JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia 2025 di Jakarta. Rakernas tahun ini mengusung tema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat pembukaan Rakernas 2025 mengajak insan Adhyaksa terus memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan.

"Hari ini kita berkumpul bukan hanya menjalankan tugas tapi untuk memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan. Ini bukan hanya pekerjaan tapi ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak hanya menegakkan aturan. Kita menciptakan harapan," kata Jaksa Agung dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

Burhanuddin melanjutkan, tugas jaksa bukan hanya menyelesaikan perkara tetapi memulai pintu masa depan. "Di luar sana dunia terus berubah. Perjalanan pun tidak akan mudah. Tetapi ingat badai tidak menguji kekuatan laut. Badai menguji kekuatan kapal. Dan kapal yang kokoh tidak takut pada badai," tuturnya.

Jaksa Agung mengajak para jaksa bekerja setulus hati dalam menegakkan hukum, sehingga tercipta dunia yang lebih adil dan manusiawi. "Jangan hanya bekerja untuk dunia yang anda tinggali sekarang. Tapi bekerjalah untuk dunia yang ingin Anda wariskan. Dunia yang lebih adil, jujur, lebih manusiawi," katanya.

"Terimalah kehormatan ini. Jadilah terang yang menyinari jalan keadilan," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan itu, pengamat hukum Masriadi Pasaribu mengapresiasi kinerja Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin. Empat tahun terakhir, kinerja Kejaksaan terbilang kinclong. Sejumlah kasus korupsi kakap diungkap. Terbaru kasus korupsi tata niaga Timah yang rugikan negara Rp300 triliun. Bahkan kejaksaan berani menyasar kasus siap di lembaga peradilan.

"Menyimak pernyataan Jaksa Agung dalam Rakernas terlihat dia benar-benar tulus memberikan keadilan kepada masyarakat. Seperti sinar terang di tengah redupnya kerja KPK dalam memberantas korupsi," kata Masriadi dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

Ungkapan Jaksa Agung dinilai tepat untuk memotivasi jajarannya agar bekerja dengan profesional dan sesuai hati nurani. Mengutamakan penegakan hukum berkeadilan dan humanis.

"Jelas yang disampaikan Jaksa Agung mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Kejaksaan harus menegakkan hukum dengan berkeadilan, humanis, akuntabel dan modern," kata Masriadi.

Dalam arahannya di Rakernas, Jaksa Agung menyebut ada lima misi utama. Di antaranya memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat implementasi keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.

"Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh," ujar Burhanuddin.

Kejagung akan menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, memperkuat tata kelola kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Dan Kejagung juga akan membentuk aparatur kejaksaan yang menjadi panutan penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

BLORA - Kedua organisasi masyarakat (ormas), MPC Pemuda Pancasila dan DPC GRIB Kabupaten Blora sepakat berdamai dan menghentikan bentrokan usai dimediasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda ). Sebelumnya, kedua ormas tersebut bentrokan.

Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan, pihaknya mendapatkan amanah langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Kabaintelkam agar menyampaikan pesan agar menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten Blora. "Dalam kesempatan ini kami meminta agar Ketua MPC PP dan GRIB Blora untuk cooling down agar tercipta situasi yang aman dan kondusif," ujarnya, Rabu (15/1/2025).

Pihaknya juga berharap kejadian ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Blora. Pihaknya juga berharap supaya Kabupaten Blora cooling down dan tetap adem ayem. ?Kami berharap hal tersebut tidak terjadi lagi dengan catatan tidak ada kejadian seperti kemarin kembali,? imbuhnya.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengungkapkan, kejadian kemarin bisa menjadi momentum agar ormas di Kabupaten Blora dapat bersinergi dengan pemkab, TNI, Polri untuk memajukan Kabupaten Blora. ?Kami dari Polres sebenarnya tidak ingin kejadian ini terjadi karena kami telah kenal baik dengan Ketua PP Blora dan GRIB Blora," ungkapnya di tempat sama.

Pihaknya dengan adanya kejadian ini berharap agar Ketua PP dan Ketua GRIB Blora dapat bersinergi dan menjadi pelopor ormas yang baik untuk ormas yang lain. "Kami harap ke depan tidak ada lagi ormas dari luar Kabupaten Blora yang datang ke sini demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujarnya.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Blora Munaji menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Kapolres Blora untuk menjembatani mediasi hari ini demi terwujudnya situasi Kamtibmas di Kabupaten Blora. ?Kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Blora tidak ingin membahas kejadian kemarin dan kami menutup kejadian kemarin demi menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Blora,? jelasnya.

Dia mengatakan, Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora membuka kepada Ormas GRIB Blora untuk berkolaborasi dengan Pemuda Pancasila Blora demi Kabupaten Blora yang lebih maju. ?Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Kapolres dan Pak Bupati Blora atas kejadian yang kemarin,? kata dia.

Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Blora Sugiyanto menjelaskan secara pribadi Ketua GRIB Blora mengikuti semua yang dilakukan untuk Kabupaten Blora yang aman dan kondusif. ?Kami GRIB Blora siap menerima ajakan damai dan bersedia menjaga kondusifitas di Kabupaten Blora," tambahnya.

Dir Intelkam Polda Jateng Kombes Pol Bayu Aji mengatakan bahwa komitmen yang telah disepakati oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora dan GRIB Blora agar dilaksanakan secara pasti di lapangan tidak hanya di hapadan pihaknya.

"Ke depan tidak ada lagi adanya ketua yang lepas tangan terhadap anggotanya, dan penegakan hukum harus tetap jalan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kami mohon agar Mbah Mun dan Mbah To melakukan konsolidasi tingkat Kabupaten Blora untuk menjaga situasi kondusifitas di Kabupaten Blora," pungkasnya.

Adapun isi kesepakatan bersama adalah sebagai berikut:

Surat pernyataan antara Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora.

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2025 pukul 11.20 WIB bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, kami menyatakan:
1. Siap mendukung TNI dan Polri dalam menjaga situasi kamtibnas di wilayah Kabupaten Blora;
2. Siap menghindari gesekan antar anggota Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kaupaten Blora;
3. Sepakat membangun dialog antarormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat;
4. Sepakat menciptakan Sipkamtibnas yang aman dan kondusif serta tidak melakukan pengerahan masa maupun konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat;
5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana siap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

BANDUNG - Dua kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) bentrok di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025). Akibat kejadian itu, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, dua mobil, dan satu motor rusak.

Selain itu, beberapa anggota ormas PP mengalami luka-luka. Video amatir berisi rekaman peristiwa itu viral di media sosial (medsos). Dalam rekaman video tampak ratusan anggota ormas PP turun ke jalan mencari anggota kelompok ormas yang melakukan serangan. Ketika melihat pengendara motor yang membawa bendera ormas lawan, mereka berteriak-teriak dan mengejar. Aksi tersebut membuat para pengendara resah karena takut menjadi sasaran amukan anggota ormas.

Di Kantor MPW PP Jabar di Jalan BKR, Kota Bandung, ratusan anggota PP berjaga-jaga. Puluhan aparat kepolisian pun melakukan penjagaan untuk mengantisipasi bentrokan kembali terjadi. Tampak dua mobil dengan cat motif dan gambar ormas PP kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di kursi tengah. Satu motor milik anggota PP pun rusak.



Inafis Polrestabes Bandung juga berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa anggota ormas PP dilarikan ke rumah sakit.

Yadi, anggota ormas PP mengatakan, sebelum diserang, sejumlah anggota tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung. Sekitar pukul 14.15 WIB, datang ratusan orang dari ormas lain, menyerang.

"Nggak tahu berapa ratus (orang) ke sini melakukan penyerangan. Dari kami (ormas Pemuda Pancasila) cuma sedikit. Lagi di dalam," kata Yadi di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

Yadi menyatakan, akibat serangan itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka. Selain itu, dua mobil dan satu motor. "Satu unit motor dan dua mobil rusak. Ada korban dari kami. Lengan dan punggung sobek. Kurang lebih ada enam orang (yang jadi korban)," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Regol Heri Suryadi mengatakan, kericuhan terjadi pukul 14.30 WIB. Saat ini, kepolisian masih mengidentifikasi kelompok ormas yang diduga melakukan serangan dan menyelidiki motif penyerangan.

"Tim kami masih bekerja untuk mengecek latar belakang gesekan tersebut. Motif masih diselidiki," kata Kapolsek Regol.

Kompol Heri menyatakan, polisi yang dikerahkan untuk berjaga di lokasi kejadian sebanyak 50 orang. Penjagaan juga melibatkan anggota TNI. Saat ini, situasi dipastikan telah terkendali dan kondusif.



"Kami Polsek Regol bersama Koramil Regol-Lengkong mendapat backing dari Polrestabes telah mengamankan situasi," ujar Kompol Heri.

BOGOR - Warga negara asing (WNA) atau turis Arab Saudi yang berkelahi dengan seorang marbot masjid daerah Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor diamankan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor. Saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

"Iya jadi alhamdulillah orang asingnya sudah kita amankan di Kantor Imigrasi Bogor. Sekarang sedang tahap pemeriksaan, apakah betul dia sebagai pelaku yang menganiaya WNI yang di masjid atau bukan," kata Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Oktinardo Kansil dikonfirmasi, Rabu (15/1/2024).

Dia menjelaskan, meskipun korban dalam hal ini enggan membuat laporan polisi, tetapi tetap dilakukan pemeriksaan oleh Imigrasi. Sedangkan, untuk putusan diberikan sanksi atau tidaknya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Yang penting, tadi arahan dari direktorat kita memeriksa dulu bagaimana-bagaimananya. Nanti selesai pemeriksaan kita akan lapor ke direktorat, nanti direktorat yang menyimpulkan pak mau dikenakan atau tidak (sanksi)," jelasnya.

Adapun jika berdasarkan video viral yang beredar, WNA asal Arab Saudi tersebut dapat dikenakan sanksi Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011 tentang Pendeportasian dan Penangkalan. "Untuk sementara seperti itu. Tapi ini masih kita perdalam lagi betul atau tidak, dia pelaku yang di video itu kita perdalam dulu," pungkasnya.

Kronologi Cekcok Turis Arab Saudi dengan Marbot Puncak

Sebelumnya, beredar video keributan antara Warga Negara Asing (WNA) dari Arab Saudi dengan marbot masjid di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi pada Minggu 12 Januari 2025.

Awalnya terlihat seorang pria bertubuh besar cekcok dengan pria lain yang memegang alat pel. Usai cekcok, tampak keduanya terlibat baku hantam.

Beberapa pria lain di lokasi berusaha melerai perkelahian yang masih berada dalam area masjid itu. Ditulis dalam keterangan video, keributan terjadi diduga karena WNA buang air kecil di tempat wudhu dan memakai sandal di area masjid.

Ketika ditegur oleh marbot, WNA tidak terima dan terjadi keributan. "Turis Arab baku hantam marbot masjid di Puncak," tulis keterangan video dikutip, Senin (13/1/2025).

Polisi yang mendapat laporan, menindaklanjuti peristiwa itu dengan mendatangi lokasi. Hasilnya, marbot enggan membuat laporan polisi karena sudah menerima kejadian itu dengan lapang dada.

Harryanto Aryodiguno, PhD
Dosen Hubungan Internasional President University

DI TENGAH perkembangan pesat teknologi dan digitalisasi, kita dihadapkan pada dua tantangan besar yang saling bertentangan: menurunnya angka kelahiran dan hak asasi perempuan untuk bebas memilih jalannya hidup. Pembatasan internet, meskipun dapat dipandang sebagai langkah untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan keluarga, bisa berpotensi menekan hak perempuan untuk mengakses informasi yang penting bagi pemberdayaan diri mereka.

Yin dan Yang: Menciptakan Keseimbangan Tanpa Menyampingkan Hak Asasi Perempuan
Dalam filosofi Tiongkok, Yin dan Yang menggambarkan dua kekuatan yang saling bertentangan namun saling melengkapi. Dalam konteks ini, dunia digital (Yang) yang sangat aktif dan penuh dengan informasi, hiburan, serta peluang ekonomi, berinteraksi dengan kehidupan sosial dan keluarga (Yin), yang sering kali membutuhkan perhatian lebih untuk menciptakan keseimbangan.

Namun, ketika konsep pembatasan internet diterapkan secara sepihak, hal ini bisa mengabaikan hak perempuan atas kebebasan informasi dan kesempatan untuk mengejar karir atau pendidikan.

Hak Asasi Perempuan dalam Dunia Digital: Menjaga Kesetaraan dalam Era Pembatasan Akses Internet
Dalam era digital yang semakin maju, internet telah menjadi alat yang sangat penting bagi perempuan di seluruh dunia. Melalui akses internet, perempuan dapat memperoleh pendidikan, mengakses peluang kerja, serta membangun jejaring sosial yang memberi mereka kekuatan untuk memperjuangkan hak mereka.

Dari segi politik, sosial, hingga ekonomi, media digital memungkinkan perempuan untuk mengemukakan pendapat, mengorganisir diri, dan memperjuangkan perubahan dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, dengan berkembangnya kebijakan pembatasan akses internet, terutama yang berkaitan dengan pembatasan usia dan akses ke platform digital, ada potensi bahaya bagi hak-hak perempuan, yang perlu diperhatikan secara hati-hati.

Internet telah membuka ruang bagi perempuan untuk melampaui batasan sosial, budaya, dan geografis yang sebelumnya menghalangi mereka. Melalui media sosial, perempuan dapat berbagi pengalaman, mengadvokasi isu-isu penting, dan terlibat dalam dialog global mengenai hak asasi manusia. Salah satu contoh utama adalah gerakan #MeToo, yang memberikan ruang bagi perempuan di berbagai belahan dunia untuk berbicara tentang pengalaman mereka dengan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Di bidang pendidikan, internet memberi akses kepada perempuan di daerah terpencil untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih luas tanpa harus bergantung pada infrastruktur fisik yang terbatas. Platform pembelajaran daring memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengakses materi pendidikan dan mengikuti kursus yang membantu mereka meningkatkan keterampilan dan memperluas pengetahuan, yang pada gilirannya memperbesar peluang mereka dalam dunia kerja.

Selain itu, di dunia ekonomi, internet juga memungkinkan perempuan untuk memulai bisnis mereka sendiri atau bekerja dari jarak jauh, memberi mereka kebebasan untuk mengatur waktu dan sumber daya mereka sendiri. Hal ini membuka peluang ekonomi yang lebih besar, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan konvensional, dan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian global.

Namun, dengan adanya pembatasan akses internet yang semakin ketat, ada potensi yang cukup besar untuk membatasi kebebasan perempuan di dunia digital. Kebijakan pembatasan usia atau pembatasan lainnya yang tidak mempertimbangkan akses perempuan terhadap sumber daya penting ini dapat menghalangi mereka untuk terus berkembang, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan memperjuangkan kesetaraan gender.

Contohnya, kebijakan pembatasan usia untuk mengakses media sosial atau internet dapat menambah kesulitan bagi perempuan muda yang bergantung pada platform digital untuk mendapatkan pendidikan atau kesempatan kerja. Pembatasan ini dapat menghambat potensi mereka untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai peluang karier, pelatihan keterampilan, atau kegiatan sosial yang memperkaya kehidupan mereka.

Selain itu, pembatasan yang diterapkan dengan alasan perlindungan terhadap anak-anak bisa berisiko mengabaikan hak perempuan dewasa untuk bebas mengakses informasi dan berpartisipasi dalam percakapan publik. Kebijakan yang diterapkan tanpa pemahaman yang mendalam tentang kesetaraan gender dapat memperburuk ketimpangan digital, di mana perempuan justru kehilangan akses ke platform yang mendukung partisipasi mereka dalam dialog sosial dan politik.

Menjaga Keseimbangan dalam Kebijakan Pembatasan Internet
Mengingat peran vital yang dimainkan oleh internet dalam memberdayakan perempuan, sangat penting bahwa setiap kebijakan yang terkait dengan pembatasan akses internet mempertimbangkan dampaknya terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Pembatasan akses internet yang berlebihan dan tanpa pertimbangan bisa menjadi alat yang mengekang kebebasan perempuan untuk mengejar cita-cita mereka, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Kebijakan yang efektif dan inklusif harus memperhatikan dua hal utama: pertama, melindungi pengguna internet dari potensi dampak negatif seperti eksploitasi, kekerasan daring, atau konten yang tidak pantas; dan kedua, memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak menciptakan kesenjangan yang lebih besar dalam akses dan partisipasi perempuan. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang lebih bijaksana, seperti memberikan pendidikan literasi digital yang inklusif untuk perempuan dari segala usia, serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk aktivis perempuan dan organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Mencapai Keseimbangan antara Pembatasan dan Kebebasan
Alih-alih membatasi akses internet secara drastis, kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kesetaraan gender bisa diambil untuk menciptakan keseimbangan. Misalnya, pembatasan waktu akses internet pada anak-anak dan remaja untuk mendukung perkembangan sosial mereka, sementara perempuan tetap diberi kebebasan untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pembatasan yang dilakukan dengan bijak dapat memberi ruang bagi hubungan interpersonal yang lebih mendalam tanpa mengorbankan hak perempuan atas kebebasan informasi dan pendidikan.

Kebijakan yang Mendukung Hak Asasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
Untuk mencapai tujuan meningkatkan angka kelahiran tanpa mengabaikan hak asasi perempuan, kebijakan yang lebih holistik perlu diterapkan. Ini termasuk memberikan insentif untuk pasangan yang memiliki anak, menyediakan fasilitas sosial yang mendukung kehidupan keluarga (misalnya, layanan penitipan anak dan cuti melahirkan), serta pendidikan yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks kehidupan keluarga dan profesional.

Pembatasan internet sebagai solusi untuk mempercepat pertumbuhan jumlah demografi perlu diimbangi dengan pertimbangan hak asasi perempuan. Konsep Yin dan Yang mengajarkan kita bahwa keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan sosial sangat penting, tetapi keseimbangan ini tidak boleh mengorbankan kebebasan perempuan untuk mengakses informasi dan mengejar peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kebijakan yang adil, bijaksana, dan inklusif, kita dapat menciptakan harmoni yang mendukung kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan pertumbuhan demografi yang sehat.

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

Meski begitu, AM Putranto menekankan bahwa hingga saat ini keempat ajudan belum dikembalikan ke kesatuan masing-masing. "Sampai saat ini belum ada. Mereka ada di sini semua bersama kita juga," ungkapnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki empat Ajudan dari TNI-Polri. Mereka adalah sosok perwira terbaik yang telah terpilih setelah melalui rangkaian tes yang panjang.

Keempat ajudan itu berasal dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, dan Polri. Mereka adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto, Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna, Letkol Laut (P) Romi Habe Putra, dan Kombes Dr. Ahrie Sonta Nasution.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang niatnya menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS.

Langkah ini bertujuan memfasilitasi pembebasan "tahanan politik" melalui kesepakatan yang ditengahi Gereja Katolik, menurut pengumuman Gedung Putih.

Pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Associated Press pada hari Selasa bahwa "puluhan" tahanan yang dianggap Washington ditahan "secara tidak adil" akan dibebaskan pada akhir masa jabatan Biden pada tanggal 20 Januari.

Sebagai gantinya, Washington berencana meredakan beberapa tekanan ekonomi terhadap Havana, termasuk membalikkan aspek-aspek memorandum tahun 2017 yang telah memperketat sikap AS terhadap Kuba.

"Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mendukung dialog yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia," ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Pemerintah Kuba menggambarkan keputusan AS sebagai "langkah ke arah yang benar" tetapi menekankan sebagian besar blokade ekonomi dan sanksi masih berlaku, terus menghambat pembangunan pulau itu.

Havana menyoroti pembatasan impor bahan bakar yang sedang berlangsung, larangan perdagangan, dan sanksi keuangan berdampak parah pada penduduknya.

Kuba juga mengkritik waktu pengambilan keputusan, dengan mencatat keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan kepresidenan Biden dan memperingatkan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang dapat membatalkan tindakan tersebut.

"Ini adalah perbaikan yang diperkenalkan di ambang pergantian pemerintahan... padahal seharusnya sudah terwujud bertahun-tahun yang lalu," ujar Kementerian Luar Negeri Kuba.

Trump mengembalikan penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada Januari 2021, dengan alasan dukungan untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan melindungi buronan AS.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang niatnya menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS.

Langkah ini bertujuan memfasilitasi pembebasan "tahanan politik" melalui kesepakatan yang ditengahi Gereja Katolik, menurut pengumuman Gedung Putih.

Pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Associated Press pada hari Selasa bahwa "puluhan" tahanan yang dianggap Washington ditahan "secara tidak adil" akan dibebaskan pada akhir masa jabatan Biden pada tanggal 20 Januari.

Sebagai gantinya, Washington berencana meredakan beberapa tekanan ekonomi terhadap Havana, termasuk membalikkan aspek-aspek memorandum tahun 2017 yang telah memperketat sikap AS terhadap Kuba.

"Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mendukung dialog yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia," ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Pemerintah Kuba menggambarkan keputusan AS sebagai "langkah ke arah yang benar" tetapi menekankan sebagian besar blokade ekonomi dan sanksi masih berlaku, terus menghambat pembangunan pulau itu.

Havana menyoroti pembatasan impor bahan bakar yang sedang berlangsung, larangan perdagangan, dan sanksi keuangan berdampak parah pada penduduknya.

Kuba juga mengkritik waktu pengambilan keputusan, dengan mencatat keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan kepresidenan Biden dan memperingatkan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang dapat membatalkan tindakan tersebut.

"Ini adalah perbaikan yang diperkenalkan di ambang pergantian pemerintahan... padahal seharusnya sudah terwujud bertahun-tahun yang lalu," ujar Kementerian Luar Negeri Kuba.

Trump mengembalikan penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada Januari 2021, dengan alasan dukungan untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan melindungi buronan AS.

Biden telah mendukung penghapusan Kuba dari daftar tersebut selama masa jabatan mantan Presiden Barack Obama tetapi hingga saat ini tidak membalikkan kebijakan Trump, bahkan menjatuhkan sanksi tambahan selama masa jabatannya.

Tim transisi Trump belum mengonfirmasi apakah Presiden terpilih akan membatalkan langkah tersebut.

Beberapa anggota parlemen Republik mengkritik tindakan Biden. Senator Ted Cruz (R-Texas) menyebut keputusan itu "tidak dapat diterima berdasarkan manfaatnya" dan berjanji bekerja sama dengan Trump untuk "segera membatalkannya".

Anggota DPR Carlos Gimenez (Republikan-Florida) juga mengecam langkah tersebut, menyebut Biden sebagai "pengecut yang menyedihkan."

Bagaimana hukum seorang wanita memimpin tahlil (doa) dalam Islam? Meskipun hukum seputar tahlil masih sering diperdebatkan, terlebih lagi jika dikaitkan dengan wanita namun tahlil merupakan salah satu kalimah thayyibah atau kalimat yang baik berupa La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah.

Seiring berjalannya waktu, bacaan tahlil ini diadopsi oleh masyarakat Islam Nusantara dalam praktik keagamaan di Indonesia. Jadilah tahlil ini menjadi sebuah kebiasaan masyarakat untuk mengirimkan doa seperti surah Yasin, kalimah thayyibah dan pembacaan doa yang dihadiahkan untuk mayit.

Lantas bagaimana jika seorang wanita memimpin tahlil atau doa ini? Menurut Ustadz Abdul Somad , hukum wanita yang memimpin doa di hadapan laki-laki itu adalah boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Syarat dan ketentuan yang dimaksud yakni suara wanita ketika memimpin doa tidak mendayu-dayu atau mendesah-desah sehingga mebangkita hawa nafsu. "Jadi yang tidak boleh itu adalah suara lemah gemulai mendayu-dayu," kata Ustadz Abdul Somad dalam salah satu tayangan tausiyahnya di kanal youtube.

Di samping itu, Ustadz Abdul Somad juga menyarankan agar wanita yang memimpin doa tidak menggunakan lipstik dan bedak yang berlebihan.

"Ini kadang doanya biasa saja tapi lipstiknya dua inci. Lagunya biasa saja tapi bedaknya tebal," kata Ustadz Abdul Somad.

Untuk menguatkan pendapatnya, Ustadz Abdul Somad menyebutkan bahwa wanita tidak dilarang membaca barzanji, tholaal badru alayna dan selawat asal tidak berlebihan. Wallahu A'lam

JAKARTA - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M Godam mendatangi Gedung Merah Putih KPK , Rabu (15/1/2025). Kedatangannya memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk diperiksa terkait Harun Masiku.

Pantauan di lokasi, Godam tiba di kantor KPK sekira pukul 09.50 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Saat memasuki area Kantor KPK, ia terlihat didampingi dua orang yang berpakaian serba hitam.

Saat ditanya kedatangannya ini, Godam mengaku akan diperiksa untuk didalami perihal perlintasan Harun Masiku.



"Dipanggil sebagai saksi, 5 tahun yang lalu pada saat perlintasan Harun Masiku," kata Godam di Gedung Merah Putih KPK.

Dalam kesempatan tersebut, Godam membantah dirinya akan diperiksa terkait kasus dengan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Bukan, bukan, untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," ujarnya.

Godam enggan menjelaskan lebih detail perihal persiapan dirinya dalam pemeriksaan kali ini. Ia memilih langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK.

Setelahnya, Godam terlihat beranjak ke lantai dua untuk menjalani pemeriksaan pada pukul 09.54 WIB.

Menteri HAM Natalius Pigai (kiri) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/1/2024). Pertemuan tersebut di antaranya membahas kolaborasi dalam penguatan kesadaran soal Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai aspek seperti di lingkungan pendidikan naungan NU.