. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kompilasi rekomendasi dan dokumentasi yang akan diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai.

"Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat integritas pejabat publik," tulis BPIP, Selasa (17/9/2024).

Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.

Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.

Dengan agenda ini, BPIP berupaya memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat kembali menguat dan diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

?Melalui FGD ini, diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki kondisi etika penyelenggara negara, serta memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Konstitusi,? pungkas BPIP.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) AM Putranto ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Ahmad Luthfi -Taj Yasin dalam kontestasi Pligub Jawa Tengah 2024. Ia dulunya adalah rekan seangkatan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa di Akmil 1987.

"Saya diutus Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membantu pemenangan di Pilgub Jateng," kata AM Putranto dalam sambutannya, dikutip Senin (9/9/2024).

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menggelar agenda deklarasi pembentukan Tim Pemenangan Luthfi-Yasin. Pada daftar nama, ada sejumlah sosok kenamaan, termasuk AM Putranto.

Profil Letjen TNI (Purn) AM Putranto

Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto merupakan salah seorang purnawirawan Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat. Ia terakhir kali menjabat sebagai Dankodiklatad dengan pangkat bintang tiga (Letnan Jenderal).

Pada riwayatnya, AM Putranto adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987. Ia satu angkatan dengan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

Selain Akmil, beberapa pendidikan militer lain juga pernah ditempuh AM Putranto. Di antaranya seperti Sus Sarcab Infanteri (1987), Suslapa I Inf (1993), Disklapa II/Inf (1997), Seskoad (2000), hingga Sesko TNI (2011).

Pada awal kariernya, AM Putranto mengawali dinas militernya sebagai Danton, Dankima, Dankipan, Kasilog hingga Kasipers di Yonif Linud 612/MD (1987-1995). Pada 1997, ia menyelesaikan pendidikan Diklapa II Infanteri dan menjabat Gumil Gol VI di Pusdikif.

Seiring waktu, kariernya terus naik secara perlahan. Tak hanya pangkat, hal ini dibuktikan dengan kepercayaan untuk menduduki posisi-posisi strategis.

Pada 2009, AM Putranto menjabat sebagai Danbrigif Linud 18/Trisula. Setelahnya, ia secara bertahap ditunjuk menjadi Danmentar Akmil (2011), Danrem 061/Surya Kencana (2012), Paban VI/Binorg Srenad (2012) hingga Dan PMPP TNI (2013-2016).

Namanya semakin dikenal ketika mendapat promosi bintang dua menjadi Panglima Divisi 1/Kostrad pada 2016. Waktu itu, ia menggantikan Mayjen Sudirman.

Setelah itu, AM Putranto ditunjuk menjadi Pangdam II/Sriwijaya (2017-2018). Posisi ini didapat ketika menggantikan Mayjen Sudirman.

Puncak kariernya didapat saat menempati posisi Dankodiklatad menggantikan Andika Perkasa (2018-2022). Sejalan dengan penunjukannya, pangkat militernya waktu itu naik menjadi bintang 3 (Letnan Jenderal).

Pensiun dari militer, Anto Mukti Putranto mendapat jabatan sipil. Sejak 2022, ia bertugas sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

Itulah ulasan mengenai profil Letjen TNI (Purn) AM Putranto, rekan satu letting Andika Perkasa yang jadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng 2024.

MALANG - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan etika, ideologi, dan pembangunan sosial. Penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hak itu diungkapkan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial dan Pendidikan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)" di Malang, Jawa Timur, Senin (2/9/2024)

Mahfud mengatakan, kerapuhan etika sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Menurutnya, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih berlanjut hingga kini.

Meskipun, Reformasi diharapkan membawa perubahan melalui TAP MPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, tantangan etika tetap ada.

?Terjadi flexing, pamer kemewahan, suka bohong, pemborosan yang luar biasa sehingga yang terjadi tumpulnya Trisakti. Kedaulatan politik tidak secara substansi dilaksanakan, terkadang didikte juga oleh ambisi pribadi,? katanya.

Salah satu upaya untuk menghapus persoalan etika itu ialah melalui penguatan Pancasila.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu menjelaskan, Pancasila punya dua fungsi, pertama berfungsi sebagai dasar negara dan fungsi selain dasar negara.

Fungsi sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber pembentukan hukum di Indonesia. Sementara Pancasila yang berfungsi sebagai selain dasar negara, Pancasila menjadi medium pemersatu bangsa, pedoman hidup bangsa, dan pandangan hidup bangsa.

?Fungsi Pancasila selain dasar negara ini adalah nilai moral dan etik. Daya ikatnya kesadaran moral, takut, risih sehingga sanskinya otonom. Yang terjadi, orang hanya takut pada Pancasila sebagai dasar negara, sehingga bisa diubah sewaktu-waktu oleh penyelenggara negara,? tukasnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, Pancasila harus diletakkan kembali sebagai ideologi berbasis kesadaran historis. ?Bahwa Ideologi itu lahir dari berbagai pemikiran, islamisme, nasionalisme, humanisme, demokrasi, dan marxisme,? katanya.

Lewat kesadaran historis terhadap Pancasila itu, proses demokratisasi di Indonesia harus dipastikan tidak melayani segelintir orang saja tapi melayani kepentingan rakyat.

?Sistem hubungan kekuasaan cenderung oligarki, terbukti pada masa Orde Baru tidak menguntungkan bagi kepentingan masyarakat, hanya memunculkan ketimpangan sosial,? ujarnya.

Budayawan Garin Nugroho menyoroti internet yang dulu dianggap sebagai ruang publik yang demokratis kini berubah menjadi arena politik massa yang manipulatif.

Sutradara sejumlah film itu mencatat hampir 80% anak muda menggunakan internet, namun banyak dari mereka terjebak dalam politik pasar yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan kekuasaan, bukan produktivitas masyarakat.

?Perlu ada strategi etika yang jelas untuk mengatasi fenomena ini dan memastikan bahwa ruang digital dapat digunakan secara konstruktif,? katanya sambil menegaskan ruang maya saat ini tanpa panduan nilai kebangsaan.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICPR) Siti Musdah Mulia mengatakan, pentingnya reformasi budaya dan undang-undang untuk mengatasi diskriminasi dan intoleransi.

?Reform sejumlah undang-undang atau peraturan yang ada yaitu sejumlah perundang-undangan masih ada yang diskriminatif. ICRP pernah mendata, terdapat 147 undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur diskriminatif dan intoleran,? pungkasnya.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan dibentuknya UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur pokok-pokok beretika. Hal itu untuk mengatasi masalah etika penyelenggara negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Rekomendasi tersebut terungkap dalam Focus Groud Discussion (FGD) dengan tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara" yang diselenggarakan BPIP di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

FGD ini mengeksplorasi bagaimana kerapuhan etika memengaruhi sistem hukum, demokrasi, dan tata kelola publik, serta membahas upaya mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan cita negara

?Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely? merupakan sebuah adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yang patut untuk direnungkan dalam memotret realitas berbangsa dan bernegara saat ini terutama dengan semakin penuhnya coretan tinta penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.

?Tampak jelas betapa nilai Pancasila dan etika di dalam berpolitik dan menaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,? kata Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ikrar Nusa Bhakti, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan adagium Lord Acton, kekuasaan yang absolut pasti akan menyebabkan korupsi ini bukanlah sebuah adagium slogan, namun telah dilegitimasi oleh berbagai kajian akademis. "Kekuasaan memiliki tingkat adiksi yang tinggi bahkan lebih dari adiksi terhadap narkoba," katanya.

Kekuasaan mampu mengaktifkan sistem penghargaan neuronal di otak sehingga membuat orang yang berada pada posisi kekuasaaan memiliki adiktivitas untuk terus mempertahankan kekuasannya. Hal ini berdampak pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

?Ternyata begitu mendapat kekuasaan, mampu mengubah cara pandang seseorang, tentang dunia, dan dirinya sendiri. Orang yang tadinya rendah hati, melayani, itu bisa berubah menjadi menuntut orang lain melayani dia,? ujar Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Ramlan Surbakti.

Implikasi dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan perilaku nepotisme yang melahirkan kolusi dan berujung pada praktik-praktik korupsi yang masif sehingga menyebabkan dominasi terhadap kekayaan negara dan penghalalan segala cara demi mempertahankan kekuasaan.

Bentuk penyalahgunaan yang lebih serius adalah manipulasi terhadap sistem hukum baik pada tatanan legislasi hingga proses law enforcement atau penegakan hukum.

Pada titik ini, substansi hukum yang seharusnya menjunjung etika moralitas, justru dijauhkan dari nilai-nilai etika.

?Ada persoalan besar bahwa hukum dituhankan dan dianggap lebih tinggi dari etik, ini jelas terbalik,? ujar Pakar Hukum STH Jentera Bivitri Susanti.

Begitu pula dengan proses legislasi yang seharusnya melibatkan partisipasi publik justru dilakukan secara tertutup dan tanpa transparansi.

?Etika harusnya jadi kompas moral dari penyelengara negara untuk menjaga integritas dan kepercayaan rakyat. Mereka juga harus teguh dalam perilaku etis, sekarang dipamerkan cara pengambilan keputusan yang tidak etis,? ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo.

Selain itu, proses legislasi juga dilakukan tanpa adanya naskah akademis yang kritis dan mendalam hingga terdapat istilah DPR lebih berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rezim bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lagi dengan independensi lembaga peradilan yang juga ikut terdegradasi.

"Pada akhirnya hukum tidak lagi mampu melindungi hak-hak asasi manusia dan kepentingan publik secara adil, tetapi justru dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan politik," ucapnya.

Hal ini berujung juga pada kualitas demokrasi yang semakin tergerus. Berkaca dari data The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2024 misalnya, Indonesia termasuk dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracy dengan skor 6,53 dan berada di peringkat ke-56 dunia, turun 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

?flawed democracy menjadi situasi kita. Mekanisme elektoral yang jadi syarat prosedural demokrasi dan kebebasan sipil tetaplah belum cukup kokoh karena menghadapi oligarki di level atas, tapi di bawah rakyat menghadapi intoleransi akibat proses politik itu,? jelas tokoh agama dan ahli Etika yang juga pengajar di STF Driyarkara Martin L Sinaga.

Beberapa catatan krusial dengan penilaian rendah dalam indeks tersebut berkaitan dengan budaya politik 4,38 dan kebebasan sipil 5,29. Sementara itu, berdasar data Freedom House 2024, Indonesia termasuk dalam kategori partly free dengan nilai 57/100, turun 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

?Demokrasi berkorelasi positif dengan indeks ekonomi dan sosial. Kalau mau ketimpangan menurun maka harus demokrasinya diutamakan. Hari ini Indonesia demokrasinya lemah dan ekonominya stagnasi,? ujar Pakar politik yang memimpin Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2022-2023 Andi Widjajanto.

Berdasarkan FGD tersebut, BPIP memberikan rekomendasi mengatasi problematika etika penyelenggara negara yakni, perlu dibentuk UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur mengenai pokok-pokok beretika.

Alasannya adalah lembaga eksekutif di bawah presiden, legislatif dan yudikatif telah memiliki regulasi etikanya masing-masing misalnya di legislatif ada UU MD3, di Yudikatif ada UU MK, MA, KY dan di Eksekutif ada UU Kementerian Negara, Watimpres, TNI, Polri dan lain-lain, sedangkan di lembaga kepresidenan belum ada.

"Proses legislasi harus berkualitas dengan naskah akademik yang mendalam, mengutamakan proses yang transparan dan inklusif, serta melibatkan partisipasi publik yang lebih luas," katanya.

Kemudian, memperkuat struktur dengan mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga independen dan imparsial.

"Memperkuat independensi dan imparsialitas lembaga peradilan serta memperbaiki institusi kepolisian menjadi lembaga penegak hukum dan keadilan, bukan sekadar penjaga ketertiban," katanya.

Di politik, perlu perombakan sistem pada partai politik (parpol) sehingga kaderisasi partai politik memiliki ruh yang menjunjung tinggi etika dan moralitas.

"Partai politik juga harus dibiayai oleh negara dengan syarat bahwa partai-partai politik harus memenuhi syarat yang ketat dan pentingnya kaderisasi partai-partai politik sehingga memiliki ideologi yang jelas," katanya.

Di bidang pendidikan, materi Pendidikan Pancasila agar berbasis hak dan nilai masyarakat bukan sekedar mengutamakan pengajaran normatif, simbolis seperti hormat bendera sikap seremonial.

"BPIP juga harus menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan praksis dan menyuarakan kebenaran, bukan lembaga dogmatis, yang hanya bertugas sosialisasi, tetapi lembaga yang menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," paparnya.

Penyelenggara negara harus mengacu pada TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menciptakan tatanan etika yang kuat di berbagai aspek kehidupan dan mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum yang terjadi pada masa lalu.

JAKARTA - Keberagaman menjadi salah satu fondasi utama dalam pengamalan Pancasila , terutama dalam menjaga persatuan bangsa dan mencegah paham radikalisme serta terorisme. Perlu dipahami bahwa keberagaman adalah ruh Pancasila yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) periode 2022-2026, Philip Kuntjoro Widjaja berpendapat, keberagaman adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Serta menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman ideologi yang dapat merusak keutuhan bangsa.

Ia menjelaskan, keberagaman penting sekali dalam pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah diterima secara luas oleh seluruh elemen masyarakat, yang mencakup aspek keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

"Menghormati dan mengakui perbedaan adalah langkah mendasar dalam membangun masyarakat yang adil. Dalam konteks keadilan sosial, keberagaman menjadi cerminan dari komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya, tanpa memandang suku, agama, atau ras," kata Philip di Jakarta, Sabtu (24/8/2024.

Philip menekankan keberagaman tidak boleh dianggap sebagai tantangan, melainkan sebagai kekayaan yang harus dirawat dan dikembangkan. Menurutnya, Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan potensi beragam dari masyarakat Indonesia, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa.

Sebagai seorang akademisi yang secara aktif memperhatikan isu toleransi dan keberagaman, Philip menyampaikan pendapatnya tentang isu pemaksaan penggunaan atribut agama tertentu, seperti dalam pemakaian jilbab pada perempuan yang dipaksakan di lembaga pendidikan tertentu. Juga pelarangan anggota Paskibraka putri mengenakan jilbab yang sempat ramai sebelum peringatan HUT ke-79 RI di IKN.

"Toleransi itu terjadi di tengah-tengah, bukan dari dua pihak yang saling memaksakan kehendak. Ada kalanya pihak pertama yang mengalah, dan ada kalanya pihak kedua yang harus mengalah. Beragama dan berkeyakinan tidak mungkin dilakukan secara sehat jika masing-masing pihak ingin menang sendiri. Karena itu, moderasi dalam beragama adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman,? katanya.

Menurut Philip, pemerintah perlu proaktif dalam memediasi konflik yang muncul akibat perbedaan pemahaman, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya moderasi dalam beragama. Pemerintah harus adil dalam penegakan hukum dan memberikan pendidikan yang memadai untuk mengurangi potensi konflik. Ia juga menyoroti perlunya komunikasi dan kolaborasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan.

Mengenai relevansi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menangkal ideologi transnasional seperti ISIS, Prof. Philip dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah pondasi yang kuat untuk melawan berbagai bentuk ideologi radikal.

"Pancasila adalah visi dan pondasi negara yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar mengamalkan Pancasila melalui pendidikan dan contoh nyata yang bisa diikuti oleh semua elemen masyarakat,? imbuhnya.

Philip juga menyebut Pancasila sebagai vaksin kultural yang dapat membentuk imunitas ideologis bangsa Indonesia. Dirinya berujar, jika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dengan benar, bangsa Indonesia akan memiliki imunitas yang kuat terhadap paham-paham radikal dan intoleransi. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi pedoman hidup yang dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan.

Ia berharap agar seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, dapat berperan aktif dalam mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila tidak harus dilakukan dengan hal-hal besar, tetapi bisa dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang berdampak positif bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap elemen bangsa wajib mengoptimalkan kemampuannya masing-masing. Bagi yang mampu berkontribusi besar, lakukanlah yang besar. Jika saat ini hanya mampu berkontribusi dalam skala yang kecil, tetaplah bergerak dan jangan diam.

"Dengan semangat gotong royong dan pengamalan Pancasila yang nyata, saya yakin bahwa Indonesia akan terus maju dan kuat dalam menghadapi tantangan global. Keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang harus dirayakan dan dijaga agar semangat persatuan dan kesatuan bangsa tetap hidup dalam setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik," kata Philip.

JAKARTA - BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membuka 53 formasi di pendaftaran CPNS 2024. Berikut ini informasi formasi dan jabatan yang dibuka.

"Hai, #SobatPancasila! Apakah kalian sudah siap untuk bergabung dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)?

Tahun ini, BPIP membuka Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dengan 53 formasi yang tersedia," tulis BPIP di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Ini Formasi CPNS 2024 Kemenkumham, Lengkap dengan Jabatan dan Jurusan yang Dibutuhkan

Demikian informasi lowongan CPNS 2024 untuk BPIP. BPIP adalah lembaga negara yang berada di bawah tanggung jawab presiden. Tugasnya untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca juga: Kemenkumham Buka 9.070 Formasi di CPNS 2024, Lulusan SMA Paling Banyak Dibutuhkan

Lembaga negara yang dipimpin Yudian Wahyudi ini namannya semakin dikenal setelah mendapat sorotan pada Hari Kemerdekaan RI kemarin. Hal ini karena petugas Paskibraka yang tidak berjilbab. Kritik keras pun diarahkan ke BPIP dari berbagai pihak.

Baca juga: Catat! KPU Buka 3.278 Formasi CPNS 2024

Meski menuai kontroversi, namun keberadaan BPIP tetap penting untuk pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia. Pada pendaftaran CPNS 2024 BPIP pun membuka lowongan.

Melalui akun Instagram resminya, BPIP mengumumkan membuka 53 formasi. Berikut ini formasinya.

Formasi CPNS BPIP 2024

1. Auditor Ahli Pertama

2. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

3. Penata Kelola Pemerintahan

4. Penata Keprotokolan

5. Pengawas Pendataan Statistik

6. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

7. Arsiparis Terampil

8. Auditor Terampil

Jenis Formasi CPNS BPIP 2024

1. Umum: 45

2. Lulusan Terbaik: 3

3. Penyandang disabilitas: 1

4. Putra putri Papua: 1

5. Putra putri Kalimantan: 3

Informasi selengkapnya akan disampaikan BPIP melalui laman resminya di www.bpip.go.id. Sambil menunggu pengumuman resminya, berikut ini persyaratan umum pendaftaran CPNS 2024.

Persyaratan CPNS 2024

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun

3. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Memiliki sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku untuk jabatan yang mempersyaratkan

6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan

- Pelamar dari jenjang SMA sederajat harus memiliki ijazah sekilah yang terdaftar di Kemendikbudristek atau Kemenag

- Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau prodi yang terakreditasi BAN PT/Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri PT kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah

7. Tidak pernah dipenjara dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih

8. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit, TNI, atau anggota kepolisian

10. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis

Persyaratan Dokumen CPNS 2024

1. Surat lamaran

2. Surat pernyataan

3. KTP

4. Akta kelahiran/surat keterangan lahir

5. foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah

6. ijazah

7. transkrip nilai

8. surat penyetaraan ijazah dan transkrip nilai untuk lulusan luar negeri

Demikian informasi pendaftaran CPNS 2024 di BPIP . Semoga informasi ini bermanfaat.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada pagi ini, Senin (19/8/2024). Reshuffle dibenarkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Hari ini, Senin, 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri, dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara," ujar Ari, Senin (19/8/2024).

Dia mengungkapkan posisi menteri yang akan di-reshuffle yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri ESDM, Menteri Investasi. Lalu, Jokowi bakal melantik Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Salah satu menteri yang diganti adalah Menkumham Yasonna H Laoly. Calon penggantinya adalah politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas .

Sosok Supratman Andi Agtas

Supratman merupakan politikus kelahiran Tajuncu, Sulawesi Selatan, pada 28 September 1969. Dia pernah menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.

Kariernya sebagai anggota legislatif dimulai sejak 2014. Dia terpilih menjadi Anggota DPR periode 2014-2019 dan ditempatkan di Komisi III.

Selain duduk di Komisi III, Supratman juga ditunjuk sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Jabatan ini telah dia emban sejak 2016, kemudian terpilih kembali pada Pemilu 2019 sebagai Anggota DPR.

Belakangan, Supratman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Baleg DPR. Jabatan Ketua Baleg lalu diserahkan kepada politikus Gerindra lainnya yakni Wihadi Wiyanto.

Selain Yasonna, beredar nama-nama menteri lain yang akan di-reshuffle yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia dan kursi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ditinggalkan Bahlil akan diisi Rosan Roeslani.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) salah menafsirkan Pancasila terkait aturan pelarangan menggunakan jilbab bagi Paskibraka . Aturan itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila tidak mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama serta menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan yang menghargai keberagaman.

"Meminta BPIP agar membersihkan institusi itu dari kepentingan politis dan penafsiran Pancasila yang menyimpang sehingga bertentangan dengan hakikat makna dan dari tubuh Pancasila itu sendiri," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Filosofi Bhineka Tunggal Ika yang selama ini dijunjung tinggi jelas tidak ditafsirkan sebagai penyeragaman, melainkan saling menghormati keberagaman. Ketika seorang umat muslim ingin menjalankan syariat mengenakan jilbab, tidak boleh ada pelarangan dengan alasan apapun, apalagi dengan alasan penyeragaman.



"Ini kan sudah jelas kita ini sepakat kebhinekaan kok malah penyeragaman itu udah pasti adalah tafsir yang salah. Kita sudah sepakat nih pada saat upacara adat kita yang berbeda, agama yang berbeda, menggunakan sesuai dengan adat dan agamanya, menunjukkan tentang perbedaan kita tapi kok ini diseragamkan," katanya.

MUI juga meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Yudian Wahyudi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Yudian dinilai berperan dalam membuat aturan larangan penggunaan hijab dalam atribut Paskibraka 2024 yang sempat viral dan menuai kecaman.

"Kita minta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP, segera dicabut mandat kepada Kepala BPIP (Yudian Wahyudi), diberhentikan dan diganti,? kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Cholil menilai muncunya Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka merupakan kesalahan fatal. Dalam aturan itu, kata Cholil, Paskibraka wanita tidak dibolehkan menggunakan hijab.

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyampaikan permohonan maaf terkait aturan tentang pelepasan hijab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024. Yudian memastikan, Paskibraka putri tetap bertugas tanpa melepas jilbab.

Yudian menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian, Kamis (15/8/2024).

Yudian menyebut, BPIP telah mengambil sikap dalam rangka menindaklanjuti konferensi pers yang dilakukan oleh BPIP pada tanggal 14 Agustus 2024 lalu, serta mencermati perkembangan pemberitaan terkait pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara," ujarnya

"Demikian pernyataan resmi BPIP, semoga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Paskibraka baik pada tingkat Pusat maupun Daerah," sambungnya.