TANGERANG, KOMPAS.com - Petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menangkap 19 warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian, mulai dari overstay hingga penggunaan izin tinggal dengan dokumen perusahaan fiktif.

Para WNA tersebut berasal dari Nigeria (8 orang), Pakistan (8 orang), serta masing-masing satu orang dari Liberia, Gambia, dan Guinea.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendra Tri Prasetyo mengatakan, para WNA ditangkap dari lima lokasi berbeda di Kabupaten dan Kota Tangerang.

“Mereka diamankan dari apartemen kawasan Binong, Cisauk, Kelapa Dua, perumahan di Cikupa, dan pemukiman warga di Cikokol, Kota Tangerang,” kata Hendra dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Sebagian dari WNA itu hanya mengantongi dokumen kunjungan wisata, sementara lainnya memiliki izin tinggal yang sudah habis masa berlaku atau overstay.

"Dan mereka tidak mengetahui siapa yang mengirim mereka dan siapa yang mensponsori mereka selama berada di Indonesia," ujar dia.

Hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku karena setiap orang asing yang tinggal di Indonesia wajib memiliki sponsor yang bertanggung jawab atas keberadaannya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, Hasanin, mengatakan, beberapa WNA itu mengaku datang ke Indonesia sebagai investor dengan nilai investasi yang diklaim mencapai miliaran rupiah.

Namun setelah ditelusuri, alamat perusahaan yang disebutkan ternyata fiktif.

“Diduga mereka menetap di Indonesia untuk mencari peluang bisnis kerja. Modus jadi investor karena biayanya lebih murah dan jangka tinggal lebih panjang,” ujar dia.

Para WNA tersebut telah memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka akan dilakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian," ucap Hasanin.

Saat ini, seluruh WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak ditemukan unsur pidana, mereka akan dikenai sanksi administratif berupa deportasi ke negara asal.

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak dua warga negara China ditangkap petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang karena bekerja secara ilegal menggunakan visa kunjungan wisata.

Keduanya, berinisial XZ dan ZJ, terjaring dalam pengawasan keimigrasian di dua lokasi berbeda, yakni kawasan Green Lake City, Cipondoh, Kamis (10/2025) dan di Pantai Indah Kapuk 2 pada Jumat (11/4/2025).

“XZ ditemukan bekerja sebagai kuli bangunan dengan mengerjakan pemotongan kayu furniture, rak display, dan kusen aluminium. Sementara ZJ bertugas sebagai mandor yang mempersiapkan pembukaan operasional perusahaan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Keduanya menyalahgunakan visa kunjungan wisata indeks B1 yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan non-komersial, seperti wisata, pertemuan, atau pengobatan.

Selama di Indonesia, XZ menerima upah dan fasilitas tempat tinggal dari perusahaan, sedangkan ZJ difasilitasi akomodasi selama berada di Indonesia.

Tentunya ini bertentangan dengan ketentuan visa B1 dengan izin tinggal kunjungan hanya selama 30 hari.

"XZ bekerja sebagai kuli bangunan sejak Februari 2025. Sementara ZJ sudah mulai bekerja dari 12 Maret 2025," kata Hendro.

XZ dan ZJ diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pelanggaran ini diancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 500 juta.

Saat ini, Imigrasi masih mendalami temuan tersebut untuk menentukan tindak lanjut.

“Jika ditemukan cukup bukti, akan dilakukan penyidikan pidana. Jika tidak, tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan akan dijalankan,” ucap Hendro.

PACITAN, KOMPAS.com - Seorang anggota Polres Pacitan berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Aiptu LC diduga telah melakukan pemerkosaan atau rudapaksa terhadap seorang tahanan wanita di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Dugaan kasus tersebut kini telah memasuki tahap pemeriksaan internal dan yang bersangkutan telah resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Jules Abraham Abast menjelaskan Polda Jatim telah melakukam serangkaian proses penyelidikan dan dan penyidikan internal terhadap Aiptu LC.

Proses hukum ini berjalan sejak dilaporkan pada Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jatim pada awal April 2025.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personil Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personil Polres Pacitan inisial LC," kata Abraham, Sabtu (19/4/2025).

"yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," tambah dia.

Korban Adalah Tahanan Wanita Kasus Perdagangan Manusia

Menurut keterangan, korban berinisial PW (21), merupakan warga asal Jawa Tengah yang tengah menjalani masa penahanan di Mapolres Pacitan karena terlibat dalam kasus perdagangan manusia.

PW ditangkap atas dugaan berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Pacitan.

Aiptu LC sendiri, pada saat kejadian, diketahui sedang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Dugaan pemerkosaan disebut-sebut terjadi pada Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025), di ruang tahanan tempat korban ditahan.

Akibat perbuatannya itu, Aiptu LC kini ditahan di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

Proses penahanan terhadap Aiptu LC akan terus dilanjutkan selama penyelidikan dan penyidikan berjalan.

Abraham, Bidang Propam Polda Jatim mengaku secara tegas memberikan hukuman terhadap oknum Aiptu LC jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Seperti memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), secara kode etik Profesi Polri.

"Serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," pungkasnya.

Kasus ini mencuat setelah pihak internal Sie Propam Polres Pacitan bersama dengan Bidang Propam Polda Jatim melakukan penyelidikan cepat dan intensif, menyusul adanya laporan langsung dari korban.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Oknum Polisi Aiptu LC di Pacitan Diduga Rudapaksa Tahanan Wanita, Kini Ditahan di Polda Jatim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer geram karena ijazah 30 orang mantan pekerja UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana di Margomulyo, Surabaya ditahan.

Meski sudah didatangi langsung, ijazah itu tak kunjung diberikan.

Menyikapi hal tersebut, dia mengatakan pihaknya akan mendorong 30 pekerja tersebut untuk menempuh jalur hukum.

“Yang pasti kita serahkan proses ini ke proses hukum ya, itu sudah pasti,” kata pria yang akrab disapa Noel itu saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan, pihaknya memberikan dukungan secara moral kepada para mantan pekerja UD Sentosa Seal.

Dia juga memastikan akan mengawal proses hukum tersebut.

“Yang pasti kita melakukan support secara moral ke Pemda Surabaya terkait keluarganya yang ditahan ijazahnya, itu yang pasti. Kita juga akan mengawal proses hukum ini,” ujar dia.

Noel menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya untuk diusut secara hukum.

Termasuk peran dan dukungan dari Pemda Surabaya agar hal ini segera dituntaskan.

“Kami percayakan proses hukum ini ke aparat hukum, khususnya kepolisian dan Pemda Surabaya. Ya segala upaya yang sudah kita lakukan, kita (optimis) kan (kita) juga enggak ngerti ini (bisa seperti ini),” tambahnya.

Sebelumnya, Noel melakukan sidak gudang UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana di Margomulyo, Surabaya pada Kamis (16/4/2025).

Noel turun langsung, usai ramai aduan terkait penahanan ijazah puluhan mantan karyawan Diana.

Dia sampai di UD Sentosa Seal pukul 12.30 WIB ditemani Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Awalnya, Noel tidak dipersilakan masuk melalui pintu utama.

Hanya pintu samping yang dibuka, dan sejumlah orang pun masuk secara berdesakan.

“Iki gak dibukak maneh a? (Ini tidak dibuka lagi pintunya),” ujar Armuji.

Saat pintu dibuka, terlihat Diana di dalam gudang menggunakan baju berwarna merah.

Sejumlah pegawai juga ikut menemani dan menyambut kedatangan Wamen Noel.

Sekilas, 12 mantan karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan juga hadir dalam sidak ini.

Mereka ditemani oleh tim kuasa hukum.

Selain itu, tidak hanya anggota kepolisian yang berjaga.

Puluhan orang yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Masyarakat Madura Asli (Madas) juga ikut mengawal sidak.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Geger kasus tahanan yang dugem dan diduga pesta narkoba di dalam jeruji besi membuat jajaran pemasyarakatan bergerak cepat.

Direktur Kepatuhan Internal Ditjenpas Riau, Lilik Sujandi, mengumpulkan seluruh petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Jumat (18/4/2025), untuk memberikan arahan sekaligus penguatan pengawasan.

Langkah ini diambil sebagai respons atas video viral yang memperlihatkan napi Rutan Pekanbaru berpesta di dalam sel.

Dalam video tersebut, tampak suasana seperti dugem yang diduga disertai dengan penggunaan narkoba. Hasil pemeriksaan menyebutkan ada 14 tahanan yang terlibat.

Pentingnya Pengawasan dan Mitigasi Risiko

Dalam pertemuan itu, Lilik mengingatkan pentingnya pengawasan internal dan pengendalian sebagai langkah utama mencegah pelanggaran.

"Saya tidak bosan-bosannya menekankan tentang pentingnya melakukan pengawasan dan pengendalian," ujar Lilik, didampingi Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, dan Kalapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong.

Lilik menegaskan, karena pekerjaan di lapas bersifat rutin, maka potensi risiko pun harus dipetakan secara berkala agar pengawasan benar-benar berjalan.

"Pengawasan dan pengendalian harus ditingkatkan. Pengawasan melahirkan pengendalian, sehingga menghasilkan mitigasi risiko. Dengan kata lain, baru dikatakan pengawasan apabila ditemukan potensi risiko," ujarnya.

Sektor Rawan yang Perlu Dipantau

Lilik menyoroti sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian ekstra. Mulai dari proses masa pengenalan lingkungan (mapenaling), distribusi makanan, hingga pengawasan terhadap lalu lintas barang masuk ke dalam lapas.

"Belajar dari beberapa kejadian gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi, saya minta khususnya kepada regu jaga agar tetap menjaga integritas dan benar-benar bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Kalau ada yang bermain-main dalam tugas, saya akan ambil tindakan tegas," katanya.

Adapun sebagai buntut dari skandal dugem tersebut, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan, Arie Jelfri, langsung dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, 14 tahanan yang terlibat dugem telah dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kanwil Ditjenpas Riau masih terus melakukan investigasi menyeluruh, termasuk mendalami dugaan penggunaan narkoba di balik jeruji.

SURABAYA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen meningkatkan kemandirian mitra deradikalisasi melalui pendekatan kolaboratif, termasuk dengan eks narapidana terorisme.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Silaturahmi dan Halalbihalal Bersama Mitra Deradikalisasi dan Stakeholder Penanggulangan Terorisme di Surabaya, Jawa Timur.

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari program Pembinaan Wawasan Kebangsaan, dengan tujuan memperkuat sinergi BNPT bersama berbagai pihak dalam upaya penanggulangan terorisme.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus hadir mendampingi mitra deradikalisasi dengan menggandeng Kementerian/Lembaga dan pihak swasta.

“Kami berkolaborasi dengan pihak-pihak kompeten untuk mewujudkan harapan mitra deradikalisasi dalam mengembangkan kewirausahaan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/4/2025).

Ia menegaskan bahwa program deradikalisasi merupakan amanat dari RPJMN dan bagian dari prioritas nasional, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

"Kami bertemu dengan mitra deradikalisasi di wilayah Surabaya berkomunikasi mengidentifikasi permasalahan yang ada kira-kira apa yang perlu dimaksimalkan di dalam pelaksanaan program deradikalisasi," katanya.

Perlu Empati dan Sinergi

Kepala BNPT juga mengapresiasi dukungan Forkopimda Surabaya, yang selama ini memfasilitasi berbagai kegiatan deradikalisasi.

Sejalan dengan itu, Kepala Bakesbangpol Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, menegaskan pentingnya kerja sama dan empati dalam proses reintegrasi sosial.

“Proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial memerlukan kolaborasi dari semua pihak, kegiatan semacam ini diharapkan menjadi sarana dialog untuk menguatkan semangat kebangsaan dan keberagaman,” ungkapnya.

Kunjungan ke Mantan Narapidana Terorisme

Dalam rangkaian kegiatan, BNPT juga mengunjungi Hisyam alias Umar Patek, mantan narapidana terorisme kasus Bom Bali 1. Umar Patek mengapresiasi pendekatan personal yang dilakukan BNPT.

“Saya bersyukur atas kunjungan Kepala BNPT beserta jajarannya. Ini bagian dari program deradikalisasi yang tidak bisa diteorikan karena ini menyangkut hati,” ujarnya.

Ketua Yayasan Fajar Ikhwan Sejahtera, Anang Rusyanto, menyambut baik peran aktif BNPT dalam memberikan arahan dan dukungan kepada mitra deradikalisasi.

“BNPT dalam berkontribusi untuk yayasan sudah cukup bagus… Harapan kita ke depan kontribusi ini berkelanjutan,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan kasus pesta narkoba yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan serta rentannya sistem keamanan di balik jeruji besi.

Dewi pun menyampaikan keprihatinan mendalam serta mendesak adanya reformasi total dalam sistem pembinaan pemasyarakatan.

"Pesta narkoba di dalam rutan adalah bentuk kegagalan sistem yang sangat serius. Ini adalah alarm darurat yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas sebelum rutan maupun lapas benar-benar berubah menjadi pusat kejahatan baru," ujar Dewi dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Dewi menjelaskan, kasus itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan puncak dari berbagai persoalan yang sudah lama terjadi.

Sebab, selama ini, narkoba selalu masuk ke rutan.

Kejadian ini, menurut Dewi, diduga kuat melibatkan oknum petugas, jaringan kriminal, atau bahkan keluarga warga binaan.

Lalu, Dewi juga menyoroti minimnya penggunaan teknologi deteksi yang menyebabkan penyelundupan narkoba sulit terpantau.

Terlebih, banyak terjadi kolusi antara petugas dan warga binaan yang membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.

Overcapacity lapas juga mengakibatkan pengawasan sulit dilakukan.

Dewi pun mengusulkan dilakukan peningkatan pengawasan dan teknologi di rutan, baik secara internal maupun eksternal. "Setiap rutan harus dilengkapi dengan alat deteksi narkoba seperti x-ray, drug scanner, dan dilakukan tes urine secara acak, rutin, dan berkelanjutan dengan menggandeng pihak BNN dan Kementerian Kesehatan. CCTV dengan sistem pengawasan real-time juga wajib ada, bukan hanya formalitas," tuturnya.

"Investigasi menyeluruh harus dilakukan, baik oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun lembaga independen. Oknum yang terbukti terlibat harus diberi sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses hukum tanpa pandang bulu," sambung Dewi.

Dewi mengatakan, tahanan pengguna narkoba perlu dipisahkan ketika menjalani program rehabilitasi intensif.

Sementara itu, Dewi juga mendorong peningkatan kapasitas lapas atau rutan dan kesejahteraan para petugasnya.

Menurutnya, petugas rutan harus dibekali pelatihan integritas, serta insentif yang layak agar tidak mudah tergoda oleh praktik suap atau kolusi.

"Rutan tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi antara kepolisian, BNN, dan komunitas lokal. Bahkan keluarga dari warga binaan pun perlu diberi edukasi tentang bahaya narkoba dan dampaknya," katanya.

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Sosok pria tinggi berbalut pakaian serba coklat itu berdiri tegak di hadapan terhukum.

Wajahnya tertutup rapat, hanya menyisakan celah kecil di bagian mata. Di tangannya tergenggam sebatang rotan—alat eksekusi bagi pelanggar syariat Islam di Aceh.

Dialah sang algojo, eksekutor hukuman cambuk.

Ia bertugas melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum syariah seperti kasus zina, perjudian, dan konsumsi khamar.

Pelaksanaan hukuman ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sosok yang Dirahasiakan

Nama asli dan identitas algojo wajib dirahasiakan. Mereka dilarang berbicara selama prosesi cambuk berlangsung, dan seluruh tubuh tertutup oleh pakaian khusus.

“Jika identitas mereka terbuka, mereka bicara dan diketahui oleh terhukum atau keluarganya, dikhawatirkan menjadi dendam pribadi,” kata Ashabul Jamil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Sabtu (18/4/2025).

Prosedur Ketat Eksekusi Cambuk

Pelaksanaan cambuk dilakukan dengan protokol ketat. Algojo menggunakan rotan sepanjang satu meter, dan berdiri pada jarak 70 cm hingga 1 meter dari terhukum, tepat di sisi kiri.

Fokus eksekusi ada pada area punggung bagian atas, yakni antara bahu dan pinggang. Pukulan dilarang mengenai kepala, wajah, atau bagian tubuh sensitif lainnya.

Sebelum mencambuk, algojo mengikuti aba-aba dengan hitungan angka: 1, 2, 3, dan pada komando itulah rotan diayunkan.

Di sisi algojo, seorang dokter siaga memastikan kesehatan terhukum selama proses berlangsung.

Para algojo juga harus mengikuti pelatihan khusus agar mampu menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan tanpa mencederai hak dasar manusia.

Ashabul Jamil berharap, seiring waktu pelanggaran terhadap syariat Islam semakin menurun dan tak ada lagi warga yang perlu menjalani hukuman cambuk.

“Butuh kesadaran bersama, mengawasi sesama, mengawasi keluarga, agar angka pelanggaran menurun terus. Sehingga tidak ada lagi yang dihukum cambuk,” pungkasnya.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Aparat gabungan melaksanakan razia di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru, Riau, pada Kamis malam (17/4/2025).

Razia ini dilakukan sebagai respons terhadap viralnya video yang menunjukkan 14 tahanan melakukan dugem dan diduga pesta narkoba di dalam rutan.

Razia kali ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Polresta Pekanbaru, Polda Riau, TNI, dan Brimob.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, menyatakan bahwa petugas dibagi menjadi tiga tim untuk menggeledah tiga blok tahanan yang terdiri dari 93 kamar.

"Petugas gabungan yang terlibat razia ini sebanyak 320 orang. Dibagi dalam tiga tim untuk menggeledah kamar tahanan," ujar Maizar dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Hasil penggeledahan menunjukkan banyak barang terlarang berhasil disita, termasuk 64 unit handphone android, 1 unit tablet, 1 jam digital, 1 timbangan digital, 8 pemanas air, 7 unit modem wifi, 16 headset, 2 speaker portabel, 12 rokok elektrik, dan 87 charger handphone.

Selain itu, petugas juga menyita 5 bilah pisau, 42 kipas angin, 1 pemasak nasi, 183 mancis, 27 colokan sambung, 34 botol kaca, 12 set kartu domino, dan 5 set batu domino.

"Barang hasil penggeledahan jenis handphone disita untuk dikembangkan prosesnya. Barang-barang terlarang lainnya disita untuk selanjutnya dimusnahkan," kata Maizar.

Ia menambahkan bahwa razia atau penggeledahan kamar tahanan akan dilakukan secara rutin untuk mendeteksi dini dan meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Pekanbaru.

"Razia ini merupakan bagian dari langkah antisipatif kita untuk memberantas peredaran barang-barang terlarang di dalam rutan, yang menjadi pemicu gangguan ketertiban dan pelanggaran hukum di dalam tahanan," tambahnya.

Kejadian ini terungkap setelah video yang menunjukkan tahanan melakukan dugem dan pesta narkoba viral di media sosial.

Dari hasil pengecekan, Maizar mengonfirmasi bahwa terdapat 14 tahanan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Belasan tahanan ini kemudian dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagai buntut dari kasus ini, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan, Arie Jelfri, telah dicopot dari jabatannya.

Pihak Kanwil Ditjenpas Riau saat ini tengah melakukan investigasi terkait kejadian ini dan mendalami dugaan pesta narkoba yang dilakukan oleh para tahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Amerika Serikat (AS) lantaran diduga mengikuti demo Black Lives Matter.

Bahkan, perlindungan ini tetap diberikan bagi warga negara yang melakukan kesalahan sebagai kewajiban negara untuk melindungi warganya.

"Ya, pasti (dilindungi), warga negara kita di luar negeri. Walaupun salah pun kita lindungi, apalagi yang enggak salah," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Yusril pun menyerahkan penyelesaian masalah itu kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). "Bisa dicek ke Kementerian Luar Negeri. Biasanya kalau mereka bisa selesaikan," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) akibat pencabutan mendadak visa mahasiswa (F-1) miliknya.

Aditya ditangkap pada 27 Maret 2025, hanya empat hari setelah visanya dicabut.

Penangkapan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait dengan partisipasinya dalam gerakan "Black Lives Matter" sebagai respons terhadap kematian George Floyd pada 25 Mei 2020.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, saat ini Konsulat Jenderal RI di Chicago berkomunikasi dengan AWH dan istrinya yang merupakan warga AS. "Selama proses hukum, yang bersangkutan telah didampingi pengacara," ucap Judha dalam keterangan pers, Selasa (15/4).

Judha mengatakan, AWH telah menjalani persidangan pada 10 April 2025 dengan putusan bebas dengan jaminan.

Namun, kata Judha, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengajukan banding yang dijadwalkan diadakan pada tanggal 17 April 2025. "Saat ini, ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota," tutur Judha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, tugas baru Menteri Sekretaris Negara Praseyo Hadi sebagai juru bicara presiden menandakan kekecewaan Presiden Prabowo Subianto terhadap Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi (PCO).

Adi menilai, langkah Prabowo menunjuk Prasetyo Hadi sebagai juru bicara merupakan upaya Prabowo untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah dan istana kepada masyarakat.

"For all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Menurut Adi, kekecewaan terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi.

"Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama," kata dia.

Ia mencontohkan komentar Hasan Nasbi mengenai teror pengiriman kepala babi ke jurnalis Tempo yang dianggap meremehkan teror terhadap jurnalis.

"Yang teranyar tentu ketika ada pernyataan terkait dengan teror kepada jurnalis Tempo, misalnya terkait dengan kepala babi, alih-alih memberikan pernyataan yang sifatnya simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan kepala babi itu ya sebaiknya dimasak saja," kata Adi.

"Sebelumnya juga ada status di X yang dibuat oleh PCO bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan Revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifat yang provokatif dan seterusnya," imbuh dia.

Oleh sebab itu, Adi menilai wajar Prabowo akhirnya menempatkan orang dekatnya sebagai juru bicara.

Seperti diketahui, Prasetyo Hadi adalah orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.

Prasetyo Hadi pun dinilai bisa menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.

"Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah," kata Adi.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengungkap bahwa ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.

Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.

"Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujar Prasetyo, Kamis (17/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai juru bicara PresidenPrabowo Subianto karena Prabowo ingin posisi tersebut diisi orang kepercayaannya.

"Secara prinsip, sepertinya Istana, pemerintah, dan Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Adi menuturkan, Prabowo perlu menempatkan orang kepercayaannya di posisi juru bicara agar tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi Prabowo kepada masyarakat.

Tak heran, Prabowo akhirnya menunjuk Prasetyo Hadi menjadi juru bicara dengan melihat rekam jejak Prasetyo yang merupakan orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.

Berbekal hubungan yang panjang itu, Prasetyo dinilai mampu menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.

"Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden," kata Adi.

"Supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah," imbuh dia.

Di samping itu, Adi menilai, ditunjuknya Prasetyo sebagai juru bicara turut menandakan kekecawan Prabowo terhadap Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi.

Menurut Adi, kekecewaan itu terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi.

"Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama," kata Adi.

For all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengungkap bahwa ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.

Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.

"Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujar Prasetyo, Kamis (17/4/2025).