JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa publik tidak perlu khawatir dengan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap salah satu calon pada Pilkada Jawa Tengah.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena beliau hanya memberikan dukungan beliau sebagai Ketua Umum Gerindra," saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Kamis (14/11/2024).

Prasetyo menekankan bahwa ajakan Prabowo untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, yang dilontarkan sebelumnya tidak dilakukan dalam kapasitasnya sebagai presiden.

"Itu kan beliau sebagai Ketua Umum Partai Gerindra," tambahnya.

Sebelumnya, kampanye Prabowo ini mendapat kritik, salah satunya dari Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI-P Deddy Yevri Sitorus, dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (11/11/2024).

Dia menganggap, tindakan Prabowo ini dapat menyebabkan lunturnya keyakinan terhadap pilkada yang jujur dan adil.

Meskipun sebagai ketua umum partai politik, ujar dia, Prabowo juga mengemban 3 jabatan yang sangat krusial, yaitu kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI.

"Saya takutnya, walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat atau tidak terpikirkan itu menjadi acuan seluruh instrumen di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda, bisa multi interpretasi. Saya kira hal ini harus diluruskan," ujar dia.

"Bapak Presiden berutang penjelasan kepada kita bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau boleh cawe-cawe dalam pilkada," tambahnya

Ajakan memilih dari Presiden Prabowo terlihat dalam rekaman video yang menampilkan Prabowo diapit oleh Luthfi dan Yasin, yang diunggah di akun media sosial @luthfiyasinofficial pada Sabtu (9/11/2024).

Dalam video tersebut, Prabowo meminta warga Jawa Tengah untuk memberikan suara kepada Luthfi dan Yasin, serta menyoroti keunggulan mereka yang telah berkiprah dalam memimpin Jawa Tengah sebagai kapolda dan wakil gubernur.

"Saya mohon warga Jawa Tengah berikan suaramu untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin," ucap Prabowo dalam video itu.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Jenazah mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ichlasul Amal disemayamkan di Balairung UGM, Kamis (14/11/2024).

Mobil jenazah yang membawa Prof Ichlasul Amal tiba di Balairung sekitar pukul 15.20 WIB.

Sejumlah pimpinan UGM, dekan, dan mahasiswa hadir untuk memberikan penghormatan terakhir.

Mereka berkumpul untuk melepas kepergian Prof Ichlasul Amal menuju peristirahatan terakhir di Pemakaman UGM Sawitsari.

Mewakili civitas akademika UGM, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Gadjah Mada, Prof Supriyadi, menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Prof Ichlasul Amal.

"Duka mendalam hari ini kembali dirasakan Universitas Gadjah Mada. Salah satu tokoh terbaik Universitas Gadjah Mada, Prof Ichlasul Amal, Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, telah berpulang pada hari Selasa, 14 November 2024," ujar Prof Supriyadi dalam sambutannya di Balairung UGM.

Prof Supriyadi menambahkan bahwa almarhum Prof Ichlasul Amal dikenal sebagai pribadi yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan.

"Beliau juga dikenal sebagai tokoh reformasi 1998 dari UGM. Masih lekat dalam ingatan bagaimana beliau bersama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan ribuan mahasiswa berorasi di depan Gedung Grha Sabha Pramana UGM dalam gerakan reformasi 1998," ucapnya.

Komitmen dan dedikasi Prof Ichlasul Amal

Universitas Gadjah Mada Mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ichlasul Amal. Ichlasul Amal meninggal dunia

Komitmen Prof Ichlasul Amal untuk memajukan UGM terwujud melalui:

• Peningkatan mutu pendidikan
• Penguatan jejaring internasional
• Pengembangan institusi

Prof Supriyadi juga menyebutkan bahwa Prof Ichlasul Amal adalah pendiri Masjid Kampus UGM pada 1999, yang dikenal sebagai satu-satunya masjid di Indonesia tanpa nama.

Ia menambahkan bahwa jiwa nasionalisme Prof Ichlasul Amal sangat kuat.

"Pada waktu terjadi konflik Maluku tahun 1999, beliau memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Universitas Pattimura dari semua agama untuk bisa mutasi ke kampus UGM," jelasnya.

Dedikasi Prof Ichlasul Amal untuk UGM juga sangat luar biasa.

Tawaran sebagai Menteri Pertahanan

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO suasana rumah duka, nampak karangan bunga dari mantan menteri Nuhadjir Effendy dan politisi senior Akbar Tandjung, Kamis (14/11/2024)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Prita Laura, mengungkapkan bahwa program “Lapor Mas Wapres” terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Prita menjelaskan, aduan masyarakat melalui program "Lapor Mas Wapres" akan langsung terhubung dengan SP4N Lapor yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman.

“Program ini bukanlah sebuah program yang terpisah, berdiri sendiri dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat, yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya,” kata Prita di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Prita menegaskan, data aduan masyarakat dalam program "Lapor Mas Wapres" terhubung dengan seluruh 96 kementerian dan 453 lembaga pemerintah di Indonesia.

Ia menyatakan, program ini dirancang untuk memaksimalkan kanal aduan masyarakat yang sudah ada sebelumnya.

“Jika kemudian masyarakat ada yang bertanya ‘bagaimana ketika kami yang ada di daerah?’, tetap bisa melakukannya melalui Lapor yang programnya terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prita menyampaikan bahwa aduan masyarakat dalam program "Lapor Mas Wapres" akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Program ini bertujuan untuk merealisasikan konsep no wrong door policy, yang menjamin bahwa laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di-follow-up,” ucapnya.

Prita, yang merupakan eks jurnalis TV, menekankan pentingnya adanya satu kanal khusus untuk menyalurkan aduan masyarakat kepada pemerintah.

Melalui program "Lapor Mas Wapres", pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa, dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong,” tambahnya.

Sebagai informasi, warga dari seluruh wilayah Indonesia dapat datang langsung ke Istana Wakil Presiden untuk membuat laporan.

Layanan ini dibuka dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Selain itu, warga juga dapat melaporkan aduan melalui WhatsApp di nomor 08111 704 2207.

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan, pihaknya akan mengecek detail penyebab insiden 7 tahanan narkotika kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta.

"Detailnya belum saya dapat, nanti saya akan cek kembali (soal kaburnya 7 orang tahanan narkotika di Rutan Salemba)," kata Otto saat ditemuin di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024).

Otto juga mengatakan, akan mengkonfirmasi langsung kasus tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Yang paling utama itu dilihat di menteri keimigrasi," ujarnya.

Sebanyak 7 tahanan kabur dari Rutan Kelas I Salemba pada Selasa (12/11/2024).

Pihak kepolisian mengungkapkan, salah satu narapidana yang kabur adalah bandar narkoba kelas kakap, Murtala Illyas.

Ia otak atau bandar narkoba jaringan Malaysia yang menyelundupkan sabu-sabu seberat 110 kilogram ke Indonesia.

Dia mempunyai gudang penyimpanan sabu-sabu di Kota Medan, Sumatera Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas mendorong entitas badan hukum social enterprise atau kewirausahaan sosial untuk mendaftar ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.

Ia menilai, pencatatan badan usaha yang bergerak di bidang sosial ini merupakan momen penting dalam membangun ekonomi berkeadilan.

Pasalnya, dengan pencatatan tersebut, pelaku kewirausahaan sosial akan mendapatkan untung sekaligus memberantas masalah sosial, dengan kontribusi terhadap aspek pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya berharap pelaku usaha melihat ini sebagai sebuah wadah untuk berkarya di negeri ini untuk mencapai 17 tujuan di program pembangunan berkelanjutan dari PBB," kata Supratman dalam konferensi pers Peresmian Layanan Pencatatan Social Enterprise dalam Sistem AHU Online di Jakarta, Rabu (14/11/2024), dilansir Antara.

Menkum menyebutkan, kewirausahaan sosial berbeda dengan jenis badan usaha lainnya yang tercatat di Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU Kementerian Hukum.

Perbedaannya, yakni kewirausahaan sosial wajib mencantumkan satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), misalnya pengentasan kemiskinan, kelaparan, atau masalah kesehatan.

"Social enterprise akan menggunakan minimal 51 persen devidennya untuk diinvestasikan kembali dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut," ucapnya.

Menurut dia, peresmian layanan pencatatan kewirausahaan sosial dalam sistem AHU Online merupakan pengakuan pemerintah bagi para pelaku usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga fokus menyelesaikan permasalahan sosial.

Peresmian layanan pencatatan kewirausahaan sosial juga membuka peluang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dan dukungan bagi kewirausahaan sosial, dengan melibatkan masukan dari para pelaku usaha, lembaga sosial, dan komunitas masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan layanan pengaduan “Lapor Mas Wapres” yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaras dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres, tapi bahwa semangatnya, komitmennya, itu menjadi semangat kita bersama-sama,” ucap Pras di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Pras menyebutkan, Prabowo memang ingin menciptakan birokrasi yang tidak rumit dan meninggalkan nilai-nilai feodal.

Politikus Partai Gerindra itu menilai, layanan "Lapor Mas Wapres" punya semangat yang sama karena bakal merespons keluhan masyarakat dengan cepat.

“Seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian, kita mempererat komunikasi sebagaimana beliau (Prabowo) sampaikan kita mesti meninggalkan hal-hal yang feodal dan birokratis itu,” kata Pras.

“Karena beban masalah masyarakat tidak direspon dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali,” ujar dia.

Pras menyebutkan, Prabowo memang belum memberikan masukan terhadap layanan tersebut.

Namun, Prabowo tidak keberatan dengan langkah yang ditempuh Gibran karena sesuai dengan misi pemerintah yang ingin dekat dengan masyarakat.

“Kalau secara langsung tidak (ada masukan) ya, tapi bagi kami itu semangat yang baik. Pemerintah ini ingin mendengarkan semua, membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung,” kata Pras.

Layanan pengaduan "Lapor Mas Wapres" telah dibuka di Istana Wakil Presiden sejak Senin (11/11/2024).

Lewat layanan tersebut, masyarakat dapat mengadukan langsung permasalahan-permasalahan yang mereka alami.

Selain datang langsung ke Istana Wakil Presiden, masyarakat juga dapat melapor lewat WhatsApp di nomor 08111- 704-2207.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan badan layanan umum (BLU) Gelora Bung Karno dan Kemayoran bakal diaudit karena kurang memberikan pemasukan pada negara.

“Dua BLU ini dalam waktu dekat sedang kami inventarisir untuk kami tinjau ulang seluruh perjanjian-perjanjiannya,” ujar Pras dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, Rabu (13/11/2024).

Pras menyebutkan, kontrak kerja antara kedua pengelola kedua BLU tersebut dengan mitra-mitranya juga perlu diperbaiki.

Menurut dia, langkah tersebut dapat menambah pemasukan dari GBK dan Kemayoran untuk keuangan negara.

“Yang sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara,” kata Pras.

Pras menuturkan, kontrak dua BLU itu dengan sejumlah mitra kerja juga sudah berakhir.

Dengan demikian, proses audit akan dilakukan untuk melihat berbagai peluang ke depan demi menambah pemasukan untuk negara.

“Beberapa habis masa kontraknya yang kami mohon izin, dalam waktu cepat, di bulan ini kami akan selesaikan semuanya,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tengah membentuk satuan kerja (satker) untuk membantu pekerjaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), meski Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk anggota Wantimpres.

Prasetyo mengungkapkan, nantinya Wantimpres bakal menjadi salah satu dari 17 satker yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang dinaungi oleh 7 unit organisasi (UO) masing-masing.

“UO Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari 1 satker,” ujar Pras dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Di sisi lain, ia mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo karena saat ini formasi Wantimpres belum ditentukan.

“Ini hanya memang untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini, pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Bapak Presiden,” kata Prasetyo.

Sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo belum menentukan siapa saja anggota Wantimpres.

Sebaliknya, Prabowo justru melantik 7 penasihat khusus yang mengisi bidang masing-masing.

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Dudung Abdurachman sempat menyatakan Prabowo tidak akan memiliki Wantimpres.

Sementara itu, politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengingatkan, bahwa pemerintah harus tetap membentuk Wantimpres karena merupakan perintah undang-undang dan konstitusi.

“Pembentukan wantimpres itu perintah Pasal 16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perintah UUD tersebut lalu diatur melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 yang baru saja disahkan revisinya. Salah satu revisi adalah nomenklaturnya menjadi Wantimpres Republik Indonesia, bukan hanya Wantimpres,” ujar Dradjad kepada Kompas.com, 22 Oktober 2024.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuahkan hasil baik dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik melalui Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (Karorenhukmas) BNPT Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Tejo Wijanarko mengatakan bahwa presentasi tersebut merupakan tahapan akhir dalam penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Saya kira kita patut bersyukur BNPT bisa mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga (K/L) bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Hal tersebut disampaikannya setelah Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (12/11/2024).

Tejo mengatakan, BNPT terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui konsistensi pemenuhan hak publik atas informasi secara transparan dan akuntabel.

"Sampai hari ini kita terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif,” ungkapnya.

Dok.Humas BNPT Karorenhukmas BNPT Brigjen Pol Tejo Wijanarko saat melakukan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Selain itu, Tejo juga membagikan strategi peningkatan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang berfungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.

"Akan tetapi, secara umum, BNPT akan berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan proses pelayanan permintaan informasi publik yang sistematis.

Serta, mengoptimalkan pengelolaan website dan media dalam rangka menyediakan informasi yang dapat mendeteksi dini radikal terorisme, dan meningkatkan sinergi antarbadan publik yang membidangi politik dan keamanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR RI mengusulkan tiga rancangan undang-undang (RUU) untuk dimasukkan dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengungkapkan, usulan pertama adalah RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Usulan kedua adalah revisi UU tentang perubahan atas UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kemudian, (ketiga), Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar Sugiat dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (12/11/2024).

Sugiat menambahkan bahwa Komisi XIII juga menyiapkan usulan RUU yang perlu dimasukkan dalam daftar Prolegnas jangka menengah Baleg DPR RI.

Usulan tersebut antara lain revisi UU tentang perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, revisi UU tentang profesi kurator, dan revisi UU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan, setiap usulan yang disampaikan oleh masing-masing komisi akan ditampung sebagai bagian dari proses penyusunan Prolegnas.

“Dalam Prolegnas RUU prioritas tahunan, setiap komisi mengusulkan satu RUU. Jika satu RUU tersebut sudah diselesaikan pembahasannya, maka komisi dapat mengusulkan kembali RUU lainnya," kata Bob.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengatakan, semakin banyak saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan permasalahan, maka akan semakin baik.

Pernyataan ini disampaikan Qodari saat ditanya mengenai adanya kekhawatiran terkait posko "Lapor Mas Wapres" yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap dapat menimbulkan tumpang tindih antar lembaga pemerintah yang menyediakan posko pengaduan.

"Gini, saya ini kan baru sebentar di pemerintahan, tapi saya sudah melihat bagaimana permasalahan itu banyak banget," ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

"Sehingga ya kalau banyak pihak yang bisa menangani, banyak saluran untuk bisa menangani masalah, tentu akan lebih baik," sambungnya.

Qodari menjelaskan, di KSP juga terdapat banyak menerima laporan dari masyarakat.

Ia menyatakan, laporan-laporan tersebut diteruskan ke institusi-institusi yang menjadi penanggung jawab dari masalah tersebut.

"Saya kira di Mas Wapres juga itu yang terjadi. Jadi masalah diidentifikasi, kemudian nanti diarahkan kepada departemen-departemen yang menangani," jelasnya.

Menurut Qodari, Gibran justru membantu masyarakat dengan membuka posko "Lapor Mas Wapres".

Dengan adanya inisiatif tersebut, masalah yang disampaikan oleh masyarakat akan dikirimkan kepada institusi tertentu, sehingga perhatian untuk penyelesaian masalah menjadi lebih tinggi.

"Mudah-mudahan kalau dikirimkan oleh Mas Wapres, ya atensinya, perhatiannya, menjadi lebih tinggi lagi," katanya.

"Semua laporan harus diperhatikan oleh kementerian. Tetapi kita juga tahu bahwa kalau lewat saluran tertentu, ya mudah-mudahan lebih cepat diperhatikan. Jadi menurut saya itu konteksnya," imbuh Qodari.

Layanan pengaduan "Lapor Mas Wapres" merupakan inisiatif yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diluncurkan pada Senin, 11 November 2024.

Tujuan utama dari layanan ini adalah memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait pelayanan publik.

Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat.

Pada hari pertama layanan dibuka, sebanyak 55 aduan diterima dari masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya, Makassar, dan Manado.

Meskipun layanan ini baru dimulai, beragam tanggapan muncul dari masyarakat. Sebagian besar pengadu merasa senang dengan sikap petugas yang ramah dan terbuka.

Namun demikian, jam layanan Mas Wapres terbatas, mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan kuota maksimal 50 orang per hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang narapidana penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dilaporkan melarikan diri.

Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Koordinator Humas dan Protokoler Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Deddy Eduar Eka Saputra.

"Betul," kata Eduar saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (12/11/2024).

Eduar menjelaskan, pihaknya saat ini tengah mencari keberadaan narapidana yang kabur tersebut.

Namun demikian, ia belum dapat mengonfirmasi apakah narapidana yang melarikan diri merupakan kasus narkotika.

"Saat ini tim sedang melakukan penelusuran dan pendalaman," tuturnya.