DEPOK - Pengadilan Negeri Depok , Jawa Barat menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara terhadap Rizqy Gunawan yang melakukan kekerasan fisik kepada perempuan berinisial DS. Meskipun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Partai Perindo tetap mengapresiasi kinerja penegak hukum dalam merespons dan menangani laporan kekerasan terhadap perempuan.

Kasus ini berawal dari permintaan pendampingan hukum oleh korban atas kekerasan yang dialaminya pada 8 September 2023. Korban melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya, Rizqy Gunawan, kepada Tim Advokasi Hukum dan Pemilih Partai Perindo.

"Saat itu korban yang mengalami luka berdarah di bagian bibir, segera kami dampingi ke Polres Kota Depok. Kemudian dilanjutkan dengan visum ke Rumah Sakit Brimob Kelapa Dua, Depok," ujar Wakil Ketua DPP Partai Perindo Bidang Advokasi Hukum dan Pemilih Amriadi Pasaribu, Kamis (30/1/2025).

Amriadi mengungkapkan, proses hukum berjalan cukup progresif. Saksi atau pelapor dimintai keterangan oleh penyidik, dan berlanjut ke persidangan. Selama proses, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan, Partai Perindo terus melakukan pengawalan. "Kami harus memastikan hak-hak korban terpenuhi," tegasnya.

Ke depannya, lanjut Amriadi, Partai Perindo berharap ada kolaborasi termasuk dalam upaya pencegahan dari semua pihak agar peristiwa serupa tidak terulang. "Kami yakin, peristiwa ini bagai fenomena gunung es, satu dari sekian banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia."

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 289.111 kasus sepanjang 2023. Menurut Amriadi, dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan tersebut.

"Kami yakin, tugas tersebut bukan hanya beban bagi penegak hukum, akan tetapi menjadi tugas kita bersama. Kami juga mengimbau agar siapa pun yang menjadi korban, harus berani dan tidak perlu takut melaporkan atas segala kekerasan yang dialami."

JALUR GAZA - Pejabat Hamas memperingatkan Israel bahwa penundaan pengiriman bantuan di Jalur Gaza dapat memengaruhi jadwal pertukaran tahanan.

?Penundaan dan kegagalan pendudukan Israel mematuhi aspek kemanusiaan dari perjanjian gencatan senjata, dengan tidak mengizinkan masuknya bahan bakar, tenda, karavan, dan peralatan berat, akan memengaruhi pelaksanaan perjanjian,? tegas seorang pejabat Hamas.

Sumber Hamas lainnya, yang mendapat informasi tentang negosiasi tersebut, mengatakan gerakan tersebut telah meminta para mediator ?untuk mewajibkan pendudukan (Israel) melaksanakan perjanjian dan tidak menciptakan? krisis lebih lanjut.

?Faksi-faksi perlawanan kecewa dengan penundaan dan kegagalan pendudukan (Israel) untuk mematuhi penerapan protokol aspek kemanusiaan,? tegas sumber tersebut.

Sumber itu menyatakan, ?Kami berharap para mediator dan penjamin kesepakatan gencatan senjata akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Israel melaksanakan ketentuan kesepakatan dan memperkenalkan materi-materi ini.?

Sumber tersebut juga memperingatkan penundaan apa pun selanjutnya akan menyebabkan penundaan pembebasan tawanan Israel dari Gaza.

Kedua sumber tersebut menunjukkan menurut perjanjian tersebut, ?Israel harus mengizinkan masuknya bantuan dan pasokan kemanusiaan pada pekan pertama gencatan senjata.?

Lampiran protokol kemanusiaan tersebut memperjelas, ?200.000 tenda berperalatan lengkap, 60.000 karavan (rumah mobil) harus dibawa masuk, serta bahan bakar dan material dalam jumlah yang cukup untuk memulihkan fungsi rumah sakit, mengoperasikan toko roti dan stasiun air, serta membawa peralatan berat untuk membuka jalan dan melakukan perbaikan.?

Tim negosiasi Hamas yang tiba di Kairo pada Senin malam bertemu pada Rabu sore dengan pejabat intelijen Mesir di Kairo.

Mereka membahas mekanisme untuk melaksanakan ketentuan kesepakatan dan pengaturan pertukaran tahanan yang akan datang yang dijadwalkan hari ini (Kamis), dan Sabtu,? dengan mencatat pertemuan ini ?membuka jalan untuk memulai fase kedua? negosiasi antara Hamas dan Israel.

Dalam konteks yang sama, Hamas menunjukkan penduduk Jalur Gaza utara menderita bencana kemanusiaan besar akibat penghancuran besar-besaran rumah dan infrastruktur oleh tentara pendudukan Israel.

Ditambahkannya, realitas kemanusiaan di Gaza utara mengharuskan negara-negara Arab dan Islam serta masyarakat internasional memikul tanggung jawab mereka dengan menekan pendudukan Israel agar mempercepat laju pengiriman tenda dan rumah sementara, serta mengintensifkan masuknya bantuan dan pertolongan.

Gerakan tersebut mencatat upaya yang dilakukan untuk melindungi warga Palestina yang mengungsi dan mengirimkan tenda masih jauh dari yang dibutuhkan, mengingat luasnya kerusakan dan bencana kemanusiaan yang disebabkan Israel.

BANDUNG - Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Heriadi Hendriana resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi setelah melalui sidang promosi doktor di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (30/1/2025). Dalam sidang terbuka yang digelar di Gedung Pascasarjana Unpad, Yadi mempertahankan disertasinya yang berjudul ?Ekonomi Politik Media dan Pemerintah pada Pandemi Covid-19.?

Dalam kesempatan tersebut, Yadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia. Menurutnya, jurnalis yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menghadapi berbagai tekanan hukum.

?Ini momen akademik yang memperlihatkan pentingnya teori dan legalitas dalam jurnalistik. Kualitas jurnalisme harus ditingkatkan, karena hanya dengan integritas dan kualitas yang baik, kita bisa menghadang berbagai tekanan hukum,? ujarnya.

Pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu fokus utama dalam disertasi Yadi, menurutnya bukan hanya sekadar fenomena sementara. Meskipun isu pandemi cukup dominan, ia menyatakan bahwa dampak dari media dan pemerintah selama pandemi masih relevan hingga sekarang.

?Pandemi memang menjadi sorotan utama saat itu, namun nilai dan pengaruh yang dihasilkan oleh media serta kebijakan pemerintah terus berlanjut,? tambahnya.

Setelah menyampaikan ringkasan disertasinya, Yadi berhasil menjawab dengan tegas berbagai pertanyaan dan sanggahan yang dilontarkan oleh para penguji, termasuk tiga oponen yang terlibat.

Sidang pun berakhir dengan pengumuman bahwa Yadi lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. ?Berdasarkan hasil riset penelaahan disertasi dan sidang promosi yang diselenggarakan hari ini, maka kami nyatakan saudara tidak harus mengulang. Saudara dinyatakan lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan yudisium sangat memuaskan," ujar pimpinan sidang Dadang Rahmat Hidayat.

Dia menyebut Yadi berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan tradisi akademik. "Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini membawa keberhasilan lainnya dimasa mendatang," ungkapnya.

Sejumlah pejabat dan tokoh penting juga hadir dalam sidang Yadi ini, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Selanjutnya, Anas Urbaningrum, Ketua KPI RI Ubaidilah, Ketua MUI Cholil Nafis, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, Tokoh Agama Ust Yusuf Mansyur, dan Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution.

BANDUNG - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap Staf Khusus Menkum Yadi Heriadi Hendriana yang telah resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (30/1/2025). Supratman menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian Yadi.

Dia berharap gelar doktor yang baru diperoleh bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia jurnalisme di Indonesia. ?Alhamdulillah, Pak Yadi bisa menyelesaikan studi program S3-nya dengan baik. Insya Allah, dengan gelar yang baru ini, beliau dapat memberikan kontribusi yang lebih baik, terutama bagi dunia jurnalis Indonesia,? ujarnya.

Menurutnya, kontribusi tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas jurnalisme Indonesia. ?Ke depannya, saya berharap dunia jurnalis Indonesia bisa lebih objektif dalam menyajikan berita, namun juga tetap dapat membantu pemerintah dengan cara yang konstruktif,? tambahnya.

Supratman juga menekankan bahwa ilmu komunikasi yang diperoleh Yadi selama studi di Unpad dapat lebih mempererat hubungan antara pemerintah dan pers. ?Saya yakin, dengan ilmu komunikasi yang didapatkan hari ini, komunikasi antara pemerintah dan teman-teman di pers bisa menjadi lebih baik lagi,? ungkapnya.

Diketahui, Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Heriadi Hendriana resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi setelah melalui sidang promosi doktor di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (30/1/2025). Dalam sidang terbuka yang digelar di Gedung Pascasarjana Unpad, Yadi mempertahankan disertasinya yang berjudul ?Ekonomi Politik Media dan Pemerintah pada Pandemi Covid-19.?

Dalam kesempatan tersebut, Yadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia. Menurutnya, jurnalis yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menghadapi berbagai tekanan hukum.

?Ini momen akademik yang memperlihatkan pentingnya teori dan legalitas dalam jurnalistik. Kualitas jurnalisme harus ditingkatkan, karena hanya dengan integritas dan kualitas yang baik, kita bisa menghadang berbagai tekanan hukum,? ujarnya.

Pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu fokus utama dalam disertasi Yadi, menurutnya bukan hanya sekadar fenomena sementara. Meskipun isu pandemi cukup dominan, ia menyatakan bahwa dampak dari media dan pemerintah selama pandemi masih relevan hingga sekarang.

?Pandemi memang menjadi sorotan utama saat itu, namun nilai dan pengaruh yang dihasilkan oleh media serta kebijakan pemerintah terus berlanjut,? tambahnya.

Setelah menyampaikan ringkasan disertasinya, Yadi berhasil menjawab dengan tegas berbagai pertanyaan dan sanggahan yang dilontarkan oleh para penguji, termasuk tiga oponen yang terlibat.

Sidang pun berakhir dengan pengumuman bahwa Yadi lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. ?Berdasarkan hasil riset penelaahan disertasi dan sidang promosi yang diselenggarakan hari ini, maka kami nyatakan saudara tidak harus mengulang. Saudara dinyatakan lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan yudisium sangat memuaskan," ujar pimpinan sidang Dadang Rahmat Hidayat.

Dia menyebut Yadi berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan tradisi akademik. "Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini membawa keberhasilan lainnya dimasa mendatang," ungkapnya.

Sejumlah pejabat dan tokoh penting juga hadir dalam sidang Yadi ini, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Selanjutnya, Anas Urbaningrum, Ketua KPI RI Ubaidilah, Ketua MUI Cholil Nafis, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, Tokoh Agama Ust Yusuf Mansyur, dan Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution.

Dalam episode terbaru di YouTube Robby Purba, Lina Mukherjee berbagi pengalaman hidupnya selama menjalani masa tahanan. Di podcast tersebut, ia mengungkap berbagai sisi kehidupan di dalam penjara, mulai dari perjuangan bertahan hidup hingga pengalaman mistis yang dialaminya.

"Aku merasa seperti mati suri, bukan lagi manusia yang hidup seperti di luar sana," ungkap Lina saat menceritakan bagaimana kehidupannya berubah drastis selama berada di balik jeruji besi.

Selain harus beradaptasi dengan lingkungan yang keras, ia juga mengalami banyak kejadian tak terduga, termasuk interaksi dengan para narapidana lain dan kisah-kisah tragis yang ia temui di sana. Salah satu yang paling membekas adalah peristiwa seorang ibu yang harus menjual bayinya setelah dijatuhi hukuman hanya karena mencuri besi seharga Rp18.000.

Namun, pengalaman di lapas juga memberinya pelajaran berharga. Ia memanfaatkan waktu untuk belajar berbagai keterampilan, termasuk menjahit dan nail art. "Aku ingin membuktikan bahwa meski pernah berada di penjara, seseorang tetap bisa berkarya dan memiliki nilai," katanya dengan penuh semangat.

Di podcast ini, Robby Purba juga menggali sisi spiritual Lina, termasuk ramalan yang pernah diterimanya sebelum masuk penjara. Ia mengaku bahwa seorang spiritualis pernah meramalkan ketenarannya yang penuh kontroversi dan bahkan kemungkinan masuk penjara.

Selain membahas masa lalunya, podcast ini juga mengungkap sisi humor dan ketangguhan Lina dalam menghadapi hidup. Robby Purba dengan gaya khasnya berhasil membuat percakapan menjadi mengalir dan penuh kejutan.

Untuk mendengarkan cerita lengkap Lina Mukherjee, jangan lupa tonton Podcast Robby Purba hanya di kanal YouTube Robby Purba Official! Saksikan eksklusif dan kisah inspiratif lainnya!

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengirim para migran ilegal ke fasilitas tahanan di pangkalan Angkatan Laut Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba.

Langkah Trump ini seperti memperlakukan para migran ilegal layaknya teroris, di mana fasilitas tahanan di Teluk Guantanamo selama ini menjadi tempat untuk menahan para tersangka teroris.

Untuk mewujudkan langkahnya, Presiden Trump telah mengumumkan rencana memperluas fasilitas tahanan tersebut.

Inisiatif tersebut diungkapkan pada hari Rabu selama penandatanganan Undang-Undang Laken Riley, yang mengamanatkan penahanan dan kemungkinan deportasi individu tidak berdokumen yang dituduh melakukan pencurian dan kejahatan kekerasan, bahkan sebelum hukuman dijatuhkan.

Dalam upaya membenarkan penggunaan Teluk Guantanamo, Trump berpendapat: "Beberapa individu sangat jahat, kita bahkan tidak percaya negara-negara akan menahan mereka, karena kita tidak ingin mereka kembali."

"Jadi kami akan mengirim mereka ke Guantanamo," ujarnya, yang dilansir AFP Kamis (30/1/2025).

Dia menyebut fasilitas itu "tempat yang sulit untuk keluar."

Teluk Guantanamo, yang terkenal sebagai tempat penahanan tersangka terorisme, juga menjadi tempat pusat pemrosesan migran yang terpisah.

Trump mengatakan dia akan menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Departemen Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri untuk memperluas dan mempersiapkan fasilitas bagi para pendatang baru.

"Kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa kami memiliki 30.000 tempat tidur di Guantanamo untuk menahan migran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika," kata Trump.

"Ini akan membawa kita selangkah lebih dekat untuk memberantas momok kejahatan migran di komunitas kita untuk selamanya," paparnya.

Sejak hari pertama menjabat, Presiden Trump telah memberlakukan serangkaian perintah eksekutif yang bertujuan untuk merombak sistem imigrasi AS.

Agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) AS telah melakukan penggerebekan di seluruh negeri, menahan ratusan orang setiap hari.

Kota-kota yang menjadi sasaran termasuk Boston, New York, Newark, dan San Francisco, di mana para agen berfokus pada penangkapan migran yang telah melakukan kejahatan setelah memasuki AS secara ilegal, menurut badan tersebut.

Pemerintahan Trump juga telah meningkatkan upaya deportasi, menggunakan pesawat militer untuk penerbangan pemindahan dan mengancam tarif dan akibat lainnya bagi negara-negara yang menolak menerima orang yang dideportasi.

Teluk Guantanamo telah menjadi pangkalan Angkatan Laut AS sejak 1903 dan diubah menjadi pusat penahanan pada tahun 2002 di bawah Presiden George W Bush untuk menampung tersangka teroris setelah serangan 11 September 2001.

Fasilitas tersebut telah lama dikritik karena penyiksaan dan penahanan tanpa batas waktu tanpa dakwaan atau pengadilan. Hingga Januari 2025, sebanyak 15 tahanan masih berada di lokasi tersebut, banyak di antaranya telah dipenjara selama lebih dari dua dekade tanpa dakwaan resmi.

Pemerintah Kuba secara konsisten mengecam keberadaan pangkalan militer AS di Teluk Guantanamo, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Kuba dan menyuarakan kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia di fasilitas penahanan tersebut.

Pada hari pertamanya menjabat, Trump mengembalikan status Kuba sebagai negara sponsor terorisme, dengan membatalkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Joe Biden seminggu sebelumnya.

JAKARTA - Ini daftar 6 kampus dengan jurusan hukum terbaik di Indonesia yang masuk THE WUR by Suject 2025. Perguruan tinggi negeri (PTN) di Pulau Jawa merajai daftar tersebut.

Times Higher Education World University Rankings ( THE WUR ) by Subject 2025 membuat peringkat perguruan tinggi dengan mengevaluasi 11 bidang studi, salah satunya bidang hukum.

Baca juga: 12 PTN dengan Jurusan Kedokteran yang Masuk Peringkat Terbaik Dunia THE 2025

1. Arts and Humanities
2. Business and Economics
3. Computer Science
4. Education Studies
5. Engineering
6. Law
7. Life Sciences
8. Medical and Health
9. Physical Sciences
10. Psychology
11. Social Sciences

Berbicara mengenai studi hukum, daftar kampus hukum terbaik di dunia pada THE WUR by Subject 2025 disusun dari 389 perguruan tinggi dari 48 negara dan wilayah dengan menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat.

THE merancangnya dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Baca juga: 7 UIN Masuk Top 100 EduRank 2024, Nomor 1 Kebanggaan Tangsel

World University Rankings by Subject 2025: Law mengevaluasi keunggulan dalam:

Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan

Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global

Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak

Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan

Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis



Tabel mata pelajaran Hukum menggunakan indikator kinerja yang tepercaya dan teliti seperti Times Higher Education World University Rankings 2025, namun metodologinya telah dikalibrasi ulang agar sesuai dengan disiplin ilmu.

Metodologi Pemeringkatan disusun berdasarkan 157 juta kutipan, 18 juta publikasi penelitian, dan respons survei dari lebih dari 93.000 akademisi di seluruh dunia.

Berikut ini 6 perguruan tinggi negeri dengan bidang studi hukum terbaik di Indonesia yang masuk daftar THE WUR by Subject 2025.

6 Kampus Hukum Terbaik di Indonesia yang Masuk Top 300 Dunia

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat: 301+

5. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat: 301+

6. Universitas Brawijaya (UB)

Peringkat: 301+.

Demikian 6 perguruan tinggi negeri dengan jurusan hukum terbaik di Indonesia yang masuk daftar THE WUR by Subject 2025. Semoga informasi ini bermanfaat.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa 44.000 daftar nama penerima amnesti akan rampung pada pekan depan. Daftar nama penerima amnesti tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Nah karena itu tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Supratman menekankan bahwa narapidana Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok kriminal bersenjata tidak akan mendapatkan amnesti.

"Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita gak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi non-senjata. Ini teman-teman aktivis biasalah kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya," jelasnya.



Meski begitu, kata Supratman, keputusan pemberian amnesti berada di tangan Presiden Prabowo.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan Presiden. Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan," kata Supratman.

"Karena kan keputusannya finalnya itu di Presiden, bukan di saya, bukan di siapapun. Tapi ini otoritasnya Presiden," tandasnya.

SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menghadiri perayaan Imlek di Kelenteng Sam Poo Kong, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2025).

Yusril menyebut agendanya ini mendadak setelah pesawat yang ditumpanginya dari Makassar menuju Jakarta mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Semarang karena faktor cuaca buruk.

"Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang," kata Yusril di lokasi.

Kelenteng Sam Poo Kong, sebutnya, sarat makna toleransi dan keberagaman, terutama antara agama Islam dan Kong Hu Cu yang hidup damai berdampingan.

Sebab, di dalamnya ada makam nakhoda Wang Jing Hong, yang merupakan seorang Muslim. Wang Jing Hong sendiri merupakan tokoh penting dalam sejarah pelayaran di Semarang sekaligus menjadi simbol toleransi beragama.



?Klenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi, di masa lalu antara agama Islam dan agama Konghucu hidup berdampingan secara damai. Saya kira di masa-masa yang akan datang toleransi akan terus terjaga," jelas Yusril.

Bagi Yusril, Kelenteng Sam Poo Kong juga punya cerita tersendiri, bukan tempat baru baginya. Dia pernah melawat di sana ketika pembuatan film Laksamana Cheng Ho tahun 2014 silam. Yusril di film itu berperan sebagai Admiral Zheng He.

?Syutingnya nggak di sini tapi di China dan Thailand, di sini tetap kami datangi, kami pelajari sampai pembuatan film itu selesai,? lanjutnya.

Ketua Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Mulyadi mengaku senang dengan kunjungan dadakan Yusril.

?Saya rasa suatu kehormatan bagi destinasi wisata di Jawa Tengah seperti kami dihadiri pejabat senior seperti Pak Yusril,? ungkapnya seraya menyebut kunjungan wisatawan selama libur Imlek rata-rata mencapai 1.000 orang.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos dua kali mengajukan permohonan lepas kewarganegaraan. Namun, dia memastikan status kewarganegaraan Tannos masih WNI.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan," kata Supratman dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Namun, kata dia, sampai saat ini Paulus Tannos belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pelepasan kewarganegaraan.



"Dan oleh Dirjen AHU sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk melengkapi dokumen. Tetapi sampai dengan hari ini dokumen yang diminta itu, itu tidak pernah yang bersangkutan sampaikan. Itu artinya bahwa yang bersangkutan masih statusnya sebagai warga negara Indonesia," jelasnya.

Terkait Paulus Tannos yang mengaku memiliki paspor-paspor diplomatik dari negara Guinea-Bissau, Supratman menekankan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP masih berstatus WNI. "Buat kita status kewarganegaraan ini udah klir," katanya.

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Paulus Tannos memiliki paspor negara lain. "Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan memang saat ini memiliki paspor negara sahabat," katanya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa batas waktu mengajukan ekstradisi untuk buronan kasus e-KTP Paulus Tannos selama 45 hari.

"Saya perlu menegaskan yang pertama bahwa batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh perlengkapan berkas itu 45 hari lama waktu yang dibutuhkan. Dan itu akan berakhir di 3 Maret 2025," kata Supratman dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (29/1/2025).

Supratman meyakini bahwa pengajuan permohonan dapat dilengkapi dalam waktu cepat. Hal itu didukung dengan koordinasi berbagai pihak termasuk KPK.

"Saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat hal tersebut bisa dipenuhi," tegasnya.

Supratman mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam pengurusan dokumen ekstradisi untuk buronan Paulus Tannos. Menurutnya, menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk melengkapi dokumen.



"Nah dokumen itu saat ini kita punya waktu 45 hari, 45 hari itu untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret ya dalam waktu dekat. Tapi saya gak bisa sampaikan menyangkut soal timeline kesepakatan antara kami semua ya," sebut Supratman.

Menkum juga menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan administrasi dari KPK untuk diteruskan kepada otoritas di Singapura.

Saat ini, kata Supratman, antar kementerian dan aparat penegak hukum terkait sudah membentuk tim untuk pengajuan ekstradisi.

"Saat ini juga tim kerja sudah dibentuk antara kementerian hukum bersama dengan direktur OPHI kemudian juga dari KPK, kepolisian republik Indonesia kejaksaan agung dan kementerian luar negeri. Dan saat ini untuk hal terkait dengan hal ini itu sudah ada timeline yang disepakati bersama oleh seluruh kementerian terkait termasuk dengan KPK," ungkapnya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos memiliki paspor negara lain. Dia memastikan pria bernama lengkap Tjhin Thian Po itu masih warga negara Indonesia (WNI).

?Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan memang saat ini memiliki paspor negara sahabat,? kata Andi dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kewarganegaraan dan pada prinsipnya menganut sistem kewarganegaraan tunggal atau satu kewarganegaraan. Paulus Tannos, kata Andi, sudah dua kali mengajukan permohonan lepas kewarganegaraan.



Namun tidak selesai karena dokumennya kurang lengkap. "Namun demikian bahwa berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," kata Andi.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan tetapi sampai saat ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan," sambungnya.

Andi menegaskan bahwa hingga saat ini status kewarganegaraan Paulus Tannos masih warga negara Indonesia (WNI). "Karena itu status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," tegasnya.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa memang yang bersangkutan sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po dan dua kali melakukan perubahan," tandasnya.