KOMPAS.com - Baru-baru ini Yuslih Ihza Mahendra diangkat menjadi komisaris BUMN, tepatnya sebagai Komisaris PT Timah 2025.

Penunjukan Yuslih Ihza Mahendra dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Timah yang digelar pada Jumat, 2 Mei 2025.

Yuslih Ihza Mahendra tak lain adalah kakak kandung Yusril Ihza Mahendra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia.

Sebagai informasi, selain dikenal sebagai saudara menteri, Yuslih Ihza Mahendra merupakan Bupati Belitung Timur periode 2016–2021.

Ia memenangkan Pilkada 2015 bersama pasangannya, Burhanudin, mengalahkan adik Ahok dan pasangannya Basuri Tjahaja Purnama–Fezzy Uktolseja dan pasangan lainnya Usmandie A. Andeska–Musdiyana.

Yuslih Ihza Mahendra sempat menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB), partai yang didirikan adiknya, Yusril Ihza Mahendra, pada 17 Juli 1998.

Ia kemudian hengkang ke Partai Demokrat. Di partai barunya ini, ia sempat mencoba peruntungan dengan maju sebagai anggota DPRD Bangka Belitung, namun kemudian gagal.

Selain Yuslih Ihza Mahendra, ada tiga orang lainnya yang menjabat sebagai Komisaris PT Timah 2025. Ketiganya adalah M Hita Tunggal yang merupakan jenderal bintang 2 TNI AD, kedua Rizani Usman yang tercatat pernah maju sebagai anggota DPR RI dari PAN, dan Eniya Listiani Dewi.

Nama terakhir, Eniya Listiani Dewi, tercatat merupakan pejabat eselon I di Kementerian ESDM, tepatnya sebagai Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

RUPSLB PT Timah juga mengangkat mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009–2012), Letjen TNI (Purn) Agus Rohman, sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen. Ia menggantikan posisi M. Alfan Baharudin.

Sementara di jajaran direksi, Widiyantoro didapuk menjadi direktur utama menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Berikutnya, Nur Adi Kuncoro ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Produksi, Fina Eliani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha, dan Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

"RUPSLB ini menyetujui perubahan pengurus pada jajaran Direksi dan Komisaris Perusahaan. Hal ini sebagai upaya penguatan tata kelola perusahaan dan transformasi bisnis perusahaan serta peningkatan kinerja korporasi," kata Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment atau hukuman fisik, melainkan bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, Natalius mengatakan, kebijakan tersebut tidak menyalahi standar hak asasi manusia.

"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar hak asasi manusia," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Natalius mengatakan, corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin.

"Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Deddy Mulyadi akan menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter di beberapa wilayah di Jawa Barat.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Deddy dalam keterangan resmi yang diterima pada 26 April 2025.

Program yang akan berlangsung selama enam bulan ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif.

Deddy mengungkapkan, pihak TNI akan menyiapkan sebanyak 30 hingga 40 barak untuk mendukung pelaksanaannya.

Menurut Deddy, siswa yang menjadi prioritas dalam program ini adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Dia menjelaskan, peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas ataupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.

Melalui pendidikan berkarakter ini, Deddy berharap dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Selain program pendidikan berkarakter, Deddy Mulyadi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru mendatang.

Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Nantinya, setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri.

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," ujar Deddy dalam keterangan resmi pada 5 Maret 2025.

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter bela negara di kalangan siswa; menggali potensi siswa di berbagai bidang; serta menghindari siswa dari aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya.

"Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi," kata Deddy Mulyadi.

PADANG, KOMPAS.com – Jumlah narapidana yang meninggal dunia akibat pesta minuman keras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, bertambah menjadi tiga orang.

Korban ketiga meninggal dunia di Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi setelah menjalani perawatan selama empat hari, Sabtu (3/5/2025) malam.

Sebelumnya, dua orang napi dilaporkan meninggal dunia pada Rabu (30/4/2025). Satu korban mengembuskan napas terakhir di RSUD Bukittinggi, dan satu lagi di RSAM Bukittinggi.

"Sabtu kemarin meninggal lagi di RSAM Bukittinggi. Sekarang yang masih dirawat tinggal 1 orang," kata Direktur Utama RSAM Bukittinggi Busril Yant saat dihubungi *Kompas.com*, Senin (5/5/2025).

Busril menjelaskan seluruh napi yang meninggal didiagnosis mengalami keracunan alkohol. "Diagnosanya sama yaitu keracunan alkohol," jelas Busril.

Ia menambahkan, satu orang napi yang masih dirawat kini dalam kondisi stabil dan dirawat di bangsal rawat inap.

Secara keseluruhan, ada 23 narapidana yang dilarikan ke rumah sakit setelah diduga mengonsumsi minuman oplosan. Satu orang dirawat di RSUD Bukittinggi dan meninggal dunia, sementara 22 lainnya dirawat di RSAM Bukittinggi.

Dari jumlah tersebut, dua orang meninggal dunia, satu masih dirawat, dan 19 lainnya telah dipulangkan.

Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati membenarkan adanya insiden keracunan massal di dalam Lapas. "Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Yessy kepada *Kompas.com*, Kamis (1/5/2025).

Yessy menjelaskan, satu orang napi meninggal di RSUD Bukittinggi, sedangkan dua lainnya meninggal di RSAM Bukittinggi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat Marselina Budiningsih menyebut pihaknya telah membentuk tim investigasi bersama Polresta Bukittinggi.

"Kita bersama Polresta Bukittinggi bentuk tim investigasi terkait kasus ini ya," kata Marselina kepada wartawan di Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

Marselina menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan awal, para napi diduga mengoplos alkohol yang biasa digunakan untuk bahan parfum dengan minuman sachet, batu es, dan air, lalu mengonsumsinya bersama-sama.

"Kemudian minuman itu diminum bersama-sama oleh warga binaan sehingga menyebabkan keracunan," jelas Marselina.

Ia menegaskan, jika ditemukan adanya unsur kelalaian, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas. "Jika ada kelalaian akan kita proses sesuai dengan ketentuan," kata Marselina.

Apakah Anda ingin artikel ini dilengkapi dengan infografik kronologi atau data korban?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkapkan adanya modus pengendalian narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Adapun modus yang ditemukan adalah pengendalian peredaran narkoba bahkan penyampaian instruksi pembuatan narkoba lewat CCTV dan jaringan Wi-Fi.

Tandra mengungkapkan hal ini dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Marthinus Hukom, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5/2025).

"Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten membahas juga mengenai narkoba. Di dalam lapas ditaruh CCTV, enggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV, jaringan Wi-Fi, bisa ngomong. Dia instruksikan Wi-Fi-nya itu kameranya 360 derajat," ungkap Tandra dalam paparannya.

Melalui CCTV dan jaringan Wi-Fi di lapas, kata Tandra, ada oknum yang mengendalikan pembuatan dan peredaran narkoba.

"Nah dia instruksikan cara membuatnya bagaimana, yang di sana terima. Ini sudah canggih betul, telepon sudah enggak dibutuhkan, tinggal pasang CCTV, ya kan," ucap dia.

Maka itu, menurut Tandra, perlu ketegasan dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Dia menilai kejahatan terkait narkoba sudah terorganisir atau organized crime.

Bahkan, tidak sedikit juga ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum.

"Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai penanganan narkoba dari tahun ke tahun, ada anggota kita yang terlibat sudah dihukum berat, masih ada banyak, masih juga banyak institusi di kepolisian yang bahkan sudah pangkatnya tinggi-tinggi pemakai narkoba," ujar dia.

KOMPAS.com - Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) merupakan konsep mengenai peran ganda militer sebagai kekuatan negara sekaligus kekuatan sosial-politik.

Jenderal AH Nasution menjadi penganjur utama gagasan dwifungsi ABRI. Di samping menjadi alat perang, menurut Nasution, militer juga harus menjaga stabilitas politik di tengah kondisi negara yang rawan konflik dan pemberontakan.

Saat Soeharto menjadi presiden kedua Republik Indonesia, pelaksanaan Dwifungsi ABRI mengalami kejayaannya. Pada 1971, militer mendapat kursi khusus di parlemen sebagai fraksi ABRI.

Puncaknya, selama 1980-an, jabatan-jabatan sipil seperti gubernur (65%) dan bupati (40%) di Indonesia ditempati oleh perwira militer aktif dan pensiunan TNI.

Latar belakang penghapusan Dwifungsi ABRI

Pelaksanaan dwifungsi ABRI lambat laun menimbulkan persoalan. Dominasi militer dalam jabatan struktural mengaburkan batas militer dan pemerintah sipil yang seharusnya memiliki independensi masing-masing.

Di samping itu, keistimewaan militer selama Orde Baru juga menimbulkan potensi penyelewengan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Selama periode 1960-an hingga 1990-an, militer kerap digunakan untuk menekan gerakan-gerakan protes masyarakat karena dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Lembaga sipil dan tokoh-tokoh yang kritis pada pemerintah selalu dalam pengawasan militer. Akhirnya, wacana untuk melakukan penghapusan dwifungsi ABRI mengemuka saat reformasi 1998.

Protes massa dan tuntutan perubahan politik mendorong penghapusan dwifungsi ABRI. Ketika Soeharto jatuh pada Mei 1998, penghapusan dwifungsi ABRI masuk dalam agenda reformasi.

Penghapusan Dwifungsi ABRI

Penghapusan dwifungsi ABRI pada masa reformasi rencananya dilakukan secara bertahap. Namun, sejak 2004, proses penghapusan dwifungsi ABRI dapat dikatakan telah selesai.

TNI telah menarik fraksinya dari parlemen, yakni fraksi TNI-Polri, pada 30 September 2004. Realitas politik pada masa reformasi hanya menghendaki anggota legislatif yang dipilih rakyat via Pemilu, bukan melalui pengangkatan.

Puncak dari penghapusan dwifungsi ABRI dilakukan dengan penerbitan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut, prajurit TNI aktif harus bertugas sesuai peran dan fungsinya sebagai prajurit.

Larangan diberikan pada prajurit TNI aktif untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, menjadi anggota parpol, hingga menjalankan bisnis.

Refrensi:

• Efriza, (Tanpa Tahun), "Hubungan Sipil dan Militer di Era Reformasi", Jurnal Communitarian, Vol. 2(1), 167-181
• Ade Apandi, (2025), Dinamika Politik dan Militer di Indonesia dalam Konteks Pemberontakan dan Peralihan Kekuasaan (1946-1965), Journal of Indonesian Social Studies Education, Vol. 3(1), 73-85
• Genta Dwi Pebriawan, dkk., (2023), "Birokrasi Sipil dan Militer: Dominasi Aktor Militer dalam Tubuh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol), Vol 3(2), 1-8
• Ikhsan Yosarie dan Meidi Kosandi, (2023), "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi", Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 5(2), 82-94.

LONDON, KOMPAS.com – Kepolisian Inggris mengumumkan pada Minggu (4/5/2025) bahwa mereka telah menangkap lima orang terkait dugaan persiapan aksi teroris. Empat dari mereka diketahui merupakan warga negara Iran.

Penangkapan dilakukan di beberapa lokasi, antara lain London, Swindon, dan Greater Manchester.

Kelima orang yang ditangkap dijerat dengan tuduhan "tindak pidana terorisme," menurut pernyataan resmi dari Kepolisian Metropolitan London.

Kelima pria yang ditangkap, dengan rentang usia antara 29 hingga 46 tahun, ditahan oleh Kepolisian Antiterorisme pada Sabtu lalu.

Mereka diduga terlibat dalam "rencana untuk menargetkan suatu tempat tertentu," meskipun lokasi yang dimaksud belum diungkapkan. Hingga kini, mereka masih berada dalam tahanan.

Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk memastikan kewarganegaraan salah satu pria yang ditangkap, yang masih dalam proses identifikasi, kata pihak kepolisian.

Dominic Murphy, Kepala Kontraterorisme Kepolisian Metropolitan, menegaskan, penyelidikan ini berlangsung cepat dan pihaknya bekerja sama erat dengan pihak-pihak terkait untuk terus memberikan informasi terbaru.

"Penyelidikan masih dalam tahap awal, dan kami sedang menyelidiki berbagai jalur untuk menetapkan potensi motivasi serta mengevaluasi risiko lebih lanjut terhadap publik," tambah Murphy, sebagaimana diberitakan AFP.

Selain itu, tiga pria lainnya yang semuanya warga negara Iran, juga ditangkap di London dalam operasi terpisah yang dilakukan oleh Polisi Antiterorisme pada hari Sabtu.

Ketiga pria tersebut, yang berusia 39, 44, dan 55 tahun, dijerat dengan Undang-Undang Keamanan Nasional yang memberi otoritas lebih besar bagi penegak hukum untuk menangani "ancaman negara," termasuk campur tangan asing dan spionase.

Menteri Dalam Negeri Inggris, Yvette Cooper, memberikan apresiasi kepada polisi dalam pernyataannya.

"Ini adalah peristiwa yang serius dan menunjukkan betapa pentingnya penyesuaian respons terhadap ancaman terhadap keamanan nasional," ujar Cooper.

"Pemerintah terus bekerja sama dengan polisi dan badan intelijen untuk mendukung tindakan serta penilaian keamanan yang diperlukan guna menjaga keselamatan negara," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya jual beli aset kripto di Indonesia dinilai masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain.

CEO platform investasi kriptoIndodax Oscar Darmawan menyebutkan, tingginya tarif pajak membuat transaksi kripto di dalam negeri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri, sehingga menghambat daya saing industri.

Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar 0,2 persen PPh dan 0,11 persen PPN untuk setiap transaksi.

UNSPLASH/TRAXER Ilustrasi bitcoin, aset kripto.

"Bandingkan dengan platform luar negeri yang tidak memberlakukan pajak serupa, hal ini berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global," terang Oscar dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

“Bukan berarti investor enggan patuh pajak, tapi besaran tarif saat ini mengurangi daya saing
platform dalam negeri. Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah
mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1 persen seperti halnya perdagangan saham,” imbuhnya.

Oscar mencontohkan saat Indodax menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1 persen pada tahun 2021, volume perdagangan harian meningkat secara signifikan.

Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan pasar kripto domestik.

Oscar juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai langkah ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.

“Transisi ke OJK memberikan harapan baru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Namun, kita berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak menghambat inovasi yang
sedang berkembang,” ujarnya.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto.

Oscar turut menyoroti hambatan regulasi lain, salah satunya larangan dari Bank Indonesia
terhadap institusi keuangan untuk memproses transaksi kripto. Padahal, di luar negeri, bank
telah mengintegrasikan layanan berbasis kripto dalam sistem pembayaran mereka.

“Di luar negeri, bank sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis kripto, bahkan
terintegrasi dengan sistem pembayaran. Indonesia perlu mengevaluasi regulasi agar tak
tertinggal dari negara-negara tetangga,” tambah Oscar.

Ia juga menekankan pentingnya literasi masyarakat dan selektivitas dalam memilih aset
digital.

“Indodax menghadirkan program edukasi gratis dengan tujuan utama bukan mengajak orang membeli kripto, melainkan membekali masyarakat dengan pengetahuan yang benar dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Meski demikian, Oscar menyadari bahwa keterbatasan regulasi masih menjadi tantangan dalam mengembangkan inovasi baru di industri kripto. Hal ini mencakup keterbatasan listing
aset dan keterhubungan dengan sistem keuangan nasional.

“Diperlukan adanya percepatan reformasi regulasi agar Indonesia kembali menjadi pionir
dalam industri kripto. Dahulu kita termasuk yang tercepat dalam pengaturan, tapi kini justru
tertinggal dari negara seperti Thailand dan Jepang," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi Demokrat Raja Faisal Manganju Sitorus mengatakan insiden dua narapidana (napi) tewas akibat pesta minuman keras (miras) oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukittinggi, Sumatera Barat adalah bentuk kegagalan total pengawasan.

Raja pun mendesak agar pejabat yang bertanggung jawab di lapas tersebut dicopot.

“Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya. Tidak ada toleransi untuk pembiaran seperti ini,” ujar Raja kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).

Menurut Raja, kejadian ini mempermalukan sistem pemasyarakatan.

Selain itu, kata dia, insiden ini juga menjadi bukti bahwa pengawasan di dalam lapas sangat lemah, sehingga peredaran miras bisa terjadi secara terang-terangan.

“Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan arena pesta miras hingga merenggut nyawa. Ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat pemasyarakatan itu sendiri,” tuturnya.

Maka dari itu, Raja mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan turun tangan langsung dalam menyelidiki secara menyeluruh sekaligus memberi sanksi seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang terbukti lalai atau bermain mata.

Raja mendorong agar "bersih-bersih" dilakukan di tubuh pemasyarakatan.

“Kita perlu bersih-bersih total di tubuh pemasyarakatan. Kalau tidak ada tindakan tegas sekarang, maka kejadian memalukan seperti ini akan terus berulang. Saya tegaskan ini tidak bisa didiamkan," jelas Raja.

Sementara itu, Raja mengingatkan bahwa nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan sekadar peringatan atau mutasi jabatan.

“Dua narapidana tewas akibat kelalaian aparat. Ini tanggung jawab moral dan institusional. Jangan beri ruang bagi oknum yang memperdagangkan hukum di dalam tembok lapas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga binaan Lapas Kelas II A Bukittinggi diduga mengalami keracunan setelah pesta minuman alkohol oplosan yang dicampur dengan parfum.

Dua di antaranya dilaporkan meninggal dunia, dan 22 orang lainnya dirawat di rumah sakit.

"Benar. Ada kejadian warga binaan Lapas Bukittinggi yang keracunan massal kemarin," kata Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessy Kurniati saat dihubungi Kompas.com.

Yessy menyebutkan bahwa dua di antaranya meninggal dunia di RSUD Bukittinggi, sedangkan 22 orang lainnya dirawat di RS Ahmad Muchtar Bukittinggi.

Korban terdiagnosis mengalami keracunan alkohol di dalam tubuhnya.

KOMPAS.com - Tragedi pesta minuman keras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menyebabkan dua narapidana meninggal dunia dan 23 lainnya mengalami keracunan, memicu desakan keras dari DPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lapas di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Menurutnya, peristiwa ini mencerminkan lemahnya pengawasan di lingkungan yang seharusnya memiliki sistem kontrol ketat.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya memberikan pengawasan maksimal justru kecolongan. Kami akan memanggil jajaran Ditjenpas, mulai dari dirjen, sekretaris ditjen, para direktur hingga kakanwil seluruh Indonesia untuk mengusut tuntas kasus ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Mafirion di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Dari Mana Asal Miras Oplosan Tersebut?

Berdasarkan informasi awal, para narapidana diduga mengoplos alkohol yang diperoleh dari kegiatan pembuatan parfum di dalam lapas.

Alkohol tersebut kemudian dicampur dengan minuman sachet, es batu, dan air sebelum dikonsumsi secara bersama-sama.

Mafirion menegaskan bahwa kegiatan produktif yang seharusnya positif justru dimanfaatkan untuk memperoleh bahan berbahaya karena lemahnya pengawasan. Ia menyebutkan bahwa ini bukan kejadian pertama.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Rutan Pekanbaru, Riau, di mana napi terlibat pesta miras dan narkoba.

"Belum selesai satu kasus diselidiki, sudah muncul kasus baru. Ini persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Sejak awal tahun 2025 saja sudah terjadi beberapa kasus. Sampai kapan pengawasan dibiarkan longgar sehingga barang terlarang seperti miras dan narkoba bebas beredar di lapas dan rutan?" ungkapnya.

Apa Sanksi untuk Pejabat Lapas yang Lalai?

Mafirion mendesak agar sanksi tidak hanya bersifat administratif. Ia menekankan pentingnya penjatuhan sanksi tegas, termasuk pencopotan jabatan apabila ditemukan kelalaian atau keterlibatan langsung dari petugas lapas.

"Jika ditemukan kelalaian atau keterlibatan, sanksi tegas harus diberikan," tegasnya.

Ia juga meminta agar Ditjenpas wilayah Sumatera Barat melakukan investigasi independen dan terbuka terhadap seluruh petugas lapas Bukittinggi. Menurutnya, penghuni lapas tetap merupakan manusia yang memiliki hak atas pengawasan dan perlindungan selama menjalani hukuman.

"Jangan anggap remeh kematian napi. Mereka tetap manusia dan punya keluarga. Pengawasan dan perlindungan di dalam lapas adalah tanggung jawab negara," ucap Mafirion.

Apa Langkah DPR Selanjutnya?

DPR, menurut Mafirion, telah lama mendorong pembentukan peta jalan (roadmap) untuk pembenahan sistem pemasyarakatan. Namun, hingga kini, usulan tersebut belum dijalankan secara serius oleh pihak pemerintah.

"Kalau tak ada langkah cepat dan tegas dari pemerintah, khususnya Ditjenpas, jangan heran jika kasus-kasus semacam ini terus terjadi tanpa solusi," ujarnya.

Senada dengan Mafirion, Anggota Komisi XIII DPR RI lainnya, Raja Faisal Manganju Sitorus, juga mengecam keras kejadian tersebut. Ia menyebut peristiwa ini sebagai bentuk kegagalan total dalam sistem pengawasan.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah kegagalan total pengawasan. Kepala Lapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Bukittinggi harus segera dicopot dari jabatannya,” tegas Raja dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

Ia menuntut agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) turun langsung dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada pihak yang terbukti lalai.

Menurutnya, tidak ada toleransi untuk kejadian yang mengakibatkan hilangnya nyawa napi.

“Dua narapidana tewas akibat kelalaian aparat. Ini tanggung jawab moral dan institusional. Jangan beri ruang bagi oknum yang memperdagangkan hukum di dalam tembok lapas,” katanya.

Ia menilai kejadian tersebut sangat mempermalukan institusi pemasyarakatan.

“Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan tempat pesta miras hingga merenggut nyawa. Ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat pemasyarakatan itu sendiri,” pungkasnya.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Mochtar Bukittinggi, Busril, menyampaikan bahwa hingga Kamis (1/5/2025), total korban akibat pesta miras oplosan mencapai 25 narapidana.

Dua di antaranya meninggal dunia, sementara sisanya mengalami keracunan dan mendapatkan perawatan medis intensif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjadikan program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) menuai polemik dan mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Untuk diketahui, ide tersebut diungkapkan Dedi dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

Dalam rapat itu, Dedi mewacanakan kepesertaan KB, khususnya KB pria, menjadi prasyarat masyarakat prasejahtera menerima berbagai program bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mulai dari beasiswa pendidikan hingga bansos non-tunai.

"Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," kata Dedi Mulyadi di hadapan para pejabat kementerian dan kepala daerah.

Alasan vasektomi

Dedi menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk distribusi bansos yang lebih merata dan adil.

Ia menilai selama ini bantuan banyak tertumpu pada keluarga miskin yang memiliki anak dalam jumlah besar.

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak," ucapnya.

Dalam penjelasannya, Dedi juga menyebut fenomena keluarga kurang mampu yang justru memilih melahirkan dengan operasi sesar sebagai bentuk pengeluaran tidak efisien.

“Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa KB pria dipilih karena metode kontrasepsi pada perempuan dinilai kerap bermasalah dan rentan tidak konsisten dilakukan.

“Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” kata Dedi.

Di samping itu, Dedi menekankan bahwa program vasektomi adalah bentuk tanggung jawab pria terhadap keluarga.

Ia berharap, suami atau ayah di keluarga prasejahtera bisa menjadi peserta KB.

“Saya harapkan yang laki-lakinya, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan,” jelas Dedi.

Vasektomi tak diatur

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bahwa tidak ada aturan vasektomi sebagai syarat penerima bansos.

RIYADH, KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi dua warganya atas tuduhan terkait terorisme pada Sabtu (3/5/2025).

Dengan demikian, jumlah eksekusi yang dilakukan sepanjang tahun ini telah mencapai sedikitnya 100 orang, menurut data yang dihimpun kantor berita AFP.

Dalam pernyataan yang diunggah Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melalui media sosial, kedua warga negara itu dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kegiatan teroris.

Mereka disebut bergabung dengan organisasi teroris, mengikuti pelatihan di luar negeri, serta mempelajari pembuatan bahan peledak.

"Setelah mereka dirujuk ke pengadilan yang berwenang, sebuah putusan dikeluarkan yang mengonfirmasi tuduhan terhadap mereka dan memerintahkan eksekusi mereka sebagai hukuman," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

Mayoritas kasus terkait narkoba

Dari total 100 eksekusi sepanjang 2025, sebanyak 59 kasus berkaitan dengan kejahatan narkoba. Sebanyak 43 di antaranya melibatkan warga negara asing.

Kelompok advokasi hak asasi manusia mengkritik keras gelombang eksekusi ini. Salah satunya datang dari Reprieve, organisasi yang berbasis di Inggris.

"Karena Arab Saudi memposisikan dirinya sebagai pemain diplomatik yang positif, mitra internasional telah menunjukkan bahwa mereka bersedia menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat," ujar Jeed Basyouni, Direktur Reprieve untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Dampaknya? 100 eksekusi dan terus bertambah sejak Januari, lebih dari setengahnya untuk pelanggaran terkait narkoba yang tidak mematikan setelah 345 eksekusi tahun lalu," lanjutnya.

Eksekusi terhadap pelaku kasus narkoba kembali diberlakukan pada akhir 2022, setelah sempat dihentikan hampir tiga tahun.

Angka eksekusi meningkat drastis

Data AFP mencatat, sedikitnya 338 eksekusi dilakukan Arab Saudi sepanjang 2024. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari 170 eksekusi pada 2023 dan jauh lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya, yaitu 196 eksekusi pada 2022.

Pada April lalu, Amnesty International juga menyoroti lonjakan yang mengkhawatirkan dalam penggunaan hukuman mati, terutama untuk kejahatan terkait narkoba.

Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara dengan angka eksekusi tertinggi di dunia. Pada Maret 2022, kerajaan ini sempat dikecam secara internasional setelah mengeksekusi 81 orang dalam satu hari.

Antara reformasi dan hukuman mati

Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi tengah gencar mempromosikan citra sebagai negara yang lebih terbuka.

Investasi besar-besaran dilakukan di sektor pariwisata, olahraga, hingga persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Namun, sejumlah aktivis menilai bahwa praktik hukuman mati yang terus berlangsung bertentangan dengan semangat reformasi sosial yang diusung dalam agenda Vision 2030.

Pemerintah Arab Saudi berdalih, hukuman mati diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan hanya dijatuhkan setelah seluruh upaya banding hukum dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menilai, usul Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) harus dipertimbangkan dengan matang.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa ada aspek agama hingga hak asasi manusia (HAM) sebelum menetapkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos.

“Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).

“Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” imbuh dia.

Menurut Gus Ipul, kebijakan sosial semacam itu tidak bisa diberlakukan dengan cara memaksa, karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama.

Ia berpandangan, vasektomi semestinya cukup hanya menjadi imbauan, bukan syarat yang memaksa.

“Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” kata Gus Ipu.

Gus Ipul menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan.

Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” tegasnya.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.

Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," kata Dedi, Selasa (29/4/2025).