JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK dengan hukuman penjara antara empat hingga enam tahun.

Tuntutan ini terkait dengan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para petugas terhadap tahanan, yang dinilai mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menyatakan bahwa tuntutan JPU sudah tepat dan diharapkan dapat memberikan efek jera.

"Para petugas memang sudah menerima suap ratusan juta dari para tahanan. Namun, yang memberatkan adalah mereka tidak menjunjung integritas," ujarnya saat dihubungi pada Selasa (26/11/2024).

Yudi menambahkan, hukuman empat hingga enam tahun penjara bagi 15 petugas Rutan KPK sepadan dengan perbuatan mereka.

Ia berharap hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut korupsi.

"Dan sekali lagi memang hukuman 4-6 tahun saya pikir sudah sepadan dengan perbuatan mereka, ini juga diharapkan akan membawa efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut melakukan korupsi juga," ujarnya.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024), jaksa menyatakan bahwa tindakan belasan pegawai Rutan KPK merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

"Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK," kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

Selanjutnya, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK bernama Ristanta dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan bui.

Ristanta juga dituntut membayar uang pengganti Rp 136.000.00 subsider satu tahun kurungan.

Berikutnya, petugas Rutan KPK bernama Eri Angga Permana dituntut empat tahun penjara, denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan.

Eri juga dituntut membayar uang pengganti Rp 94.300.000 subsider enam bulan kurungan.

Lalu, petugas Rutan bernama Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 317.000.000 subsider 1,5 tahun.

Berikutnya, eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider satu tahun kurungan.

Selanjutnya, petugas Rutan KPK bernama Agung Nugroho dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.00 subsider enam bulan bui, serta uang pengganti Rp 56.000.000 subsider enam bulan penjara.

Terakhir, petugas Rutan bernama Ari Rahman Hakim dituntut empat tahun penjara, denda 250.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Tidak hanya delapan terdakwa, Jaksa Komisi Antirasuah juga menuntut tujuh orang petugas rutan lain selama empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsidair enam bulan kurungan.

Mereka adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ramadhan Ubaidillah. Meskipun pidana penjaranya sama, mereka masing-masing dituntut dengan pidana uang pengganti yang berbeda-beda.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka kembali layanan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028.

Direktur Perlindungan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Imam Margono mengatakan bahwa pelayanan tersebut ditujukan kepada korban terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan atau haknya belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelayanan tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk tindak lanjut Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme Masa Lalu yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 103 PUU-XXI/2023.

“Pemohon dapat mengajukan layanan tersebut mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028," tutur Imam melalui siaran persnya, Senin (25/11/2024).

Dok.Humas BNPT Kantor BNPT di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perlu diketahui, Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu merupakan salah satu syarat formil permohonan korban terorisme masa lalu sesuai amanat Pasal 43 L Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Adapun alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera dalam website resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT. Pemohon juga bisa menghubungi Sub Direktorat Pemulihan Korban BNPT melalui nomor WhatsApp 0811-1726-699.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka kembali layanan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028.

Direktur Perlindungan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Imam Margono mengatakan bahwa pelayanan tersebut ditujukan kepada korban terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan atau haknya belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelayanan tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk tindak lanjut Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme Masa Lalu yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 103 PUU-XXI/2023.

“Pemohon dapat mengajukan layanan tersebut mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028," tutur Imam melalui siaran persnya, Senin (25/11/2024).

Dok.Humas BNPT Kantor BNPT di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perlu diketahui, Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu merupakan salah satu syarat formil permohonan korban terorisme masa lalu sesuai amanat Pasal 43 L Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Adapun alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera dalam website resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT. Pemohon juga bisa menghubungi Sub Direktorat Pemulihan Korban BNPT melalui nomor WhatsApp 0811-1726-699.

KUPANG, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Atambua di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima kedatangan empat warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Belu yang dideportasi oleh Imigrasi Republik Demokrat Timor Leste (RDTL).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Atambua Reza Riansyah Abdullah dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin kemarin (25/11/2024) mengatakan, empat warga Belu itu terdiri dari AML (34), RB (37), CDS (6), dan seorang bayi F (1,5).

“Berdasarkan pengakuan, mereka melintas perbatasan secara ilegal melalui jalur pantai di sebelah PLBN Mota Ain untuk menjenguk keluarga di Dili,” kata dia seperti dikutip Antara.

Keempat WNI tersebut diamankan oleh Unit Patroli Perbatasan (UPF) dan Imigrasi Timor Leste saat hendak melintas tanpa dokumen resmi.

Dia menjelaskan, setelah diperiksa oleh pihak Imigrasi Timor Leste, mereka hanya dapat menunjukkan KTP, sehingga kemudian mereka diserahkan ke imigrasi PLBN Mota Ain.

Penyerahan dilakukan di Gedung Kedatangan PLBN Mota Ain dan diterima oleh Asisten Supervisor imigrasi PLBN Jose Pinsu Marsal, disertai dokumen delivery term yang menjelaskan pelanggaran mereka.

Setelah diserahterimakan, petugas PLBN Mota AIn kemudian memberikan edukasi kepada para WNI tersebut.

Mereka diedukasi tentang pentingnya menggunakan dokumen resmi seperti paspor dan melintas melalui tempat pemeriksaan resmi guna mencegah masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, petugas juga menekankan pentingnya kesadaran WNI terhadap aturan lintas batas untuk menjaga keselamatan dan hak mereka.

KOMPAS.com - West Ham asuhan Julen Lopetegui berhasil menaklukkan tuan rumah Newcastle dengan skor 2-0. Hasil ini jadi angin segar buat Lopetegui.

Pertandingan Newcastle vs West Ham berlangsung pada Senin (25/11/2024) atau Selasa (26/11/2024) dini hari WIB.

Kemenangan West Ham dipastikan oleh gol Tomas Soucek (10') dan Aaron Wan-Bissaka (53').

Gol Wan-Bissaka itu merupakan yang ketiga dalam sepanjang kariernya di Liga Inggris. Hal yang menarik, dua dari tiga gol tersebut terjadi di markas Newcastle.

Kemenangan ini menandai berakhirnya tiga kemenangan beruntun Newcastle dalam semua kompetisi.

Di sisi lain, tambahan tiga poin ini sangat berarti bagi West Ham yang pada 11 pekan awal Liga Inggris 2024-2025 hanya menorehkan tiga kemenangan.

Kemenangan tim asuhan Julen Lopetegui di markas Newcastle dipicu oleh start mantap.

West Ham sudah bisa memimpin 1-0 pada menit ke-10 berkat gol dari Tomas Soucek, yang mendapatkan assist dari bek kiri, Emerson Palmieri.

Gol kedua lalu datang dari Aaron Wan-Bissaka pada menit ke-53. Eks bek Man United itu memaksimalkan umpan dari kapten tim, Jarrod Bowen.

Berkat hasil ini, West Ham United kini berada di posisi ke-14 klasemen dengan 15 poin dari 12 pertandingan.

Sedangkan, Newcastle menduduki peringkat ke-10 dengan 18 poin.

"Kami senang karena mendapatkan tiga poin. Kami pantas menang. Pemain sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik di lapangan," tutur pelatih West Ham, Julen Lopetegui.

Kemenangan atas Newcastle seperti angin segar buat Lopetegui yang berada dalam tekanan besar.

Ekspektasi tinggi memang mengiringi sang pelatih asal Spanyol tersebut yang dibekali dana sekitar 125 juta pound (sekitar Rp 2,4 triliun) pada bursa transfer musim panas 2024 silam untuk membangun ulang skuad.

Namun, West Ham sulit menemukan konsistensi. Sebelum menang atas Newcastle, tim beralias The Hammers hanya mengumpulkan 12 poin dari 11 laga (rata-rata 1,09 poin per gim).

Itulah kenapa raihan hasil sempurna di kandang Newcastle terasa amat melegakan buat West Ham, jagoan publik London Timur.

"Itulah level West Ham United. Setiap pemain menunjukkan hasrat dan kerja keras. Sekarang waktunya istirahat karena kami akan menghadapi laga sulit pada hari Sabtu nanti," ujar kapten West Ham, Jarrod Bowen.

West Ham United selanjutnya akan menjamu tim sesama London, Arsenal, pada Sabtu (30/11/2024) atau Minggu (1/12/2024) dini hari WIB mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya sudah menyetujui pemindahan narapidana (napi) asal Australia yang merupakan kelompok anggota "Bali Nine" ke negara asal.

"Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi, prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Namun, Supratman mengatakan, pemindahan narapidana tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme.

"Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian,” katanya.

Menurut Supratman, proses kajian itu tinggal melakukan finalisasi. Pihaknya akan melakukan dalam waktu antara Desember atau awal tahun 2025.

"Saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Supratman menyebutkan bahwa pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil kajian itu akan nantinya dikonsultasikan kepada Presiden agar keputusan diambil merupakan yang terbaik.

Sementara itu, diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Perdagangan Australia Don Farrell mengatakan, pemulangan lima anggota yang tersisa dari jaringan narkoba "Bali Nine" terus dibahas dengan Indonesia.

Farrell mengungkapkan, kepulangan lima warga negara Australia itu bisa terwujud jika pembicaraan yang sedang berlangsung membuahkan hasil.

"Pembahasan masih berlangsung," kata Farrell mengenai nasib lima anggota "Bali Nine" yang tersisa, kepada Sky News Australia pada Minggu (24/11/2024).

"Mereka akan tetap menjalani hukumannya. Kita lihat saja apa yang terjadi dalam beberapa hari dan minggu ke depan," ujarnya dikutip dari kantor berita AFP.

Departemen Luar Negeri Australia menyatakan, pihaknya memberikan dukungan konsuler kepada para pria anggota "Bali Nine" dan keluarganya, serta akan terus mengadvokasi kepentingan mereka.

Kelima anggota "Bali Nine" yang masih dipenjara adalah Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk dihukum selama empat sampai enam tahun penjara.

Jaksa menilai, tindakan belasan pegawai Rutan KPK dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepara para tahanan mencoreng kepercayaan publik terhadap Komisi Antirasuah.

“Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK,” kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

Selanjutnya, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK bernama Ristanta dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan bui.

Ristanta juga dituntut membayar uang pengganti Rp 136.000.00 subsider satu tahun kurungan.

Berikutnya, petugas Rutan KPK bernama Eri Angga Permana dituntut empat tahun penjara, denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan.

Eri juga dituntut membayar uang pengganti Rp 94.300.000 subsider enam bulan kurungan.

Lalu, oetugas Rutan bernama Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 317.000.000 subsider 1,5 tahun.

Berikutnya, eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider satu tahun kurungan.

Selanjutnya, petugas Rutan KPK bernama Agung Nugroho dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.00 subsider enam bulan bui, serta uang pengganti Rp 56.000.000 subsider enam bulan penjara.

Terakhir, petugas Rutan bernama Ari Rahman Hakim dituntut empat tahun penjara, denda 250.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Tidak hanya delapan terdakwa, Jaksa Komisi Antirasuah juga menuntut tujuh orang petugas rutan lain selama empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsidair enam bulan kurungan.

Mereka adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ramadhan Ubaidillah. Meskipun pidana penjaranya sama, mereka masing-masing dituntut dengan pidana uang pengganti yang berbeda-beda.

Muhammad Ridwan dituntut membayar uang pengganti Rp 159.500.000 subsider delapan bulan. Kemudian Mahdi Aris dituntut membayar uang pengganti Rp 96.200.000 subsider enam bulan kurungan

Lalu Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000 subsider delapan bulan bui, Ricky Rachmawanto dituntut membayar uang pengganti Rp 116.450.000 subsider delapan bulan penjara.

Berikutnya Wardoyo dituntut membayar uang pengganti Rp 71.150.000 subsider enam bulan penjara dan Muhammad Abduh dituntut membayar uang pengganti Rp 93.950.000 subsider enam bulan bui.

Terakhir, Ramadhan Ubaidillah dituntut membayar uang pengganti Rp 135.200.000 subsider delapan bulan kurungan.

Dalam perkara ini, jaksa Komisi Antirasuah mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Sementara itu, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

Tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas, misalnya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk dihukum selama empat sampai enam tahun penjara.

Jaksa menilai, tindakan belasan pegawai Rutan KPK dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepara para tahanan mencoreng kepercayaan publik terhadap Komisi Antirasuah.

“Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK,” kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

Selanjutnya, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK bernama Ristanta dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan bui.

Ristanta juga dituntut membayar uang pengganti Rp 136.000.00 subsider satu tahun kurungan.

Berikutnya, petugas Rutan KPK bernama Eri Angga Permana dituntut empat tahun penjara, denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan.

Eri juga dituntut membayar uang pengganti Rp 94.300.000 subsider enam bulan kurungan.

Lalu, oetugas Rutan bernama Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 317.000.000 subsider 1,5 tahun.

Berikutnya, eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider satu tahun kurungan.

Selanjutnya, petugas Rutan KPK bernama Agung Nugroho dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.00 subsider enam bulan bui, serta uang pengganti Rp 56.000.000 subsider enam bulan penjara.

Terakhir, petugas Rutan bernama Ari Rahman Hakim dituntut empat tahun penjara, denda 250.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Tidak hanya delapan terdakwa, Jaksa Komisi Antirasuah juga menuntut tujuh orang petugas rutan lain selama empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsidair enam bulan kurungan.

Mereka adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ramadhan Ubaidillah. Meskipun pidana penjaranya sama, mereka masing-masing dituntut dengan pidana uang pengganti yang berbeda-beda.

Muhammad Ridwan dituntut membayar uang pengganti Rp 159.500.000 subsider delapan bulan. Kemudian Mahdi Aris dituntut membayar uang pengganti Rp 96.200.000 subsider enam bulan kurungan

Lalu Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000 subsider delapan bulan bui, Ricky Rachmawanto dituntut membayar uang pengganti Rp 116.450.000 subsider delapan bulan penjara.

Berikutnya Wardoyo dituntut membayar uang pengganti Rp 71.150.000 subsider enam bulan penjara dan Muhammad Abduh dituntut membayar uang pengganti Rp 93.950.000 subsider enam bulan bui.

Terakhir, Ramadhan Ubaidillah dituntut membayar uang pengganti Rp 135.200.000 subsider delapan bulan kurungan.

Dalam perkara ini, jaksa Komisi Antirasuah mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Sementara itu, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

Tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas, misalnya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

MEDAN, KOMPAS.com – Tim hukum pasangan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri, melaporkan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara pada Senin (25/11/2024).

Rektor USU diduga terlibat aktif dalam mendesain skenario pengumuman kemenangan pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya.

Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, menemukan indikasi keterlibatan Muryanto dalam rencana mengumumkan kemenangan Bobby-Surya melalui dua televisi nasional.

"Kami melaporkan Rektor USU ke Bawaslu karena ada indikasi kuat keterlibatannya dalam Pilkada Sumut," ujar Yance di Medan.

Menurut informasi yang diterima, skenario tersebut mencakup pengumuman kemenangan dengan perolehan 68 persen suara berdasarkan hitung cepat salah satu lembaga survei.

Pengumuman itu direncanakan pada 27 November 2024 pukul 13.30 WIB, setelah penutupan pemungutan suara.

Yance mengklaim punya bukti berupa tangkapan layar percakapan antara Muryanto dan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan pemenangan Bobby-Surya.

"Kalau mau tanding data, kami siap buka-bukaan. Kami punya bukti percakapan antara Muryanto dengan beberapa dosen di USU," tegasnya.

Yance menilai, jika keterlibatan Muryanto terbukti, maka tindakannya mencederai demokrasi, terutama karena posisinya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Jika informasi ini tidak benar, silakan Profesor Muryanto klarifikasi dan sampaikan mana yang tidak sesuai. Kami siap beradu argumentasi, fakta, dan data," katanya.

Tanggapan Bawaslu Sumut

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, membenarkan laporan tersebut.

"Tim pengacara dari pasangan calon nomor urut 2 menyerahkan satu keping DVD berisi dugaan pelanggaran," jelasnya.

Bawaslu akan memeriksa bukti yang diterima untuk memastikan apakah memenuhi unsur pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti.

Hingga berita ini ditulis, Muryanto Amin belum memberikan tanggapan terkait tuduhan yang disampaikan tim hukum Edy-Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan narapidana mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara dalam Pilkada Jakarta 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan setiap narapidana dapat mencoblos gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

"Kemenkumham (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) sudah menyampaikan juga kesiapan untuk penghitungan suara di lapas dan rutan," ujar Teguh saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Andika Dwi Prasetya memastikan, seluruh narapidana akan diberikan akses untuk memilih calon pemimpin Jakarta.

"Seluruh narapidana yang memiliki hak yang ada di lapas rutan Jakarta diberikan akses untuk mengikuti pilkada sesuai dengan undang-undang," ujar Andika.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta menggelar pertemuan membahas soal finalisasi kesiapan Pilkada Jakarta 2024, Senin (25/11/2024).

Selain Teguh dan Andika, pertemuan ini juga dihadiri Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar, dan Komisioner KPU Jakarta Fahmi Zikrillah.

"Kami baru menggelar rapat untuk membahas finalisasi kesiapan Pilkada Jakarta. Kami nyatakan Insya Allah siap untuk pelaksanaan pilkada khususnya pemungutan suara dan perhitungan suara," kata Teguh.

Sebagai informasi, terdapat tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yakni Ridwan Kamil-Suswono.

Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sementara, paslon nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.

Masa kampanye Pilkada 2024 telah resmi berakhir pada 23 November 2024. Hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

DEPOK, KOMPAS.com – Kuasa hukum Achmad Suardi meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk mempertimbangkan hukuman percobaan bagi Meita Irianty, terdakwa kasus penganiayaan dua balita, MK (2) dan AM (9 bulan).

Menurut Suardi, jaksa penuntut umum (JPU) gagal membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dalam tindakan terdakwa.

“Di dalam pleidoi ini kita bicara masalah mens rea. JPU dalam fakta persidangan tidak dapat membuktikan adanya mens rea dalam tindak pidana (Meita),” ujar Suardi saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Senin (25/11/2024).

Tim kuasa hukum menjelaskan bahwa tindakan Meita terjadi secara spontan karena emosi yang tidak stabil akibat kehamilan muda.

"Bahwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka terdakwa sudah semestinya diringankan," kata kuasa hukum Theo Yusuf dalam persidangan.

Theo menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hukuman bagi Meita seharusnya dapat diringankan.

"Kita minta hukuman terdakwa Meita ini agar dapat dihukum sebagai hukuman percobaan," tambah Suardi.

Ia juga menyatakan bahwa hukuman percobaan bisa menjadi pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukan.

Sebelumnya, JPU menuntut Meita dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, dipotong masa penahanan yang telah dijalani.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meita Irianty dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ujar jaksa Tiara Robena Panjaitan dalam sidang pada Rabu (19/11/2024).

Jaksa menilai Meita melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain hukuman penjara, Meita juga dituntut membayar restitusi kepada korban MK dan AM.

MAGELANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 50 tahanan di Polresta Magelang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati mengatakan, pihaknya mula-mula mendapati ada 72 tahanan di rumah tahanan (rutan) Polresta Magelang.

Dari jumlah tersebut, terdapat 50 tahanan yang bisa menyalurkan hak pilihnya pada pilkada Kabupaten Magelang dan Jateng, terdiri atas 26 warga Kecamatan Mungkid dan 24 warga Kecamatan Mertoyudan.

“(Tahanan lain) ada yang dari luar Jawa Tengah dan yang dari luar Kabupaten Magelang,” ujar Nurhayati usai rapat koordinasi pilkada di Atria Hotel Magelang, Senin (25/11/2024).

Mengakomodir para tahanan

Dia menyampaikan, hanya warga dengan kartu tanda penduduk Jateng yang dapat mengajukan pindah memilih.

Nurhayati melanjutkan, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) akan menyambangai rutan pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024), dua jam sebelum TPS ditutup atau pukul 11.00 WIB.

“Kami siapkan bilik suara untuk tahanan. Surat suaranya diambil oleh KPPS dari empat TPS terdekat, yakni dua dari Kelurahan Sawitan dan dua dari Kelurahan Mendut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Polresta Magelang Kombes Mustofa menyatakan, pihaknya mengakomodasi para tahanan agar dapat menggunakan hak pilihnya di pilkada 2024.

“Kami berusaha maksimal untuk tidak menghilangkan hak pilih para tahanan di Polresta Magelang,” katanya, Senin (25/11/2024).