JAKARTA - Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Andry Wibowo meminta pegawai Kantor Imigrasi untuk mencegah pungutan liar (pungli) dengan cara membangun relasi kepada sejumlah stakeholders. Hal ini untuk mencegah terjadinya pungutan liar di lingkungan Kantor Imigrasi.

Hal itu disampaikan Irjen Pol Andry Wibowo saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Jawa Barat pada Selasa (17/12/2024).

?Jalankan tugas secara profesional dengan menyelesaikan tugas dengan baik, tepat waktu, dan bertanggung jawab,? pesannya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, para Pejabat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, dan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon tersebut.



Irjen Pol Andry Wibowo yang juga Staf Ahli Ideologi Dan Konstitusi Kemenkopolkam berpesan agar para Pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Corebon menjalankan tugas sesuai mandat perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Andry Wibowo selain memberikan pengarahan, juga meninjau langsung pelayanan di kantor imigrasi dan bertemu serta berdialog dengan sejumlah warga yang tengah mengurus paspor.

JAKARTA - Masa pencegahanbepergian ke luar negeri terhadap buronan Harun Masiku telah berakhir pada 13 Januari 2021. Hal itu disampaikan oleh Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam usai press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024, Selasa (17/12/2024).

"Terakhir, berakhir pada tanggal 13 Januari 2021," kata Godam.

Godam menjelaskan, dengan berakhirnya masa pencegahan tersebut, maka Harun Masiku tidak lagi dicegah meninggalkan Indonesia.

"Ya maknanya tidak dicegah. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri," ujarnya.



Godam menjelaskan, pihaknya telah mempertanyakan kelanjutan pencegahan Harun Masiku kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, tidak disebutkan respons dari Lembaga Antirasuah.

"Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menerbitkan ulang surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka korupsi Harun Masiku.

Dalam surat DPO yang diterima SINDOnews disertakan pula foto-foto terbaru penampakan Harun Masiku, dengan berbagai gaya dan pakaian yang berbeda-beda.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa pihak lembaga antirasuah menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku.

"Betul (menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku)," kata Tessa saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Dalam surat DPO itu, KPK turut melampirkan ciri-ciri khusus dari Harun Masiku. Diantaranya yakni, Tinggi Badan 172 cm, Rambut Hitam, Warna Kulit Sawo Matang. Dan ciri khusus, berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis.

Surat DPO itu sendiri menegaskan keterangan untuk ditangkap dan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudan, dituliskan pula nomor KTP dan Paspor milik Harun Masiku.

SEMARANG - Sebanyak 16 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berstatus tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Semarang, Jawa Tengah positif mengonsumsi narkoba.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jateng Kombes Pol Trisaksono membenarkan adanya 16 tahanan Rutan Semarang yang positif narkoba. Dia menyebut peristiwa itu terjadi pekan lalu.

Saat ditanyakan apakah 16 orang itu akan diproses hukum lebih lanjut, Kombes Tri menyebut saat ini masih dilakukan internal Rutan Semarang.

?Kita belum periksa mas, rutan sendiri,? kata Kombes Tri via WhatsApp, Selasa (17/12/2024).



Informasi yang dihimpun SINDOnews, setelah positif narkoba mereka semua dipindahkan ke Nusakambangan. Hal itu dibenarkan Kombes Tri.

?Iya Mas, info dari Rutan seperti itu,? jelasnya.

Rutan ini diketahui baru dioperasikan beberapa bulan lalu, untuk menampung para tahanan yang dulunya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang yang terus mengalami over kapasitas hunian.

Rutan Semarang sendiri dibangun di atas lokasi yang dulunya digunakan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Lokasinya di Jalan Dr Cipto, Kota Semarang, sisi utara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menganggap rencana Pemerintahan Prabowo Subianto memberikan amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman kepada 44.000 narapidana merupakan koreksi bagi institusi penegakan hukum dalam menangani perkara ringan. Dia mendukung rencana pemberian amnesti tersebut.

"Dengan misalkan yang 44.000 diberi amnesti oleh presiden terhadap kejahatan-kejahatan yang dipandang ringan misalkan kan, atau kejahatan apa namanya, pidana politik dan sebagainya, Undang-Undang ITE atau narkoba, saya kira ini koreksi kita, penegak hukum khususnya instansi kepolisian dan kejaksaan," ujar Rudianto saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

Menurutnya, lembaga penegak hukum tak perlu melimpahkan perkara ringan ke persidangan. Ia menilai, lembaga penegak hukum perlu mengendepankan restoratove justice (RJ) atau keadilan restoratif.



"Supaya kasus-kasus yang sifatnya ringan tidak perlu masuk di persidangan, ya cukup diselesaikan saja. Dengan konsep restorative justice ya, berlaku korban dipertemukan damai ini kan enggak usah ikut-ikut lagi, ya kan?" katanya.

Rudianto menilai, beban negara akan bertambah bila meningkatnya jumlah narapidana. Salah satunya, kata dia, anggaran makan untuk narapidana. "Sementara kasus-kasus yang dihadapi hanya kasus-kasus yang sifatnya tidak perlu masuk di proses pemeriksaan, di pengadilan, atau diberi hukuman,? katanya.

"Sehingga langkah presiden yang memberi amnesti 44 ribu itu langkah arif bijaksana sih sebagai kepala negara yang memandang bahwa rakyat ini, kasus-kasus ini ibaratnya tidak perlu diberi hukuman berlama-lama di dalam tahanan," imbuhnya.

Pemerintah Akan Minta Pertimbangan ke DPR

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan akan meminta pertimbangan dari DPR terkait rencana pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana tersebut. Yusril mengatakan bahwa pemberian amnesti ini akan dibahas lebih dalam dengan sejumlah menteri terkait khususnya Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan untuk memberikan pertimbangan pemberian amnesti.

"Supaya nanti mendapatkan suatu data yang akurat dari segi jumlah dan kemudian juga pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan pemberian amnesti itu yang sedang dipersiapkan oleh Pak Menteri Hukum dan menteri imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).



Yusril mengatakan jika data sudah lengkap maka akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pertimbangan kepada DPR. "Nanti apabila sudah cukup lengkap semua datanya pertimbangannya untuk presiden akan mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti ini," katanya.

Selain itu, Yusril juga mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan abolisi kepada beberapa orang yang dalam proses hukum. "Dan ada kemungkinan juga akan dilakukan pemberian abolisi terkait dengan beberapa orang yang dalam proses hukum, belum ada putusan yang kemudian presiden akan mengabolish apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menganggap rencana Pemerintahan Prabowo Subianto memberikan amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman kepada 44.000 narapidana merupakan koreksi bagi institusi penegakan hukum dalam menangani perkara ringan. Dia mendukung rencana pemberian amnesti tersebut.

"Dengan misalkan yang 44.000 diberi amnesti oleh presiden terhadap kejahatan-kejahatan yang dipandang ringan misalkan kan, atau kejahatan apa namanya, pidana politik dan sebagainya, Undang-Undang ITE atau narkoba, saya kira ini koreksi kita, penegak hukum khususnya instansi kepolisian dan kejaksaan," ujar Rudianto saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

Menurutnya, lembaga penegak hukum tak perlu melimpahkan perkara ringan ke persidangan. Ia menilai, lembaga penegak hukum perlu mengendepankan restoratove justice (RJ) atau keadilan restoratif.



"Supaya kasus-kasus yang sifatnya ringan tidak perlu masuk di persidangan, ya cukup diselesaikan saja. Dengan konsep restorative justice ya, berlaku korban dipertemukan damai ini kan enggak usah ikut-ikut lagi, ya kan?" katanya.

Rudianto menilai, beban negara akan bertambah bila meningkatnya jumlah narapidana. Salah satunya, kata dia, anggaran makan untuk narapidana. "Sementara kasus-kasus yang dihadapi hanya kasus-kasus yang sifatnya tidak perlu masuk di proses pemeriksaan, di pengadilan, atau diberi hukuman,? katanya.

"Sehingga langkah presiden yang memberi amnesti 44 ribu itu langkah arif bijaksana sih sebagai kepala negara yang memandang bahwa rakyat ini, kasus-kasus ini ibaratnya tidak perlu diberi hukuman berlama-lama di dalam tahanan," imbuhnya.

Pemerintah Akan Minta Pertimbangan ke DPR

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan akan meminta pertimbangan dari DPR terkait rencana pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana tersebut. Yusril mengatakan bahwa pemberian amnesti ini akan dibahas lebih dalam dengan sejumlah menteri terkait khususnya Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan untuk memberikan pertimbangan pemberian amnesti.

MOSKOW - Presiden terguling Suriah Bashar al-Assad bicara untuk pertama kalinya dari Rusia sejak rezimnya runtuh sepekan lalu. Dalam pernyataan pertamanya, dia menyatakan Suriah telah jatuh ke tangan teroris.

Dia membantah apa yang dilakukannya sebagai tindakan melarikan diri dari negaranya. Mantan presiden berusia 59 tahun itu menggambarkannya sebagai evakuasi dari Suriah sebagai tindakan yang diperlukan, yang dipicu oleh serangan gencar pasukan oposisi dan serangan pesawat tak berawak.

?Suriah sekarang dalam genggaman terorisme,? kata Assad dalam pernyataan hari Senin dari Rusia, tempat dia dipindahkan akibat intervensi Moskow.

Bashar al-Assad berkuasa pada tahun 2000, menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, yang memerintah Suriah dengan cengkeraman besi selama hampir tiga dekade.

Dalam pernyataan yang dibagikan di saluran Telegram Kepresidenan Suriah, Assad membantah spekulasi bahwa kepergiannya direncanakan atau melibatkan niat untuk melepaskan kekuasaan.

"Ketika terorisme menyebar di seluruh Suriah dan akhirnya mencapai Damaskus pada Sabtu malam, 7 Desember 2024, muncul pertanyaan tentang nasib dan keberadaan presiden. Ini terjadi di tengah banjir informasi yang salah dan narasi yang jauh dari kebenaran, yang bertujuan untuk mengubah terorisme internasional menjadi revolusi pembebasan bagi Suriah," bunyi pernyataan tersebut.

Pemerintahan Assad yang dulunya dianggap tak tergoyahkan, runtuh pada tanggal 8 Desember di bawah tekanan serangan cepat yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra yang berafiliasi dengan kelompok teroris al-Qaeda, dan faksi-faksi sekutunya.

Assad mengungkapkan bahwa dia meninggalkan Damaskus pada 8 Desember saat pasukan oposisi maju ke ibu kota.

Evakuasinya ke Rusia menyusul serangan pesawat nirawak di pangkalan udara Khmeimim yang dikuasai Rusia di Latakia.

Assad mengatakan dia mengawasi operasi tempur dari Latakia setelah melarikan diri dari Damaskus tetapi mengakui bahwa semua posisi militer telah runtuh.

"Karena tidak ada cara yang layak untuk meninggalkan pangkalan, Moskow meminta komando pangkalan untuk mengatur evakuasi segera ke Rusia pada malam hari Minggu tanggal 8 Desember. Ini terjadi sehari setelah jatuhnya Damaskus, menyusul runtuhnya posisi militer terakhir dan kelumpuhan yang diakibatkannya pada semua lembaga negara yang tersisa," imbuh peryataan Assad.

"Tidak ada satu pun momen selama peristiwa ini yang membuat saya berpikir untuk mengundurkan diri atau mencari perlindungan, dan tidak ada pula usulan yang diajukan oleh individu atau partai mana pun. Satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan adalah terus berjuang melawan serangan teroris," paparnya.

Sekarang dalam pengasingan di Moskow, Assad menambahkan bahwa rasa memiliki yang mendalam terhadap Suriah tetap tidak tergoyahkan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Bersamaan dengan itu, Prabowo juga melantik Wakil Menhan Donny Ermawan sebagai Sekretaris DPN.

Pengangkatan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 87 M tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.

?Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya ke satu mengangkat terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing satu Menteri Pertahanan sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Dua, wakil menteri pertahanan sebagai sekretaris Dewan Pertahanan Nasional,? kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan Keppres.



Selanjutnya, kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada Senin, 16 Desember 2024.

Diketahui, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai fungsi dan tugas yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berikut fungsi dan tugas Dewan Pertahanan Nasional Dewan Pertahanan Nasional diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Berikut bunyi pasal tersebut: (1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. (2) Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas:
a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.
c. Menelaah dan menilai risiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

(4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. (5) Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima. (6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. (7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden.

(8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dilihat dari pasal di atas, Dewan Pertahanan Nasional berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

Kedua, menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. Ketiga, menelaah dan menilai risiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. Demikian ulasan tentang fungsi dan tugas Dewan Pertahanan Nasional.

Universitas Pancasila (UP) semakin memantapkan langkahnya di kancah internasional. Tim delegasi UP yang dipimpin langsung oleh Rektor, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dan kegiatan akademik di Oxford University. Dalam kunjungannya ke KBRI di London, Rektor dan tim diterima oleh Wakil Duta Besar RI, Sahadatun Donatirin, S.H., M.Si.

Dalam pertemuan dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, delegasi Universitas Pancasila mendiskusikan secara mendalam peluang dan tantangan dalam menjalin kerja sama pendidikan di tingkat internasional. Diskusi ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika global saat ini yang mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai bentuk apresiasi atas kunjungan ini, Prof. Marsudi beserta rombongan, yang terdiri dari Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono dan Dr. Fitria Angeliqa, diundang menghadiri jamuan makan malam di kediaman Duta Besar RI untuk Inggris.

Dalam kunjungan strategis ini, UP juga melakukan Kerjasama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Prodi Kajian Asia Timur Oxford University, Inggris yang diwakili oleh Prof. Jieun Kiaer dan Prof. Kim Dhe Wann sebagai utusan dari Pyongtek University, Korea Selatan.

Kerja sama tripartit ini bertujuan mengembangkan pengajaran dengan pendekatan interaktif learning dan kontekstual, untuk memberikan wawasan budaya dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan global. Sementara itu Kerjasama dengan Pyongtek University bertujuan untuk membuka peluang magang dan studi lanjutan bagi mahasiswa UP ke Korea Selatan dan sebaliknya.

Rektor Marsudi menilai ini merupakan langkah besar dalam kerja sama internasional UP dengan institusi sekelas Oxford University yang merupakan Perguruan Tinggi nomor satu di dunia, begitu juga Pyongtek University Korea.

"Perlu diketahui bahwa UP adalah universitas pertama di Indonesia yang dipercaya oleh Oxford University untuk bekerja sama dalam hal pengembangan bahasa Korea di Indonesia. Dengan metode yang dikembangkan oleh Oxford University, para pembelajar Bahasa Korea akan lebih menikmati proses belajar yang sangat kontekstual dengan keseharian mereka, sekaligus mengembangkan perspektif budayanya. Kelak, mereka akan lebih mudah memasuki dunia kerja atau mengambil peluang berinteraksi di ranah global dengan kemampuan bahasa asing yang komprehensif, " kata Rektor Marsudi.

Di sela kunjungan kerja ini, Rektor Marsudi bersama Diennaryati Tjokrosuprihatono berkesempatan menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Oxford. Diskusi yang berlangsung di salah satu pusat pendidikan terkemuka dunia ini mengangkat tema strategis: ?Empowering Indonesia?s Future: The Role of Education, Technology, and Global Collaboration?.

Dalam diskusi dibahas mengenai peran vital pendidikan, teknologi, dan kolaborasi global untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan tekad kuat dan langkah strategis, Universitas Pancasila kian mengukuhkan posisinya sebagai garda terdepan pendidikan bertaraf internasional. Kegiatan ini juga menjadi ajang interaksi antara pelajar Indonesia di Oxford dengan para pemimpin pendidikan dari tanah air khususnya Universitas Pancasila. Kehadiran Rektor beserta Tim memberikan perspektif praktis dan akademik mengenai peran pendidikan tinggi dalam menciptakan generasi unggul, kreatif, dan inovatif.

JAKARTA - Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso berpindah lokasi penahanan ke Jakarta setelah sebelumnya ditahan di Yogyakarta. Saat ini, Mary Jane ditahan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram menyatakan, pemindahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024.

Ia menyebutkan, Mary Jane Fiesta Veloso tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada pukul 07.30 WIB. Kemudian, ia menjalani pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima.





"Proses ini berjalan dengan lancar sesuai dengan standar operasional prosedur, mengutamakan keamanan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata I Nyoman melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).



Perlu diketahui, pemindahan lokasi penahanan ini merupakan rangkaian dari pemulangan Mary Jane ke Filipina. Ia akan diterbangkan ke negara asalnya dalam beberapa hari ke depan.

Sekadar informasi, pemindahan Mary Jane Veloso merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Practical Arrangement atau Pengaturan Praktis antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Kantor Kemenko Kumham Imipias, Jakarta, Jumat 6 Desember 2024.

JAKARTA - Rencana pemerintah memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana (napi) direspons oleh Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati. Dia meminta proses pemberian amnesti tersebut harus dilakukan secara akuntabel dan transparan.

?Kami menyerukan proses ini harus dilakukan berbasis kebijakan yang bisa diakses publik untuk dinilai dan dikritisi,? kata Maidina dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (16/12/2024).

Dia menuturkan, teknis pemberian amnesti harus dirumuskan dalam peraturan, minimal setara peraturan menteri untuk menjamin standardisasi pelaksanaan penilaian dan pemberian amnesti, sampai dengan diusulkan ke presiden dan dipertimbangkan oleh DPR. ?Penilaian juga harus berbasiskan hasil pembinaan yang memperhatikan aspek psikososial dan kesehatan,? katanya.



Selain itu, ICJR juga mengkritisi rencana narapidana yang diamnesti untuk dijadikan tenaga swasembada pangan dan komponen cadangan. ICJR menyerukan bahwa rencana tersebut rentan bersifat eksploitatif.

?Jika narapidana tersebut diberikan kesempatan kerja sebagai bagian dari pembinaan, maka hak atas upah pekerjaannya harus dibayarkan. Dan hal tersebut bahkan bisa dilakukan saat ini tanpa perlu mendasarkan hal tersebut dengan rencana amnesti,? katanya.

Dia mengatakan, harusnya yang diperkuat soal ketersedian tenaga kerja adalah pembukaan lapangan kerja yang layak oleh pemerintah, dan pengarusutamaan penggunaan alternatif pemidanaan non penjara seperti pelatihan kerja yang sistemnya harus dibangun dengan komprehensif. Selain itu, mengenai pemberian amnesti bagi narapidana pengguna narkotika, ICJR juga sudah menyuarakan hal tersebut sejak pemerintahan presiden sebelumnya bahwa pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi harus dikeluarkan dari pemenjaraan.

?Kami juga tidak menyepakati bahwa menghindarkan pemenjaraan bagi pengguna narkotika sama dengan memberlakukan rehabilitasi bagi mereka. Hal ini tidak tepat, karena tidak semua pengguna narkotika membutuhkan rehabilitasi,? imbuhnya.

Dia mengungkapkan, hanya 13% pengguna narkotika yang mengalami penggunaan bermasalah (UNODC, 2022). Hanya 1 dari 9 pengguna narkotika mengalami permasalahan dalam penggunaannya yang membutuhkan rehabilitasi (UNODC, 2018).

?Jika pengguna narkotika dikeluarkan dari pemenjaraan namun seluruhnya diwajibkan rehabilitasi, maka hal tersebut hanya memindahkan overcrowding rutan dan lapas ke lembaga rehabilitasi,? ucapnya.

Untuk hal tersebut, ICJR menilai perubahan kebijakan yang harus didorong adalah Revisi UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yaitu dengan dekriminalisasi pengguna narkotika. Artinya adalah respons nonpenghukuman dan pidana bagi penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi.

Dia menjelaskan, pengguna narkotika dalam jumlah tertentu harus merupakan domain intervensi lembaga kesehatan bukan aparat penegak hukum. Terhadapnya dapat diberlakukan intervensi kesehatan dan atau sosial yang tidak hanya dalam bentuk rehabilitasi.

Dia menambahkan, sebagai catatan penggunaan mekanisme ambang batas penggunaan narkotika untuk mengidentifikasi intervensi bagi pengguna narkotika sudah sempat disampaikan pemerintah ke publik, terkait hal ini ICJR mendukung langkah pemerintah tersebut.

?Untuk menjamin keadilan, amnesti bagi pengguna narkotika harus dilegitimasi dengan pengesahan revisi UU Narkotika yang memperkenalkan dekriminalisasi pengguna narkotika. Selain itu, dengan adanya rencana amnesti untuk narapidana penghinaan presiden, maka kriminalisasi penghinaan presiden dalam UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP Baru juga harus dihapuskan,? tuturnya.

Dia melanjutkan, spesifik untuk narapidana yang dikeluarkan dikarenakan sakit, maka pertimbangan tentang tindak pidananya harus dilakukan. Amnesti tidak serta merta dapat diberlakukan, karena lewat amnesti akibat hukum pidana menjadi dihapuskan.

?Jika narapidana yang melakukan tindak pidana umum tertentu yang memang adalah perbuatan pidana dengan korban teridentifikasi, maka yang lebih tepat diberlakukan terhadap narapidana tersebut adalah Grasi atau pengampunan presiden, bukan penghapusan pidana lewat amnesti,? katanya.

Lewat upaya ini ICJR juga menyerukan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi overcrowding rutan dan lapas di Indonesia. Salah satu yang paling utamanya adalah revisi UU Narkotika dengan dekriminalisasi pengguna narkotika, bukan dengan rehabilitasi berbasis hukuman.

Selain itu, penguatan persiapan implementasi KUHP Baru yang meperkenalkan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda sebagai alternatif nonpenjara harus dilakukan secara komprehensif. ?ICJR pada dasarnya menyepakati segala langkah yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia, apalagi yang ditujukan untuk mengakhiri kriminalisasi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi,? kata dia.

Diketahui, pada Jumat, 13 Desember 2024, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengadakan keterangan pers seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam keterangan pers tersebut dinyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merencanakan akan melakukan amnesti atau pengampunan dengan penghapusan pidana terhadap 44.000 narapidana di Lapas di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menangani overcrowding di Rutan dan Lapas di Indonesia.

Terdapat 4 kriteria jenis tindak pidana yang akan mendapatkan amnesti menurut Menteri Hukum tersebut. Yakni, perkara tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) tentang penghinaan kepada kepala negara, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, kasus makar tidak bersenjata di Papua, dan pengguna narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

?Dalam rencana tersebut disebutkan bahwa orang yang akan diberikan amnesti akan dimungkinkan untuk melakukan kegiatan terkait dengan swasembada pangan dan sebagai komponen cadangan untuk darurat militer,? pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan lima tahanan kasus Bali Nine yang dipulangkan ke Australia statusnya tetap narapidana.

Diketahui, lima narapidana yang terdiri dari Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens diterbangkan ke Australia pada Minggu (15/12/2024) pagi.

Yusril menjelaskan, Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan. Syarat itu merupakan salah satu bagian dari 'Practical Arrangement' atau Pengaturan Praktis yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Yusril dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024 lalu.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apa pun," kata Yusril, Minggu (15/12/2024).

Dalam kesepakatan itu juga tertulis, Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia. Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar cekal untuk ke Indonesia sesuai dengan hukum Indonesia.

Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada Matthew Norman dkk setelah pemindahan. Yusril menambahkan, kesepakatan ini ditandatangani dengan didasari oleh prinsip timbal balik (resiprokal).

"Indonesia dan Australia berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri," kata Yusril.

JAKARTA - Polisi telah menyerahkan berkas kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak inisial MAS (14) terhadap ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, ke Kejari Jakarta Selatan. Saat ini, polisi sedang melengkapi berkas kasus anak bunuh ayah dan nenek itu sesuai pertunjuk Jaksa.

"Kita sudah melengkapi berkas yang dikirim ke Kejaksaan, kita mengirimkan apa-apa saja yang diperlukan oleh Kejaksaan. Kemudian dari penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan melengkapinya," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi saat dikonfirmasi, Minggu (15/12/2024).

Nurma menjelaskan, pascamengirimkan berkas dugaan kasus pembunuhan yang melibatkan anak berhadapan hukum, MAS ke Kejari Jaksel, Jaksa meminta polisi untuk melengkapinya. Polisi kemudian melakukan kelengkapan berkas sesuai petunjuk Jaksa dan telah mengirimkannya ke Kejaksaan.



Dia menerangkan, di antara berkas yang dilengkapi itu berkaitan dengan saksi. Saat ini polisi telah memeriksa 12 orang saksi. Di antara saksi tambahan yang diperiksa adalah ibu anak MAS dan psikolog yang pernah memeriksa MAS kala dibawa ke psikolog gara-gara kerap tidur di kelas.

"Kemarin kita meminta lagi keterangan tambahan dari ibu (sekaligus) korban, kita menggali apa-apa saja yang kurang berkaitan yang dilihat, didengar, dan yang diketahui pada malam itu," tuturnya.

"Psikologi juga kita periksa kemarin, psikolog dari salah satu rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan, kemudian itu sudah diserahkan ke Apsifor (dan Kejaksaan)," kata Nurma lagi.

Nurma menambahkan, bakal terus melengkapi berkas kasus tersebut sesuai petunjuk Jaksa secepatnya. Dugaan kasus yang melibatkan peradilan anak harus cepat diselesaikan, sehingga persidangan pun bisa segera digelar dengan cepat pula.