JAKARTA - Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Deding Ishak mengaku lega atau plong. Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH).

Di UU Kejaksaan jelas disebutkan bahwa kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana khusus, yaitu HAM berat dan korupsi. "Kekhawatiran sebelumnya adalah wajar namun sesuai penjelasan ketua Komisi III, draf terakhir KUHAP tidak mengatur kewenangan, tentu ini menjadi plong dan kita wajib mendorong sinergitas Kejaksaan dan KPK untuk bersinergi memberantas korupsi," kata Prof Deding, Minggu (6/4/2025).

Dia mengatakan, tentu sinergi antara kejaksaan dan KPK dilakukan dalam upaya mengimplementasikan komitmen dan politic will Presiden Prabowo Subianto yang demikian gemas kepada para koruptor. Bagi Prabowo, para koruptor telah membuat rakyat banyak menderita.

"Ini momentum yang baik dan kondusif untuk menjadikan penegakan hukum terhadap koruptor ini sebagai arus utama negara dan pemerintahan Presiden Prabowo jihad memerangi korupsi," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, ulama dan umaro harus bekerja sama kemudian mulai membantu lewat upaya pencegahan lewat pendidikan anti korupsi di tingkat TK hingga perguruan tinggi lewat pendidikan agama dan budaya.

Dalam hal tindakan, Prof Deding meminta agar DPR dan pemerintah segera sahkan UU Perampasan Aset Koruptor. Sebelum hukuman mati bagi koruptor, coba dulu dengan hukuman memiskinkan koruptor dan perampasan harta aset koruptor.

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan bahwa draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang menyebut kewenangan jaksa hanya sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat bukan hasil akhir.

Habiburokhman memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa. "Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir, draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan atau penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman.

Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Habiburokhman mengatakan aturan penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu ini dibuat agar dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang. "Kejaksaan dalam UU Tipikor maupun UU Kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana tertentu. Maka aturan dan kewenangan tersebut tetap berlaku," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman mengungkapkan draf RUU KUHAP itu masih dalam penyempurnaan. Ia akan menerima masukan yang ada selama pembahasan berlangsung.

TEPI BARAT - Israel telah menahan 1.200 anak Palestina dari Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis organisasi hak asasi Palestina bersama-sama.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan, Masyarakat Tahanan Palestina, dan Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer pada hari Sabtu (5/4/2025), menandai Hari Anak Palestina, yang diperingati pada tanggal 5 April setiap tahun.

Pernyataan tersebut mengungkapkan, ?Tahanan anak menjadi sasaran penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan sistematis setiap hari."

Kondisi ini baru-baru ini mengakibatkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang Gaza, Walid Ahmad yang berusia 17 tahun dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang terbunuh di Penjara Megiddo di Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Perkumpulan Tahanan mengonfirmasi kematian Ahmad, dengan mengutip hasil forensik yang mengidentifikasi kelaparan sistematis sebagai penyebab utama kondisinya yang memburuk dan kemudian kematiannya.

Lembaga tersebut mengatakan, ?Kampanye penangkapan yang menargetkan anak-anak telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bertujuan mencabut mereka dari keluarga dan merenggut masa kecil mereka selama fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

"Sejak genosida dimulai, penahanan anak-anak telah meningkat drastis. Di Tepi Barat saja, 1.200 anak telah ditangkap," papar lembaga itu.

Lembaga itu mencatat, "Berkenaan dengan Gaza, jumlah pastinya masih belum diketahui karena kejahatan Israel yang terus berlanjut berupa penghilangan paksa."

Organisasi-organisasi tersebut memperbarui seruan mereka kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "tindakan konkret untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang sedang berlangsung dan untuk menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Sejauh ini, identitas 63 tahanan yang meninggal dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza, menurut lembaga tersebut.

Lebih dari 9.500 warga Palestina, termasuk wanita dan lebih dari 350 anak-anak, saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang buruk, menurut laporan hak asasi manusia Palestina dan Israel.

Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki, di mana lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka, menurut data resmi Palestina.

Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal pada bulan Juli.

Mahkamah tersebut menuntut evakuasi semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

GAZA - Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, merilis video pada hari Sabtu (5/4/2025) berjudul ?Waktu Hampir Habis?.

Video itu menampilkan dua tahanan Israel yang saat ini ditahan di Gaza.



Dalam video tersebut, kedua tawanan tersebut menceritakan pengalaman mereka saat terjebak dalam penembakan militer Israel saat mereka keluar dari terowongan untuk menghirup udara segar.

Meskipun terkena penembakan, mereka berhasil bertahan hidup, dan mereka bersyukur atas keselamatan mereka atas Tuhan dan upaya para pejuang Brigade Al-Qassam yang membawa mereka kembali ke tempat yang aman di dalam terowongan.

Para tawanan Israel tersebut menekankan betapa gentingnya situasi mereka, dengan menggambarkan lingkungan mereka saat ini sebagai lingkungan yang tidak aman dan tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan selimut.

Mereka juga menunjukkan kontras antara situasi mereka dan tindakan militer Israel, yang menurut mereka membom mereka sementara para pejuang Hamas mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan mereka dapat menghirup udara segar di luar terowongan.

Dalam pesan mereka, para tahanan meminta tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan mereka dapat kembali dengan selamat.

Mereka juga menyuarakan rasa frustrasi mereka atas kurangnya perhatian yang diberikan kepada kondisi tahanan lain yang telah kembali ke rumah, mendesak agar mereka diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

GAZA - Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, merilis video pada hari Sabtu (5/4/2025) berjudul ?Waktu Hampir Habis?.

Video itu menampilkan dua tahanan Israel yang saat ini ditahan di Gaza.



Dalam video tersebut, kedua tawanan tersebut menceritakan pengalaman mereka saat terjebak dalam penembakan militer Israel saat mereka keluar dari terowongan untuk menghirup udara segar.

Meskipun terkena penembakan, mereka berhasil bertahan hidup, dan mereka bersyukur atas keselamatan mereka atas Tuhan dan upaya para pejuang Brigade Al-Qassam yang membawa mereka kembali ke tempat yang aman di dalam terowongan.

Para tawanan Israel tersebut menekankan betapa gentingnya situasi mereka, dengan menggambarkan lingkungan mereka saat ini sebagai lingkungan yang tidak aman dan tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan selimut.

Mereka juga menunjukkan kontras antara situasi mereka dan tindakan militer Israel, yang menurut mereka membom mereka sementara para pejuang Hamas mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan mereka dapat menghirup udara segar di luar terowongan.

Dalam pesan mereka, para tahanan meminta tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan mereka dapat kembali dengan selamat.

Mereka juga menyuarakan rasa frustrasi mereka atas kurangnya perhatian yang diberikan kepada kondisi tahanan lain yang telah kembali ke rumah, mendesak agar mereka diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

Para tahanan mengakhiri pesan mereka dengan mengatakan, "Hidupkan kami kembali, kami sudah mati di sini," dan memperingatkan pemirsa tidak mempercayai narasi pemerintah Israel tentang tekanan terhadap Hamas, karena mereka berpendapat pengeboman tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan pemerintah.

Dalam perkembangan terkait, keluarga tahanan Israel yang ditahan di Gaza mengadakan acara peringatan di dekat markas militer Israel di Tel Aviv.

Keluarga tahanan, yang tampak khawatir tentang nasib para tahanan sejak Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza bulan lalu, menuntut agar kesepakatan pertukaran tahanan dicapai dengan Hamas.

Selama protes, beberapa kerabat memberikan pidato, menyerukan kepada Presiden AS Donald Trump untuk memberikan semua tekanan yang tersedia kepada Perdana Menteri Netanyahu untuk mengakhiri pertempuran.

Para pengunjuk rasa juga menuduh Netanyahu memecah belah negara dan masyarakat, serta mempertaruhkan nyawa tawanan dan tentara demi agenda politiknya.

Netanyahu saat ini terlilit banyak kasus korupsi. Jika pemerintahannya runtuh karena menghentikan genosida di Gaza, dia bisa dipenjara karena kasus korupsi.

KAIRO - Media Israel mengatakan Mesir mengajukan usulan baru untuk gencatan senjata antara Israel dan kelompok pejuang Palestina di Jalur Gaza, beserta pertukaran tahanan.

Penyiar publik Israel KAN melaporkan, ?Kairo telah mengajukan usulan baru mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara Israel dan Hamas."

Disebutkan bahwa, "Usulan baru tersebut diajukan oleh Mesir dalam 24 jam terakhir untuk mencapai konsensus antara Israel dan Hamas."

Meskipun penyiar tersebut tidak menyebutkan ketentuan atau rincian apa pun, namun, dikatakan usulan tersebut berada di antara tawaran mediator awal, Mesir dan Qatar, yang mencakup pembebasan lima tahanan yang masih hidup, dan usulan Israel, yang mensyaratkan pembebasan 11 tahanan yang masih hidup di Gaza.

Mesir belum mengomentari laporan tersebut.

Israel memperkirakan 59 sandera masih ditahan di Gaza, dengan 22 orang masih hidup.

Militer Israel melancarkan operasi udara mendadak di Gaza pada 18 Maret, menewaskan 1.249 korban dan melukai 3.022 orang meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas yang berlaku pada Januari.

Lebih dari 50.600 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan militer Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

JAKARTA - Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah Putra merespons beredarnya draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) yang dinilai menghapus kewenangan Kejaksaan menyelidiki korupsi. Menurut Dedi, jika kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki perkara korupsi dihapuskan, maka akan menjadi senjakala pemberantasan korupsi.

Selain itu, bisa merusak reputasi pemerintahan. ?Jika UU KUHAP itu disahkan dengan menihilkan kewenangan Kejaksaan, ini senjakala pemberantasan korupsi, dan tentu bisa pengaruhi reputasi pemerintah,? kata Dedi, Jumat (4/4/2025).

Dia mengingatkan, efek negatif yang muncul bisa membuat pemerintah dianggap membuka celah bagi koruptor untuk bebas beraksi. Dengan kondisi tersebut, berisiko dianggap mengkhianati upaya negara memberantas korupsi.



Dedi berpendapat, penghapusan kewenangan kejaksaan menghapus korupsi merupakan serangan balik koruptor yang sangat nyata, di tengah kerja kejaksaan selama ini. Meskipun Kejaksaan sendiri tidak sepenuhnya bebas korupsi, tetapi upaya pemberantasan korupsi yang mereka lakukan layak diapresiasi dan didukung.

?Jangan sampai Kejaksaan diserupakan dengan alat penegakan hukum biasa, Kejaksaan Agung merupakan satu dari tiga serangkai kekuasaan politik negara, melengkapi eksekutif, dan legislatif, sudah sepatutnya kejaksaan mendapat porsi kekuasaan hukum lebih besar dari polisi apalagi KPK,? tuturnya.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, secara umum semua penegakan hukum seharusnya punya hak menegakkan hukum, termasuk korupsi, baik di Kejaksaan Agung maupun polisi. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya lembaga tambahan yang bersifat komisioner, ia tidak punya kewenangan penegakan, tetap pada akhirnya yang direstui UU adalah Kepolisian dan Kejaksaan.

?Jika Kejaksaan dibatasi dalam perkara korupsi, maka ini sama saja dengan memberikan akses penegakan korupsi hanya di kepolisian, sementara saat ini reputasi kepolisian sudah demikian buruk, baik dari perspektif publik maupun catatan penegakan hukum,? pungkasnya.

AMERIKA - Di tengah gelombang kekerasan yang menargetkan kendaraan Tesla, showroom, dan stasiun pengisian daya, Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk, melabeli serangan-serangan tersebut sebagai "terorisme domestik skala luas" dan menuntut pihak berwenang untuk mengejar ?dalang" di balik kekerasan tersebut.

Laporan insiden terkait Tesla terus bertambah secara nasional. Mulai vandalisme ringan, seperti penggoresan kunci atau grafiti, hingga kasus-kasus ekstrem seperti pembakaran dan penembakan dari kendaraan yang diduga menargetkan kendaraan Tesla.

Selama akhir pekan, para pengunjuk rasa anti-Musk menyaksikan salah satu unjuk kekuatan terbesar mereka ketika gerakan terdesentralisasi yang dikenal sebagai Tesla Takedown merencanakan "Hari Aksi Global" yang menargetkan lebih dari 500 lokasi Tesla di seluruh dunia.

"Ini pada dasarnya adalah kasus terorisme. Ini adalah terorisme domestik skala luas dengan tujuan intimidasi, dan itu merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Ini benar-benar mengerikan," kata Musk pada hari Selasa di "The Five".

"Apa yang sebenarnya harus kita tuju adalah orang-orang yang mengorganisir dan membayar serangan dan protes ini. Itulah yang sebenarnya perlu kita kejar, karena orang-orang yang benar-benar melemparkan bom molotov - mereka adalah prajurit rendahan, tetapi kita perlu mengejar para jenderal."

Musk Yakin Ada Dalang Dibalik Demo

Musk menuduh bahwa serangan-serangan tersebut bukanlah tindakan vandalisme acak, melainkan kampanye terorganisir yang didanai oleh pihak-pihak tertentu. Dia menuntut agar pihak berwenang tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap dan menindak "para jenderal" yang mendalangi serangan-serangan tersebut.

"Presiden telah menegaskan bahwa kita akan mengejar mereka yang membayar dan mengorganisir serangan kekerasan ini, dan Jaksa Agung Bondi juga mengatakan hal yang sama. Saya percaya bahwa itulah yang akan terjadi," kata Musk, menambahkan bahwa pemerintah tahu siapa "para jenderal" ini.

Menanggapi kekerasan nasional, FBI meluncurkan satuan tugas untuk menyelidiki serangan terhadap pemilik Tesla. Direktur FBI, Kash Patel, memposting di X, yang sebelumnya Twitter, bahwa insiden tersebut diperlakukan sebagai "terorisme domestik".

CEO Tesla itu mengecam "para munafik yang luar biasa" di media arus utama dan Partai Demokrat, dengan alasan bahwa retorika para pengkritik DOGE telah memicu kemarahan terhadap Tesla dan parapendukungnya.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Kemanan ( Kemenko Polkam ) memantau situasi kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan prosedur.

?Alhamdulillah hari ini kita dari Satgas Pengamanan Lebaran melaksanakan pemantauan ke berbagai tempat pelayanan masyarakat untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah khususnya dari lapas ini kepada masyarakat,? jelas Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsda TNI Eko Dono Indarto saat meninjau lokasi di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Dalam kunjungan ini, tim Kemenko Polkam melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan layanan kunjungan Lebaran, memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar keamanan dan pelayanan yang telah ditetapkan.

?Bentuk layanan publik yang dilakukan oleh Lapas Cipinang sudah cukup bagus, terbukti mekanisme dan tata kelolanya dijalankan dengan baik, tanpa mengabaikan faktor keamanan, tapi bisa tetap dekat dengan masyarakat para pengunjung lapas yang akan menengok keluarganya,? ungkapnya.

Eko Dono menyampaikan harapannya layanan publik seperti yang dilaksanakan oleh Lapas Cipinang dapat ditiru di tempat lain.

?Hal ini perlu ditiru di tempat lain, bahwa bentuk pelayanan publik yang totalitas menjadi komitmen pemerintah untuk hadir membantu masyarakat memenuhi kebutuhan nya. Kami berharap mudah-mudahan layanan semakin meningkat dan masyarakat semakin percaya kepada kita semua bahwa kita ada untuk melayani masyarakat,? tambahnya.

Kepala Lapas Cipinang Wachid Wibowo, menegaskan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Kemenko Polkam menjadi bagian dari strategi dalam menyelenggarakan layanan kunjungan yang optimal.

"Kami ingin memastikan Warga Binaan dapat merayakan Idulfitri bersama keluarganya dalam suasana yang aman dan tertib. Kehadiran Tim Siaga Pemantauan Kemenko Polkam ini semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang humanis dan berkualitas," ungkap Wachid

Dengan pemantauan langsung dari Kemenko Polkam, Lapas Cipinang memastikan layanan kunjungan Idulfitri berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur pemasyarakatan. Langkah ini sejalan dengan prinsip ?Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat bagi Masyarakat? di mana setiap kebijakan tidak hanya berfokus pada pembinaan Warga Binaan, tetapi juga berdampak positif bagi keluarga mereka dan masyarakat luas.

SEMARANG - Salat Idulfitri di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Senin (31/3/2025) diperkirakan diikuti 25.000 hingga 30.000 jemaah. Pelaksanaannya dikoordinir Masjid Baiturrahman Semarang, dengan khatib Ketua Baznas Noor Ahmad.

?Pelaksanaan salat di lokasi tersebut akan dilakukan bila cuaca mendukung,? ungkap Ketua Takmir Masjid Baiturrahman Semarang K.H. Ahmad Darodji, kepada wartawan, Minggu (30/3/2025).

Dia mengatakan imam salat tersebut. K.H. Zaenuri Ahmad Al Hafidz yang merupakan pengasuh Ponpes Nurul Qurani Kabupaten Semarang. Direncanakan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama sejumlah pejabat lain di Jateng akan hadir di sana untuk salat Idulfitri.

Kiai Darodji mengimbau jemaah agar tetap tertib, terutama setelah salat mengikuti khotbah hingga selesai. Sebab, mendengarkan khotbah merupakan bagian dari salat Idulfitri.

?Khotbah 12 sampai 15 menit, merupakan satu kesatuan dengan salat,? sambungnya.

Pihaknya juga mengingatkan para jemaah sudah berwudu dari rumah agar tak terjadi antrean di lokasi. Jemaah juga diimbau datang lebih awal untuk bisa mengikuti takbir bersama.

Jemaah putri berada di sisi selatan sementara jemaah putra di sisi utara. Malam ini, kata Darodji, Masjid Baiturrahman juga akan membagikan zakat fitrah berupa beras kepada 2.000 mustahik.

Rencananya, dilakukan simbolis oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Pihaknya menyatakan tidak mengadakan takbir keliling.

Daroji menjelaskan takbiran dilakukan di dalam masjid, mengingat kepadatan arus kendaraan di pusat kota sangat tinggi, terlebih dengan prediksi kedatangan sekitar 17,49 juta pemudik ke Jateng.

"Kami akan berpartisipasi dalam menjaga kelancaran lalu lintas. Kalau di Simpang Lima memang sangat padat, maka tidak ada takbir keliling. Namun, di daerah lain yang jalannya menuju kampung mungkin masih ada,? jelasnya.

Salat Idulfitri di Lapangan Pancasila Simpanglima itu mendapat pengamanan ketat polisi. Petugas ditempatkan di sekitar lokasi, bersenjata laras panjang, sesuai Instruksi Gubernur.

"Kami ingin memastikan keamanan, dan kenyamanan jemaah selama pelaksanaan ibadah. Polisi bersenjata laras panjang akan berjaga sesuai arahan dari Pak Gubernur,? tandasnya.

JAKARTA - Kronologi penangkapan dua warga negara (WN) China berinisial FN dan GC diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. FN dan GC yang dicari Pemerintah China terkait kasus kejahatan ekonomi.

Penangkapan itu merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar China kepada Ditjen Imigrasi melalui nota diplomatik. Saffar Muhammad Godam menyebutkan FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Godam menyebutkan, Pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) dalam hal pengamanan dan pemulangan atau deportasi FN dan GC.

Dia menjelaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bekerja sama dengan stakeholders terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (joint investigation), sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRT (China, red) dalam penanganan pelaku tindak kriminal. Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum, kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,? ujar Saffar dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menjelaskan FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Pada Sabtu, 15 Maret 2025, berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diduga menjadi tempat tinggal kedua WNA.

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. ?Ketika tim kami sampai, hanya ada FN. Dia menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK). Kemudian kami ketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun. Kami kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut,? ucap Yuldi.

Tim kemudian mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK namun GC tidak ditemukan. Sekretaris GC, NT menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan investor di PT. NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT. PRS. FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu, 16 Maret 2025, Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal WN China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Petugas langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA). Saat ini, kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada tanggal 4 Maret 2025.

Mereka akan dipulangkan ke China pada Kamis, 27 Maret 2025 dengan maskapai China Eastern Airlines pada pukul 23.45 WIB. ?Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga," pungkasnya.

BOGOR - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberikan remisi khusus dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 157.953 narapidana (napi). Pemberian remisi itu bertepatan dengan momen Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 948 napi dinyatakan langsung bebas pada momen Nyepi dan Idulfitri. Pantauan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, pemberian SK remisi khusus dan PMP dilakukan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto dan Dirjen PAS, Mashudi. Warga binaan turut memberikan suguhan tampilan berupa marawis hingga pramuka.

Dirjen PAS, Mashudi mengatakan pemberian remisi khusus dapat menghemat anggaran makan narapidana hingga puluhan miliar.

"Pemberian remisi khusus Nyepi dan Idulfitri berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara dengan total penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan hingga Rp81.264.930.000," ujar Mashudi, Jumat (28/3/2025).

Mashudi merinci jumlah napi yang mendapatkan remisi khusus Nyepi dan Idulfitri yakni 1.641 beragama Hindu serta 156.312 beragama Islam. "Sebanyak 928 di antaranya dinyatakan bebas," jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Asep Kurnia; Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Mashudi; Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam; Bupati Bogor Rudy Susmanto; dan pejabat lainnya.

Acara juga diikuti Kakanwil, Kalapas dan Karutan secara virtual sekaligus memberikan remisi kepada warga binaan di wilayah lapas dan rutan masing-masing.

PEKANBARU - Paham radikal terorisme menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut.

Hal itulah yang mendasari BNPT dan Komisi XIII DPR berkolaborasi memperkuat ketahanan masyarakat. Salah satunya lewat kegiatan dialog kebangsaan ?Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa? di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Riau, Pekanbaru.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono pada sesi talk show mengatakan bahwa dialog seperti ini menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

?Kami melakukan dialog kebangsaan dimana kami bersama Komisi XIII DPR RI berkolaborasi dalam rangka untuk mengedukasi dan meliterasi terhadap bahayanya paham radikal terorisme di provinsi Riau sehingga ini perlu dilakukan,? ujar Eddy Hartono dikutip Jumat (28/3/2025).



Alumni Akpol 1990 ini menyebut, dialog seperti ini sangat penting sekali, sebagaimana tema yang diangkat yakni memperkuat persaudaraan untuk menjaga keutuhan bangsa. Karena sejatinya bangsa Indoensia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, dimulai dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

?Salah satu ujian negara ita adalah ancaman terorisme, diuji dengan pemberontakan DI/TII pada masa Orde Lama, sedangakan masa Orde Baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang melakukan metamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada melalui intelijen approach dimana saat itu namanya Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah),? ujarnya.

Setelah itu di era reformasi di tahun 1999 keatas menurutnya mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah. seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II dan sebagainya.

?Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi Penegakkan Hukum hingga saat ini,? jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Juga melaksanakan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto dan juga melaksankan prioriotas daripada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Untuk itu dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme ini yang mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

?Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar suku bangsa itu harus terus dipelihara. Itupenting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,? ujarnya.

Dialog Kebangsaan yang dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyrakat, ormas, partai politik dan mahasiswa ini menghadirkan tiga orang anggota Komisi XIII DPR.

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya dalam keynote speechnya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan di bulan Ramadan ini. Hal ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia ini hadir sebagai sebuah bangsa.

?Karena hal itu sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa, dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu. Karena masyarakat Indonesia ini memiliki dua konsep penting yakni persaudaraan dan kebangsaan,? ucapnya.

Dia menyebut, dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan tentunya tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

?Saya minta kepada pak Gubernur Riau, apa yang membuat bangsa kita terfragmentasi? Ayo kita fasilitasi anak daerah kita, asrama daerah dan berkuliah dikota-kota. Primordialisme mengikis perasaan kebangsaan kita. Kalau masih mempersoalkan etnis dan primordial kapan kita jadi Indonesia? Semoga dialog ini memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan,? tuturnya.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengatakan bahwa generasi saat ini cenderung kurang peduli terhadap konsep benar dan salah. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

?Kearifan lokal berbasis kekerabatan berpotensi menjadi benteng dalam menangkal radikalisme. Namun, diperlukan penguatan agar kearifan lokal tetap relevan dalam menghadapi ancaman modern. Perlu adanya lembaga yang fokus memberikan pemahaman tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan. Lembaga ini (BNPT) dapat berperan sebagai penangkal ideologi radikal dan memperkuat nilai kebangsaan,? ujanya.

Dirinya berpesan kepada masyarakat Riau agar tidak mudah terpapar radikal terorisme yang mana tentunya struktur masyarakatnya harus kuat, tidak boleh longgar. Hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain harus dijaga.

Anggota Komisi XIII DPR lainnya, Siti Aisyah berpesan kepada generasi Z harus cerdas dalam bermedia sosial. Generasi Z jangan ikut-ikutan membully atau merasa paling benar. Karena Cyberbullying bisa menjadi awal munculnya radikalisme dan terorisme.

?Kunci utama mencegah terorisme adalah dengan menanamkan sikap toleransi, termasuk dalam interaksi di media sosial. Ibu memiliki peran kuat dalam mendidik anak agar tidak mudah terpengaruh paham radikal. Sehingga untuk memiliki ilmu dan wawasan luas agar tidak terjebak janji palsu kelompok radikal,? kata Siti Asiyah.