JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Kepala Polri yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen (Purn) Agus Andrianto, mendapatkan pangkat kehormatan menjadi Jenderal.

Penganugerahan pangkat ini diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi Agus selama berkarier di kepolisian.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan simbol penghormatan atas prestasi dan pengabdian Agus.

“Beliau berdedikasi penuh dalam tugas-tugas kepolisian dan kini juga mendapatkan kehormatan dengan pengangkatan sebagai Menteri," kata Sandi di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Sandi juga menuturkan bahwa pangkat jenderal merupakan penghargaan tertinggi dalam kepolisian yang menegaskan pencapaian Agus Andrianto selama bertugas.

Menurut rencana, pangkat bintang empat tersebut akan diserahkan secara resmi kepada Agus pada Rabu (13/11/2024).

"Beliau juga mendapatkan kehormatan bisa menjadi menteri, jadi sebagai pengantar Bapak Kapolri, Insya Allah besok akan disampaikan secara langsung," kata dia.

Kenaikan pangkat Agus Andrianto pertama kali diketahui dari unggahan di media sosial istrinya yang menyatakan kebanggaan dan kebahagiaan atas capaian ini.

"Alhamdulillah, berbagi kebahagiaan. Papu Agus mendapat pangkat kehormatan, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jendral Polisi (Purn) Agus Andrianto," tulis istri Agus dalam unggahan yang kini telah dihapus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menggelar acara pelepasan eks Wakapolri Jenderal (Purn) Agus Andrianto, Rabu (12/11/2024) besok.

Kadiv HUmas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, acara pelepasan digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap Agus yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta telah menyandang pangkat bintang empat atau jenderal.

"Kalau untuk besok, ada acara pelepasan Bapak Wakapolri yang lama, yaitu Jendral Pol (Purn) Agus Andrianto, yang dapat promosi jabatan sebagai menteri, dan dapat pangkat penghargaan, Jenderal," kata Sandi di Mabes Polri, Selasa (12/11/2024).

Sandi mengatakan bahwa acara tersebut akan menjadi penghormatan atas pengabdian panjang Agus Andrianto di Kepolisian.

Ia mengatakan, pangkat jenderal yang kini disandang oleh Agus juga merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Polri.

“Beliau telah berdedikasi penuh dengan karya-karya besar di kepolisian, dan kini mendapatkan kehormatan untuk mengemban tugas baru sebagai Menteri,” kata Sandi.

Kenaikan pangkat Agus ini pertama terungkap dari unggahan di akun Instagram milik istri Agus.

"Alhamdulillah, berbagi kebahagiaan. papu Agus mendapat pangkat kehormatan, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jendral Polisi (Purn) Agus Andrianto, ada rasa bangga dan terharu," tulis istri Agus.

Akan tetapi, istri Agus telah menghapus unggahan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Agus Andrianto mendapatkan kenaikan pangkat bintang menjadi jenderal dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan, kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi Agus Andrianto selama bertugas di kepolisian.

“Beliau berdedikasi penuh dalam tugas-tugas kepolisian, telah memberikan kontribusi yang berarti, dan kini juga mendapatkan kehormatan dengan pengangkatan sebagai Menteri," kata Sandi di Bareskrim Polri Jakarta Selasa (12/11/2024).

"Maka, penganugerahan pangkat ini menjadi wujud penghormatan," ujar dia.

Sandi menuturkan, pangkat jenderal merupakan pangkat “sempurna” sekaligus penghargaan yang menegaskan prestasi Agus Andrianto dalam karier kepolisiannya.

Menurut rencana, pangkat bintang empaat itu bakal diserahkan kepada Agus pada Rabu (13/11/2024) besok.

"Beliau juga mendapatkan kehormatan bisa menjadi menteri, jadi sebagai pengantar Bapak Kapolri, Insya Allah besok akan disampaikan secara langsung," kata dia.

Kenaikan pangkat Agus ini pertama terungkap dari unggahan di akun Instagram milik istri Agus.

"Alhamdulillah, berbagi kebahagiaan. papu Agus mendapat pangkat kehormatan, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jendral Polisi (Purn) Agus Andrianto, ada rasa bangga dan terharu," tulis istri Agus.

Akan tetapi, istri Agus telah menghapus unggahan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komisaris Jenderal Ahmad Dofiri sebagai Wakil Kapolri.

Ahmad Dofiri sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Dia menggantikan Agus Andrianto yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pengumuman tersebut disampaikan pada Selasa (12/11/2024) malam melalui surat telegram dengan nomor ST/2517/XI/KEP./2024.

Surat telegram tersebut berisi daftar mutasi pejabat tinggi (pati) dan pejabat menengah (pamen) Polri pada November 2024 yang ditandatangani oleh Kapolri.

"Terdapat 1 ST Mutasi pada tanggal 11-11-2024, *ST/2517/XI/KEP./2024 sebanyak 55 personel," bunyi petikan surat telegram tersebut.

Lima pejabat yang mendapatkan promosi jabatan adalah Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri, Irjen Dedi Prasetyo sebagai Irwasum Polri, Irjen Chryshnanda Deilaksana sebagai Kemendiklat Polri, Brigjen Cahyono Wibowo sebagai Kakortastipidkor, dan Kombes Surya Kumara sebagai Kapuslitbang Polri.

Profil Singkat Komjen Ahmad Dofiri

Ahmad Dofiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989.

Sepanjang kariernya, ia mengemban berbagai posisi strategis.

Memulai karier sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang di Polda Metro Jaya pada 1990, ia kemudian menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Tangerang pada 1991.

Pada 2005, Dofiri diangkat sebagai Kassubag Jabpamentil di Bagian SDM Polri.

Dua tahun kemudian, pada 2007, ia menjabat sebagai Kapolres Bandung, dan pada 2009, ia menjadi Wakapolwiltabes Bandung serta Kapoltabes Yogyakarta.

Kariernya berlanjut ketika ia bertugas sebagai Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri pada 2010, dan selanjutnya dipercaya sebagai Koorspripim Polri.

Ia juga menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Binkar SSDM Polri pada 2012 dan diangkat sebagai Wakapolda DIY pada 2013.

Dari 2014 hingga 2016, Ahmad Dofiri berperan sebagai Karobinkar SSDM Polri, sebelum akhirnya menjabat sebagai Kapolda Banten dan Karosunluhkum Divkum Polri.

Pada 2016, ia diangkat sebagai Kapolda DIY, dan menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri pada 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mempertimbangkan opsi transfer of prisoner atau pemindahan narapidana untuk narapidana asing dalam hal ini narapidana kasus narkotika Mary Jane F. Veloso.

Yusril mengatakan, pemindahan narapidana untuk narapidana asing disesuaikan dengan permohonan dari pemerintah negara asal.

Ia juga mengatakan, telah membahas poin-poin persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Dan kita sedang merumuskan satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di negara kita ini, baik melalui perundingan bilateral maupun juga kita merumuskan satu kebijakan yang dapat kita tempuh terkait dengan apa yang dalam bahasa Inggris sebut dengan transfer of prisoner," kata Yusril dalam keterangan tertulis dalam pertemuannya dengan Duta Besar Filipina, Gina Alagon Jamoralin, Senin (11/11/2024).

Yusril mengatakan jika permohonan dikabulkan, Mary Jane Veloso akan melanjutkan sisa masa hukumannya di Filipina dengan mengikuti ketentuan yang telah diputuskan oleh pengadilan Indonesia.

Ia mengatakan, Pemerintah Filipina sesuai dengan kebijakan ini, juga diharapkan untuk mengakui keputusan tersebut dan melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Kebijakan ini menjadi bagian dari kerja sama timbal balik antara kedua negara untuk menghormati dan memperkuat penegakan hukum di tingkat internasional," ujarnya.

Yusril mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan prosedur lebih lanjut, termasuk melalui negosiasi dan perjanjian bilateral dengan pemerintah Filipina.

Ia berharap dapat memperkuat hubungan kedua negara dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara di luar negeri.

"Indonesia menghormati permintaan dari pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan transfer Mary Jane Veloso demi kepentingan penegakan hukum di Filipina. Namun, Pemerintah Filipina berkewajiban untuk mengakui dan menghormati proses hukum terhadap Mary Jane, termasuk putusan pengadilan Indonesia," tuturnya.

Yusril mengatakan, kedaulatan Indonesia dalam menindak kejahatan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) sepenuhnya harus dihormati.

Namun, apabila narapidana warga negara asing itu telah dikembalikan ke negaranya, pembinaan tehadap narapidana yang bersangkutan diserahkan kepada negara tersebut.

"Termasuk apakah akan diberi remisi atau grasi, semuanya kita serahkan kepada negara yang bersangkutan," ucap dia.

Diketahui, Mary Jane Fiesta Veloso adalah terpidana mati kasus penyelundupan heroin dengan berat total 2,6 kilogram. Peristiwa itu terjadi di Bandara Adisucipto, Yogyakarta pada 25 April 2010.

Mengutip Harian Kompas, 2 Mei 2015, Mary Jane Fiesta Veloso sudah dijadwalkan untuk menjalani dieksekusi mati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) akan membentuk komisi bersama (joint commission) dengan Filipina untuk menyelesaikan masalah status kewarganegaraan 8.000 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Filipina.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, hingga saat ini, sebanyak 8.000 WNI yang berada di Filipina bagian Selatan tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas.

"Mereka merupakan anak dan cucu WNI yang lahir tanpa memiliki akta. Pemerintah Indonesia akan membentuk komisi bersama untuk menuntaskan persoalan ini," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya saat menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia Gina Aragon Jamoralin di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, pada Senin (11/11/2024).

Yusril menambahkan, tidak hanya WNI yang tinggal di Filipina, tetapi juga terdapat sekitar 300 warga negara Filipina yang tinggal di Indonesia, terutama di kepulauan sekitar Sulawesi Utara, yang mengalami nasib serupa.

"Saya menyarankan supaya dibentuk semacam satu joint commission antara kedua negara untuk merumuskan masalah yang dihadapi dan menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Dari segi hukum kewarganegaraan, Yusril menjelaskan, Indonesia dan Filipina mengakui asas teritorial dan memahami bahwa kewarganegaraan tidak hanya berasal dari satu pihak orang tua.

Melalui komisi bersama ini, pemerintah kedua negara akan mendata masing-masing warga negara untuk kemudian diregistrasi.

"Anak-anak yang lahir di sana itu sebagian besar tidak mempunyai akta kelahiran di Filipina, tidak terdaftar, dan saya kira perlu diselesaikan masalah ini mengingat hubungan baik antara kedua negara," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Filipina untuk Indonesia Gina Aragon Jamoralin menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi melalui Konsulat Jenderal Filipina di Manado dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait WNI tanpa status yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Filipina tetap memberikan izin tinggal kepada mereka.

Gina juga menambahkan, ketika para nelayan itu tinggal dan memiliki anak di wilayah Filipina, sebagian besar mereka tidak mengurus dokumen berupa akta lahir dan tidak mendaftarkan anak mereka ke otoritas di Filipina.

"Mereka merupakan generasi kedua dari nelayan-nelayan Indonesia yang tinggal di wilayah selatan Filipina," kata Gina.

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Kairo untuk mewaspadai ideologi kekerasan dengan memegang teguh nilai Pancasila.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Talkshow bertajuk “Diseminasi Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme” di Auditorium Markaz Syekh Zayed, Kairo, Mesir, Sabtu (2/11/2024).

Direktur Deradikalisasi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Akhmad Nurwakhid mengatakan bahwa Pancasila merupakan kunci utama untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan.

“Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama, tetapi Pancasila adalah dasar dan ideologi negara pemersatu bangsa Indonesia yang digali dari nilai luhur agama dan budaya Nusantara untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Penyebaran ideologi kekerasan, lanjut dia, telah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Waspadai ideologi kekerasan, penyebarannya telah masuk ke segala lapisan masyarakat, baik dari segi profesi, latar belakang, pendidikan, hingga suku bangsa," lanjutnya.

Dok.Humas BNPT Narasumber Talkshow ?Diseminasi Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme? yaitu Inspektur BNPT Catur Iman Pratignyo, Direktur Deradikalisasi Brigjen Pol Akhmad Nurwakhid, Laksamana TNI Imam Subekti, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir di Kairo Zaim A Nasution, dan Direktur PHI Imam Subekti.

Sementara itu, Inspektur BNPT Catur Iman Pratignyo mengatakan bahwa melawan paham terorisme merupakan salah satu jalan untuk mencapai peradaban yang lebih baik.

“Melawan teroris adalah menyelamatkan peradaban,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir di Kairo Zaim A Nasution menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme di Mesir bagi pelajar Indonesia yang mayoritas tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dengan anggota sebanyak 15.000 orang.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme terhadap WNI yang ada di kairo yang sebagian besarnya adalah para pelajar," ucapnya.

Perlu diketahui, dalam acara tersebut, Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI) Imam Subekti turut menyampaikan beragam strategi pencegahan terorisme yang dapat dilakukan WNI di Kairo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang cermat, adil, serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (8/11/2024), Yusril menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut yang telah diajukan ke DPR, tanpa niatan untuk menariknya kembali.

"Sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum, dan HAM," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan hal baru dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, perampasan aset harus dipisahkan dari penyitaan bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan.

"Selama ini kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyatakan, pendalaman terhadap RUU tersebut akan dilakukan saat dibahas dengan DPR.

"Publik dan para pakar dapat menyumbangkan pikiran dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara.

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat sistem hukum, memulihkan kerugian negara, sekaligus mematuhi standar internasional," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (29/10/2024).

Tessa menambahkan bahwa RUU ini juga akan memungkinkan negara untuk menyita hasil kejahatan, termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar negeri.

Ia menjelaskan bahwa pelaku korupsi sering kali menyembunyikan atau mentransfer aset mereka agar tidak bisa dijangkau oleh otoritas hukum.

Perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) akan menjadi alat yang kuat untuk memulihkan kekayaan negara.

"Alhasil, rampasan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Hal ini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara serta mendukung program-program sosial lainnya," ujarnya.

Tessa juga menekankan bahwa negara-negara yang memiliki undang-undang kuat dalam hal perampasan aset hasil kejahatan cenderung dipandang lebih kredibel dan memiliki kepercayaan lebih besar dalam hubungan internasional, baik dari segi ekonomi maupun hukum.

"Hal tersebut juga dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kerangka hukum serupa," ujarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pemerintah tidak akan menarik Rancangan Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menyebut bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan kini menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Kemudian, sebagai Menko, Yusril akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan usulan dari pemerintah. Oleh karenanya, RUU tersebut tidak ada di dalam daftar usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029 yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas.

Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu.

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi penjelasan terkait wanti-wanti Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya agar tidak ada muatan politis dan dendam politik dalam menjalankan pemerintahan.

Peringatan itu Prabowo sampaikan tepat sebelum dirinya bertolak ke luar negeri selama belasan hari.

"Ya itu kan pesannya, pesan dari beliau bahwa beliau sekarang ingin melihat ke depan, kita bersama-sama bersatu padu dengan semangat kebersamaan untuk membangun ke depan," ujar Prasetyo saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak ingin segala sesuatu yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih dilandaskan pada kepentingan politik.

Apalagi, Prabowo mengingatkan jajarannya agar menjalankan roda pemerintahan dengan bersih.

"Jadi tidak perlu semua itu misalnya dilandaskan oleh kepentingan-kepentingan politik. Pesannya saya kira itu untuk hal apapun lah," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk terbebas dari unsur politis dan dendam politik dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.

Prabowo menekankan tidak boleh ada penyelewengan dan kongkalikong dengan pihak lain dalam menjalankan pemerintahan.

"Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan bersih dari penyelewengan ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kongkalikong dari pihak lain, saya beri petunjuk ke semua pihak dan pemerintah, utamanya Kabinet Merah Putih untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif," ujar Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Dan tidak boleh ada unsur politis dalam melaksanakan, katakanlah kampanye ini harus tegas, harus berani. Tapi juga upaya harus bersih dari muatan politis dan dari dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah yang bersih," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemberantasan korupsi tidak boleh diintervensi pemerintah.

Pernyataan ini Yusril sampaikan usai bertemu dan bertukar pikiran dengan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengunjungi kantornya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

"Pertemuan ini benar-benar pertemuan silaturahmi dan tukar pikiran, karena kami menyadari dan menghormati KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah,” kata Yusril dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

Menurut Yusril, pertemuan itu berlangsung selama sekitar satu jam dan membahas isu penguatan pemberantasan korupsi hingga persoalan calon pimpinan KPK periode 2024-2029.

Topik pembicaraan tersebut meliputi penguatan pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan merevisi dan memperbaharui berbagai aturan hukum.

Beberapa norma dalam United Nations Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi, seharusnya bisa diadopsi atau menjadi rujukan dalam pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, pimpinan KPK dan Yusril juga membahas nasib RUU Perampasan Aset yang sampai saat ini mandek di DPR RI.

Yusril menyatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan rencana pembentukan UU Perampasan Aset yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Guru besar hukum tata negara itu mengaku telah mempelajari RUU Perampasan Aset. Ia menyadari, RUU itu sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan di Indonesia.

“Selama ini kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu, sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum dan HAM,” kata Yusril.

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru tinggal satu tahun lagi.

Dalam paparannya di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11/2024), Yusril menekankan perubahan ini sebagai langkah penting membangun hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia.

“Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana, kita menyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan,” kata Yusril.

Menurut Yusril, meski Indonesia telah menciptakan sejumlah peraturan pidana sejak kemerdekaan, hukum pidana warisan kolonial tetap mendominasi sistem hukum nasional.

Yusril menyampaikan, KUHP baru membawa harapan besar dalam membentuk sistem hukum pidana berasaskan prinsip yang relevan bagi masyarakat Indonesia.

“Keberadaan KUHP nasional yang baru ini memberikan harapan baru, di mana kita membangun sistem hukum pidana berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat kita sendiri, baik berdasarkan hukum adat, hukum tradisi, hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat,” papar Yusril.

Pemerintah mengharapkan KUHP baru lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat, dengan dasar hukum adat dan agama yang telah lama diakui di Nusantara.

Yusril menyebut, transformasi ini juga mencakup upaya mengadopsi serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam hukum pidana nasional, menciptakan sistem yang lebih dekat dengan keadilan sosial dan budaya Indonesia.