JAKARTA - Usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendapat penolakan. Kali ini, penolakan atau kritikan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Sara Institute Muhammad Wildan.

Wildan menilai usulan tersebut mencederai semangat reformasi serta berpotensi merusak sistem penegakan hukum. Dia mengingatkan bahwa salah satu mandat dari reformasi adalah memisahkan Polri dengan TNI.

Dia melanjutkan, pemisahan tersebut kala itu dilakukan dengan harapan agar Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi dalam rangka penegakan hukum.





Ditambah lagi, lanjut dia, perkembangan kejahatan di era modern ini sangat kompleks dan canggih menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian untuk memberantasnya. Maka itu, menurut dia, wacana terkait menempatkan Polri di bawah Kemendagri akan sangat mencederai semangat reformasi karena menjadikan Polri tersubordinasi dengan lembaga lain persis seperti era sebelum reformasi.

Menurut dia, jika wacana ini tetap dijalankan, maka akan terjadi kemunduran bagi dunia penegakan hukum di negeri ini. ?Kita bisa bayangkan jika Polri berada di bawah Kemendagri sistem koordinasi aparatur penegak hukum akan sangat membingungkan, kehadiran Kemendagri dalam sistem penegakan hukum kita akan sangat menghambat proses penegakan hukum,? ujar Wildan dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/12/2024).

Dia pun mengingatkan bahwa kementerian adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang merupakan jabatan politik ini berpotensi terjadi intervensi politik terhadap penegakan hukum. ?Ini akan berpotensi adanya intervensi politik terhadap penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri, jika sudah begini penegakan hukum akan bergantung pada situasi politik nasional kita, bagi kami ini kemunduran,? katanya.

Wildan dengan tegas menolak usulan menempatkan Polri di bawah Kemendagri. Menurutnya, Polri harus tetap di bawah presiden langsung, dengan demikian Polri menjadi lembaga yang independen yang tidak bisa diintervensi siapa pun dalam menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukumnya.

JAKARTA - Komjen Pol Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dikenal sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan berbagai prestasi dan telah menduduki berbagai posisi penting.

Agus Andrianto telah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuatnya harus meninggalkan jabatan sebelumnya di Polri sebagai Wakil Kapolri.

Posisi nomor dua di Polri itu telah diemban olehnya sejak tahun 2023 lalu.

Tidak hanya diangkat sebagai menteri, Agus juga telah dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden. Penghargaan ini diberikan karena ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama berkarir di Kepolisian.

Profil Komjen Pol Agus Andrianto

Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Kariernya di Polri dimulai setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Keilmuannya di bidang kepolisian lantas dilanjutkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Selain mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri, Agus juga tercatat mendapat gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kariernya dimulai ketika dia menerima tugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1992 Agus ditunjuk sebagai Kapolsek Sumbul, lalu menjadi Kapolsek Parapat pada 1993 serta Kapolsek Percut Seituan pada tahun 1995.

JAKARTA - Komjen Pol Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dikenal sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan berbagai prestasi dan telah menduduki berbagai posisi penting.

Agus Andrianto telah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuatnya harus meninggalkan jabatan sebelumnya di Polri sebagai Wakil Kapolri.

Posisi nomor dua di Polri itu telah diemban olehnya sejak tahun 2023 lalu.

Tidak hanya diangkat sebagai menteri, Agus juga telah dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden. Penghargaan ini diberikan karena ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama berkarir di Kepolisian.

Profil Komjen Pol Agus Andrianto

Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Kariernya di Polri dimulai setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Keilmuannya di bidang kepolisian lantas dilanjutkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Selain mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri, Agus juga tercatat mendapat gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kariernya dimulai ketika dia menerima tugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1992 Agus ditunjuk sebagai Kapolsek Sumbul, lalu menjadi Kapolsek Parapat pada 1993 serta Kapolsek Percut Seituan pada tahun 1995.



Pada tahun 1997, Agus dipercaya menjabat Kapuskodalops Polres Lampung Selatan, Kasat Serse Poltabes Medan 1999, Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim 2001, Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim 2001, Wakapolres KP3 Tanjungperak 2003, Pamen Polda Jatim 2005, serta Kasat I/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya 2006.

Agus juga merasakan kursi Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bid Pemberantasan BNN pada 2015, Dirtipidum Bareskrim Polri 2016, dan Wakapolda Sumatera Utara 2017.

Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah ketika ia diangkat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam posisi ini, Agus berhasil menangani sejumlah kasus besar, termasuk upaya untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Karena prestasinya, Agus dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan strategis di Mabes Polri seperti, Kepala Divisi Humas Polri dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Saat menjabat Kabaharkam Polri, Agus juga dipercaya menjadi Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19.

Hingga pada Februari 2021, ia diangkat sebagai Kepala Bareskrim Polri. Dua tahun setelahnya, Agus mendapat kepercayaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menjadi Wakapolri.

Selama kariernya, Agus pernah dianugerahi beberapa tanda jasa , yakni Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Bhayangkara Pratama, dan Bintang Bhayangkara Nararya.

Lalu, Satyalancana Pengabdian 24 tahun, Satyalancana Pengabdian 16 tahun, Satyalancana Pengabdian 8 tahun Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Ksatria Bhayangkara, Satyalancana Karya Bhakti, Satyalancana Bhakti Pendidikan, Satyalancana GOM VII, dan Satyalancana GOM IX.

Selanjutnya, Satyalancana Seroja, Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Bhakti Nusa, Satyalancana Operasi Kepolisian, serta Satyalancana Kebaktian Sosial.

Jenderal bintang tiga ini memiliki 4 Brevet, yakni Brevet Pelopor Brimob, Brevet Selam Polri, Brevet Para Penerjun, dan Brevet Penyidik.

Itulah profil dari Komjen Pol Agus Andrianto. Tak heran jika jabatan menteri dipercayakan padanya, mengingat pengalaman Agus di Polri memang mumpuni.

JAKARTA - Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi al Mubarok menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebab langkah tersebut bertentangan dengan amanah Reformasi 1998 yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, serta keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.

"Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi," kata Rifqi, yang akrab disapa Gus Rifqi, Minggu (1/12/2024).

Gus Rifqi juga mengingatkan, keputusan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. "Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat," tambah Gus Rifqi.

GP Ansor mengingatkan menggabungkan Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi. "Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita," ujarnya.

Selain itu, Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. "Pemisahan ini telah terbukti efektif selama lebih dari dua dekade, menghasilkan penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan," kata Gus Rifqi.

Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan banyak pengambil kebijakan saat ini adalah aktivis Reformasi 1998.

"Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidak melupakan perjuangan mahasiswa dan rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang bertentangan dengan semangat reformasi," tegasnya.

GP Ansor juga mengajak generasi muda untuk terus mengawal demokrasi. "Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan perjuangan para pendahulu sia-sia. Reformasi bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju demokrasi yang lebih matang," ujarnya.

Dalam pernyataan penutup, Ketua Umum GP Ansor H Addin Jauharudin menegaskan kembali sikap tegas organisasi. "Kami menolak dengan tegas wacana atau upaya mengembalikan Polri ke dalam TNI. GP Ansor berdiri tegak menjaga cita-cita reformasi dan memastikan supremasi sipil tetap menjadi pilar utama demokrasi Indonesia," tegas Addin.

GP Ansor juga berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sangat menghormati Gus Dur, tetap berpegang pada prinsip-prinsip reformasi. "Jangan pernah mundur. Indonesia membutuhkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera," katanya.

JAKARTA - Seorang anak MAS (14) tega menusuk ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa itu, ayah dan neneknya tewas di tempat kejadian.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mengatakan, pelaku tidak ditahan di kantor polisi lantaran usianya yang masih dibawah umur.

?Dalam penanganan kasus anak MAS sebagai pelaku, tentunya berpedoman pada sistem peradilan anak UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,? kata Ade Rahmat, Minggu (1/12/2024).

Ade Rahmat mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan KPAI hingga Balai Pemasyarakatan terkait perkara tersebut. Nantinya, pelaku anak akan dititipkan di rumah aman atau safe house milik Balai Pemasyarakatan.

?Kami sudah koordinasi dengan KPAI, Dinas PA, Apsifor/psikolog anak, Bapas sesuai aturan per UU tersebut. Nanti anak sebagai pelaku tidak di tahan di Polres tetapi dititip di rumah aman/safe house milik Bapas,? jelas dia.

Sebelumnya, anak remaja berinisial MAS (14) menusuk kedua orang tuanya ketika dalam keadaan tertidur pada Sabtu, 30 November 2024 dini hari. Nahasnya, sang ayah berinisial APW (40) tewas.

Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung usai olah TKP lanjutan di Taman Bona Indah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. "Diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidur," kata Gogo.

Kendati demikian, ia mengaku masih nendalami kronologi penusukan tersebut. Hanya saja, ia mengatakan, pihaknya mendapat pengakuan dari pelaku bahwa menikam kedua orang tuanya saat tengah tertidur di kamar yang berada di lantai dua.

"Jadi, ini masih kita dalami ya, tapi informasi awal ya, kami dapatkan keterangan dari pelaku, ya ayahnya sedang tidur bersama ibunya, dia turun mengambil pisau dari dapur dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut," kata Gogo.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menerbitkan paspor elektronik 100% mulai hari ini, Minggu 1 Desember 2024. Penerbitan ini akan dimulai bertahap di 13 kantor imigrasi di Indonesia. Dengan kebijakan ini akan menandai babak baru dalam sistem Imigrasi Indonesia.

?Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya kita rencanakan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia,? jelas Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, Minggu (1/12/2024).

Godam menjelaskan paspor elektronik atau e-paspor adalah dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan chip elektronik yang berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

?Data-data ini dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi sehingga sangat sulit dipalsukan. Selain itu, e-paspor juga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru,? jelasnya.

Sementara itu, kata Godam, keunggulan paspor elektronik di antaranya keamanan yang lebih tinggi yang meminimalisasi risiko penyalahgunaan, proses imigrasi yang lebih cepat terutama di sejumlah negara di dunia yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis yang menggunakan pembaca chip.

?Selain itu, e-paspor telah menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan. Hampir semua negara di dunia telah menggunakan e-paspor sebagai dokumen perjalanan negara yang sah,? paparnya.

Godam mengatakan implementasi penerbitan e-paspor 100% merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia. ?Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antar negara? tutupnya.

Berikut 13 Kantor Imigrasi yang akan menerbitkan Paspor elektronik 100%:

1. Kantor Imigrasi Soekarno Hatta,
2. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan,
3. Kantor Imigrasi Jakarta Barat,
4. Kantor Imigrasi Medan,
5. Kantor Imigrasi Batam,
6. Kantor Imigrasi Makassar,
7. Kantor Imigrasi Tangerang,
8. Kantor Imigrasi Surabaya,
9. Kantor Imigrasi Ngurah Rai,
10. Kantor Imigrasi Jakarta Timur,
11. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat,
12. Kantor Imigrasi Jakarta Utara, dan
13. Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

JAKARTA - Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Sekretariat Lembaga Kepresidenan berlangsung meriah. Peringatan HUT Korpri kali ini mengusung tema "Korpri untuk Indonesia".

Rangkaian kegiatan HUT Korpri dilaksanakan sejak Oktober hingga 29 November 2024 ini diramaikan dengan bermacam kompetisi di antaranya, tenis lapangan, tenis meja, badminton, futsal, senam aerobic, volley, basket, catur, karaoke, dan fotografi.

Perlombaan tersebut diselenggarakan di seluruh satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Lingkungan Sekretariat Lembaga Kepresidenan.

Dihadiri oleh kurang lebih 2.500 peserta yang merupakan pegawai maupun karyawan di seluruh lingkungan kerja Sekretariat Lembaga Kepresidenan, kegiatan ini dimulai dengan senam aerobik dan jalan santai kemudian dilanjutkan dengan acara puncak, yaitu santunan anak yatim, pengumuman pemenang lomba, dan penyerahan piala juara umum.

Sebagai Satuan Kerja Kemensetneg, BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) tidak hanya turut berpartisipasi dalam setiap lomba namun sekaligus menjadi ruan rumah di acara puncak tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Direksi PPK Kemayoran, PPK Gelora Bung Karno, dan TMII serta segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kemensetneg.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan harapannya kepada para anggota Korpri di Sekretariat Lembaga Kepresidenan.

"Semoga ulang tahun kali ini, kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk selalu menjaga kekompakan, meningkatkan kinerja dan selamat kepada para pemenang lomba yang telah diselenggarakan oleh panitia semoga tahun-tahun berikutnya tidak sekadar olahraga tapi agar semuanya sehat dan naik satu level untuk berprestasi," ungkap Juri.

Tuan rumah penyelenggaraan HUT Korpri Lingkungan Kemenseteg Medi Kristianto menyampaikan apresiasinya kepada perayaan HUT Korpri yang digelar di salah satu unit bisnis PPK Kemayoran. Baginya pelaksanaan puncak acara di Golf Bandar Kemayoran merupakan wujud kawasan Kemayoran sebagai pusat berbagai kegiatan dan aktivitas menarik.

"Penyelenggaraan HUT Korpri ke-53 tidak lepas dari dukungan PPK Kemayoran kepada Setneg yang merupakan Satuan Kerja dari Setneg. Selain itu, Golf Bandar Kemayoran juga mempertimbangkan reputasinya sebagai salah satu lapangan golf terbaik di Jakarta sekaligus sebagai destinasi utama olahraga golf dengan lokasi strategis. Golf Bandar Kemayoran ini mudah diakses jadi ya cocok banget untuk aktivitas olahraga maupun aktivitas lainnya karena disini juga ada resto untuk berbagai event,? ungkap Medi.

PPK Kemayoran berharap dapat menjadi momen yang tidak hanya penting dalam hal pelayanan masyarakat, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih erat antara seluruh karyawan Kemensetneg.

Melalui kemeriahan HUT Korpri ini, PPK Kemayoran berharap dapat menjadi momen yang tidak hanya penting dalam hal pelayanan masyarakat, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih erat antara seluruh karyawan Kemensetneg.

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran adalah Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Keputusan Menteri keuangan nomor 390/KMK.05/2011 tanggal 21 November 2011.

BLU PPK Kemayoran bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran yang memiliki kawasan seluas 450 hektare yang terdiri dari Blok A (Hunian), Blok B (Perkantoran), Blok C (Niaga), dan Blok D (Ruang Hijau), PPK Kemayoran bersama dengan mitra bisnis dan investor terus menerus melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan.

TANGERANG - Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang bersama Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap kasus transaksi sabu. Kasus ini melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) bernama ODP alias Buluk.

Plt Kalapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Riski Burhannudin mengatakan terbongkarnya kasus penyelundupan 130,85 gram sabu tersebut bermula ketika para petugas sedang melaksanakan serah terima tugas jaga P2U. Saat itu seorang petugas yang melintas menemukan kandang burung yang diletakkan seseorang tak dikenal di area Pos Wasrik di halaman parkir Lapas.

?Setelah diselidiki akhirnya diketahui bahwa kandang burung tersebut merupakan pesanan ODP alias Buluk," kata Riski didampingi Ka KPLP Tangerang Petrus Agustinus kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

?Saat itu Petugas P2U yang melakukan pemeriksaan juga menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu pada bagian bawah kadang burung tersebut. Atas kecurigaan tersebut, dilaporkan pada kepada Ka.KPLP dan selanjutnya Ka KPLP melaporkan penemuan tersebut kepada saya,? tambahnya.

Malam itu juga Ka KPLP dan Staff Pengamanan melakukan pemeriksaan terhadap ODB dan menyebutkan bahwa burung tersebut merupakan pesanan milik Buluk. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Kalapas melaporkan kepada Kadiv Pas dan melakukan koordinasi dengan Polres Tangerang Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.

?Kemudian Tim Satresnarkoba dari Polres Metro Tangerang Kota datang melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar narkotika dan polisi memeriksa di lapas," tuturnya.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan penangkapan tersebut merupakan sinergitas antara Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dan Polres Tangerang. "Saat itu Satresnarkoba Polres Metro Tangerang menerima laporan tentang adanya paket mencurigakan dalam sebuah kandang burung yang dikirim seseorang tak dikenal ke Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," katanya.

Setelah berkoordinasi dengan pihak lapas, petugas Satnarkoba kemudian menguji dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 130,85 gram. Akhirnya polisi menahan tersangka Buluk yang merupakan warga binaan di lapas tersebut.

Dalam pemeriksaan tersangka mengaku memesan paket sabu itu dari seseorang bernama Coki yang saat ini masih dalam pengejaran (DPO). Pemesanan dilakukan saat Coki mengunjungi Buluk disampaikan di ruang kunjungan.

Zain mengungkapkan tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2 UU No 35/2009 tentang Narkotika. Zain juga menyampaikan terima kasih atas komitmen para petugas lapas untuk memberantas peredaran narkoba.

JAKARTA - Usulan agar institusi Polri dikembalikan di bawah kendali Panglima TNI atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menuai polemik. Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menilai usulan tersebut perlu dicermati secara hati-hati, mengingat posisi Polri seperti saat ini melalui proses panjang dan kajian mendalam.

Menurut Sekretaris Bidang Jam'iyyah PP Persis Erdian, pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri agar lebih profesional, modern, dan independen dalam penegakan hukum.

"Gagasan pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI disampaikan pertama kali oleh Presiden BJ Habibie pada tahun 1998, kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi presiden pada tahun 1999 dan berujung diterbitkannya Undang-Undang mengenai Polri pada tahun 2002 pada era Presiden Megawati," kata Erdian dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Erdian mengatakan, tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sudah sangat ideal untuk memberikan keleluasaan bagi institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan berkhidmat kepada bangsa dan negara.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kan posisi Polri menjadi lembaga di bawah instruksi Presiden dan memiliki tiga tugas pokok, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat," katanya.

Menurutnya, usulan mengembalikan Polri di bawah kendali Panglima TNI dengan alasan ada oknum polisi yang melakukan hal-hal yang dianggap mencederai institusi Polri adalah cara pandang parsial dan kasuistik. Pandangan tersebut setback ke paradigma Orde Baru dan mencederai semangat reformasi.

Soal beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi akhir-akhir ini, kata Erdian, tentu harus ditindak tegas dan segera diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Kasus-kasus tersebut pun harus menjadi momentum bagi institusi Polri terutama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk senantiasa melakukan perbaikan di tubuh Polri dan juga menjadi evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian agar ke depan lebih bagus lagi.

Erdian juga berpendapat bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat ini sangat baik. Secara kelembagaan, kepolisian sudah on the track, semakin berprestasi, dan juga semakin diterima baik oleh segenap lapisan masyarakat.

"Di bawah komando beliau, polisi sudah on the track melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan kamtibnas. Pilpres, pileg, dan pilkada serentak tahun ini berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan, ya diperbaiki. Kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar institusi Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri. Usulan ini disampaikan sebagai respons atas hasil Pilkada Serentak 2024, yang diindikasikan melibatkan pengerahan aparat kepolisian secara tidak netral.



"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Deddy mengusulkan agar tugas Polri direduksi dan difokuskan pada fungsi-fungsi spesifik, seperti penanganan lalu lintas, patroli menjaga situasi kondusif di lingkungan perumahan, serta reserse untuk mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga tahap pengadilan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kiri) bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kanan) usai Rapat Koordinasi terbatas di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Rakor terbatas tersebut membahas transformasi kelembagaan Perum Bulog menjadi badan otonom demi percepatan program prioritas pemerintah yakni swasembada pangan.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun ke Semarang untuk mengumpulkan sejumlah keterangan terkait penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin (38). Penembakan tersebut menyebabkan siswa SMKN 4 Semarang yang juga anggota Paskibra Gamma Rizkynata Oktafandy (17), tewas.

Tim selain mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Candi Penataran Semarang Barat dan lokasi lain, juga mengumpukan keterangan dari masyarakat, termasuk pula dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang. "Kami melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan fakta-faktanya," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Semarang, Jumat (29/11/2024).

Pihaknya sudah meminta keterangan 14 orang dan mengumpulkan informasi lainnya dari sejumlah sumber. "Masih analisis terhadap versi masyarakat dan kepolisian. Tentu Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih harus memeriksa saksi-saksi lain," lanjutnya.

Pihaknya, sebut Uli, menyampaikan duka cita mendalam untuk korban dan menyayangkan terjadinya penembakan itu. "Kami minta ada penegakan hukum yang adil dan transparan. Kami juga ingin pastikan ada perlindungan kepada saksi dan korban," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024) pagi. Ariyo dilantik menjadi Kasetpres menggantikan Heru Budi Hartono.

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara, sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasilah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo usai pelantikan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Dan bagi organisasi, apalagi kita di abdi negara ini, ASN, itu sesuatu yang biasa. Itu bagian dari pengembangan karier, bagian dari refreshment, tentu juga bagian dari kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," sambungnya.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, meyakini bahwa Ariyo dapat menjalankan tugasnya sebagai Kasetpres. Ariyo, kata Prasetyo, memiliki rekam jejak yang bagus.

"Ya saya kira apa pun itu, beliau pasti memilih yang terbaik, yang beliau rasa mampu memberikan dukungan. Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ. Kami yakin beliau akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan bahwa Heru Budi nantinya akan menjadi staf khusus di Mensesneg. Prasetyo menyebut pengalaman Heru sebagai Kasetpres dan Pj Gubernur Jakarta masih sangat dibutuhkan.

"Secara spesifik namanya staf khusus, kami nanti akan terus berdiskusi, tapi tentu dengan pengalaman beliau, tentu kekhususannya tidak hanya satu bidang. Dengan pengalaman beliau di kasetpres, pengalaman beliau mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai Pj Gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekitaran Negara," ungkapnya.

Diketahui, Mayjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk menjadi Kasetpres. Penujukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Sebelumnya, Mayjen TNI Ariyo Windutomo tercatat sebagai alumni Akmil 1996 yang ketiga sandang pangkat bintang dua. Mayjen TNI Deddy Suryadi menjadi orang pertama sandang bintang satu dan bintang dua.

Mayjen Ariyo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1996. Selama ini, dia banyak mengemban jabatan di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.

Seperti menjadi Kabag Kepegawaian Kemhan, Kepala Biro Umum Setjen Kemhan. Dan yang terakhir, dia menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan (Unhan).