JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai juru bicara PresidenPrabowo Subianto karena Prabowo ingin posisi tersebut diisi orang kepercayaannya.

"Secara prinsip, sepertinya Istana, pemerintah, dan Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Adi menuturkan, Prabowo perlu menempatkan orang kepercayaannya di posisi juru bicara agar tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi Prabowo kepada masyarakat.

Tak heran, Prabowo akhirnya menunjuk Prasetyo Hadi menjadi juru bicara dengan melihat rekam jejak Prasetyo yang merupakan orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.

Berbekal hubungan yang panjang itu, Prasetyo dinilai mampu menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.

"Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden," kata Adi.

"Supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah," imbuh dia.

Di samping itu, Adi menilai, ditunjuknya Prasetyo sebagai juru bicara turut menandakan kekecawan Prabowo terhadap Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi.

Menurut Adi, kekecewaan itu terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi.

"Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama," kata Adi.

For all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengungkap bahwa ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.

Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.

"Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujar Prasetyo, Kamis (17/4/2025).

PAMEKASAN, KOMPAS.com – Sebuah bola tenis berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur. Bola itu ditemukan pada Sabtu (13/4/2025) oleh tenaga kerja non-warga binaan yang sedang membersihkan sampah dan rumput liar di dekat pagar bagian dalam lapas.

Kepala Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Fathorrosi, mengatakan sabu di dalam bola tersebut memiliki berat 1,39 gram.

"Beratnya 1,39 gram. Saat ditemukan, sebagian lingkar bola tenis itu dilakban," ujar Fathorrosi, Jumat (18/4/2025).

Ia menegaskan, bola tenis tersebut bukan berasal dari fasilitas olahraga di dalam lapas, karena tidak tersedia olahraga tenis.

"Fasilitas olahraga yang tersedia di dalam lapas hanya futsal dan volly," jelasnya.

Pihak lapas menduga bola berisi sabu tersebut sengaja dilempar dari luar oleh orang tak dikenal ke area dalam lapas.

"Penemuan bola tenis berisi sabu-sabu ini telah kami koordinasikan dengan Polres Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan, siapa pelaku pelemparan dan pemiliknya," ujarnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, pihak Lapas berencana memasang kamera pengawas yang mengarah ke luar area lapas.

"Karena selama ini kamera pemantau hanya mengarah ke dalam komplek dan perumahan sipir," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan agar kasus dugaan eksploitasi eks pemain sirkus pada Oriental Circus Indonesia (OCI) diselesaikan secara hukum.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyatakan, langkah itu perlu ditempuh karena kasus dugaan eksploitasi ini telah berlangsung sejak lama dan belum diselesaikan sebagaimana mestinya.

"Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI," kata Uli dalam siaran pers, Kamis (17/4/2025).

Komnas HAM juga meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan.

"Hal ini sangat penting untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan kekeluargaannya," imbuh Uli.

Uli menjelaskan, Komnas HAM telah memantau kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, sejak tahun 1997.

Ketika itu, Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM berupa pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan dan orang tuanya; elanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

Kemudian, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya; serta pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Namun, pada 22 Juni 1999, Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan atas nama FM dan VS," kata Uli.

Kasus ini pun kembali bergulir pada Desember 2024 ketika Komnas HAM menerima menerima pengaduan dari Ari Seran Law Office yang menyampaikan permasalahan kasus OCI belum terselesaikan.

"Karena belum adanya upaya untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 3.1 milyar yang ditujukan kepada OCI," ujar Uli.

Di samping itu, Komnas HAM juga menegaskan bahwa pelatihan keras utamanya kepada anak-anak tidak boleh menjurus pada penyiksaan dan bilamana hal ini dilakukan maka telah terjadi pelanggaran hak anak.

"Anak-anak tersebut juga mengalami pelanggaran atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangan yang ada," kata Uli.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI mengadukan pengalaman pahit mereka selama menjadi pemain sirkus kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025).

Di hadapan Mugiyanto, mereka mengaku mengalami kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi selama bertahun-tahun, misalnya disetrum, dirantai, hingga dipisahkan dengan anaknya.

Sebagian dari mereka pun mengaku tidak mengetahui identitas dan asal-usulnya karena sudah dilatih menjadi pemain sirkus sejak kecil.

Respons Oriental Circus Indonesia

Pendiri OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau membantah tudingan bahwa terdapat eksploitasi terhadap para pemain sirkus.

Tony mengakui bahwa pada medio tahun 1970-1980, didikan yang diberikan OCI kepada para pemain sirkusnya cukup keras, jika dibandingkan dengan upaya pendisiplinan pada saat ini.

Namun, ia menegaskan, proses latihan di sirkus memang memerlukan kedisiplinan tinggi yang kerap kali melibatkan tindakan tegas.

Menurut Tony, hal tersebut wajar dalam dunia olahraga dan bukan bentuk kekerasan yang disengaja.

“Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin,” ujar Tony saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

“Kalau mereka luka, justru nggak bisa tampil atraksi,” ujarnya. Tony juga menepis tudingan soal penyiksaan yang dialami mantan pemain sirkus.

Menurut dia, pernyataan yang disampaikan para eks pemain sirkus hanyalah pernyataan sensasional, yang tidak logis dan bertujuan untuk menarik simpati publik.

“Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal,” ujarnya.

Tony pun menuding ada upaya pemerasan di balik tuntutan kompensasi senilai Rp 3,1 miliar.

Menurut dia, ada sosok tertentu yang memprovokasi para mantan pemain sirkus untuk mengangkat narasi negatif.

Tony juga mengaku telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan adanya upaya pemerasan yang sempat menuntut angka hingga lebih dari Rp 3,1 miliar.

Namun, Tony menegaskan bahwa dari awal pihaknya memilih untuk diam agar tidak melukai perasaan mantan anak didiknya.

“Kita memang tidak merespon, karena mau lihat siapa dalangnya. Anak-anak itu hanya ‘alat’. Kita nggak mau cederai mereka. Tapi siapa yang ada di belakang ini, ya itu yang jadi perhatian kami,” ungkap Tony.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri tak membahas bergabungnya PDI-P ke dalam koalisi.

"Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi)," kata Prasetyo melansir Antara, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menilai, tidak semua partai politik harus bergabung ke dalam pemerintahan. Selain itu, ia memastikan, hubungan PDI-P dengan pemerintah tetap berjalan dengan baik.

Megawati pun hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Pertemuan Lanjutan

Ketua DPP PDI-P yang juga putri Megawati, Puan Maharani memastikan akan ada pertemuan lanjutan antara ibunya dengan Prabowo.

"Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya," kata Puan di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Meski begitu, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut soal wacana pertemuan berikutnya itu.

Dia hanya menjelaskan, pertemuan Prabowo dengan Megawati sesuai harapan PDI-P dan Partai Gerindra yang kerap mendiskusikannya.

"Waktu itu kan saya juga dengan teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan insya Allah bahwa dalam waktu yang dekat akan ada silaturahmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo," ujar Puan.

"Dan alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi pada hari Lebaran," sambungnya.

Khawatir Jika PDI-P Bergabung

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengaku khawatir jika PDI-P bergabung ke pemerintahan Prabowo.

Sebab hal tersebut akan berdampak buruk terhadap konstelasi politik dalam negeri, ketika seluruh partai politik mendukung pemerintahan.

"Itu berdampak buruk untuk jangka panjang, demokrasi menjadi tidak imbang, pemerintahan menjadi seperti pemerintahan satu partai yang super gemuk," kata Djayadi.

Jika PDI-P bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, kelompok masyarakat sipil akan kehilangan mitranya dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Kelompok kritis di masyarakat dan khususnya civil society serta media kehilangan partner yang bersuara kritis untuk mengontrol pemerintahan. Kualitas pemerintahan kita akan melemah," kata Djayadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka layanan kunjungan keluarga tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama rangkaian perayaan Hari Raya Paskah 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, total ada 11 tahanan yang merayakan Paskah di Rutan KPK, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

"Betul (termasuk Hasto), jumlah tahanan yang akan melaksanakan ibadah Paskah di Rutan KPK sejumlah 11 orang dari total 46 tahanan KPK," kata Budi dalam pesan singkat, Jumat (18/4/2025).

Layanan kunjungan keluarga ini juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025, mulai pukul 09.00-13.00 WIB.

Selain itu, KPK akan menyelenggarakan rangkaian ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik.

Ibadah Jumat Agung, misalnya, akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025. Sementara untuk ibadah paskah akan dilaksanakan pada 20 April 2025, pukul 14.00-16.00 WIB.

Terakhir, KPK menyatakan berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum.

SIKKA, KOMPAS.com – Uskup Maumere, Mgr Ewaldus Martinus Sedu, memimpin misa Kamis Putih di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (17/4/2025). Dalam perayaan itu, Uskup Ewaldus membasuh kaki 12 warga binaan sebagai simbol cinta kasih dan pelayanan.

Dua belas warga binaan itu melambangkan para rasul Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Tujuh di antaranya merupakan warga binaan asal Nangahale yang tengah menjalani hukuman atas kasus pengrusakan plank milik PT Krisrama.

“Kalian bukanlah orang buangan. Kalian adalah sesama saudara kami. Kita semua adalah makhluk yang lemah dan rapuh, terkadang kita jatuh pada kesalahan yang sama,” kata Uskup Ewaldus dalam homilinya.

Ia meyakini belas kasih Tuhan dapat dialami bahkan di balik jeruji. Oleh karena itu, ia mengajak warga binaan menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Uskup Ewaldus juga menegaskan bahwa perayaan Ekaristi di rutan merupakan bagian dari tradisi Gereja Katolik yang berlangsung di banyak keuskupan di seluruh dunia, termasuk Vatikan.

“Di Roma malam ini juga, para uskup dan imam agung sedang merayakan Ekaristi Kamis Putih di salah satu penjara. Jadi hampir semua uskup melakukan hal yang sama,” tuturnya.

Ia menutup misa dengan permintaan doa dari para warga binaan agar dirinya dapat terus menjadi gembala yang baik.

“Mari kita saling mendoakan. Saya juga mohon doa dari kalian agar saya tetap menjadi gembala yang baik,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat senior Muara Karta Simatupang melayat ke rumah duka advokat Hotma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

Ia mengenang persahabatannya dengan mendiang selama 30 tahun.

“Saya bersahabat empat orang. Almarhum Tommy Sihotang, sudah setahun yang lalu meninggal. Terus almarhum Hotma Sitompul. Terus Partahi Sihombing, terus saya, Muara Karta, berempat kita ini ke mana-mana selama 30 tahun,” kata dia saat ditemui di rumah duka di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan.

Sebagai sahabat, ia merasa sangat kehilangan. Menurut Muara Karta, Indonesia kehilangan satu sosok penting dalam penegakan hukum.

“Kita kehilangan ya, bukan hanya saya ya, semua teman sejawat merasa kehilangan. Indonesia saat ini kehilangan tokoh penegakan hukumnya salah satunya beliau, Hotma Sitompul,” kata dia.

Pertemanan yang bertahan hingga akhir hayat ini bisa terwujud karena adanya kesamaan pandangan di antara keempatnya terkait penegakan hukum untuk masyarakat.

“Karena kita selalu sepakat, punya motto membela rakyat kecil tanpa pamrih karena memang hukum harus kita tegakkan tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Muara Karta.

Saat Hotma dirawat di rumah sakit di Malaysia pun, ia bersama dua rekan advokat lainnya sempat berkunjung untuk memberikan semangat.

“Saya juga beberapa kali ke Penang ketika beliau memang serius dalam pengobatan dalam perawatan dokter. Saya dengan Pak Partahi dengan Pak Juan Felix Tampubolon itu kita berangkat ke Penang untuk memberikan semangat kepada beliau agar beliau cepat sembuh dan cepat beraktivitas,” cerita Muara Karta.

Menurut dia, sahabatnya itu adalah seseorang yang berani dalam penegakan hukum dan selalu mengedepankan keadilan untuk rakyat kecil di mata hukum.

“Orang yang tidak punya uang tetapi tersandung hukum, selalu dibela tanpa pamrih,” imbuh dia.

Sebagai sahabat, Muara Karta akan terus memberi pendampingan untuk Ditho Sitompul yang akan meneruskan perjuangan ayahnya bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron.

Ia berharap Ditho dapat memimpin LBH Mawar Saron yang memiliki banyak cabang di Indonesia.

Hotma Sitompoel adalah seorang pengacara senior yang beberapa kali berkecimpung dalam kasus besar.

Selain itu ia juga pengacara sejumlah artis Indonesia yang pernah terjerat kasus, seperti Rizky Billar dalam persidangan perceraiannya dengan penyanyi Lesti Kejora yang berakhir dicabutnya laporan oleh Lesti pada 2022.

Ia memiliki lembaga hukum non-profit bernama LBH Mawar Saron yang fokus membantu masyarakat miskin, teraniaya, dan terpinggirkan, tak terkecuali anak-anak.

Pengacara senior ini meninggal dunia di usia 75 tahun setelah menerima perawatan di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat selama satu minggu.

CIKARANG, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan seluruh peserta magang di luar negeri dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapatkan jaminan hukum dan kerja selama menjalani program.

Ia mengatakan, para peserta magang di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum secara penuh karena terikat resmi dengan perusahaan tujuan magang.

Dengan demikian, agensi yang mengirim para peserta magang ke luar negeri wajib melakukan pengawasan.

"Ya, kalau magang ini lebih baik sebenarnya, karena masih ada kontrak. Jadi yang mengirim di sini masih berkewajiban juga untuk mengawasi. Jadi itu salah satu advantage, kelebihan dari magang, isu terkait tentang perlindungan mereka sudah sebenarnya ada jaminan," kata Yassierli setelah menghadiri acara Pelepasan 1.500 Lulusan SMK Calon Pekerja Migran Indonesia di SMK Mitra Industri MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di Bekasi, Kamis (17/4/2025).

Yassierli menambahkan, program magang ke luar negeri merupakan salah satu strategi Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Ia menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendukung program magang ke luar negeri.

"Kami sedang siapkan bagaimana ketika sudah sampai di Indonesia, mereka tidak akan terlantar karena mereka sudah punya bekal magang di luar negeri," ujar Yassierli.

Sebelumnya, pemerintah bersama pihak swasta siap memberangkatkan 1.500 lulusan SMK dari berbagai jurusan dan daerah di Indonesia untuk mengikuti program magang di luar negeri.

Mereka akan menempati posisi pekerjaan tertentu di berbagai perusahaan di Jepang dan Jerman.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, pihaknya mendorong penguatan kemampuan kerja dan karakter siswa SMK.

"Kami dari Kemendikdasmen sangat menyadari bahwa di samping memperkuat skill atau hard skill, penting juga untuk memperkuat karakter peserta didik di lingkungan SMK,” kata Fajar dalam acara Pelepasan 1500 Lulusan SMK Calon Pekerja Migran Indonesia yang berlangsung secara hybrid di SMK Mitra Industri MM 2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (17/4/2025).

Fajar menambahkan, program pemberangkatan 1.500 lulusan SMK ini merupakan kolaborasi Kemendikdasmen, Kementerian Ketenagakerja, dan pelaku industri. Program ini menunjukkan pentingnya kolaborasi sektor pendidikan dan ketenagakerjaan di dunia vokasi.

Adapun para peserta magang di luar negeri tersebut telah mendapatkan pembekalan berupa pelatihan bahasa, jasmani, dan budaya dari LPK World Horenso Indonesia. Peserta dari SMK Mitra Industri MM 2100 Cikarang sendiri berjumlah hampir 100 orang.

Para peserta magang di luar negeri tersebut akan berangkat dengan jadwal yang berbeda-beda pada tahun ini. Pemberangkatan menyesuaikan dengan jadwal dan kontrak kerja yang disepakati bersama perusahaan tujuan.

Sementara itu, Founder SMK Mitra Industri MM2100, Yoshiro Kobi Utsman mengatakan, magang di luar negeri, khususnya di Jepang, akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi peserta.

Jepang dikenal sebagai negara dengan teknologi yang maju, pendidikan vokasi yang efisien, serta etos kerja yang tinggi dan disiplin.

"Di sana, peserta tidak hanya akan belajar keterampilan dan pengetahuan teknis, tetapi juga cara kerja yang penuh tanggung jawab, pentingnya komunikasi di tempat kerja, kerja sama tim, dan sikap profesional yang baik. Keterampilan, pengalaman, dan sikap yang peserta pelajari di Jepang akan sangat bermanfaat ketika peserta kembali ke Indonesia," ujar Kobi dalam sambutannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri tak membahas bergabungnya PDIP ke dalam koalisi.

“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi),” kata Prasetyo melansir Antara, Kamis (17/4/2025).

Ia menilai, tidak semua partai politik harus bergabung ke dalam pemerintahan.

Selain itu, ia memastikan, hubungan PDIP dengan pemerintah tetap berjalan dengan baik. Megawati pun hingga kini masih menjabat sebagai Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Megawati dan Prabowo di kediaman Megawati di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada 7 Maret lalu. Pertemuan berlangsung empat mata, namun sejumlah elite masing-masing parpol turut berada di lokasi.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang turut hadir di pertemuan itu menilai perbincangan Presiden Prabowo dengan Megawati berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Meski dirinya tidak mengetahui secara rinci topik yang dibahas, Dasco hanya menyebut pertemuan itu kemungkinan berisi tukar pikiran mendalam terkait masa depan Indonesia.

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 20.30 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal empat hakim yang kini menjadi tersangka kasus suap untuk mengatur perkara kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Dia meminta hakim-hakim tersebut diproses hukum, sehingga dirinya menyerahkan seluruhnya kepada aparat yang berwenang.

"Iya, kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum, ya. Tergantung pada apakah ada bukti atau tidak," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Yusril juga mengatakan, sejauh ini proses hukum terhadap delapan hakim tersebut berjalan normal. "Jadi siapapun yang sebenarnya dilakukan penahanan oleh kejaksaan itu dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan, tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," beber Yusril.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat hakim yang menjadi tersangka karena diduga terlibat suap untuk mengatur perkara kasus korupsi ekspor CPO yang merupakan bahan minyak goreng.

Hakim yang menjadi tersangka pertama yang ditetapkan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, pada Sabtu (12/4) malam.

Kemudian, keesokan harinya, Minggu (13/4), tiga hakim yang menyusul Ketua PN Jaksel adalah Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, keduanya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Djuyamto, seorang hakim dari PN Jaksel.

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com.

Lalu, seperti apa profil Prasetyo Hadi selengkapnya?

Profil Prasetyo Hadi

Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Prasetyo Hadi adalah pejabat kelahiran Ngawi pada 28 Oktober 1979.

Semasa kecil, ia menempuh pendidikan dasar di SD Katolik Santo Yosef pada 1986-1992.

Ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Ngawi pada 1992-1995.

Setelah tamat SMP, Prasetyo Hadi memilih melanjutkan di sekolah kedinasasan yakni SMA Taruna Nusantara pada 1995-1998.

Rampung dalam tiga tahun, Prasetya Hadi menyambung studi ke jenjang sarjana di jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1999-2006.

Di dunia politik, Prasetyo tercatat mulai mengemban amanah sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) pada 2008.

Dalam kepengurusannya, Prasetyo aktif membentuk beragam program strategis dalam partai.

Karier politik Prasetyo mencapai puncaknya saat dilantik menjadi anggota DPR RI pada 1 September 2020 menggantikan Harry Poernomo.

Kontribusinya di tahun tersebut cukup mengangkat nama baik Partai Gerindra.

Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Komisi II di DPR RI yang membidangi berbagai isu penting, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria.

Pada Pemilu Legislatif 2019, Prasetyo ikut berkontestasi dalam pemilu legislatif DPR RI.

Prasetyo mendapatkan Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI yang mencakup wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo.

Dengan menggunakan kendaraan politik Partai Gerindra, Prasetyo mampu memperoleh 34.522 suara sah dan terpilih sebagai Anggota DPR pada periode tahun 2019-2024.

Di luar bidang politik, Prasetyo tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris PT Sentra Strategis Indonesia pada tahun 2014-2020.

Prasetyo bertanggung jawab pada pemberian solusi strategis untuk instansi, baik pemerintah maupun swasta. Selain itu, Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari.

Pada 21 Oktober 2024, ia dilantik sebagai Menteri Sekretaris Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan masa jabatan 2024-2029.

Pada Kamis ini, Hadi menyampaikan, sejatinya tugasnya sebagai juru bicara Presiden Prabowo tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Penunjukkan Hadi ini nyatanya terjadi ketika Hasan Nasbi baru-baru ini menjadi sorotan publik karena komunikasinya yang dinilai buruk.

Salah satunya ketika ia mengomentari teror pengiriman kepala babi ke kantor Tempo dengan menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak saja. Pernyataan Hasan Nasbi itu menjadi diskursus karena dia merupakan representasi pernyataan Presiden Prabowo.

Hasan Nasbi sendiri telah menepis kabar yang menyebut ia mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Hasan menyatakan, ia tetap berkantor seperti biasa di tengah isu pengunduran diri.

(Sumber: Kompas.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Robertus Belarminus)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik untuk merayakan Hari Raya Paskah 2025.

"Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Tessa mengatakan, ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025, pada pukul 14.00-16.00 WIB.

Selain itu, layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025, mulai pukul 09.00-13.00 WIB.

"KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum," ucap dia.