JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD buka suara menanggapi polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dia menganggap aneh pagar laut sepanjang 30 kilometer itu belum ditetapkan sebagai kasus pidana.

?Kasus pemagaran laut, seharusnya segera dinyatakan sbg kasus pidana, bkn hny ramai2 membongkar pagar. Segerakah lidik (penyelidikan, red) dan sidik (penyidikan, red),? kata Mahfud MD di akun X dikutip Minggu (26/1/2025).

Sebab, kata dia, ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, serta dugaan kolusi-korupsi dalam kasus pagar laut tersebut. ?Tetapi kok tdk ada aparat penegak hukum pidana yg bersikap tegas?? tuturnya.



Dia menilai langkah yang diambil pemerintah atas kasus pagar laut Tangerang baru bersifat hukum administrasi dan teknis. Padahal, menurut dia, tindak pidananya jelas, yakni merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal.

?Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, blm ada penetapan lidik dan sidik sbg kasus pidana,? pungkasnya.

Hal itu dikatakan Mahfud mengomentari cuitan Mantan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris. ?Jika para pejabat negara tersandera utang budi kpd oligarki yg menguasai ekonomi, kapan negeri ini bisa maju? Krn itu saatnya Presiden @prabowo unjuk keberanian & ketegasan dgn tdk mberi toleransi kpd mereka bila mlanggar hukum. Negara harus selalu hadir utk rakyat & bangsa kita,? katanya di akun X @sy_haris.

GAZA - Israel sudah membebaskan 200 tahanan Palestina. Mereka disambut bak pahlawan di Palestina.

Di mana 200 tahanan Palestina yang dibebaskan?

114 orang telah tiba di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki

70 orang yang dideportasi telah diterima oleh Mesir

16 orang telah tiba di Khan Younis, Gaza.

Melansir Al Jazeera, kerumunan besar itu meliputi orang-orang yang mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan mendokumentasikan kejadian itu dengan ponsel mereka, serta tayangan rekaman langsung.

Mereka mengelilingi konvoi bus yang membawa tahanan yang dibebaskan.

Para tahanan, yang masih mengenakan pakaian terusan abu-abu, terlihat tersenyum dan melambaikan tangan kepada kerumunan saat mereka turun dari bus. Beberapa orang memeluk orang-orang di antara kerumunan dan yang lainnya diangkat ke bahu orang-orang yang gembira.

Ketika, puluhan tahanan Palestina dibebaskan tetapi mengapa "pendudukan Israel terus berlanjut"?

Pembebasan tahanan Palestina merupakan "kelegaan besar" bagi keluarga, tetapi juga di tengah "realitas mengerikan pendudukan [Israel]", kata Tamer Qarmout, seorang profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha.

"Tahanan-tahanan ini seharusnya dibebaskan melalui kesepakatan yang lebih besar yang mengakhiri konflik, yang membawa perdamaian melalui negosiasi, melalui penghentian pendudukan, tetapi kenyataan pahit di Palestina adalah bahwa saat kita berbicara, pendudukan terus berlanjut," kata Qarmout kepada Al Jazeera.

"Israel hanya mengintensifkan serangannya di Tepi Barat, menyita lebih banyak tanah, desa-desa dan kota-kota di sekitarnya," tambahnya.

"Di Jenin sekarang, mereka melakukan operasi militer besar-besaran, dan mereka membunuh dan menangkap lebih banyak orang."

Namun, kepentingan Hamas adalah untuk memastikan gencatan senjata berlaku dan orang-orang dapat kembali ke rumah mereka, atau ke tempat yang tersisa, kata Qarmout.

?Ini seperti kucing dan tikus, Anda tahu, persamaannya, tetapi ? mengingat tekanan militer dan mengingat fakta bahwa perlawanan telah dirusak dengan cara yang mungkin tidak dikenali, saya pikir Hamas telah melakukan hal yang baik dalam hal negosiasi.?

GAZA - Di antara tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel adalah Mohammed al-Tous, yang telah menghabiskan waktu terlama di tahanan Israel.

Dikenal sebagai "dekan" tahanan di Tepi Barat yang diduduki, anggota Fatah berusia 69 tahun itu telah dipenjara sejak 1985 setelah otoritas Israel menuduhnya melakukan "operasi anti [Israel]".

Al-Tous diharapkan menjadi salah satu dari 70 tahanan yang dideportasi ke Mesir dan, dari sana, ke negara-negara seperti Aljazair, Tunisia, dan Turki.

Sementara itu, kelompok kedua berisi 200 tahanan Palestina akan dibebaskan pada hari Sabtu berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Media Tahanan mengatakan bahwa tahanan yang akan dibebaskan akan mencakup 121 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dan 79 tahanan dengan hukuman yang panjang.

Ditambahkan bahwa 70 dari mereka yang menjalani hukuman seumur hidup akan dideportasi ke luar wilayah Palestina.

Menurut pernyataan tersebut, kelompok tahanan kedua akan mencakup 137 tahanan dari kelompok perlawanan Palestina Hamas, 26 tahanan dari kelompok Fatah, 29 tahanan dari Jihad Islam, tiga tahanan dari Front Palestina untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan satu tahanan dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) di samping empat tahanan lainnya yang tidak berafiliasi dengan partai mana pun.

Sementara itu, juru bicara militer Israel Daniel Hagari telah memberikan pidato melalui video setelah pembebasan empat tentara wanita Israel di Gaza.

Hagari mengatakan "kami memberi hormat dan merangkul" para tentara yang dibebaskan dan keluarga mereka saat mereka bersatu kembali.

Ia juga berterima kasih kepada mediator internasional karena membantu mengamankan pembebasan mereka, khususnya AS, Qatar, dan Mesir.

Namun, "kami tidak dapat dan tidak akan melupakan 90 sandera, termasuk wanita, anak-anak, dan pria lanjut usia" yang masih ditawan di Gaza, kata Hagari.

Pejabat militer Israel itu juga menuduh Hamas gagal menghormati persyaratan yang disepakati untuk membebaskan tawanan, yang menurutnya mengharuskan kelompok itu untuk terlebih dahulu membebaskan semua tawanan sipil wanita. Beberapa dari wanita ini diyakini masih ditawan di daerah kantong itu.

TEL AVIV - Cara Israel memperlakukan tawanan Palestina terbilang biadab. Beberapa pengakuan langsung dari eks tahanan mengklaim rezim apartheid Zionis tidak pernah memperlakukan tahanan Palestina sebagaimana manusia.

Diberitakan sebelumnya, Hamas membebaskan tiga sandera asal Israel di Gaza, Senin (20/1/2025). Sebagai imbalan, Tel Aviv juga dilaporkan menyelesaikan pembebasan tawanan Palestina sebanyak 90 tahanan.

Pembebasan tawanan dari masing-masing pihak menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dilakukan Israel-Hamas. Setelahnya, diketahui sikap Hamas dan Israel terhadap tawanan cenderung berbeda.

Pada satu sisi, banyak eks sandera Israel yang menyebut dirinya diperlakukan dengan baik selama ditawan Hamas. Sebaliknya, Zionis justru kerap berbuat biadab kepada tahanan Palestina.

Cara Biadab Zionis Israel Memperlakukan Tawanan Palestina

1. Penahanan Tanpa Proses Hukum

Banyak warga Palestina ditahan Israel tanpa proses pengadilan yang resmi. Hal ini diungkap salah seorang aktivis Palestina yang baru dibebaskan, yakni Khalida Jarrar.

Mengutip Anadolu, Khalida yang ditahan sejak Desember 2023 menyebut otoritas Israel memberlakukan penahanan administratif, kebijakan yang memungkinkan rezim kolonial Zionis menahan individu tanpa dakwaan atau pengadilan.

Anehnya, individu terkait dapat ditahan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun hanya berdasarkan "tuduhan rahasia" yang tidak pernah diungkapkan kepada mereka atau pengacaranya.

Praktik semacam ini telah dikecam berbagai organisasi internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

2. Penyiksaan Fisik dan Psikologis

Masih dalam kesaksiannya, Khalida mengaku selama ini Israel tidak memperlakukan tahanan Palestina sebagai manusia.

Dia menggambarkan kondisi di penjara sebagai yang terburuk dan tersulit sejak pendudukan Tepi Barat pada 1967.

Khalida yang sebenarnya sudah sering ditangkap menyebut kondisi penjara Israel tidak pernah sekeras sekarang. Hal ini termasuk karena adanya serangan fisik, seperti penggunaan gas air mata terus-menerus.

"Kami menjadi sasaran kekerasan dan serangan fisik yang ekstrem dalam upaya yang disengaja dan terukur untuk mempermalukan dan merendahkan kami," ungkap Khalida, dikutip dari Anadolu, Sabtu (25/1).

Sumber lain, laporan PBB menyoroti perlakuan buruk terhadap wanita Palestina di penjara-penjara Israel.

Dalam laporannya, mereka menggambarkan wanita Palestina menjadi sasaran serangan seksual, ditelanjangi, dan digeledah oleh perwira tentara Israel laki-laki, serta diancam dengan kekerasan seksual.

MiddleEastMonitor juga mengutip laporan serupa yang mengungkap tentara Israel mengambil foto-foto tahanan wanita Palestina dalam keadaan yang merendahkan martabat.

Mereka bahkan mengancam akan mengunggah foto-foto itu secara daring untuk semakin mempermalukan dan menyiksa psikologis.

3. Kondisi Tidak Manusiawi di Penjara

Kebiadaban lain bisa dilihat dari kondisi penjara di sana yang tidak manusiawi. Hal ini termasuk soal buruknya akses makanan, air, dan tempat berlindung.

Menggambarkan kondisi penjara di Israel, Khalida Jarrar mengatakan warga Palestina menerima kualitas makanan yang buruk dan kuantitas yang tidak mencukupi. Selain itu, ada juga kebijakan kurungan isolasi yang dilakukan oleh otoritas pendudukan.

"Saya menghabiskan enam bulan di sel isolasi," ungkapnya, seraya menambahkan banyak warga Palestina ditahan di sel isolasi dalam kondisi yang sangat buruk.

Lebih jauh, Khalida menyebut kondisi yang terjadi di penjara-penjara Israel adalah hasil dari kebijakan pemerintah Zionis, termasuk Itamar Ben-Gvir. Mereka mencoba memperlakukan para tahanan Palestina seolah-olah bukan manusia.

Itulah beberapa cara biadab rezim apartheid Zionis Israel memperlakukan tawanan Palestina.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemindahan terpidana mati Serge Areski Atlaoui akan dilakukan pada Selasa (4/2/2025). Diketahui, Serge Areski merupakan terpidana mati kasus narkotika.

"Sudah disepakati jadwal pemindahan itu akan dilakukan pada tanggal 4 Februari yang akan datang," kata Yusril saat konferensi pers di kantornya, Jumat (24/1/2025).

Yusril menjelaskan, pemindahan ini dilakukan setelah Pemerintah Prancis menyepakati practical arrangements. Dia menuturkan, Prancis menghormati kedaulatan Indonesia dan akan menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal 30 tahun.

"Pemerintah Prancis sudah memberitahu kita bahwa terhadap kasus pidana yang sama yang di Indonesia, dijatuhi hukuman mati, di Prancis dihukum penjara selama 30 tahun maksimum," ujarnya.

"Apakah nanti Presiden Prancis akan memberikan grasi atau apakah akan memberikan amnesti, ataukah akan memberikan apa pun kebijakan untuk mengurangi misalnya karena sampai jadi 30 tahun, atau tetap dengan menghormati putusan Pengadilan Indonesia, itu sepenuhnya kita serahkan kepada Pemerintah Prancis," sambungnya.

Sebelumnya, Indonesia-Prancis mulai membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui. Pembahasan ini melalui rapat teknis oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dengan perwakilan pemerintah Prancis.

Pertemuan dilakukan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Pemerintah Prancis diwakili oleh Laurent Legodec, Charge d'Affaires a.i. Kedutaan Besar Prancis di Jakarta.

Sementara pemerintah Indonesia diwakili oleh Plt Deputi Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Surya Mataram, Kasubdit Cekal Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Novan Indriyanto, dan Staf Khusus bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah.

?Pembahasan dilakukan untuk merespons surat permohonan resmi transfer of prisoner yang telah disampaikan Menteri Kehakiman Prancis kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 19 Desember 2024 lalu,? tulis keterangan yang diterima, Rabu (8/1/2025).

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam naturalisasi untuk mengisi Skuad Garuda.

Hal itu Supratman disampaikannya di hadapan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman Kemenkum dengan 29 Kementerian/Lembaga, Jumat (24/1/2025).

"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman.

Menurutnya, proses naturalisasi ini demi terwujudnya cita-cita publik pecinta sepak bola agar Timnas Garuda bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang Skuad Garuda lolos ke pesta olahraga sepak bola bergengsi itu cukup terbuka.

Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan nilai enam poin di fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada empat laga tersisa untuk merealisasikan mimpi Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026.

"Kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 Insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora, kita sporadis," ujarnya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam naturalisasi untuk mengisi Skuad Garuda.

Hal itu Supratman disampaikannya di hadapan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman Kemenkum dengan 29 Kementerian/Lembaga, Jumat (24/1/2025).

"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman.

Menurutnya, proses naturalisasi ini demi terwujudnya cita-cita publik pecinta sepak bola agar Timnas Garuda bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang Skuad Garuda lolos ke pesta olahraga sepak bola bergengsi itu cukup terbuka.

Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan nilai enam poin di fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada empat laga tersisa untuk merealisasikan mimpi Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026.

"Kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 Insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora, kita sporadis," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan proses ekstradisi Paulus Tannos bisa selesai dalam waktu satu sampai dua hari. Paulus Tannos merupakan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang tertangkap di Singapura.

"Semua bisa sehari, bisa dua hari. Tergantung kelengkapan dokumennya," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Dia menuturkan, dokumen tersebut dikumpulkan lalu diajukan permohonannya ke Pengadilan Singapura. "Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK,Setyo Budiyanto menyatakan, bergantinya kewarganegaraan Paulus Tannos tidak berdampak terhadap proses ekstradisi dirinya.

"Ya enggak saya kira, mudah-mudahan semuanya lancar," kata Setyo di Kantor Kementerian Hukum, Jumat (24/1/2025).

Terkait pemulangan Paulus Tannos, KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun, ia belum bisa memastikan kapan hal itu akan dilakukan.

"Kita tunggu saja nanti informasi lebih lanjutnya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan Paulus Tannos. Menurutnya, saat ini masih ditahan di sana.

"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Jumat (24/1/2025).

JAKARTA - Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Prawitra Thalib memberi masukan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satunya terkait wewenang penyidikan.

"Dalam ikhtiar rancangan pembaruan hukum acara pidana harus ada penegasan bahwa wewenang penyidikan seharusnya berada sepenuhnya pada kepolisian dan ini adalah kebijakan yang sudah tepat, strategis, serta sesuai prinsip tata kelola penegakan hukum yang baik," ujar Prawitra, Kamis (23/1/2025).

"Kepolisian sebagai institusi yang secara konstitusional ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum merupakan lembaga paling tepat untuk menjalankan fungsi penyidikan secara terpusat," sambungnya.

Dia menuturkan dalam praktik hukum pidana pembagian wewenang di banyak institusi bisa menimbulkan tumpang tindih hingga konflik antarinstitusi. Dia berpandangan hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional.

"Lebih detail lagi persoalan ini bukan kewenangan yang lahir dari norma, namun lebih di ranah implementasinya. Terlebih lagi pada poin koordinasi dalam proses penyidikan dengan menetapkan kepolisian sebagai satu-satunya penyidik. Proses penyidikan sepantasnya dapat dilakukan dengan lebih efisien, terarah, dan terkoordinasi tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan," ungkapnya.

Menurut Prawitra, Polri memiliki sumber daya hingga teknologi yang mendukung penyidikan. Selain itu, dia meyakini seluruh proses akan dijalankan sesuai ketentuan berlaku.

"Polri memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan sistem pelatihan yang dirancang untuk mendukung fungsi penyidikan, karena memang didesain untuk menjalankan hal tersebut. Kepolisian juga dapat memastikan bahwa proses pengumpulan bukti, penanganan saksi, dan rekonstruksi perkara dilakukan sesuai standar hukum berlaku," ujarnya.

Jika kewenangan penyidikan diserahkan ke polisi dan penuntutan kepada institusi lain seperti Kejaksaan, hal itu akan lebih baik bagi proses penegakan hukum.

"Dengan demikian, kejaksaan dapat sepenuhnya fokus pada tugasnya sebagai penuntut umum, tanpa dibebani tugas-tugas penyidikan. Intinya jangan sampai suatu institusi dalam penegakan hukum menjadi lebih super dari institusi lain karena ada kewenangan lebih yang diberikan padanya," kata Prawitra.

Kalau Kejaksaan memiliki kewenangan menyidik, batasan peran antara penyidik (polisi) dan penuntut umum (kejaksaan) menjadi kabur. Tumpang tindih ini dapat memperlambat proses penanganan perkara, memicu konflik antarlembaga, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

Sebelumnya, Komisi III DPR mengagendakan penyusunan RUU KUHAP dilakukan pada masa sidang ini. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, penyusunan ditargetkan selesai pada masa sidang ini yang berakhir 21 Maret 2025.

"Komisi III DPR segera menyusun dan membahas RUU Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa sidang ini. Kami targetkan proses penyusunan draf dan naskah akademik selesai pada masa sidang," ujar Habiburokhman, Rabu (22/1/2025).

Waketum Gerindra ini menyebut RUU KUHAP akan disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dahulu. Kemudian, dilakukan proses pembahasan pada masa sidang berikutnya untuk disahkan menjadi UU.

Dia menargetkan KUHAP yang baru dapat berlaku bersama dengan berlakunya KUHP pada 1 Januari 2026. "Pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," ujarnya.

PEKANBARU - Lapas Kelas IIA Pekanbaru menggelar razia gabungan kamar hunian warga binaan, Kamis (23/1/2025) malam. Kegiatan ini merupakan sinergi dengan Koramil TNI 03.01-05 Sail Kota Pekanbaru dan Tim Satops Patnal Kanwil Ditjenpas Riau.

Razia dipimpin langsung Kepala Lapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong. Dimulai dengan melaksanakan apel di Lapangan Olahraga Lapas Pekanbaru yang diikuti oleh seluruh jajaran Petugas Lapas Pekanbaru serta Personel Koramil 03.01-05 Sail Kota Pekanbaru dan Tim Satops Patnal Kanwil Ditjenpas Riau yang dikomandoi langsung oleh Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal.

Dalam penggeledahan kamar hunian warga binaan , petugas Lapas Pekanbaru, personel TNI, dan tim Satops Patnal Kanwil Ditjenpas Riau yang dibagi menjadi 4 (empat) tim. Mereka sigap dan teliti menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang.

Dalam razia gabungan kali ini, petugas berhasil menyita barang-barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Di antaranya ponsel, kabel-kabel ilegal, charger, sendok, gunting dan lain-lain serta membongkar barang-barang dan peralatan yang dianggap bisa mengganggu kontrol petugas pengamanan. Kemudian, barang terlarang yang ditemukan diinventarisasi untuk kemudian dimusnahkan.

Erwin mengatakan, Lapas Pekanbaru tidak pernah lelah dan terus berkomitmen menciptakan suasana kondusif dan membangun pembinaan yang maksimal bagi warga binaan. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut menjalankan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Dan menjadi bagian penting dari Lapas Pekanbaru dalam mewujudkan diri dan organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ponsel, dan pungutan liar,? katanya.

Erwin mengungkapkan pihaknya akan terus berkomitmen melaksanakan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Khususnya poin 1 yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan masih mengumpulkan dokumen-dokumen ekstradisi Paulus Tannos yang tertangkap di Singapura. Diketahui, Paulus Tannos merupakan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri terutama yang Interpol ya," kata Supratman, Jumat (24/1/2025).

Supratman menjelaskan, masih butuh dua hingga tiga dokumen untuk proses pemulangan Paulus Tannos. Suptratman mengaku telah memerintahkan Direktur Otoritas Hukum Internasional (OPHI) untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. "Saya pikir sudah berjalan," ujarnya.

Terkait berapa lama proses ekstradisi ini, Supratman menyebutkan tergantung kelengkapan dokumen. Jika semu sudah lengkap, maka akan berkoordinasi dengan Pengadilan Singapura.

"Semua bisa sehari, bisa dua hari. Tergantung kelengkapan dokumennya. Karena kan itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses," katanya.

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan merasa tidak ada semangat penegakan hukum terhadap aktor di balik pagar laut yang ditunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono . Dalam rapat kerja (raker), Menteri Trenggono hanya memaparkan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari sisi administrasi.

"Setelah mendengarkan pemaparan Pak Menteri, rasanya kok enggak ada semangat upaya dalam penegakan hukum (pagar laut)," Daniel Johan usai mendengar paparan Menteri Trenggono saat rapat kerja (raker) antara Komisi IV DPR dengan Menteri KKP, Kamis (23/1/2025).

Daniel heran Trenggono hanya mengutarakan tugas dan wewenang KKP sebatas administrasi. Ia pun mempertanyakan peran penyidik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Pak Menteri menjelaskan hanya di dalam aspek administrasi. Saya konfirmasi ke senior, di sana kan ada penyidik Pak di KKP. Lalu untuk apa penyidik kalau tidak ada tindakan hukum?" tegas Daniel.

Daniel meminta Menteri Trenggono agar bisa mengungkap dan menindak aktor di balik pagar laut yang berdiri sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten.

"Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan dan kita semua agar pemerintah dan termasuk dalam hal ini KKP bisa segera mengungkap secara clear secara jelas bukan hanya membongkar tetapi juga melakukan tindakan hukum, agar masyarakat bisa meyakini Indonesia ini adalah negara hukum," kata Daniel.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengakui pihaknya kerap mendapat pertanyaan soal siapa sosok pemilik dari pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan laut Tangerang, Banten. Ia menegaskan, bahwa kepolisian masih melakukan penyidikan atas keberadaan pagar laut tersebut.

"Pertanyaan tadi hampir sama, soal bagaimana dengan siapa sebetulnya yang memasang? Jadi, sampai hari ini masih dalam proses penyidikan," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Dengan tenangnya, Trenggono mengakui, pihaknya telah mengantongi petunjuk sosok yang mendalangi pagar laut itu. Hanya, ia tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.

"Ya, memang tuntutan dari masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga langsung ketahuan, tapi tidak mudah juga, karena kami mendapat beberapa petunjuk, tentu," katanya.

"Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya," sambung Trenggono.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan itu menjelaskan, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut.

"Karena memang terus terang kami tidak punya alat pengawasan yang disampaikan itu kami sebenarnya sudah mengajukan sebenarnya untuk kemudian kita bisa memiliki digital surveilans begitu. Tapi sampai hari ini kita belum punya," imbuhnya.