MALANG, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendesak reformasi kultural di tiga institusi penegak hukum, yakni pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Hal ini merespons persoalan penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya banyak masalah.

Dia menyampaikan, untuk reformasi instrumental dinilai sudah terpenuhi yakni terkait kesejahteraan dan infrastruktur. Begitu juga dengan reformasi struktural yang telah terpenuhi, seperti reorganisasi.

"Nah yang tidak ini adalah yang belum itu reformasi kultural. Reformasi kultural ini berkaitan dengan orientasi, perilaku lah, kultur kerja di institusi-institusi itu," kata Benny saat memberikan kuliah umum di Universitas Katolik Widya Karya, Kota Malang, Jumat (6/12/2024).

Reformasi kultural yang dimaksud menyangkut perilaku dan budaya kerja para pejabat di tiga institusi penegak hukum tersebut. Hal itu seperti transaksional atau jual-beli hukum atau keadilan.

Dia mencontohkan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena kasus suap vonis bebas Ronald Tannur beberapa waktu lalu.

"Ini sudah menjadi kejahatan umum, karena sudah menjadi pemahaman, pengetahuan umum masyarakat. Ini harus dilakukan pembenahan," kata anggota Fraksi Demokrat itu.

Kemudian, kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kelas bawah biasanya terlebih dahulu viral, baru ditangani oleh penegak hukum.

Benny mengatakan, institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus melakukan evaluasi secara komprehensif.

"Harus ada evaluasi komprehensif, pelayanan hukum yang lebih humanis. Tapi supaya jangan ada kesannya no money no justice, no viral no justice. Itu adalah refleksi bahwa kultur penegakan hukum kita masih syarat dengan praktik-praktik yang korup," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melaporkan, terjadi 45 peristiwa pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI selama setahun terakhir.

Wakil Koordinator KontraS Andi Muhammad Rezaldy mengungkapkan, dari 45 peristiwa pembunuhan di luar hukum atau extra judicial killing yang terjadi, sebagian besar dilakukan oleh polisi.

Tercatat ada 47 warga yang menjadi korban dari pelanggaran dalam bentuk pembunuhan di luar hukum tersebut pada periode Desember 2023 hingga Desember 2024.

“Dilihat dari aktornya angka tertinggi dari pelanggaran extrajudicial killing dilakukan oleh institusi kepolisian sebanyak 34 peristiwa dan institusi TNI sebanyak 11 peristiwa,” ujar Andi dalam agenda peluncuran "Catatan Hari HAM KontraS 2024: Rezim Berganti, HAM Masih Disisihkan", Jumat (6/12/2024) di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemantauan Kontras, kata Andi, sebanyak 20 korban extra judicial killing tidak terkait dengan tindak pidana. Sementara 27 lainnya karena terkait dengan tindak pidana.

Beberapa contoh peristiwa extra judicial killing di antaranya adalah kasus Michael Sitanggang, kemudian Afif Maulana di Padang, dan juga Gama Rizki Nanta di Semarang.

“Peristiwa extra judicial killing ini yang akibat dari penggunaan senjata api yaitu sebanyak 29 korban, dan juga akibat dari tindak penyiksaan sebanyak 18 korban,” kata Andi.

Kondisi ini dianggap Andi menjadi contoh banyaknya pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi hak fundamental warga negara.

“Banyaknya peristiwa extrajudicial killing menunjukkan belum tuntasnya persoalan penggunaan kekuatan yang dilakukan dalam pengungkapan peristiwa kejahatan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kapolda Jawa Tengah mengambil langkah tegas dalam kasus penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang.

Insiden ini menewaskan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gamma (17), dan melukai dua orang lainnya.

Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan perbuatan Aipda Robig (RZ) memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.

"Melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada oknum RZ," kata Uli saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Komnas HAM meminta agar proses hukum dilakukan tanpa diskriminasi atau tekanan dari pihak mana pun. Penegakan hukum melibatkan tiga aspek, yakni etika, disiplin, dan pidana.

Langkah ini dinilai penting demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pelaku penembakan telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Jawa Tengah memastikan sidang etik akan digelar secepatnya.

Komnas HAM juga mengingatkan perlunya penegakan hukum yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

Komnas HAM menilai tindakan pelaku melanggar hak hidup dan prinsip-prinsip legalitas serta proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan senjata api, termasuk kewajiban memastikan keselamatan manusia.

Kasus ini menjadi perhatian luas setelah GRO, korban tewas, dimakamkan di Sragen. Keluarga korban berharap keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.

Komnas HAM juga menyerukan perlindungan bagi saksi dan korban agar proses hukum dapat berjalan lancar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan evaluasi penggunaan senjata api oleh anggotanya secara rutin.

Langkah ini diusulkan menyusul insiden penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang oleh Aipda Robig (RZ), yang menewaskan Gamma (17) dan melukai dua korban lainnya yang merupakan siswa SMKN 4 Semarang.

"Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala," kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, saat menyampaikan rekomendasi evaluasi ini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Komnas HAM menilai pentingnya pemeriksaan psikologi berkala guna memastikan anggota polisi memiliki kecakapan emosional dalam menjalankan tugas.

Insiden di Semarang dianggap melanggar prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Selain asesmen psikologi, Komnas HAM mendorong peningkatan pemahaman personel kepolisian, khususnya tingkat bintara, terhadap aturan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah memberi evaluasi pemahaman maupun pengetahuan kepada anggotanya mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Langkah evaluasi dianggap krusial mengingat pelanggaran yang dilakukan Robig dianggap memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM menyebut tindakan ini melanggar hak hidup, hak bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta hak atas perlindungan anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi yang juga eks Wakapolri Agus Andrianto memastikan pihaknya akan menindak tegas peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas.

“Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan mungkin sengaja terlibat. Sudah ada 14 petugas pemasarakatan yang kami nonaktifkan,” kata Agus di Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Agus mengatakan, penjaga lapas yang diberhentikan itu terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, KPLP, hingga sipir.

“Terdiri daripada ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya,” lanjut dia.

Dia menegaskan, informasi pengendalian peredaran nerkoba dari lapas didapatkan dari masyarakat secara langsung, ataupun dari pesan singkat.

Untuk itu, Agus memastikan siapapun yang terlibat akan diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari hukuman penjara maksimal hingga tempat penghukuman khusus.

“Mereka akan ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka, tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamalkan oleh undang-undang karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan,” jelas dia.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memindahkan para pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan pengendalian lewat lapas.

“Kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran narkotika ini dari dalam lapas,” ungkap dia.

Adapun sebanyak 302 narapidana yang sudah dipindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan.

“Ini akan terus berlangjut. Kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga ini akan terus kita tingkatkan,” lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi yang juga eks Wakapolri Agus Andrianto memastikan pihaknya akan menindak tegas peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas.

“Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan mungkin sengaja terlibat. Sudah ada 14 petugas pemasarakatan yang kami nonaktifkan,” kata Agus di Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Agus mengatakan, penjaga lapas yang diberhentikan itu terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, KPLP, hingga sipir.

“Terdiri daripada ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya,” lanjut dia.

Dia menegaskan, informasi pengendalian peredaran nerkoba dari lapas didapatkan dari masyarakat secara langsung, ataupun dari pesan singkat.

Untuk itu, Agus memastikan siapapun yang terlibat akan diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari hukuman penjara maksimal hingga tempat penghukuman khusus.

“Mereka akan ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka, tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamalkan oleh undang-undang karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan,” jelas dia.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memindahkan para pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan pengendalian lewat lapas.

“Kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran narkotika ini dari dalam lapas,” ungkap dia.

Adapun sebanyak 302 narapidana yang sudah dipindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan.

“Ini akan terus berlangjut. Kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga ini akan terus kita tingkatkan,” lanjutnya.

KOMPAS.com - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyalurkan bantuan kemanusiaan dan psikososial senilai Rp 820 juta untuk 22 penyintas terorisme di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Komplek Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bogor, Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

Inisiatif tersebut merupakan bentuk langkah konkret perusahaan dalam mendukung pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Senior Vice President (SVP) Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Sutrisna mengungkapkan, 22 penyintas yang menerima bantuan Pupuk Kaltim merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku. Wilayah ini termasuk wilayah tanggung jawab distribusi perusahaan.

Bantuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari dukungan pendidikan, kesehatan dan stimulan usaha, hingga proses pemulihan dari dampak fisik dan psikologis akibat aksi terorisme.

Hal tersebut merupakan bagian dari wujud kontribusi Pupuk Kaltim dalam menciptakan perubahan yang lebih baik sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjuta (SDGs).

Selain luka fisik, Sutrisna menilai bahwa tindak pidana terorisme juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama.

“Melalui dukungan tersebut, kami berharap dapat membantu para korban agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal," ujar Sutrisna dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (4/12/2024).

Pupuk Kaltim, lanjut Sutrisna, akan terus menjalin kolaborasi aktif bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan solusi nyata dalam pengentasan berbagai persoalan sosial di masyarakat, seperti pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Hal tersebut sejalan dengan visi misi Pupuk Kaltim untuk senantiasa berperan secara proaktif mendukung berbagai sektor kehidupan secara umum.

“Selain pulih secara fisik dan psikologis, Pupuk Kaltim juga memastikan korban dapat memperbaiki taraf hidup. Dengan demikian, mereka dapat kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," tuturnya.

Dok. Pupuk Kaltim Penyerahan bantuan kemanusiaan dan psikososial senilai Rp 820 juta dari Pupuk Kaltim

Selain Pupuk Kaltim, anak usaha Pupuk Indonesia lain juga difokuskan di wilayah tanggung jawab distribusi masing-masing perusahaan. Total, ada 49 penyintas yang menerima bantuan sebagai wujud bakti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung pengentasan aksi terorisme di Indonesia.

Direktur SDM Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan mengatakan, upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif.

“Hal tersebut mendasari semangat Pupuk Indonesia Grup untuk memberikan dukungan," ucap Tina.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Eddy Hartono menyampaikan, aspresiasi dan terima kasih atas dukungan Pupuk Kaltim bersama Pupuk Indonesia Grup dalam pemulihan korban terorisme di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sekaligus bentuk hadirnya negara dalam mendukung pemulihan korban.

Eddy menilai, bentuk sinergi positif untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban tindak pidana terorisme secara bersama-sama.

“Apalagi, dukungan psikososial dan kesehatan merupakan aspek penting untuk pemulihan," terang Eddy.

Eddy berharap, sinergi dan kerjasama yang terjalin antara Pupuk Kaltim (Pupuk Indonesia Grup) dan BNPT dapat terus ditingkatkan dalam upaya pengentasan potensi aksi terorisme yang jelas mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

“Semoga langkah baik ini dapat terus berkelanjutan melalui sinergi yang lebih kuat antara BNPT bersama Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia Grup,” tutup Eddy Hartono.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, penembakan Aipda Robig (RZ) terharap Gamma (17), siswa SMK Negeri 4 Semarang, melanggar hak anak.

Robig yang melakukan penembakan dinilai mengabaikan ketentuan perlindungan terhadap anak dalam peristiwa di Simongan, Semarang Barat, Minggu (1/12/2024) dini hari.

Koordinator Subkomisi Pemantauan, Uli Parulian Sihombing, mengatakan, penggunaan senjata api oleh polisi saat berhadapan dengan anak-anak melanggar Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Menurut Uli, penembakan tersebut tidak dalam konteks pembelaan diri dan tidak sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, serta kewajiban umum seperti tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

“Saudara RZ sebagai aparatur negara, anggota Polri, seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut dan kepolisian dilarang menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak,” kata Uli dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Uli menjelaskan, Gamma dan dua korban lain yang terkena tembakan masih berusia di bawah 18 tahun sehingga berstatus anak.

Dari temuan Komnas HAM, kata Uli, tindakan Robig diduga telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM, mengacu pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Uli juga menyoroti pentingnya perlindungan khusus terhadap anak dalam setiap tindakan aparat negara.

Komnas HAM menilai hak hidup korban juga terlanggar akibat tindakan yang dilakukan RZ. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM menyebut hak hidup sebagai hak dasar yang tidak boleh dirampas dalam kondisi apa pun.

Kejadian ini telah dipantau Komnas HAM dari 28–30 November 2024 di Kota Semarang. Tim memeriksa keterangan dari Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam, keluarga korban, serta para saksi mata. Tim juga meninjau lokasi tempat kejadian perkara.

Sampai saat ini, Robig telah ditahan. Namun, status tersangka belum ditetapkan.

Polda Jawa Tengah berjanji menggelar sidang etik secepatnya. Komnas HAM meminta penegakan hukum dilakukan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak anak.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan tindakan Aipda RZ (Robig), anggota polisi yang menembak Gamma (GRO), siswa SMK Negeri 4 Semarang, hingga tewas, masuk kategori pembunuhan di luar proses hukum atau extra judicial killing.

“Saudara RZ tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban tersebut. Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut,” kata Koordinator Subkomisi Pemantauan, Uli Parulian Sihombing, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, penembakan tersebut tidak berlandaskan hukum, sehingga memenuhi unsur pelanggaran HAM. Penembakan yang dilakukan mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka.

Menurut Uli, Robig tidak menghadapi ancaman serius saat insiden terjadi. Sepeda motor yang dikendarai tiga korban tidak menimbulkan bahaya yang membenarkan penggunaan kekuatan mematikan.

Komnas HAM menilai peristiwa tersebut sebagai pelanggaran hak hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak hidup seseorang dianggap terampas karena tindakan aparat tidak beralasan hukum.

Uli menambahkan, ketiga korban, termasuk mendiang Gamma, masih berusia di bawah 18 tahun. Hak anak, yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU HAM, juga dilanggar.

Selain itu, tindakan Robig juga ditengarai melanggar Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kewajiban umum dalam aturan tersebut diabaikan.

Peristiwa maut itu terjadi di Simongan, Semarang Barat, pada Minggu (1/12/2024) dini hari. Komnas HAM telah melakukan pemantauan di lokasi pada 28–30 November 2024, dengan meminta keterangan dari Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam, keluarga korban, serta saksi mata.

Robig telah ditahan, tetapi status tersangka belum ditetapkan. Polda Jawa Tengah memastikan sidang etik akan digelar dalam waktu dekat.

BOGOR, KOMPAS.com – Di tengah krisis ekonomi Indonesia pada 1998, seorang gadis muda asal Serang, Nuryati Solapari (45), memilih menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) demi meraih cita-cita pendidikan tinggi.

Meski memiliki prestasi akademik yang gemilang sebagai lulusan terbaik SMA Prisma Kota Serang, keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu melanjutkan kuliah.

“Ketika teman-teman yang mohon maaf rankingnya di bawah saya, mereka euforia bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi, saya cuma bisa nangis, merana lah intinya, menyalahkan keadaan,” ujar Nuryati saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (6/12/2024).

Ide untuk menjadi TKI muncul ketika Nuryati mengunjungi rumah neneknya di Serang dan melihat tetangganya yang baru pulang dari Arab Saudi membawa uang banyak.

Bertekad untuk mengubah nasib, ia membujuk orangtuanya di Cilegon untuk mengizinkannya bekerja di luar negeri. Meskipun sempat mendapat penolakan dari keluarga besar, Nuryati tetap bertekad kuat.

Langkah pertama Nuryati menuju Arab Saudi dimulai di penampungan TKI di Tapos, Kabupaten Bogor. Di sana, ia menghadapi kenyataan pahit, mulai dari tidur di depan toilet karena tempat yang membludak, makan seadanya, hingga dicemooh karena membawa buku.

“Waktu itu saya bawa kardus mi instan yang isinya buku-buku pelajaran dan kamus bahasa Arab. Saya sempat dikatain, ‘Mau jadi pembantu aja bawa buku segitu banyak’. Tapi saya enggak peduli, saya tetap belajar,” kenang Nuryati.

Setelah melalui proses yang panjang, Nuryati akhirnya mendapatkan majikan pasangan dokter di Tabuk, Arab Saudi, yang memiliki dua anak.

Sikap rajinnya belajar menarik perhatian majikannya, yang kemudian mendukung keinginan Nuryati untuk melanjutkan pendidikan.

“Majikan saya bahkan memberikan hadiah umrah setelah satu bulan bekerja. Ketika ditanya apa doa saya, saya bilang ingin kuliah. Mereka sampai heran, biasanya orang kerja untuk bayar utang atau beli tanah, tapi saya ingin sekolah,” ujar Nuryati.

Selama bekerja, Nuryati memanfaatkan waktu istirahat untuk belajar dengan buku-buku yang dibawanya dari Indonesia. Selain bekerja sebagai pengasuh anak, ia juga mengajar senam untuk menambah penghasilan.

Majikan Nuryati sempat menawari hadiah rumah dan naik haji untuk orangtuanya jika ia bersedia tinggal lebih lama. Namun, setelah melihat prosesi wisuda di televisi, Nuryati memutuskan untuk pulang dan melanjutkan kuliah.

“Saya peluk TV itu sambil menangis. Saya bilang ke majikan, saya ingin pulang dan kuliah. Mereka memahami keputusan saya, meski sebelumnya mereka sempat menawarkan rumah sakit dan hotel di Indonesia untuk saya kelola,” kenang Nuryati.

Pada tahun 2000, Nuryati kembali ke Indonesia dengan uang hasil bekerja selama dua tahun. Sebagian uang tersebut diberikan kepada orangtuanya, sementara sisanya digunakan untuk mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.

Setelah lulus, Nuryati melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Pada tahun 2011, Nuryati melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Padjajaran Bandung dan lulus pada tahun 2016. Selain menjadi dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ia juga pernah menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Banten pada periode 2016-2021.

“Saya lulus S3 2016, terus pernah jadi Komisioner Bawaslu Banten, tetapi hanya satu periode karena tidak mendaftar lagi. Akhirnya dari tahun 2005 sampai sekarang saya jadi dosen,” kata Nuryati.

BATAM, KOMPAS.com - Seorang tahanan berinisial EB (34), yang terjerat kasus pencabulan anak di bawah umur, ditemukan tewas diduga akibat gantung diri di ruang tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam pada Kamis (5/12/2024).

Kapolsek Sekupang Polresta Barelang Kompol Benhur Gultom menjelaskan, EB merupakan tahanan Polsek Sekupang yang dititipkan sementara di Rutan Kejari Batam untuk proses tahap II setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurut Benhur, pada pukul 09.10 WIB, tiga personel Polsek Sekupang mengantar dua tahanan, EB dan J, ke Kejari Batam.

EB diproses untuk tahap II, sedangkan J dibawa ke Pengadilan Negeri Batam sebagai saksi dalam kasus lain.

"Sebelum dilimpahkan, tahanan EB menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur di Klinik Polresta Barelang pukul 09.30 WIB," ujar Benhur, Kamis, seperti dilansir Antara.

Tahanan tiba di Kejari Batam sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung ditempatkan di ruang sel tahanan sementara.

Pada pukul 10.50 WIB, seorang petugas mendengar teriakan dari dalam sel, menyebut kata "gantung diri."

Petugas segera memeriksa dan menemukan EB tergantung dengan kain yang terikat pada jeruji besi ventilasi.

"Beberapa orang berupaya memberikan pertolongan dengan menurunkan EB, tetapi nyawanya tidak terselamatkan," ungkap Benhur.

Hasil visum menunjukkan adanya luka lecet tekan di leher akibat kekerasan tumpul, yang mengarah pada dugaan gantung diri sebagai penyebab kematian.

Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polsek Batam Kota untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Karena tempat kejadian berada di wilayah hukum Batam Kota, kami telah melaporkan kasus ini ke sana," kata Benhur.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam Tiyan Andesta menyatakan pihaknya masih menyelidiki motif di balik dugaan bunuh diri ini.

"Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini," kata Tiyan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menurunkan tim ke Semarang, Jawa Tengah untuk melakukan pengecekan kasus siswa SMK ditembak polisi.

Plt Irjen Kementerian HAM Farid Junaedi mengatakan, tim yang diterjunkan ke lapangan adalah Kanwil Kementeriam HAM. Tim tersebut, kata dia, mendatangi rumah dan sekolah siswa SMK.

"Prosesnya, jadi Pak Menteri HAM memang sudah komunikasi dengan Kanwil dan Kanwil sudah menindaklanjuti. Kanwil sudah datang ke berbagai pihak dan kita harapkan Kanwil ini lagi ngecek kembali hal-hal apa yang perlu dilihat," kata Farid usai media gathering di Kuningan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Farid mengatakan, berdasarkan temuan dari Kanwil tersebut, Kementerian HAM akan mengeluarkan rekomendasi atas kasus tersebut.

"Makanya kita akan evaluasi lagi bagaimana nanti temuan-temuan yang dilaporkan oleh Kanwil itu dan nanti baru kita coba akan diskusikan dan kita akan nanti rekomendasikan seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, pelajar SMKN 4 Semarang, GR yang tewas ditembak polisi merupakan siswa yang baik.

Dia menyebut, GR bukan bagian dari kelompok tawuran.

"Staf saya sudah laporkan ke saya, dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok ya, (itu) siswa yang baik," ujar Pigai di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Pigai mengatakan, dirinya masih perlu memastikan dan ingin kasus ini diselesaikan secara adil.

Apalagi, kata dia, Kementerian HAM tidak terlibat langsung dalam menangani kasus di Semarang itu.

"Kalau enggak salah laporan yang masuk ke saya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ucap dia.

"Saya kan tidak menangani kasus, kementerian kami ini tidak ada hubungannya dengan urusan-urusan di pengadilan. Tugas kami menteri eksekutif," ujar Pigai.

Sebelumnya, keluarga Gamma, pelajar SMKN 4 Semarang yang menjadi korban penembakan polisi menolak klaim sepihak dari pihak kepolisian yang menyebut Gamma terlibat dalam gengster dan tawuran.

Insiden penembakan terjadi pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 00.30 WIB, saat Gamma dibawa ke RSUP Kariadi Semarang oleh seorang pengantar yang disebut sebagai musuhnya.

Salah satu kerabat Gamma berinisial U meminta polisi mengungkap rekaman CCTV di RSUP Kariadi dan menunjukkan siapa sebenarnya yang mengantar Gamma.

"Kalau kemarin polisi bilang Gamma itu diboncengin sama musuhnya ke rumah sakit. Itu kan enggak mungkin. Dia diantar ke Kariadi antara jam 01.00-02.00 Minggu. Itu CCTV yang di area parkir bisa ndak, di terutama IGD, karena masuknya IGD. Kalau pintu parkirnya ada 2. Itu bisa (diungkap) kalau aparatnya terbuka. Aparatnya menunjukkan CCTV aja ndak berani," ungkap U saat ditemui di Semarang, Minggu (1/12/2024) siang.

Sejak insiden tersebut, U telah menyisir lokasi kejadian untuk meminta keterangan dari warga dan mengecek CCTV di sekitar Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang.

"Kalau saya lihat kan kalau dari pengamatan saya, Gammanya meninggalnya di situ, artinya ditinggal di situ (sekitar masjid). Makanya inafisnya dateng. Cuman kan yang mengantar ke Kariadi bukan dari anggota (kepolisian), tapi temannya Gamma dikawal anggota," ucapnya.

Hingga kini, U belum mengetahui identitas orang yang mengantar Gamma ke rumah sakit.