JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dua Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menyebarkan konten negatif tentang petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kedua WN Tiongkok ini adalah WNA LB dan LJ yang kini berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya.

?Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian," kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Jumat (24/1/2025).

"Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,? tuturnya.

Selanjutnya, pada 20 Januari 2025, muncul konten video dari akun media sosial yang sama (@stellaroptics888) yang berisi permintaan maaf dari WNA pemilik akun tersebut. Di dalam video itu, dia juga menyatakan apa yang disampaikan dalam video sebelumnya tidak benar.

Sementara itu, uang sejumlah Rp500.000 yang dibawa oleh WNA digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).Namun demikian, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan di dalam konten video tersebut.

Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah. Saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur (mereka melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan).

Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.?Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,? imbuh Godam.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyampaikan komitmen untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik.

"Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Agus.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun untuk Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Kirim," kata Prasetyo dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo menyebut bahwa Prabowo biasanya menyampaikan secara langsung ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati. Namun, dirinya tidak merinci kapan dan menggunakan apa saat Prabowo mengucapkan langsung kepada Megawati.


Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.



"Mau tau aja, biasanya beliau langsung," jelasnya.

Prasetyo juga menyebut bahwa rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sedang diatur waktunya. "Sedang diatur waktunya," katanya.

Prasetyo pun turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati. Dirinya berharap Megawati dan PDIP bisa bergandengan dengan pemerintah yang dipimpin Prabowo.

"Saya secara pribadi barangkali mewakili pemerintah ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Presiden Megawati Soekarnoputri. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kami berharap pemerintahan kedepan kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan. Mencapai program-program Pak Prabowo (dan) Mas Gibran," pungkasnya.

JAKARTA - Ahli Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prija Djatmika mengkritisi dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia menilai kedua pasal itu bisa menimbulkan persoalan baru antara kepolisian dan kejaksaan.

Adapun dua pasal yang dimaksud adalah Pasal 111 Ayat 2 dan Pasal 12 Ayat 11. Prija menuturkan, jaksa dalam Pasal 111 Ayat (2) RUU KUHAP saat ini diberi kewenangan untuk mempertanyakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepolisian.

Menurut dia, seharusnya pasal tersebut mutlak kewenangan dari kepolisian. Dia melanjutkan, jika hal ini tetap diterapkan, dikhawatirkan bakal menimbulkan penanganan perkara hukum yang tidak terpadu.



?Yang benar yang boleh mengontrol hanya hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan. Jadi ini Pasal 111 ini mending dihapuskan saja, yang ayat 2," kata Prija dikutip Kamis (23/1/2025).

Sedangkan, Pasal 12 Ayat 11 RUU KUHAP menjelaskan bahwa apabila masyarakat melapor polisi tetapi dalam waktu 14 hari tidak ditanggapi, bisa menindaklanjuti ke kejaksaan. Prija menganggap, pasal semacam ini merupakan suatu kemunduran yang sebelumnya, saat era Hindia Belanda hingga Orde Baru, sudah pernah diterapkan tetapi kemudian dihapus.

?Ini memberi peluang jaksa untuk kembali sebagai penyidik, ini merusak tatanan distribusi kewenangan yang sudah diatur bagus dalam KUHAP, jadi ini langkah mundur. Seharusnya, seperti saat ini, jaksa hanya bisa (menyidik) pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi,? tuturnya.

Dosen Fakultas Hukum UB itu mengatakan, jaksa tidak berhak menerima laporan masyarakat, kemudian melakukan pemeriksaan dan penuntutannya secara mandiri. ?Ini akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian, jadi penyidik (jaksa) bisa menyidik sendiri, menuntut sekaligus menyidik. Kecuali, memang perkara tindak pidana khusus karena tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa," imbuhnya.

Dia pun mengusulkan agar RUU KUHAP yang baru ini menempatkan jaksa wilayah berkantor di kantor kepolisian. Hal ini seperti yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni adanya penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum yang bekerja satu atap.

Hal tersebut juga dinilai perlu demi efektivitas kinerja penanganan suatu perkara hukum, sehingga diharapkan meminimalisasi terjadinya pengembalian berkas perkara yang bolak-balik dari polisi ke jaksa. Selain itu, diharapkan suatu perkara hukum ketika masuk pengadilan, sudah disertai dengan bukti yang kuat.

"Tetapi, pada saat penyidikan, tetap tugasnya polisi, jaksa bukan koordinasi saja, tapi sinergi dalam rangka collecting evidence atau pengumpulan barang bukti, jaksa dilibatkan setelah penyidikan," pungkasnya.

SERANG - Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Muhammad Deny Firmansyah melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Ciceri Maulana Yusuf, Serang, Banten. Kegiatan itu dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 yang diperingati setiap 26 Januari sekaligus bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tabur bunga ini para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, beserta jajaran pegawai dari Kantor Imigrasi Serang dan Kantor Imigrasi Cilegon. Kegiatan tabur bunga ini dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo.

?Kegiatan ini sebagai momen penghormatan atas pengorbanan para pahlawan, juga menjadi momen refleksi dan penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan yang menjadi dasar semangat pengabdian di lingkungan Imigrasi,? katanya, Kamis (23/1/2025).

Menurut dia, peringatan Hari Bhakti Imigrasi juga menjadi wujud komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

?Tidak hanya itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Negara melalui pengelolaan lalu lintas keimigrasian yang profesional dan bermartabat,? katanya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap dua Warga Negara China yang terlibat dalam penyebaran video negatif tentang petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta. WNA berinisial LB dan LJ itu berada di Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya.

Menurut Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam , setelah viralnya konten WNA selipkan uang di paspor dari akun TikTok pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian.

"Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang," kata Saffar Muhammad Godam, Rabu (22/1/2025).

Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025, muncul konten video dari akun media sosial yang sama yang berisi permintaan maaf dari WNA pemilik akun tersebut. Di dalam video itu, dia juga menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video sebelumnya tidak benar. Sementara itu, uang sejumlah Rp500.000 yang dibawa oleh WNA China digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun demikian, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan di dalam konten video tersebut. Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah.

Saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur (mereka melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan). Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

"Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Godam.



Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan komitmen untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik. "Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Agus.

GAZA - Aktivis sekaligus politikus Palestina yang dibebaskan, Khalida Jarrar, mengatakan otoritas Israel tidak memperlakukan tahanan Palestina sebagai manusia.

Dia menggambarkan kondisi di penjara sebagai "yang terburuk dan tersulit sejak Pendudukan Tepi Barat pada tahun 1967", Anadolu Agency melaporkan.

Pada dini hari Senin (20/1/2025), Israel membebaskan 90 tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang menangguhkan perang genosida di Jalur Gaza.

Rezim apartheid Israel telah membunuh lebih dari 47.000 orang Palestina di Gaza sejak 7 Oktober 2023, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Jarrar, yang ditahan dalam penahanan administratif pada bulan Desember 2023, termasuk di antara mereka yang dibebaskan.

Pembebasan itu dilakukan setelah tiga sandera perempuan Israel yang ditahan kelompok Palestina, Hamas, di Gaza dibebaskan.

Penahanan administratif adalah kebijakan yang memungkinkan otoritas Israel menahan individu tanpa dakwaan atau pengadilan.

Berbicara kepada Anadolu, pemimpin Front Populer untuk Pembebasan Palestina, yang telah ditangkap beberapa kali, mengatakan, ?Kondisi penjara Israel tidak pernah sekeras sekarang, baik karena serangan berulang kali atau penggunaan gas air mata terus-menerus."

Menggambarkan keadaan penjara di Israel, Jarrar mengatakan, ?Warga Palestina mengalami kualitas makanan yang buruk dan kuantitas yang tidak mencukupi, serta kebijakan kurungan isolasi yang dipraktikkan otoritas Pendudukan."

"Saya menghabiskan enam bulan di kurungan isolasi," ujar dia, seraya menambahkan, "Banyak warga Palestina ditahan di sel isolasi dalam kondisi yang sangat buruk."

Politisi senior itu mengatakan apa yang terjadi di penjara Israel adalah hasil dari kebijakan pemerintah Israel saat ini dan Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, yang mengundurkan diri setelah gencatan senjata Gaza.

Ben-Gvir menangani para tahanan seolah-olah mereka "bukan manusia".

Saat Jarrar (61 tahun) berjalan melewati kerumunan yang bersorak-sorai, terlihat rambutnya yang dulu gelap telah memutih, dan dia tampak kelelahan.

?Kami menjadi sasaran kekerasan ekstrem dan serangan fisik dalam upaya yang disengaja dan disengaja untuk mempermalukan dan merendahkan kami,? papar dia.

Anggota parlemen itu menekankan perjuangan para tahanan adalah ?bagian integral dari perjuangan rakyat kami?, dan semua kebijakan Israel terhadap para tahanan harus dihadapi secara nasional.

Jarrar terpilih sebagai anggota Dewan Legislatif Palestina dalam pemilu parlemen terakhir yang diadakan pada tahun 2006.

Dia telah menjabat sebagai kepala Komisi Tahanan majelis dan juga ditunjuk menjadi anggota komite Palestina untuk ditindaklanjuti dengan Mahkamah Kriminal Internasional.

Jarrar telah ditangkap tentara Israel beberapa kali atas tuduhan berafiliasi dengan partai ?terlarang? dan atas perannya dalam kegiatan yang mendukung tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Menurut kelompok Urusan Tahanan, dia berulang kali dianiaya oleh penjaga penjara, yang memengaruhi kesejahteraannya.

Diperkirakan jumlah tahanan Palestina di penjara-penjara Israel lebih dari 11.000 orang.

Hamas membebaskan tiga tawanan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, yang mulai berlaku pada hari Minggu.

Kesepakatan tiga tahap tersebut mencakup pertukaran tahanan dan ketenangan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga ada orang dalam yang main-main atau bahkan melakukan kolusi terkait penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di pesisir Tangerang.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam Program Terus Terang berjudul 'Jangan Biarkan Hukum Diinjak-injak Bandit' yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/1/2025).

"Ini jelas pelanggaran hukum pasti ada orang dalam yang main-main atau kalau agak lebih keras dari main-main pasti melakukan kolusi. Nggak mungkin bisa keluar HGB sebanyak itu," ujar Mahfud.

Menurut dia, terbitnya 263 sertifikat HGB pada pagar laut diduga merupakan tindakan oknum birokrasi. "Yang saya dengar itu katanya sudah ada proyeksi kavelingnya kan itu data 263 sudah ada kavelingan titik koordinatnya sudah diukur. Itu bukan main-main, pasti pekerjaan oknum aparat atau birokrasi," katanya.

Mahfud berharap oknum tersebut dapat diusut dengan tegas. Dia meyakini oknum tidak melakukan kesalahan administratif, namun secara sadar melakukan kolusi.

"Sekarang ini yang harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum. Saya tidak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum kesalahan administratif. Kalau kayak gini tendensinya kolusi sampai begitu banyak ratusan sertifikat," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid membenarkan pagar laut di Tangerang, Banten mengantongi sertifikat HGB.

Hal ini diungkapkan Nusron dalam pidatonya pada Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (20/1/2025). "Poin kedua yang ingin kami sampaikan, kami membenarkan ada sertifikat di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut," kata Nusron.

TEL AVIV - Israel diperkirakan membebaskan 200 tahanan Palestina, termasuk mereka yang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman jangka panjang, dengan imbalan empat tentara wanita Israel, yang akan dibebaskan Minggu depan.

Kabar itu diungkap seorang pejabat Hamas pada Senin (20/1/2025), Anadolu Agency melaporkan.

Pernyataan itu dibuat Nader Fakhouri, pejabat media yang bertanggung jawab atas Kantor Martir, Terluka, dan Tahanan Hamas, dan dirilis Kantor Media Tahanan yang berafiliasi dengan Hamas.

Fakhouri menjelaskan, "Bagian kedua dari fase pertama perjanjian faksi Perlawanan Palestina dengan Pendudukan Israel akan dimulai pada Sabtu, 25 Januari."

"Pada hari Sabtu, Perlawanan akan mengumumkan nama-nama tahanan Israel yang akan dibebaskan, dan sebagai imbalannya, Pendudukan (Israel) akan memberikan daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan," ujar dia.

Menurut Fakhouri, ?Berdasarkan kedua daftar ini, pelaksanaan sebenarnya akan berlangsung pada hari Minggu, 26 Januari, dengan pembebasan tahanan Palestina dan penyerahan tahanan Israel.?

?Perjanjian tersebut menetapkan setiap prajurit wanita Israel setara dengan 30 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan 20 tahanan dengan hukuman berat,? ungkap dia.

Dia menjelaskan jika jumlah prajurit wanita Israel lebih sedikit, jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan juga akan berkurang, dan mengenai deportasi, dia menyatakan Mesir akan menjadi salah satu tujuan pada tahap ini.

Pada hari Minggu pagi, perjanjian gencatan senjata Gaza mulai berlaku, dan tahap pertama akan berlangsung selama 42 hari, di mana negosiasi akan berlangsung untuk tahap kedua dan ketiga, yang dimediasi Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan perjanjian tersebut, Hamas membebaskan tiga wanita Israel dengan imbalan 90 tahanan Palestina, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

Secara keseluruhan, Israel saat ini menahan lebih dari 10.300 tahanan Palestina, sementara sekitar 96 tahanan Israel ditahan di Gaza, dengan Hamas melaporkan puluhan dari mereka tewas dalam serangan udara Israel yang membabi buta.

Hampir 47.000 warga Palestina telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 110.700 lainnya terluka dalam perang genosida Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan setempat.

Perang Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, dengan kerusakan yang meluas dan krisis kemanusiaan yang telah merenggut nyawa banyak orang tua dan anak-anak dalam salah satu bencana kemanusiaan global terburuk yang pernah ada.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro belum mengambil langkah hukum terkait tuduhan dugaan penamparan terhadap pegawainya. Tuduhan dugaan penamparan Satryo terhadap pegawai viral di media sosial.

"Belum ada ke arah sana (menempuh langkah hukum)," kata Sekjen Kemendikti Saintek, Togar Simatupang di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, berkaitan rekaman suara yang beredar dan berisi percakapan antara dua orang, yang mana disebut-antara Satryo dengan pegawai vendor yang menangani urusan air di Rumah Dinas Widya Chandra, pihaknya belum mengetahui sumber rekaman tersebut ataupun siapa yang membuat serta menyebarkannya. Diyakini, orang yang menyebarkan rekaman itu hanya ingin mencari keuntungan belaka.



Dia menambahkan, beluk dipastikan apakah tujuan penyebaran itu juga dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik Satryo ataukah bagaimana. Saat ini, pihaknya tengah mempelajari potensi timbulnya polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman yang dinilai tak relevan tersebut.

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," katanya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut pemerintah bakal memberikan kompensasi , rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban konflik sosial . Utamanya bagi korban konflik sosial yang telah memenangkan gugatan di peradilan.

"Ada peristiwa-peristiwa konflik sosial, saya tidak perlu sebut secara detail, yang mereka sudah ajukan gugatan di peradilan dan mereka telah memenangkan. Ini konflik sosial ya, pelakunya siapa? enggak, enggak, enggak. Konflik sosial yang peristiwa terjadi sudah lewat sekian puluh tahun yang lalu, sudah memenangkan gugatan mereka di peradilan," kata Pigai di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pigai menjelaskan, konflik sosial yang dimaksud bukan disebabkan oleh individu, melainkan suasana politik yang memicu terjadinya konflik. Beberapa korban bahkan masih berada di pengungsian hingga saat ini. Oleh karena itu, Kementerian HAM bersama dengan Kementerian Sosial akan berkoordinasi untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang berhak menerima kompensasi tersebut.

"Konflik sosial yang dimaksud itu sudah kita lihat dulu, ada di daerah-daerah yang dua puluhan tahun yang lalu. Ya, konflik yang tidak disebabkan oleh individu, tapi disebabkan karena suasana politik yang menyebabkan konflik sosial ada yang sampai sekarang berada, waktu itu berada di pengungsian, tapi mereka adukan gugatan dan mereka memenangkan gugatan itu. Itu juga menjadi perhatian kami," kata Pigai.

Selain itu, Pigai juga menegaskan, pemerintah berkomitmen memperhatikan korban peristiwa-peristiwa konflik sosial yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Kementerian Sosial, menurut Pigai, telah siap untuk bekerja sama dalam memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi kepada para korban.

"Lalu yang berikut kami juga akan memberi perhatian, kerja sama dengan Kementerian Sosial sudah sangat siap, bahkan sangat tersedia untuk kami akan memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban peristiwa-peristiwa yang selama ini dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian oleh negara kepada mereka," kata Pigai.

Pigai mengatakan sebagai bagian dari upaya perlindungan, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan peraturan menteri (Permen HAM) yang akan memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok disabilitas. Pigai menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kelompok disabilitas, terutama disabilitas mental.

"Lalu apa yang nanti saya lakukan, kami lakukan? Kami akan menghasilkan peraturan Permen Hak Asasi Manusia yang salah satunya ya, yang memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas," kata Pigai.

"Karena Kementerian Sosial sudah punya Permen, Kementerian PAN RB sudah punya Permen, tentang perlindungan bagi kelompok hak dan kewajiban bagi kelompok disabilitas. Tapi Permen HAM belum ada, yaitu memastikan perlindungan HAM. Contoh, mereka yang disabilitas mental kemudian biasanya oleh petugas pemerintah di lapangan tangkap mereka, dimasukkan di dalam penjara, di sel khusus," katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berjanji memperhatikan perlindungan terhadap para korban konflik sosial dan penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara.

"Hak-hak harus dipenuhi, perlindungan juga harus diperkuat," kata Gus Ipul usai rapat bersama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dalam konteks HAM, lanjut Gus Ipul, Kemensos terfokus pada perlindungan sosial. Implementasinya berupa pemberian akses jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hak-hak penyandang disabilitas turut menjadi perhatian.

Tugas dan fungsi Kemensos tersebut kemudian diperkuat oleh Kementerian HAM melalui penerbitan peraturan menteri, sehingga aturan tersebut menjadi referensi Kemensos untuk menindaklanjuti perlindungan sosialnya.

Kelompok perlawanan Palestina Hamas menyerahkan tiga tawanan Israel ke Palang Merah pada Minggu berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan tahap pertama.

Baca juga: 5 Alasan Gencatan Senjata Tidak Akan Menghentikan Perang Gaza

Itu sebagai kemenangan nyata Hamas dalam gencatan senjata dengan Israel. Saat bersamaan, Israel melepaskan 90 tahanan Palestina. Anadolu melaporkan ketiga tawanan tersebut diserahkan oleh sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, di Lapangan Saraya di pusat Kota Gaza.

Baca juga: Siapa yang Menang dalam Perang Gaza, Hamas atau Netanyahu?

Tentara Israel mengonfirmasi bahwa Komite Palang Merah Internasional (ICRC) telah memberi tahu bahwa ketiga tawanan tersebut; Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbrecher, telah diserahkan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum terkait pagar laut misterius di Tangerang dan Bekasi.

?Tadi arahan Bapak Presiden, satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus tahu benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah, kasusnya seperti itu,? ujar Trenggono usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).

?Jadi intinya arahan beliau (Presiden Prabowo) agar diusut secara tuntas siapa dan seterusnya,? tambahnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL) dan pihak terkait untuk melakukan pembongkaran.

?Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KSAL. Tadi sudah rapat dengan KSAL dan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,? ungkapnya.

?Dan kita sudah putuskan nanti Rabu (22/1/2025) kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI AL, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan terus Baharkam,? ucapnya.

Dia juga mendapat informasi bahwa pembuatan pagar laut dilakukan Persatuan Nelayan Pantura. Namun, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.

?Tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,? kata Trenggono.