MOSKOW - Rusia menuduh Barat telah mencuri asetnya, setelah AS (Amerika Serikat) mentransfer USD1 miliar atau setara Rp16 triliun (kurs Rp16.052 per USD) ke Ukraina dari dana bank sentral Moskow yang dibekukan. Terkait hal ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Moskow dapat merespons langkah AS dengan mengambil tindakan hukum.

Hari sebelumnya Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmigal mengumumkan, bahwa AS telah mentransfer angsuran pertama dari pinjaman sebesar USD20 miliar setara Rp321 triliun yang didukung oleh bunga yang diperoleh dari aset Rusia yang tidak bergerak.

Seperti diketahui menyusul eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022, AS dan sekutunya membekukan dana senilai sekitar USD300 miliar yang jika dirupiahkan mencapai Rp4.815 triliun milik bank sentral Rusia.

Dalam sebuah postingan di X (dulunya Twitter), Shmigal menyatakan, bahwa Kiev mengharapkan bahwa "semua aset Rusia yang berdaulat akan disita dan digunakan untuk membangun kembali Ukraina."

Menanggapi berita transfer AS ke Ukraina, Peskov menyatakan bahwa "berbicara dalam bahasa Rusia sederhana, uang ini dicuri dari kami,".

Ia juga menambahkan, bahwa aset Moskow yang diblokir merupakan tindakan yang "benar-benar ilegal," bertentangan dengan semua norma dan aturan.

Juru bicara itu menerangkan, bahwa transfer Washington sebesar USD1 miliar ke Kiev dapat menjadi dasar untuk proses hukum. Ditekankan juga olehnya bahwa Rusia bermaksud untuk menggunakan "semua kemungkinan langkah (hukum)" untuk melindungi properti dan hak-haknya.

Dari aset Rusia senilai USD300 miliar yang tidak bergerak, sekitar USD213 miliar saat ini disimpan di lembaga kliring Euroclear yang berbasis di Brussels.

Pekan lalu, Presiden Polandia Andrzej Duda mengusulkan pada pertemuan para pemimpin Uni Eropa untuk menggunakan semua aset ini untuk mendanai Ukraina, terutama jika Presiden terpilih AS Donald Trump memilih untuk memangkas kontribusi Washington ke mesin perang Kiev.

Namun proposal tersebut kabarnya ditolak oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz, yang disebut "jengkel" hingga menjadi "marah" pada Duda, dengan alasan bahwa langkah seperti itu akan merusak stabilitas pasar keuangan Uni Eropa, seperti dilansir Financial Times.

Penggunaan aset Rusia untuk mendanai Kiev sebelumnya juga telah dikritik oleh negara-negara Uni Eropa lainnya, termasuk Prancis dan Italia. Pasalnya kebijakan itu menimbulkan kekhawatiran akan merusak stabilitas euro.

Sementara itu Moskow telah berulang kali menuduh Barat telah "mencuri" uangnya dan memperingatkan bahwa menyadap dana ini merupakan tindakan ilegal, dan akan menjadi preseden berbahaya.

Bulan lalu, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov juga memperingatkan bahwa Moskow akan menanggapi dengan cara yang sama. "Kami juga telah membekukan sumber daya investor Barat, pelaku pasar keuangan Barat dan perusahaan. Pendapatan dari aset ini juga akan digunakan," kata pejabat itu.

BEKASI - Sebanyak 70 narapidana (napi) atau warga binaan Lapas Kelas IIA Bekasi menerima remisi khusus pada momentum Natal 2024. Pengurangan masa pidana itu berdasarkan SK Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI PAS-2542,2543,2544.PK.05.04 Tahun 2024 tanggal 25 Desember 2024.

Kalapas Kelas IIA Riko Stiven menjelaskan, sebanyak 12 orang menerima pemotongan masa tahanan selama 15 hari. Dia melanjutkan, 43 narapidana di antaranya menerima remisi satu bulan.

Selanjutnya, 15 orang napi lainnya menerima remisi khusus 1 bulan 15 hari. ?Jumlah keseluruhan 70 orang,? kata Riko dalam keterangan, kamis (26/12/2024).

Tak ada narapidana yang menerima remisi khusus langsung bebas pada pengurangan masa tahanan di momen Natal ini. "Narapidana yang bebas pada 25 Desember 2024, 1 orang (bukan remisi khusus II dan beragama Islam)," tambahnya.

Terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Imam Sapto Riadi mengatakan 43 narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal 2024 dari total 47 narapidana beragama Kristen.

?43 narapidana telah kami usulkan dan telah memperoleh Surat Keputusan Remisi Khusus Natal tahun 2024. Namun ada empat narapidana yang belum dapat kami usulkan karena tidak memenuhi syarat administratif," ujar Imam.

Dia menuturkan, remisi merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan HAM sebagai salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Selain itu, juga sebagai bentuk perhatian pemerintah dan kesempatan bagi narapidana memulai hidup baru.

?Syarat yang perlu dipenuhi bahwa narapidana harus berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko yang dinilai melalui instrumen skrining penempatan narapidana (ISPN) dan memenuhi syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 tahun 2022,? pungkasnya.

JAKARTA - Original Series V+ Inul & Adam terus menyuguhkan cerita seru yang penuh humor, drama, dan pesan moral yang mendalam. Dalam episode kali ini, cerita berfokus pada dinamika yang terjadi di kantor hukum Adam Suseno, yang kali ini kedatangan klien baru, Ari Kriting, yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi.

Ari Kriting, seorang pria yang terjebak dalam masalah besar, menghubungi Adam setelah mengetahui bahwa data pribadinya, termasuk KTP, telah disalahgunakan oleh temannya untuk mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuannya.

Adam yang dikenal sebagai pengacara andal tentu saja setuju untuk membantu Ari menyelesaikan masalah tersebut, namun tak disangka, masalah yang awalnya sederhana ini berkembang menjadi kekacauan yang mengganggu suasana kantor hukum mereka.

Kekacauan dimulai ketika Dodi, yang juga sedang diteror oleh debt collector akibat pinjaman online, salah paham dan mengira Ari adalah salah satu penagih hutang. Sementara itu, Ari sendiri menganggap Dodi adalah debt collector yang ingin menagih hutang darinya.

Ketika keduanya bertemu di sebuah pesta yang diadakan oleh Adam, kebingungannya memunculkan ketegangan dan saling tuduh, yang akhirnya berujung pada keributan.

Puncak keributan terjadi ketika salah satu kolega Adam tercebur ke kolam renang akibat kekacauan tersebut, yang membuat para tamu pesta merasa terganggu dan meragukan kredibilitas Adam sebagai pengacara.

Sebagai pengacara profesional yang sangat dihormati, Adam tentu harus menghadapi banyak pertanyaan dan kritik tajam dari rekan-rekannya. Namun, dalam situasi tegang ini, Inul hadir sebagai penengah dengan cara yang sangat menyentuh. Dengan menyanyikan lagu yang indah, Inul berhasil meredakan ketegangan dan mengembalikan suasana pesta menjadi hangat dan penuh canda tawa.

Episode ini tidak hanya memberikan hiburan yang segar dan penuh tawa, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan.

Jangan lupa saksikan Inul & Adam dan ikuti perjalanan hidup penuh drama dan harapan dari Original Series V+ Inul dan Adam! setiap hari pukul 15.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan koneksi yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.

JAKARTA - Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memberikan Remisi Khusus (RK) Natal 2024 dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) untuk 15.976 narapidana dan anak binaan yang beragama Kristen dan Katolik.

Dari total penerima, 15.807 Narapidana memperoleh RK, dengan perincian 15.691 menerima RK I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 116 mendapatkan RK II (langsung bebas).

Sementara itu, 169 Anak Binaan memperoleh PMP Khusus Natal, dengan 166 mendapatkan PMP I (pengurangan sebagian) dan 3 mendapatkan PMP II (langsung bebas).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengungkapkan, pemberian remisi khusus dan PMP merupakan bentuk penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menurun tingkat risikonya.

Selain itu, kata dia, apresiasi ini juga bertujuan untuk menstimulus agar warga binaan dapat lebih cepat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

?Sistem pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata, namu harus mengedepankan pada aspek pembinaan sehingga mampu mengantarkan Warga Binaan untuk bertaubat dan sadar atas kesalahan yang dilakukan,? katanya, Rabu (25/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Imipas, besaran pengurangan masa pidana bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Wilayah Sumatera Utara mencatat penerima RK terbanyak dengan 3.196 narapidana, kemudian Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.894 narapidana, dan Papua 1.447 narapidana.

Di sisi lain, Anak Binaan penerima PMP terbanyak berasal dari Sumatera Utara sebanyak 23 orang, Papua Barat sebanyak 23 orang, dan Papua sebanyak 20 orang.

Data Sistem Database Pemasyarakatan per 16 Desember 2024 mencatat total 274.166 Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 19.968 orang beragama Nasrani. Pemberian RK dan PMP Natal tahun ini berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp8.191.365.000 yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan makan Narapidana dan Anak Binaan.

Agus Andrianto mendorong para Narapidana dan Anak Binaan untuk terus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki diri. Selain itu, apresiasi diberikan kepada petugas Pemasyarakatan, pemerintah, dan pihak terkait atas kontribusi mereka dalam mendukung pembinaan Warga Binaan.

?Saya berharap, pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial, sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat,? jelas dia.

SEMARANG - Aipda Robig Zaenudin (38), anggota Satnarkoba Polrestabes Semarang yang menjadi tersangka pembunuhan Gamma Rizkynata Oktafandy (17), pelajar SMKN 4 Semarang masih dalam penahanan di Polda Jateng.

Namun, Robig tak dicampur penahanannya dengan tahanan lain.

?Ya tempat khusus dong (bukan lokasi tahanan umum), iya kan. Karena tahanan Polri, tahanan anggota tidak bisa disatukan dengan tahanan umum lainnya,? kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Rabu (25/12/2024).

Aipda Robig, sebut Artanto, statusnya saat ini penahanan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, selaku pihak yang menangani kasus pidananya.



Perihal permohonan banding dari Aipda Robig terkait putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari sidang di tingkat pertama Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Artanto belum bisa memberi informasi lebih lanjut.

?Saya belum bisa menyampaikan (putusan bandingnya), karena saya belum dapat informasi lebih lanjut,? sambungnya.

Dia menyebut kondisi Aipda Robig dalam keadaan sehat.

?Kondisinya sehat, karena semua tahanan itu kan dicek kesehatan, fisik dan sebagainya,? tandasnya.

Aipda Robig adalah pelaku penembakan kepada sejumlah pelajar, terjadi di wilayah Semarang Barat, Minggu (24/11/2024).

Saat itu, dini hari, ada 3 pelajar yang sedang berkendara sepeda motor, tanpa sebab jelas ditembak. Aipda Robig mengumbar 4 kali tembakan langsung mengarah ke tubuh para korban. Satu tewas, 2 lainnya luka-luka.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, Aipda Robig juga diproses internal. Sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) Polda Jateng pada Senin (9/12/2024).

Salah satu fakta dari sidang KKEP itu, Aipda Robig terbukti menembak anak-anak yang sedang berkendara sepeda motor. Secara internal, Robig dijatuhi putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, namun dia mengajukan banding.

Hukum mengucapkan Natal menurut Ustaz Abdul Somad adalah tidak boleh. Pendapat ini menjadi salah satu dari 3 pendapat ulama lainnya terkait masalah tersebut.Dua pendapatlainnya adalah membolehkan serta tidak mutlak keduanya.

Di sisi lain, perbedaan tersebut mengerucut kepada satu hal, apakah ucapan selamat Natal termasuk kategori akidah (keyakinan) atau muamalah (pergaulan)?

Jika dikategorikan akidah, berarti ucapan itu merupakan doa dan kerelaan atas agama orang lain. Bila dikategorikan muamalah, maka ucapan tersebut justru dianjurkan karena merupakan wujud toleransi yang dijunjung tinggi oleh Islam.

Menurut Ustadz Abdul Somad dalam video ceramahnya yang diunggah channel Youtube Mustami' Media, orang yang mengucapkan selamat Hari Natal berarti sudah mengakui tiga hal.

Pertama, mengakui Isa adalah anak Tuhan. Kedua, mengakui Isa lahir pada tanggal 25 Desember. Terakhir, mengakui Isa mati disalib. "Ketiga-tiganya ini dibantah oleh Al-Qur'an," terangnya.

"Kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa trinitas dan anak Tuhan. Tentang Isa lahir 25 Desember juga dibantah," lanjutnya.

Pada saat Isa kekurangan makanan, kata Ustadz Abdul Somad, Allah memerintahkan Maryam untuk mengguncang pohon kurma. Kurma-kurma mengkal pun berjatuhan. "Kurma mengkal ada di musim panas bulan Juli hingga Agustus," kata Ustaz Abdul Somad.

UAS menjelaskan, Isa lahir saat kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan di bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju.

"Maka 25 Desember bukan kelahiran Isa tapi Hari Raya merayakan Dewa Mitra atau Dewa Matahari yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel," lanjutnya.

Begitu pula soal Isa yang mati disalib. Ustaz Abdul Somad mengatakan, sosok yang disalib adalah orang yang dibuat menyerupai Isa.

UAS menambahkan, meski mengucapkan selamat Hari natal tidak diperbolehkan, namun bukan berarti membatasi hubungan dengan umat Kristiani. "Saya punya kawan Kristen, dalam hubungan baik, dalam masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke," terangnya.

"Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, 'wa l? ana '?bidum m? 'abattum wa l? antum '?bid?na m? a'bud lakum d?nukum wa liya d?n' (dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, Untukmu agamamu, dan untukku agamaku)," kata Ustaz Abdul Somad.

Ulama yang Mengharamkan

Ulama yang mengharamkan ucapan selamat Natal memiliki dalil yang berbeda-beda namun intinya sama. Mereka itu antara lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syaiikh Ibn Baz, Shalih al-Utsaimin, Ibrahim bin Muhammad al-Huqail, dan lain-lain.

Mereka mendasarkan pada ayat:


Artinya: Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridai kekafiran hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridai kesyukuranmu. ( QS Az Zumar : 7).

Menurut ulama ini, mengucapkan selamat Natal termasuk kategori rela terhadap kekufuran.

Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah SAW:


Artinya: Bedakanlah dirimu dari orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. (HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar RA)

Juga hadits Nabi SAW:


Artinya: Siapa yang meniru suatu kaum maka ia adalah bagian dari mereka. (HR Abu Dawud dai Ibnu Umar RA).

Intinya, ulama yang mengharamkan ucapan selamat Natal juga menganggap hari raya sebagai syiar agama. Mengucapkan selamat hari raya berarti mengakui ?kebenaran? agama tersebut.

Padahal, menurut mereka, setiap umat memiliki hari besarnya masing-masing. Dan umat Kristiani menjadikan Natal sebagai hari besarnya. Sementara Islam sudah memiliki dua hari raya sendiri.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA: Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya yang mereka bersenang-senang di dalamnya. Lalu beliau bertanya: Dua hari apa ini? Mereka menjawab: Dua hari yang kami bermain-main di dalamnya pada masa Jahiliyah. Maka Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian dua hari tersebut dengan Idul Adha dan Idul Fitri. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Nabi SAW juga pernah bersabda kepada Abu Bakar RA: Hai Abu Bakar, setiap kaum memiliki hari raya, dan inilah hari raya kita. (HR Bukhari).

Alasan lainnya adalah sadd al-dzar�?ah atau memutus akses menuju hal-hal yang dilarang. Mengucapkan selamat Natal merupakan ?jalan? menuju hal-hal yang terlarang itu.

JAKARTA - Ketidakpastian hukum di sektor pertambangan mendapat sorotan setelah kasus korupsi PT Timah mencuat. Sebab, dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dihitung sebagai kerugian negara dan dijadikan dasar untuk tindak pidana korupsi.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak menyatakan, kepastian hukum adalah kebutuhan utama bagi pelaku bisnis, termasuk di sektor tambang. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kontradiksi.

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, hal yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum. Hal ini memunculkan kontradiksi dan berpotensi memunculkan ketidakpastian bisnis di Indonesia," kata Ali, Selasa (24/12/2024).

Ali menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Banyak pengusaha tambang yang patuh terhadap aturan justru terkena dampaknya, sementara pelaku nakal yang merusak lingkungan tetap aman.

"Dalam bisnis tambang, sebenarnya sudah ada aturan jelas dalam IUP/IUPK. Tinggal pemerintah menegakkannya dan memberikan keadilan yang sama kepada para pelanggarnya," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar menyebut pola perhitungan kerugian negara seperti dalam kasus PT Timah sebagai ancaman serius bagi para pelaku usaha tambang. Dalam kasus ini, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

"Iya benar, pola perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi timah ini akan menjadi ancaman bagi pelaku usaha tambang. Mereka pun potensial bisa dijerat dengan dalih yang serupa," kata Bisman.

Ia menambahkan, meskipun dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak membebaskan perusahaan dari tindak pidana, pengaitan dampak lingkungan dengan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum yang serius.

"Di satu sisi, kita mendukung pemberantasan korupsi sektor pertambangan, namun di sisi lain perlu jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha," kata Bisman.

Ali Achyak menekankan tanggung jawab atas dampak lingkungan sudah jadi tanggung jawab perusahaan dengan melakukan penghijauan kembali atau pengelolaan lahan pasca tambang, bukan kerugian negara.

"Dampak lingkungan ditanggung negara jika terkait infrastruktur dasar yang memang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya atau terjadi force majeur (bencana alam, kerusuhan, dll)," ucapnya.

Dia mewanti-wanti, jika ketidakpastian hukum ini berlanjut jelas akan mengganggu iklim investasi di dalam negeri, terlebih pemerintah tengah gencar mendorong hilirisasi sektor energi atau nasional.

"Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum ini jelas akan mengganggu iklim investasi usaha ke depan, termasuk sektor pertambangan yang sangat sensitif terhadap masalah hukum," katanya.

SEMARANG - Misyal Achmad, kuasa hukum keluarga dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi FK Undip, yang meninggal dunia dan menjadi korban bullying dan kekerasan senior dan otoritas kampus, meminta 3 tersangka agar ditahan. Selain karena para tersangka dijerat Pasal 368 KUHP ayat (1), di mana ancaman hukumannya 9 tahun penjara, juga ada pertimbangan agar para tersangka tidak menghilangkan barang bukti lainnya, termasuk mengulangi lagi perbuatannya.

"Yang jelas kami berharap tersangka ini ditahan, kalau ancaman 5 tahun ke atas bisa ditahan dan wewenang ditahan, walaupun hukumannya di bawah 5 tahun wewenang penyidik juga menahan. Tapi kami berhak mengajukan permohonan untuk dilakukan penahanan, karena itu kejahatan yang (tersangkanya) dikhawatirkan menghilangkan barang bukti mengingat prosedurnya cukup lama dan (dikhawatirkan) mereka mengulangi lagi," kata Misyal Achmad saat dihubungi via telepon, Selasa (24/12/2024) sore.

Selain meminta agar para tersangka ditahan, Misyal Achmad juga akan berjuang agar izin praktik dokternya dicabut. Ini, disebutnya, sebagai dampak kode etik profesi kedokteran.



"Saya berharap dan akan berjuang untuk tersangka dokter ini tidak lagi bisa menjadi dokter sampai kapan pun, itu akan saya perjuangkan agar izinnya dicabut semua. Nggak boleh (praktik) karena saya rasa mereka ini sakit secara mental," katanya.

Selain itu juga tersangka ini juga akan diperjuangkan Misyal Achmad agar tidak kembali mengajar mengingat dua ada di antara tersangka ini adalah dosen. "Semuanya (baik mengajar atau praktik). Praktik saja tidak boleh apalagi mengajar, tidak boleh. Saya akan berjuang untuk itu," katanya.

Dia juga prihatin dengan langkah yang dilakukan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. M. Adib Khumaidi yang disebutnya langsung merespons dengan menyiapkan pengacara untuk mendampingi para tersangka.

"Kenapa tidak disiapkan lawyer saat itu untuk mendampingi korban? Harusnya bukan saya yang mendampingi, tapi dari IDI lho yang menyiapkan lawyer. Kok dia (dr. Adib) pilih pelakunya, bukan korbannya? Aneh ini!" kata Misyal Achmad.

Misyal mengapresiasi penyidik Polda Jateng yang bisa mengusut kasus pemerasan, bullying yang berujung kematian ini. Menurutnya, kasus tersebut tergolong tidak mudah diusut mengingat korbannya sudah meninggal dunia. Perihal bullying ini, sebutnya, pelapor harus dari korban, sebab itulah pihaknya melaporkan perihal pemerasannya sebab bisa dari pihak keluarga yang melapor.

"Makanya saya minta ke Kemenkes untuk membuat Satgas untuk anti-bullyingnya, untuk saudara kita yang tidak berani melapor (karena) sudah mengalami tekanan dari orang-orang ini," tandasnya.

Tiga tersangka yang sudah ditetapkan penyidik adalah laki-laki berinisial dr. TEN (Taufik Eko Nugroho) selaku Kepala Prodi PPDS Anestesiologi FK Undip, kemudian perempuan SM (dr. Sri Maryani), Kepala Staf Medis Kependidikan Prodi PPDS Anestesiologi Undip, dan satu lagi perempuan senior korban yakni Zr. Zr ini disebut yang paling aktif melakukan bullying, pemerasan, memaki, membuat aturan dan doktrin-doktrin ke korban.

Korban diketahui ditemukan meninggal dunia pada 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kosnya daerah Lempongsari, Kota Semarang. Polisi menemukan sejumlah bukti di TKP, di antaranya obat keras yang disuntikkan sendiri oleh korban, 3 bekas suntikkan di punggung tangan, sejumlah catatan berkaitan dengan apa yang dialaminya selama menempuh studi PPDS Anestesi FK Undip. Polisi menyimpulkan korban meninggal dunia karena bunuh diri. Namun, selama menjalani studi PPDS Anestesi, korban mengalami sejumlah perundungan dan pemerasan dengan kekerasan.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memastikan Hasto Kristiyanto akan taat proses hukum yang menyeretnya. Hasto telah resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap.

"InsyaAllah Pak Hasto akan menjalani proses proses hukum yang disangkakan kepada beliau karena kita tahu semua kader PDI Perjuangan Perjuangan insyaAllah akan taat hukum," kata Said saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (24/12/2024).

Kendati demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meminta seluruh masyarakat, khususnya yang mengikuti kasus ini, untuk tetap mengedepankan asas praduga bersalah.



"Kami berharap masyarakat tetap lah kita berpegang pada asas praduga tidak bersalah," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus suap kepada Wahyu Setiawan Anggota KPU periode 2017-2022.

Hasto dan Donny bersama-sama Harun Masiku diduga melakukan pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Atas perbuatannya, Hasto dan Donny dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Selain suap, Hasto juga dijerat sebagai tersangka karena diduga dengan sengaja mencegah merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara Harun Masiku.

Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan pegawainya agar Harun Masiku merendam handphonenya dan melarikan diri.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat sejumlah keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat selama 2024. Salah satunya melayani 16.061.994 pelaku perjalanan internasional.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Subki Miuldi, juga menyebutkan, capaian kinerja sepanjang 2024 merupakan hasil kolaborasi Imigrasi Soekarno-Hatta dengan berbagai pihak.

?Capaian Imigrasi Soekarno-Hatta sepanjang 2024 merupakan manifestasi dari integritas pegawai kami, kolaborasi dengan mitra strategis, serta peran aktif dari masyarakat. Kami harap kolaborasi ini dapat terus terjalin dan semakin erat di tahun-tahun mendatang,? ujarnya, Selasa (24/12/2024).

Di sisi lain, kata Subki, tantangan keamanan siber di 2024 menuntut Imigrasi Soekarno-Hatta untuk beradaptasi dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian yaitu dengan inovasi teknologi informasi yang mutakhir.

?Strategi ini mendesak dilakukan guna menciptakan penegakan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel di tengah tingginya perlintasan internasional oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA),? katanya.

Inovasi teknologi informasi yang diberlakukan selama 2024 mengantarkan Imigrasi Soekarno-Hatta pada sejumlah capaian kinerja sebagai antara lain

Penambahan 15 unit autogate baru yang tersebar di Terminal 2 dan 3, serta mendesentralisasi konter Visa on Arrival (VoA) di beberapa titik untuk mengurai antrean. Langkah tersebut sukses mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan pengalaman pengguna jasa bandara.

?Hal ini membuat Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil melayani 16.061.994 pelaku perjalanan internasional, 21,15% lebih banyak dibandingkan 2023,? katanya.

Selain itu, Imigrasi Soekarno-Hatta juga berhasil melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

?Sepanjang 2024, Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil menyelamatkan 3.543 WNI yang diduga akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri, di mana di antaranya terindikasi akan bekerja pada sektor judi online,? katanya.

Menurut Subki, Imigrasi Soekarno-Hatta juga berhasil menerapkan Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada 251 WNA, dan Tindak Pidana Keimigrasian kepada 16 WNA. Beberapa di antaranya melibatkan penggunaan dokumen palsu oleh WNA dari Suriah, Sudan, dan China.

?Penanganan kasus tindak pidana keimigrasian ini meningkat tajam sebesar 128% dibandingkan 2023,? katanya.

Pencapaian lainnya adalah, penerbitan 75.186 paspor dan 2.542 izin tinggal. Selain itu, Imigrasi SoekarnoHatta juga melaksanakan program unggulan seperti Soetta Lestari, Soetta Apaan Tu, dan Si Peluru, serta layanan percepatan paspor darurat untuk situasi mendesak yang juga tersedia melalui Unit Layanan Percepatan Paspor (UP3).

?Termasuk pembaruan domain resmi, pemeliharaan 39 titik LAN, pengembangan 9 aplikasi lokal, dan pemasangan 52 unit CCTV baru di berbagai lokasi mendukung terciptanya layanan berbasis teknologi informasi yang lebih aman dan efisien,? katanya.

Imigrasi Soekarno-Hatta juga membantu Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemulihan jaringan pascagangguan di Pusat Data Nasional.

?Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi Soekarno-Hatta mencapai Rp475,43 miliar, meningkat 4,05% dari tahun sebelumnya,? ucapnya.

Hukum mengucapkan Selamat Natal menurut Ustaz Felix Siauw tidak jauh dengan pendapat sejumlah ulama lain: ada yang membolehkan ada yang melarang. Ustaz Felix lebih memilih tidak boleh.

Menurutnya, larangan mengucapkan selamat Natal karena dengan mengucap kalimat tersebut umat Islam dinilai telah meyakini ajaran agama lain, dan itu bukanlah salah satu bentuk toleransi yang baik.

Ustaz Felix Siauw dalam kanal Youtube @Komunitas YukNgaji menjelaskan pada dasarnya, toleransi adalah bagian yang tidak lepas dari Islam, sebab Allah sendiri langsung memberi kita panduan toleransi ini dalam Al Quran, surat Al Kafiruun.

Pada dasarnya Natal adalah hari raya umat Kristiani, di mana pada hari tersebut adalah kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al Masih. Di mana dalam ajaran Islam diyakini sebagai Nabi Isa AS .

Menurut Ustaz Felix Siauw, mengucapkan selamat Natal sama saja seperti kita meyakini jika ada tuhan selain Allah SWT. Padahal dalam Surat Al Ikhlas telah dijelaskan jika Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa.

"Pada intinya, setiap Hari Raya adalah syiar-syiar agama, nah karena itu kita sedang membantu melakukan syiar agama yang kita tidak meyakininya dan bahkan bertentangan dengan apa yang diyakini," lanjut Ustaz Felix Siauw.

Lantas bagaimana cara Islam menegakkan toleransi? Toleransi dapat diciptakan dengan caranya sendiri dan bukan dengan mengikuti keyakinan orang lain. Tapi toleransi adalah mengetahui jika kita memiliki keyakinan dan orang lain juga punya keyakinan dan kita membiarkan mereka melakukan kegiatan yang mereka yakini.

Sebagai umat Islam juga tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain, dilarang juga untuk ikut campur dan mengganggu sedikit pun umat agama lain menjalankan ibadah yang sesuai dengan keyakinannya.

"Apabila ada yang menuduh jika tidak mengucapkan selamat terhadap agama lain adalah tindakan intoleran, tentunya tuduhan itu adalah bentuk tindakan intoleran yang nyata karena memaksakan kehendak seseorang yang beriman untuk meyakini ajaran lain," ucap ustaz Felix.

Kita muslim, memegang prinsip bahwa Allah itu Tunggal, tidak diperanakkan dan tidak bergantung pada siapa pun. Maka andai ketika kita turut serta mengucapkan perayaan Batal apalagi turut serta berkontribusi di dalamnya, maka jelas sekali itu melanggar prinsip akidah kita.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan jika mengucapkan Natal menurut Ustaz Felix Siauw adalah dilarang karena tidak sesuai dengan akidah, dan mengucapkan selamat sendiri bukanlah bentuk toleransi.

Toleransi dalam Islam adalah dengan cara kita tidak mengganggu, memaki, atau ikut campur di kegiatan-kegiatan keagamaan lain.

JAKARTA - Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila (Fikom UP) meresmikan pembukaan Program Studi Magister Media dan Komunikasi dengan Konsentrasi Komunikasi krisis pada Selasa, (24/12/2024). Peluncuran ini sebagai jawaban atas adanya kebutuhan profesional akan kompetensi khusus dalam mengelola komunikasi krisis di tengah situasi dan dinamika di era digital yang terus berkembang.

Program studi ini didirikan setelah melalui kajian dan refleksi panjang terhadap adanya kebutuhan komunikasi yang dihadapi oleh organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam berbagai situasi krisis.

Dalam pembukaan Prodi S2 Magister Media dan komunikasi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof. Marsudi Kisworo, IPU, dilakukan pula Seminar yang mengangkat tema ?Crisis Communication in The Post-Truth Era?.

Sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah. Seminar ini membahas isu terkini dalam komunikasi krisis, yaitu fenomena post-truth, sebuah kondisi di mana perasaan dan keyakinan pribadi seringkali lebih dipentingkan daripada fakta objektif.

Dalam era post-truth, krisis komunikasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan informasi, tetapi juga oleh disinformasi dan hoaks yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi opini publik.

Dalam situasi bencana atau krisis sosial, penyebaran berita palsu menjadi ancaman serius. Informasi yang tidak benar dapat memicu kepanikan, kesalahpahaman, dan memperlambat upaya penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, agar dapat merespons krisis komunikasi digital dengan lebih baik, organisasi, pemerintah, dan masyarakat perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menangkal disinformasi dan menyebarkan informasi yang akurat.

Prof. Marsudi dalam sambutannya mengatakan komunikasi krisis sangat penting dan relevan di tengah situasi post-truth saat ini. Krisis memerlukan penanganan komunikasi baik sebelum, sesaat dan sesudah krisis.

"Komunikasi tidak hanya meliputi sender, receiver, media, message, namun ada satu aspek yang sering dilupakan orang yaitu presence atau kehadiran, sehingga sering mengakibatkan salah paham. Dan di era saat ini selain quote (kata-kata yang diucapkan), voice (suara), kehadiran tatap muka, atau tatap mata sebagai bentuk visual harus menjadi satu kesatuan, "katanya.

Sementara itu Dekan Fikom UP Anna Agustina menilai bahwa krisis yang kita hadapi saat ini tidak lagi hanya berasal dari bencana alam. Platform digital juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya krisis.

"Oleh karenanya lulusan Prodi Magister ini ke depan diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis di dunia nyata, " ucapnya

Terkait adanya Prodi Media dan Komunikasi ini, Kepala Prodi Magister Media dan Komunikasi Fikom UP Sudarto mengatakan bahwa prodi ini dirancang untuk melahirkan lulusan yang dapat mengelola komunikasi krisis.

"Komunikasi krisis yang dimaksud adalah mampu mengelola tiga fase krisis yakni pra-krisis yang meliputi mitigasi dan perencanaan krisis, fase krisis yang mencakup komunikasi krisis di tengah situasi darurat, dan pasca-krisis yang meliputi evaluasi dan perbaikan sistem komunikasi di masa depan, " ucapnya.

Dengan pemahaman yang komprehensif di ketiga tahapan tersebut, ungkap Sir Anto biasa disebut, lulusan diharapkan tidak hanya mampu mengelola komunikasi selama krisis terjadi, tetapi juga mampu membantu organisasi untuk memitigasi risiko dan mengurangi potensi kerusakan di masa depan.

Ia juga menilai kompetensi komunikasi krisis sangat penting dalam menangani krisis. Sebab jika komunikasi tidak selesai maka krisis akan membesar. "Krisis berhubungan dengan opini publik saat ini. Dan persepsi publik cepat terbentuk dan bahkan bisa membakar emosi. Jadi penanganan krisis dari sisi komunikasi sangat diperlukan, " katanya.