JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Komjen Agus Andrianto menjadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pengumuman anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Agus lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967. Dia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1989.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Agus memulai kariernya di kepolisian sebagai Perwira Samapta di Polres Dairi, Sumatra Utara, pada 1990.

Kariernya perlahan menanjak, hingga akhirnya ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di Polri.

Salah satu momen yang membuat Agus menjadi sorotan publik adalah ketika ia menangani kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada 2016.

Pada saat itu, Agus menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri. Penanganan kasus tersebut membuat namanya semakin dikenal di kancah nasional.

Karier Agus terus melaju. Pada 2017, ia dipindahkan ke Polda Sumatra Utara dan menjabat sebagai Wakil Kapolda.

Setahun kemudian, Agus dipromosikan menjadi Kapolda Sumatra Utara. Namun, jabatan tersebut hanya diembannya selama satu tahun sebelum akhirnya diangkat menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada 2019.

Hingga akhirnya, pada Februari 2021, Agus dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Selama menjadi Kabareskrim, Agus menangani sejumlah kasus besar, salah satunya perkara yang menyeret mantan Kadiv Propam, Ferdy Sambo.

Agus resmi ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) menggantikan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, yang memasuki masa pensiun pada akhir Juni 2023.

Harta kekayaan

Agus tercatat memiliki harta kekayaan yang cukup signifikan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2022, total kekayaan Agus mencapai Rp 19,8 miliar.

Sebagian besar kekayaannya berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 17,3 miliar, yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang.

Untuk mobilitasnya, Agus memiliki dua kendaraan, yaitu Toyota Alphard keluaran 2019 senilai Rp 500 juta dan Toyota Innova buatan 2016 senilai Rp 150 juta.

Selain itu, Agus juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 685 juta, surat berharga sebesar Rp 900 juta, serta setara kas sebesar Rp 255 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen Pol Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pada Minggu (20/10/2024) malam.

“Komjen Pol Agus Andrianto, sebagai Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakat berada di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pimpinan kedua direktorat jenderal itu dipimpin oleh seorang pejabat eselon satu.

Saat ini, Agus masih menjabat sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri) dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Saat masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Agus pernah menangani kasus penistaan agama yang menjerat Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Selanjutnya pada 2017, ia dipromosikan menjadi Wakapolda Sumatera Utara, sebelum menjadi Kapolda Sumut pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2019, ia naik bintang menjadi Kabaharkam Polri, sebelum akhirnya menjadi Kabareskrim tahun 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusril Ihza Mahendra diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai menteri koordinator pada masa pemerintahan mendatang.

Kementerian koordinator yang dijabatnya akan mengampu persoalan dibidang hukum dan juga hak asasi manusia (HAM).

“Jadi bidang yang beliau ditugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya. Terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia,” ujar Yusril usai bertemu Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Yusril menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan menjadi kementerian koordinator.

Sedangkan kementerian/lembaga di bawahnya terkait dengan keimigrasian hingga lembaga pemasyarakatan.

“Yang tugas tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM. Tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah,” kata Yusril.

“Imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar, Itu dibuat koordinasi oleh Kementerian Koordinator Hukum dan HAM,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sejumlah tokoh politik mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Kedatangan mereka ini berlangsung mulai pukul 15.00 WIB untuk bertemu Prabowo. Kehadiran mereka menarik perhatian publik terkait kemungkinan penempatan mereka dalam kabinet mendatang.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, dan Maruar Sirait.

Menurut pantauan Kompas.com, pertemuan tersebut berlangsung singkat, dan hingga berita ini ditulis, Nusron, Saifullah Yusuf, Yandri, serta Fadli Zon telah meninggalkan lokasi.

Nusron Wahid mengungkapkan, ia diajak berdiskusi oleh Prabowo mengenai kemungkinan kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.

"Ya diajak diskusi sama beliau (Prabowo), ditanya sehat (atau tidak). Ditanya, meminta, 'Apakah bersedia membantu kami?'" ujar Nusron kepada awak media.

Sementara itu, Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Prabowo ingin mengintegrasikan data Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi satu kesatuan.

Ia mengaku telah menerima tawaran untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, namun enggan menjelaskan lebih rinci mengenai posisinya.

"Kita ini kan sebelumnya diminta, saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk bersiap enggak? Siap di mana saja pokoknya," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku siap membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pos kementerian/lembaga apapun.

Hal itu disampaikan Natalius seusai bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

“Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya membantu, membantu bisa di mana aja,” ujar Natalius kepada awak media.

Meski begitu, Natalius enggan menjelaskan secara spesifik pos kementerian yang ditugaskan oleh Prabowo kepada dirinya.

Eks komisioner Komnas HAM itu hanya menekankan bahwa Prabowo ingin pemerintahannya bisa melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan bangsa.

“Jadi Bapak ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa, sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. itu aja,” ucap Natalius.

Natalius menambahkan bahwa dirinya sudah sering bertemu Prabowo untuk membahas berbagai persoalan bangsa dan negara.

Hal tersebut tidak terlepas dari kedekatannya dengan Prabowo yang telah terjalin sejak lama.

“Mungkin saya dari banyak orang itu saya yang sering dipanggil. dari udah belasan tahun yang lalu. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang sering dipanggil,” kata Natalius.

Pada Senin ini, Prabowo memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi menteri pada kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.

Hingga artikel ini disusun, sejumlah tokoh-tokoh yang menemui Prabowo, antara lain, Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, Maruarar Sirait, Abdul Kadir Karding, dan Teuku Riefky Harsya.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon menteri para pemerintahan Prabowo.

Dasco menyebutkan bahwa tokoh-tokoh itu sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.

"Iya rencananya seperti itu, akan diundang calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dasco menyebutkan, para tokoh itu dipanggil ke kediaman Prabowo dalam rangka finalisasi susunan kabinet pemerintahan Prabowo.

"Yang dipanggil itu akan bertemu dengan Pak Prabowo, nah finalisasinya nanti setelah pertemuan, kira-kira begitu," ucap wakil ketua DPR RI itu.

Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk DPR RI beserta kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi.

Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Presiden Joko Widodo.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, menurut dokumen tersebut, ada 123 kementerian/lembaga di era Prabowo-Gibran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ia telah ditugaskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di kabinet pemerintahan mendatang.

Namun, Supratman mengaku, belum ada pembicaraan mengenai posisi menteri yang akan diembannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Supratman usai pertemuannya dengan Prabowo di kediamannya yang terletak di kawasan Kertanegara, Jakarta, pada Senin malam (14/10/2024).

"Beliau hanya meminta untuk kami membantu beliau. Pada prinsipnya seperti itu, tetapi sama sekali belum membicarakan tentang di mana penempatannya," kata Supratman dalam tayangan Kompas TV.

Supratman juga menyatakan, ia menyerahkan sepenuhnya urusan penyusunan kabinet kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.

Ia meyakini, Prabowo akan mengumumkan susunan kabinet pada waktu yang tepat.

"Semuanya kami serahkan pada saat waktunya nanti beliau akan mengumumkan," tegas politikus Partai Gerindra ini.

Ketika ditanya mengenai kabar bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan dipecah dalam pemerintahan Prabowo, Supratman mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

Ia menambahkan bahwa isu tersebut tidak menjadi pembahasan dalam pertemuannya dengan Prabowo malam ini.

"Apapun, menjadi keputusan presiden nanti, terkait dengan nomenklatur dan jumlah kementerian, sepenuhnya tergantung kepada pengumuman presiden pada saat selesai pelantikan," ungkapnya.

Catatan Kompas.com, sejumlah Menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga terlihat hadir di kediaman Prabowo pada hari yang sama.

Di antara mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang, Amran Sulaiman, Erick Thohir, Dito Ariotedjo, Budi Gunadi Sadikin, Saifullah Yusuf, Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Pratikno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Sekretaris Negara era pemerintahan, Yusril Ihza Mahendra menyambut baik jika diminta untuk mengisi posisi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Kalau ditanya kepada saya, apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan pada Anda, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, insya Allah saya akan menjalankan tugas-tugas itu, kalau sekiranya diberi amanah," kata Yusril saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (11/10/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyampaikan, sejauh ini kabar mengenai dirinya bergabung ke kabinet Prabowo masih kabar burung.

"Itu kabar-kabar burung saja, baru kabar-kabar angin saja. Jadi daripada berspekulasi, ya lebih baik kita tunggu saja lah," ungkap Yusril.

"Nanti sesudah presiden dilantik, dan secara resmi nanti saya dengar tanggal 21 akan melantik para menterinya," kata Yusril.

Ia pun meminta masyarakat menunggu hingga tanggal 21 Oktober, atau setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

"Jadi kalau sekarang ini masih ya omong-omong sana, omong-omong sini, spekulasi itu, spekulasi ini, daripada nanti enggak jelas urusannya, lebih baik kita tunggu saja tanggal 21 Oktober," ucap dia.

Yusril yakin, Prabowo akan memilih calon-calon anggota kabinet dengan kompetensi serta kemampuan dalam menjalankan tugas negara dengan baik.

"Jadi kalau diserahkan kepada Pak Prabowo, saya yakin dan percaya, Beliau pasti akan memilih calon-calon anggota kabinet yang punya kompetensi, punya kemampuan menjalankan tugas," kata dia.

"Yang kedua, juga punya loyalitas yang tinggi kepada Beliau, dan juga semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara," ucap Yusril.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara itu mengungkapkan bahwa ia telah diajak berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai menteri. Diskusi tersebut berlangsung bahkan sebelum pencoblosan Pilpres 2024.

"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu," ujar Yusril di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (27/9/2024) malam.

SEPERTINYA terjadi kesepakatan tentang mulainya era yang disebut Reformasi, yaitu ketika tahun 1998, tahun tumbangnya kekuatan Orde Baru. Dimulailah era Reformasi.

Reformasi diambil dari bahasa Inggris, reformation, berarti perombakan dan pembaharuan dalam ranah politik dan sosial.

Tepatnya, pembatasan kekuasaan, pembagian kewenangan, kontrol warga negara terhadap elite, dan transparansi proses politik. Tak kalah pentingnya, reformasi juga menegaskan penegakan hukum dan kebebasan pers.

Reformasi sudah dikenal dalam sejarah Eropa pada abad 15 dan 16, yakni gerakan reformasi gereja yang melahirkan gereja baru bernama Protestan.

Sesuai dengan namanya, pembentukan gereja itu adalah kritik dan protes pada dominasi Katolik.

Sepertinya, gerakan reformasi Indonesia mengambil inspirasi dari sejarah Eropa, reformasi sosial, politik, dan ekonomi.

Era Reformasi Indonesia sudah berjalan 26 tahun. Kita sudah mengalami 6 kali Pemilu: 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

Sudah lima presiden menjabat sejak lengsernya Suharto: BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Selanjutnya, Prabowo Subianto.

Bupati, wali kota dan gubernur sejak tahun 2008 dipilih langsung di laga Pilkada.

Orde Lama berlangsung 25 tahun, Orde Baru 30 tahun, sedangkan Reformasi sudah 26 tahun.
Apakah sudah ada tanda-tanda era reformasi berakhir? Sudahkah layak era reformasi diakhiri saja? Lalu sebutan era setelah reformasi apa?

Sejarah mencatat, tidak semua tampuk kekuasaan diberi nama sesuai dengan keinginan penguasanya.

Sebutan Orde Lama tidak berasal dari Sukarno dan sekelilingnya. Sukarno akan setuju jika kepemimpinannya disebut zaman kemerdekaan, revolusi, perjuangan, dan peletakan fondasi bangsa dan negara.

Orde Lama adalah sebutan dari era selanjutnya, yaitu Orde Baru sebagai bukti dan penanda masa kekuasaan selanjutnya.

Istilah Orde Baru memang berasal dari pemerintah waktu itu, yang menegaskan misinya sebagi tatanan dunia baru.

Orde Baru tentu juga berakar dari bahasa Inggris, the New Order, yang sering disebut banyak pemimpin dunia waktu itu, sebagai tatanan pasca-kolonialisme. Orde Baru di Tanah Air ditandai era pembangunan dan peranan militer yang signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo atau karib disapa Romo Benny, meninggal dunia pada Sabtu (5/10/2024) dini hari.

Kabar duka itu telah dikonfirmasi Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid.

Ia diketahui mengidap sakit komplikasi diabetes. Kendati begitu, Alissa tak mengetahui pasti apakah Romo Benny meninggal dunia disebabkan penyakit tersebut.

"Benar (meninggal dunia)," kata Alissa kepada Kompas.com, Sabtu.

Mengutip dari laman resmi BPIP, pria dengan nama lengkap Antonius Benny Susetyo ini adalah seorang pastor.

Romo Benny dilahirkan di kota Malang, Jawa Timur pada 10 Oktober 1968.

Ia merupakan alumni Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang tahun 1996.

Romo Benny selama ini dikenal tidak lelah mengadvokasi masyarakat lemah, korban bencana dan korban kekerasan, ini juga ikut memajukan Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan (PUSPeK).

Sampaikan kritik

Tak hanya itu, Romo Benny aktif menyampaikan kritik untuk meningkatkan pembangunan.

Ia sempat mengkritik banjir Jakarta saat ibu kota dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dikutip dari Kompas TV, kala itu Romo Benny mengkritik Anies Baswedan seharusnya bisa belajar dan memperbaiki yang kurang dari kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dalam penanganan banjir.

Benny menuturkan, zaman Ahok memimpin dalam upaya penanganan banjir Jakarta dilakukan pengerukan dan pembersihan drainase.

Kemudian, pembersihan selokan hingga banyak pasukan oranye dan kuning yang siaga ketika curah hujan melebihi kapasitas. Bagi Benny, persoalan banjir Jakarta juga terjadi karena tidak adanya political will dalam pengentasannya.

“Apa yang dilakukan Ahok harus dilanjutkan seharusnya. Sehingga penataan kota Jakarta dalam mengatasi masalah banjir itu menyeluruh tidak parsial dan tidak sifatnya politis. Kalau sifatnya politis, ga akan selesai-selesai,” ujar Benny Susetyo seperti dikutip Kompas.TV, Senin (22/2/2021).

Tak hanya menyampaikan kritik, ia juga terbuka terhadap kritik yang disampaikan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui bahwa kelas menengah turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin.

Hal ini disampaikan Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono dalam seminar nasional bertajuk “Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi” yang diselenggarakan Indef, Kamis (3/10/2024).

“Kelas menengah ini memang turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin. Itu benar. Karena kalau mereka jatuh miskin, angka kemiskinan akan naik. Ternyata kan tidak,” kata Edy.

SHUTTERSTOCK/MINERVA STUDIO Ilustrasi belanja di supermarket atau pasar swalayan, konsumsi masyarakat.

Edy mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan ketimpangan turun selama pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014.

Pada 2014 atau awal pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sementara saat ini 9,03 persen.

Kemudian, pada 2014, angka kemiskinan ekstrem 6,18 persen, lalu saat ini 0,83 persen.

Tingkat kemiskinan turun 2,22 persen poin dan kemiskinan ekstrem turun 5,35 persen poin. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat ketimpangan turun 0,027 poin.

Edy juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi baik-baik saja di bawah pemerintahan Jokowi, kecuali pada saat Covid-19.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir sebesar 5,07 persen per tahun (tidak termasuk periode pandemi 2020-2021).

“Orang mengkritik, tidak sesuai dengan target Pak Jokowi, 7 persen. Tapi Pak Jokowi kan memang begitu. Beliau selalu memasang target tinggi,” kata Edy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Abcandra Muhammad Akbar Supratman, anak dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi ditunjuk sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 dari unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI.

Abcandra Supratman dipilih setelah memperoleh suara dukungan terbanyak dalam rapat paripurna DPD RI yang berlangsung sejak Rabu (2/10/2024) malam.

“Dengan demikian, yang suara terbanyak dan dinyatakan terpilih untuk mewakili DPD di MPR RI, sebagai wakil ketua MPR RI adalah Abcandra Akbar,” kata Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung selaku pimpinan rapat, Kamis (3/10/2024) dinihari.

Adapun pemungutan suara untuk memilih pimpinan MPR RI dari unsur DPD yang diikuti oleh oleh 143 senator itu berlangsung dua putaran.

Pada putaran pertama, terdapat enam senator yang mengajukan diri sebagai calon pimpinan MPR RI.

Mereka adalah AA Ahmad Nawardi, Daud Yordan, Agustin Teras Narang, Maya Rumantir, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, dan Fadel Muhammad.

Berdasarkan hasil perhitungan, AA Ahmad Nawardi mendapatkan 13 suara, Daud Yordan meraih 29 suara, dan Teras Narang memperoleh 17.

Sementara itu, untuk Maya Rumantir mendapatkan 1 suara, Abcandra meraih 45 suara, dan Fadel Muhammad memperoleh 38.

“Karena ini tidak ada yang mencapai 50 plus 1 ya. Maka kita akan melakukan pemutaran suara kembali untuk putaran kedua. Dan yang masuk putaran kedua adalah Abcandra dengan Fadel Muhammad,” ucap Tamsil.

Pada putaran kedua, Abcandra berhasil memperoleh dukungan terbanyak, yakni 93 suara. Sementara itu, Fadel Muhammad mendapatkan 50 suara berdasarkan hasil penghitungan.

Dengan demikian, Abcandra akan ditetapkan secara resmi sebagai Pimpinan MPR RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis pagi ini.

Ketua MPR sementara Guntur Sasono mengatakan bahwa rapat paripurna penetapan pimpinan MPR akan digelar pada Kamis (3/10/2024) besok pukul 10.00 WIB.

Semua fraksi di MPR sudah sepakat menunjuk anggota DPR fraksi Gerindra Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR. Fraksi lainnya mendapat jatah masing-masing satu wakil ketua.

Profil Abcandra Akbar Supratman

Dilansir dari Tribunnews, Abcandra Akbar Supratman lahir di Palu, 1 Oktober 1998. Putra pertama Supratman Andi Agtas itu menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Palu (2004-2010).

Kemudian, Abcandra melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jubilee Junior High School Jakarta (2011-2013). Anak Menkumham ini tercatat meneruskan pendidikannya di Universitas Trisakti dan lulus pada 2022.

Dalam dunia organisasi, Abcandra diketahui aktif sebagai kader di Pengurus Cabang (PC) Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jakarta Pusat (2018-2020).

Tidar merupakan organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra. Selain itu, Abcandra didapuk sebagai Ketua Umum Permuda Sulteng periode 2019-2021.

Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Pengurus Wilayah (PW) DKI Jakarta dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta (2019-2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan tidak ada program khusus Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang dititipkan kepada pemerintahan baru, saat dirinya purna tugas.

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya bakal fokus kepada masa transisi pemerintahan.

"Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tapi justru semuanya fokus pada tadi, pada proses transisi. Karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Moeldoko menuturkan, pada masa transisi, semua pihak bakal fokus menata segala hal untuk disiapkan dengan baik.

Tak heran, dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu, penyiapan transisi ke pemerintahan berikutnya menjadi topik penting. Dengan begitu, tidak ada hambatan psikologis ketika pemerintahan baru mulai memimpin.

"Itu semua pihak harus memberikan dukungan penuh, dan alhamdulillah sepertinya enggak ada sesuatu yang menjadi bottleneck, handicap, dan seterusnya. Semuanya telah tersiapkan dengan baik, dan program-program prioritas yang menjadi andalan yang disampaikan pada saat campaign juga sudah semuanya teralokasi," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, bakal fokus mengembangkan usaha mobil dan baterai listrik usai purna tugas.

Moeldoko menuturkan, keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia meyakini, baterai listrik memiliki masa depan cerah di Indonesia, mengingat ekosistemnya mulai terbentuk.

"Untuk itu saya kejar teknologi itu dan alhamdulillah saya sudah menemukan para peneliti dan saya sudah tata semuanya, tinggal proses produksinya," bebernya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat alumni SMA Taruna Nusantara dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Keempatnya merupakan kader elite Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua Umum Sugiono, Ketua Organisasi Keanggotaan Organisasi (OKK) Prasetyo Hadi, Ketua DPP Meireza Endipat Wijaya, dan Ketua DPD DIY Danang Wicaksana Sulistya.

Keempatnya pun tampak akrab dan sempat berfoto bersama saat pelantikan anggota DPR kemarin.

“Mas Sugiono memang sudah periode ke dua, Mas Pras sudah periode ke dua, saya dengan Endi baru saat ini bisa menjadi anggota DPR RI,” ujar Danang kepada Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Ia menyebutkan, mereka berempat siap ditempatkan di komisi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Danang mengungkapkan, Sugiono dan Endi sangat mungkin berada di Komisi I DPR RI.

Pasalnya, Sugiono pernah menjadi anggota TNI dan Endi sebelumnya merupakan staf khusus Menteri Pertahanan (Menhan).

“Kalau di lihat dari background, kami masing-masing memiliki background yang berbeda, kalau Mas Sugi memang berlatar belakang militer kemungkinan bisa di Komisi I,” ucapnya.

“Kalau Pak Endi ini kan lulusan ITB (jurusan) tambang, ya bisa di Komisi VII, tapi beliau kemarin stafsus menhan, bisa juga ikut mengawal di Komisi I,” sambung Danang.

Sementara itu, Prasetyo Hadi bisa berada di Komisi IV karena latar belakangnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Mas Prasetyo itu berlatar dari kehutanan mungkin bisa di Komisi IV, cuma kalau lihat dari periode lalu beliau di Komisi II. Kalau saya sendiri ya karena background teknik sipil mungkin di hal-hal yang berbau dengan infrastruktur,” papar dia.

Di sisi lain, ia mengaku belum tahu apakah nantinya formasi keempatnya bakal tetap bertahan di DPR RI atau tidak.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com dari berbagai sumber, Sugiono dan Prasetyo Hadi kemungkinan bakal menjadi menteri dalam kabinet mendatang.

“Nah untuk proses-proses setelah tanggal 20 pada saat nanti presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dilantik ya itu ada pandangan lain, yang jelas kami sekarang fokus untuk kami berempat menjalani amanat sebagai anggota DPR RI,” imbuh dia.