JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kamis, (7/11/2024).

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango bertandang ke kantor Yusril didampingi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Nawawi menyampaikan, kedatangannya bersama pimpinan KPK lainnya untuk bersilaturahmi sekaligus mengucapkan selamat atas dilantiknya Yusril sebagai menko di kabinet Prabowo.

Dalam pertemuan itu, pimpinan KPK mendiskusikan beberapa isu. Salah satunya RUU Perampasan Aset yang pembahasannya terus tertunda di DPR sejak periode lalu.

KPK dan Yusril juga membahas masalah penegakan hukum, hingga keluhan warga negara asing soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Menanggapi RUU Perampasan Aset, Menko Yusril mengatakan, pemerintah sudah menyampaikan surat presiden kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan maka pemerintah tidak akan menarik," kata Menko Yusril.

Yusril mengatakan, sebagai Menteri Koordinator, ia akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Kemenko yang mengoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Terkait lamanya permohonan KITAS yang dikeluhkan WNA, Menko Yusril beralasan, proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja atau izin kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Disnaker mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa.

Menko Yusril berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan layanan.

"Jika perlu adanya pelayanan satu pintu, dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online. Agar masyarakat dapat dilayani secara cepat tepat akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa," ucap dia.

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan arah baru sistem hukum pidana Indonesia melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, sebagai langkah nyata memperkuat keadilan sosial.

Yusril mengungkapkan KUHP baru ini mencerminkan semangat keadilan sosial sesuai prinsip yang dianut masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hukum pidana baru tak lagi menitikberatkan hukuman balas dendam, melainkan lebih mengedepankan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif).

“Penekanannya sanksi pidana tidak lagi pada pembalasan, pencelaan seperti yang kita kenal dalam hukum kolonial, tapi lebih mengedepankan restorative justice, lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif yang pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketentraman dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat,” kata Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Yusril, konsep keadilan restoratif bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat dan hukum Islam, pendekatan ini sudah lama dikenal sebagai cara penyelesaian konflik.

Masyarakat diajak bermusyawarah, berdamai, hingga menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan perselisihan.

“Restorative justice bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum perkembangan hukum masyarakat kita, karena hukum adat dan hukum Islam mengedepankan adanya aspek restoratif,” ujar Yusril.

Yusril menegaskan pemerintah menghadapi tantangan besar menyelesaikan lima undang-undang pendukung KUHP baru dalam waktu setahun. Kelima undang-undang ini penting agar pelaksanaan KUHP nasional dapat berjalan sesuai rencana, mewujudkan keadilan sosial yang lebih dekat dengan nilai-nilai bangsa.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berharap, Menteri HAMNatalius Pigai dapat menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024 yang digelar di di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Mulanya, Yusril memaparkan visi yang ingin diwujudkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam delapan misi yang disebut Asta Cita.

Dari delapan Asta Cita tersebut, empat di antaranya dikerjakan oleh Kementerian Koordinator Kumham Imipas. Salah satunya, penegakan HAM di Indonesia.

“Pak Natalius Pigai seorang aktivis HAM yang diangkat oleh Bapak Presiden sebagai menteri yang menangani urusan HAM kita berharap Beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia,” kata Yusril.

Ia menyampaikan, Asta Cita Prabowo nomor satu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan Kementerian HAM yang baru dibentuk.

Eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun menyatakan, perlindungan dan penegakkan HAM yang menjadi perhatian serius pemerintah Prabowo-Gibran dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian HAM.

Oleh sebab itu, Natalius Pigai sebagai aktivis HAM diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan HAM yang timbul di tengah-tengah masyarakat, baik masa lalu, maupun yang saat ini terjadi.

“Menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia yang kita hadapi bersama, baik di masa lalu, masa sekarang, dan pencegahan tindak pidana pelanggaran HAM di negara kita ini,” kata Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah bakal melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, Jokowi merupakan presiden yang memulai pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Ya pasti, lah (pembangunan IKN melibatkan Jokowi) kan beliau juga dulu yang memulai," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo mengungkapkan, Jokowi akan dilibatkan untuk memberikan saran dan masukan. Sekaligus meminta petunjuk dan arahan agar pembangunan IKN sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Pasti kita minta pendapat beliau, minta petunjuk beliau, minta arahan beliau, kan biasa itu," ucap Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku bakal berkomunikasi dengan Jokowi mengenai IKN, meski sejauh ini diskusi belum dilakukan.

Diskusi itu menyangkut program-program terkait pembangunan IKN.

"Oh, iya (akan ada komunikasi). (Khususnya dalam bidang) Programingnya, kan. Oh iya (tetap komunikasi intens), beliau tetap pemimpin kita," ucap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mantan Menteri PUPR ini menuturkan, Jokowi juga akan lebih sering berkunjung ke IKN.

Namun, kunjungan akan lebih dahulu melihat jadwal Jokowi. Ia sendiri mengaku baru berkomunikasi dengan Jokowi sekitar dua hari lalu.

"Terakhir beliau waktu saya komunikasi dengan beliau dua hari yang lalu. Saya bilang, 'Pak, Bapak enggak ke sana [IKN]. (Beliau menjawab), 'Oh, iya'. Nanti kita liat jadwalnya, tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana," jelas Basuki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah saat ini menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Yusril menjelaskan, RUU ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ketujuh Joko Widodo dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.

"Pemerintahan Pak Prabowo meneruskan apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk hal-hal yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan beliau. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset ini," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperluas ruang lingkup perampasan aset, tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana lainnya.

Salah satu pembaruan signifikan dalam RUU ini adalah perampasan aset yang dapat dilakukan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan pidana, berbeda dengan aturan yang berlaku dalam hukum pidana konvensional.

Namun demikian, Yusril mengakui bahwa aturan baru dalam RUU ini berpotensi menimbulkan perdebatan.

Ia mempersilakan seluruh pihak, baik dari kalangan ahli hukum, tokoh masyarakat, maupun lembaga lainnya, untuk memberikan masukan atau kritik yang konstruktif.

"Ini adalah sebuah langkah besar yang perlu mendapatkan perhatian publik. Kami siap mendengarkan berbagai kritik dan saran untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat," ujarnya.

Yusril menambahkan, meskipun RUU Perampasan Aset telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada DPR melalui surat Presiden dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pemerintah masih menunggu DPR untuk memulai pembahasan.

RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Prolegnas 2024-2029, dan Badan Legislasi DPR telah mengundang berbagai lembaga serta organisasi untuk menyerap aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.

"Pemerintah tidak memiliki niat untuk menarik kembali RUU ini. Kami menunggu DPR untuk segera membahasnya dan melanjutkan proses legislasi sesuai dengan prosedur yang berlaku," tuturnya.

Sebagai langkah lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim khusus yang akan diketuai oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk mewakili pemerintah dalam diskusi dan negosiasi terkait RUU tersebut.

"Pemerintah berharap, dengan adanya RUU Perampasan Aset, langkah pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya akan semakin efektif, dan sistem hukum Indonesia dapat semakin kuat dalam menanggulangi kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah nama-nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) yang telah diajukan oleh Presiden Ketujuh Joko Widodo sebelum purnatugas.

Adapun Istana telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama capim dan calon dewas kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Surat itu dikirim karena sempat dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada Prabowo.

Nama-nama capim dan dewas tersebut telah disampaikan oleh Jokowi melalui surpres sebelum purnatugas pada 20 Oktober 2024.

"Saya rasa tidak (mengkaji ulang nama-namanya), ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Prasetyo menambahkan, pemerintah memiliki cara berpikir untuk tidak membuang-buang energi.

Menurutnya, nama-nama capim dan calon dewas yang sebelumnya dipilih merupakan yang terbaik dan sudah ditinjau.

"Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan presiden sebelumnya," ucap Prasetyo.

Meskipun demikian, Prasetyo enggan menyebut bahwa Prabowo mempertahankan nama-nama yang telah dipilih sebelumnya.

Ia hanya menyatakan bahwa pemerintah akan mengikuti proses yang telah berjalan untuk diteruskan oleh Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengaku akan memeriksa terlebih dahulu apakah surpres berisi nama-nama tersebut sudah dikembalikan lagi kepada DPR RI atau sebaliknya.

"Nanti kami cek, ya, kalau secara administrasi tampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden, tinggal dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Laoly, menyampaikan bahwa ia mendapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) baru terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari surat yang dikirim tersebut, Prabowo disebut telah menyetujui daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

”Saya dengar informasinya, (surat presiden) sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui (daftar nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK usulan Jokowi),” ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, Yasonna tidak ingin berspekulasi terlalu jauh mengenai hal tersebut. Menurutnya, apa pun isi surpres itu, semua merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanAgus Andrianto menyebutkan bahwa tidak ada target 100 hari kerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus hanya menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin bakal mengerjakan 13 program yang seusai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tidak ada 100 hari," kata Agus selepas rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Pokoknya kita akan kerjakan 13 program itu yang mengacu pada arah kebijakan Bapak Presiden," ujar dia.

Eks Wakapolri itu menambahkan, kementeriannya akan mencoba untuk menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal orientasi kemasyarakatannya, ke lingkungan kementerian.

"Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada warga di sekeliling kantor imigrasi dan pemasyarakatan," kata Agus.

Dalam rapat dengan Komisi XIII, Agus memaparkan 13 program prioritasnya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM.

4. Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan.

5. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.

6.Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

7. Pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional.

8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan dirinya tidak membahas sama sekali terkait calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Senin (4/11/2024) sore.

Pasalnya, muncul desakan agar Prabowo membentuk ulang panitia seleksi (pansel) capim KPK.

"Enggak ada. Belum ada, tadi sama sekali enggak disinggung soal KPK, belum ada," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin.

Saat ditanya apakah pemerintahan Prabowo bakal meninjau ulang capim KPK yang telah diajukan oleh pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR, Supratman menyebut Prabowo pada akhirnya akan bersikap.

Dia meminta agar publik menunggu saja keputusan presiden (keppres) terkait capim KPK.

"Kita tunggu saja keppres terkait hal itu," ucapnya.

Sementara itu, terkait masa jabatan pimpinan KPK yang akan segera habis tapi belum ada penggantinya, Supratman mengatakan Prabowo pasti akan mengantisipasi hal tersebut.

Yang pasti, kata dia, dalam pertemuan sore ini, Prabowo tidak mengungkit soal capim KPK.

"Betul-betul yang dibahas tadi terkait dengan putusan MK terkait dengan klaster ketenagakerjaan," imbuh Supratman.

Sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bisa membentuk ulang pansel capim KPK dan calon anggota Dewan Pengawas KPK.

Ia mengatakan, langkah tersebut bisa diambil Prabowo apabila tidak puas dengan 10 nama capim KPK yang telah diserahkan ke DPR oleh pemerintahan Joko Widodo.

"Maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya, bahwa pemerintah bisa menganulir, bisa membuat pansel ulang, membentuk pansel ulang, dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK," kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Ini belum terlambat, kalau kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas mengatakan, bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Diketahui, RUU Perampasan Aset tidak ada di dalam daftar RUU usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas). Hal itu berdasarkan daftar yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024) yang membahas evaluasi periode sebelumnya dan usulan Prolegnas 2025-2029.

Menurut Supratman, Prabowo telah meminta Kementerian Hukum untuk mengulas kembali terhadap seluruh RUU yang berpotensi menghambat program pemerintahan yang telah tertuang dalam Asta cita.

Dia pun kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang dikedepankan oleh Prabowo. Sebagaimana pidatonya usai mengucapkan sumpah/janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

"Kalau itu sudah pasti, pemberantasan korupsi itu menjadi bagian," kata Supratman usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Supratman lantas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas. Sebab, sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu

Sejauh ini, Badan Legislasi DPR RI sedang mengundang berbagai lembaga dan organisasi untuk menyerap aspirasi usulan RUU. Selain RUU tentang Pemilu, RUU tentang Perampasan Aset juga kerap diusulkan oleh lembaga-lembaga terkait.

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI pun menyatakan bahwa harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI terlebih dahulu agar RUU Perampasan Aset bisa masuk dalam Prolegnas 2024-2029.

Komisi III DPR merupakan alat kelengkapan dewan yang paling berkompeten untuk mengajukan usulan undang-undang tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.

Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku masih menunggu undangan rapat kerja terkait masuk atau tidaknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

"Kami belum bahas terkait prolegnas, bahwa sekarang ini kan kami menunggu undangan dari badan legislasi karena yang akan menyelenggarakan rapat kerja kan Badan Legislasi," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

Ia juga mengaku belum dapat bicara banyak mengenai pelbagai dinamika politik di DPR yang menyertai wacana masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam prolegnas.

Termasuk, kata dia, soal wacana perubahan diksi "perampasan" menjadi "pemulihan" aset.

Hal itu sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang mendasarkan pada konsep "stolen asset recovery".

Supratman mengaku masih menunggu kajian resmi.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," kata politikus Gerindra itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menegaskan bahwa layanan tetap berjalan meskipun Kementerian Hukum saat ini masih dalam masa transisi karena ada perubahan nomenklatur.

Diketahui, Presiden Prabowo memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dulu di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Meski ada masa transisi, namun semua layanan publik tetap berjalan seperti biasanya,” ujar Supratman saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hukum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, tim transisi terus bekerja untuk membagi tugas, personel atau sumber budaya manusia (SDM), aset, dan lainnya yang sebelumnya berada pada satu kementerian yaitu Kemenkumham akibat adanya nomenklatur baru.

"Kami menargetkan paling lambat bulan Juni 2025 itu bisa selesai untuk masa transisi baik personel regulasi dan lainnya," kata Supratman di Jakarta, Senin,

Dia lantas menyebut bahwa sebelum dipecah menjadi tiga kementerian, Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian dengan SDM terbanyak kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Kementerian yang sangat gemuk, kementerian terbanyak dari sisi sumber daya manusia nomor dua setelah kementerian keuangan sebelum kami dipisahkan ada 65 ribu jumlah pegawai," ujarnya.

Supratman pun mengaku optimistis bahwa masa transisi di Kementerian Hukum bisa berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat menjadi percontohan oleh kementerian lainnya.

"Sekarang kami telah membentuk tim transisi agar menjadi percontohan kementerian lain," ujarnya.

Saat ini Komisi XIII DPR RI sedang melaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum, dan ini merupakan raker pertama setelah kementerian itu dipecah.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta menyatakan pihaknya telah menyiapkan transisi peralihan menjadi Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Diketahui, Kementerian Koordinator itu akan menjadi tiga kementerian yang merupakan hasil pemisahan dari Kemenkumham.

Nico mengatakan, pihaknya telah membentuk tim transisi dan telah mencanangkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Program jangka pendek ditargetkan tercapai pada 20 Oktober kemarin dan telah terlaksana.

Kemudian, program jangka menengah tercapai pada Desember 2024. Sementara, program jangka panjang akan terlaksana hingga Juni 2025.

Sejumlah program transisi yang disusun meliputi bidang regulasi serta kelembagaan, keuangan, sumber daya manusia, tata kelola aset, dan lainnya.

Sementara itu, untuk anggaran 2024 yang akan berakhir dua bulan ke depan, telah ditentukan anggaran Kementerian Hukum Rp 7,9 triliun.

Kemudian, pos anggaran Kementerian HAM Rp 64,855 miliar, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 13,39 triliun.

"Fokus peningkatan pelayanan keimigrasian, penguatan sistem pemasyarakatan serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang membutuhkan operasional kedua sektor ini," kata Nico dalam acara serah terima jabatan di Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) akan mewujudkan janji-janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

Yusril menegaskan dirinya mendukung arahan Prabowo agar paguyuban ini segera melakukan aksi nyata membantu rakyat.

“Sebagai pendukung Prabowo-Gibran yang memenangkan pilpres dan sekarang memegang tampuk pemerintahan, adalah tugas kita bersama mewujudkan janji-janji kampanye dulu," ujar Yusril kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

Yusril mengatakan, pemerintah akan melaksanakan program nyata supaya Indonesia bisa menjadi negara maju.

"Dan melaksanakan program-program nyata untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 dan Indonesia muncul sebagai salah satu negara maju di dunia,” katanya.

Presiden Prabowo telah meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Deklarasi GSN juga dihadiri sejumlah menteri dan pengurus partai.

Ada ribuan anggota Gerakan Solidaritas Nasional mengucapkan ikrar di depan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka berikrar untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara kritis, obyektif, konstruktif, dan produktif dalam memberikan solusi.